Sidak diawali di Disdukcapil, Dindagkop dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Balgis melihat langsung pelayanan yang diberikan masing-masing OPD ke masyarakat.

Bahkan, ia juga berinteraksi kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Pekalongan.

“Kami sempat berdiskusi, secara keseluruhan pelayanan sudah cukup baik, dan kami menghimbau agar para OPD untuk terus meningkatkan pelayanannya,” tutur Balgis.

Balgis juga menambahkan, sidak tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antara Wakil Wali Kota yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 kepada OPD di Kota Pekalongan.

“Kami mendengarkan dan memberikan apresiasi kepada OPD, karena sudah bekerja yang sangat luar biasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Balgis.

Ketika di Dinas Pendidikan, Balgis mendapati keluhan dan kendala terkait pendidikan. Namun, pihaknya akan mengupayakan secara maksimal, sehingga nantinya Dinas Pendidikan bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas. ***

BANDUNG, Eranasional.com – Guna mengakselerasi program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung  menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP), Senin (6/3/2023). Wali Kota Bandung, Yana Mulyana turut hadir pada acara ini.

Yana mengatakan, infrastruktur Kota Bandung siap mendukung program IKD ini. Apalagi tujuan program ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan.

“Meski tidak wajib, tapi infrastruktur di Kota Bandung relatif lebih siap. Masyarakat Kota Bandung juga sudah terbiasa digitalisasi. Maka ini tentunya akan mempermudah pelayanan,” ungkap Yana usai acara.

Yana mengungkapkan, IKD bisa menjadi alternatif bagi warga Kota Bandung untuk semakin mudah mengakses pelayanan dan memperoleh bantuan pemerintah.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Erikson P. Manihuruk mengatakan, sementara ini IKD ini bisa diakses menggunakan digital dan manual.

“Prinsipnya  ingin memudahkan pelayanan  masyarakat. Memang tidak semua masyarakat punya smartphone dan akses internet yang cukup. Tapi saya kira di Kota Bandung sudah lebih siap,” ungkapnya.

Erikson memastikan, IKD aman karena verifikasi data dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Disdukcapil juga akan melakukan pelayanan secara jemput bola.

Sedangkan Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan,  pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD ini dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pegawai Ditjendukcapil, pegawai Dukcapil Kabupaten/Kota, ASN Wilayah NKRI, akademisi dan masyarakat umum.

Saat ini, Disdukcapil Kota Bandung telah memfasilitasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sejak Februari 2023. Secara bertahap, pihaknya juga menyasar akademisi yang dimulai dari IPDN dan Universitas Islam Bandung.

“Adapun target nasional yang diberikan untuk penerapan IKD adalah sebesar 25 persen dari total jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan mendapatkan KTP-el. Di Kota Bandung sendiri target capaian IKD berkisar 465.000 jiwa,” tutur Tatang.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Dalam rangka memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lapas Kelas II A Palangka Raya, Rutan Kelas II A Palangka Raya, Lapas Perempuan Kelas II A Palangka Raya dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kalalawit Lapas Kelas II A Palangka Raya, Rabu (22/2/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya H Edie, Kalapas Chandran Lestyono, Kalapas Perempuan Sri Astiana, Karutan Ma’ruf Prasetyo Hadianto dan Untung Saputra Kasi Registrasi dan Klasifikasi LPKA.

Kerjasama ini dalam rangka pemuktahiran data sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-UM.01.01-01 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 di Lapas/Rutan. Pemutakhiran data pemilih bagi WBP sangat diperlukan sehingga di saat Pemilu 2024 nanti dapat menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan kerjasama antara LPKA dengan Disdukcapil merupakan upaya dalam pemenuhan hak identitas Anak Binaan pada LPKA yang meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak, KTP Elektronik dan Akta Kelahiran.

Kalapas Kelas II A Palangka Raya, Chandran Lestyono pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan positif dari Disdukcapil karena pentingnya perjanjian kerjasama ini. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, WBP di Lapas Kelas II A, Lapas Perempuan Kelas II A, Rumah Tahanan Kelas II Palangka Raya dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu Tahun 2024 serta Pemenuhan hak identitas anak di LPKA Kelas II Palangka Raya dapat terpenuhi.

“Melalui kerjasama dengan jangka waktu dua tahun ini, diharapkan seluruh warga binaan dapat memperoleh hak pilih serta mendapat NIK bagi yang belum terdaftar. Perjanjian kerjasama ini juga menunjukkan dukungan pemerintah dalam memberikan hak dasar setiap penduduk Indonesia untuk memiliki NIK sebagai identitas penduduk indonesia,” ujar Chandran.

Sementara itu Plt Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya H Edie menyambut baik kerjasama ini dan berharap ke depannya WBP maupun Anak Binaan dapat terakomodir dokumen kependudukannya.

“Kami dari Disdukcapil selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat dan ini merupakan terobosan yang sangat baik dari pihak Lapas, Rutan dan LPKA. Semoga kerjasama ini terus berlanjut ke depannya dan semua yang kita ihktiarkan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya bagi WBP dan Anak Binaan,” pungkas Edie.

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencanangkan penggunaan M-Pati yakni sebuah aplikasi pelaporan kematian dan pemanfaatan buku laporan kematian bagi kelurahan untuk merekap data warga yang sudah meninggal dunia.

Kepala Disdukcapil Kota Pekalongan Slamet Hariyadi mengatakan, bahwa pencanangan aplikasi yang sudah digunakan sejak awal Januari 2022 itu sebagai salah satu upaya untuk terus meng-update data warga yang sudah meninggal dunia.

“Aplikasi ini digunakan dengan cara mengisi isian form dari link M-Pati, dan selama dua bulan ini kami nilai efektif penggunaannya,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (10/4/2022).

Slamet meminta peran para RT untuk senantiasa melaporkan kematian ke kelurahan agar buku laporan kematian dapat lebih tertib.

Menurut Slamet, aplikasi M-Pati ini akan memudahkan dalam pendataan atau pelaporan kematian warga Kota Pekalongan.

“Kami melihat selama ini, sebagian masyarakat masih enggan untuk melaporkan jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia,” jelas Slamet.

Warga pada umumnya, kata dia, masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan.

“Adanya M-Pati ini progresnya baik, selama dua bulan ini Disdukcapil telah mengeluarkan ratusan akta kematian,” pungkas Slamet. (*)

DEPOK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok melakukan penyesuaian jadwal pelayanan dokumen kependudukan. Mulai tanggal 21 hingga 30 Juni 2021, pelayanan dokumen kependudukan hanya pada hari Senin, Rabu dan Jumat.

“Pada hari tersebut, warga bisa mengambil maupun mengurus dokumen kependudukan mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Ini merupakan upaya kami menghindari kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti dikutip dari Berita Depok, Jumat (17/06/21).

Dirinya menjelaskan, penyesuaian hari pelayanan tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021. Adapun instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro oleh pemerintah, terhitung sejak tanggal 14-28 Juni 2021.

“Atas instruksi tersebut, semua pelayanan mengalami penyesuaian. Ada pembagian kerja di rumah dan kerja di kantor,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk bersabar sebab selama kerja di rumah maka pelayanan akan terhambat. Hal itu karena pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) memerlukan sistem yang hanya dapat dilakukan di kantor.

Lanjut dia, saat pelayanan pada Selasa dan Kamis pada kurun waktu tersebut, masyarakat tetap akan dilayani pada hari berikutnya saat petugas masuk kantor. Dengan demikian, standar pelayanan semula empat hari kerja akan lebih lama sedikit.

“Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan penambahan kasus segera menurun. InsyaAllah pelayanan kami akan kembali normal pada 1 Juli 2021,” tambahnya.

Ia menambahkan, masyarakat Depok dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811-166-864 untuk mengurus keperluan dukcapil pada waktu yang sudah ditentukan. Menurutnya, mengurus dari rumah lebih praktis dan mudah, terlebih demi menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Kami akan terus memaksimalkan dan memastikan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Termasuk juga menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja Disdukcapil Kota Depok,” tutupnya

Eranas – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada 55 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cilodong, Kamis (17/01/2019).

“Ini adalah upaya jemput bola dari Disdukcapil Kota Depok. Untuk memenuhi hak pilih masyarakat pada Pemilu yang akan datang, tanpa terkecuali warga binaan di Lapas Cilodong,” kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Misbahul Munir, di Lapas Cilodong, Kamis (17/1/2019)

Pada perekaman itu, didahulukan warga binaan yang berdomisili di Kota Depok. Kemudian baru warga binaan yang dari luar Kota Depok.

“Upaya jemput bola di lapas ini salah satu dari wujud perhatian pemerintah terhadap hak-hak warga, terutama warga binaan. Upaya ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Munir. (drn)