PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Dalam rangka memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lapas Kelas II A Palangka Raya, Rutan Kelas II A Palangka Raya, Lapas Perempuan Kelas II A Palangka Raya dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kalalawit Lapas Kelas II A Palangka Raya, Rabu (22/2/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya H Edie, Kalapas Chandran Lestyono, Kalapas Perempuan Sri Astiana, Karutan Ma’ruf Prasetyo Hadianto dan Untung Saputra Kasi Registrasi dan Klasifikasi LPKA.

Kerjasama ini dalam rangka pemuktahiran data sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-UM.01.01-01 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 di Lapas/Rutan. Pemutakhiran data pemilih bagi WBP sangat diperlukan sehingga di saat Pemilu 2024 nanti dapat menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan kerjasama antara LPKA dengan Disdukcapil merupakan upaya dalam pemenuhan hak identitas Anak Binaan pada LPKA yang meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak, KTP Elektronik dan Akta Kelahiran.

Kalapas Kelas II A Palangka Raya, Chandran Lestyono pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan positif dari Disdukcapil karena pentingnya perjanjian kerjasama ini. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, WBP di Lapas Kelas II A, Lapas Perempuan Kelas II A, Rumah Tahanan Kelas II Palangka Raya dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu Tahun 2024 serta Pemenuhan hak identitas anak di LPKA Kelas II Palangka Raya dapat terpenuhi.

“Melalui kerjasama dengan jangka waktu dua tahun ini, diharapkan seluruh warga binaan dapat memperoleh hak pilih serta mendapat NIK bagi yang belum terdaftar. Perjanjian kerjasama ini juga menunjukkan dukungan pemerintah dalam memberikan hak dasar setiap penduduk Indonesia untuk memiliki NIK sebagai identitas penduduk indonesia,” ujar Chandran.

Sementara itu Plt Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya H Edie menyambut baik kerjasama ini dan berharap ke depannya WBP maupun Anak Binaan dapat terakomodir dokumen kependudukannya.

“Kami dari Disdukcapil selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat dan ini merupakan terobosan yang sangat baik dari pihak Lapas, Rutan dan LPKA. Semoga kerjasama ini terus berlanjut ke depannya dan semua yang kita ihktiarkan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya bagi WBP dan Anak Binaan,” pungkas Edie.

Eranasional.com – Dalam era transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan khususnya pemerintah kota palangkaraya dalam sektor pelayanan publik.

Tujuannya tentu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi saat ini.

Langkah transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu pemerintah menyadari bahwa pelayanan publik kini tak lagi hanya mengandalkan dari perspektif birokrasi semata, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Adapun transformasi pelayanan publik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi saat ini adalah Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services).

Seperti hal nya yang dilakukan Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota palangkaraya ditahun 2022 ini meluncurkan inovasi dengan pembuatan aplikasi E-Service untuk kepentingan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Kepada Eranasional.com, PLT Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya Edie menerangkan, kegiatan Pembangunan Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan ini adalah Meningkatkan layanan publik dalam hal kependudukan dan catatan sipil Mempermudah pelayanan publik
Meringkas jalur pelayanan, mempercepat waktu, efektif dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi.

Selain itu, aplikasi yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengurangi antrian offlinesehingga akan lebih menghemat anggaran pengadaan formulir, dengan tampilan yang lebih user friendly dan mudah dipahami masyarakat.

“Kami membuat Aplikasi E-Service yang mendukung dalam Pelayanan proses penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik.Program aplikasi website pelayanan yang dibuat Oleh tim SIDOI ( pegawai ASN dan PTT dari Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya )”, Ucapnya.

Edie berharap aplikasi ini dapat membuat proses administrasi kependudukan lebih cepat, dapat dapat mengubah kebiasaan lama yang konvensional ke cara kerja sistem online.

“Dengan cara aplikasiweb SiDoi ini, kami berharap kita telah siap ber-transformasi secara digital dan mengubah kebiasan lama dari cara yang konvensional ke cara kerja online sistem.” Kata Edie

“Aplikasi akan kami bagi ke dalam beberapa modul menyesuaikan seberapa banyak produk layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Beberapa Produk layanan yang akan kami Transformasikan ke dalam bentuk digital salah satunya adalah system pendaftaran secara online. Pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk dilayani untuk proses pencetakan ulang KTP-el yang rusak. Pemohon hanya mendaftarkan dirinya di sistem berbasis web ini, memverifikasi akunnya via email, lalu mengisi biodata dan melengkapi data dan upload berkas. Semua proses dilakukan secara Online tanpa tatap muka sama sekali bersama Petugas / operator”, Lanjut nya.

Adapun Pelayanan Aplikasi Web SIDOI Meliputi :
1. KTP el-Baru
2. KTP el-Rusak
3. KTP el-Hilang
4. KIA usia 0 – 4 Tahun
5. KIA usia 5 – 16 Tahun
6. Kartu Keluarga
7. Surat Pindah
8. Akta Perkawinan
9. Akta Kelahiran
10. Akta Kematian
11. Validasi NIK
12. Antrian Online Adminduk
13. antrian perekaman KTP El

“Kesimpulan dari pembuatan dan penggunaan aplikasi ini Berdasarkan Payung Hukum PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam kepengurusan pelayanan Adminduk di Dinas kependukakan dan pencatatan sipil kota palangkaraya mengintegrasikan GO DIGITAL yang digadangkan oleh kemendagri tentang pelayanan melalui daring/ secara online menjadi solusi atas pelayanan yang selama ini bersifat tatap muka berubah menjadi online / digital.” tutup Edie.

Palangka Raya – Dalam rangka percepatan perekaman KTP elektronik atau e-KTP bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya melakukan aksi jemput bola ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Palangka Raya.

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah anak SMA yang berusia 17 tahun atau lebih, dengan berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah sehingga siswa dapat langsung mendatangi tempat perekaman.

“Siswa SMA/SMK yang telah mencapai umur 17 tahun kami upayakan dengan pelayanan jemput bola. Perekaman ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga diharapkan 100 % siswa yang berusia 17 tahun sudah memiliki KTP elektronik,” ucap Kepala Bidang Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Palangka Raya, Taufik Hidayat, Sabtu (8/1/2022).

Kegiatan ini di laksanakan pada hari sabtu dan minggu, bertempat di ruang perekaman data Disdukcapil Kota Palangka Raya dan sasaran untuk hari ini adalah siswa dari SMAN 3 Palangka Raya dibatasi berjumlah 46 orang. Hal ini dilakukan agar tidak menggangu proses belajar para siswa di sekolah.

“Alhamdulillah tahun 2021 yang lalu, tingkat capaian perekaman KTP elektronik kita mencapai 100% yang mana sudah melebihi dari target nasional yaitu 99,5% sehingga mendapat apresiasi langsung dari Direktorat Jendral Dukcapil Pusat dan akan terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi untuk tahun 2022 ini,” lanjut taufik.

Sedangkan syarat yang perlu disiapkan oleh siswa agar mendapatkan pelayanan hanya perlu membawa kartu keluarga (KK) sebagai bukti jati diri sudah terdaftar di keluarganya namun belum memiliki KTP elektronik.