Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, alasan tidak diberlakukan aturan itu karena tanggal 14 Januari 2024 adalah hari pemungutan suara Pemilu 2024.

“Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, ditetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 sebagai hari libur nasional,” kata Syafrin, Selasa, 13 Februari 2024.

Lanjut Syafrin, peniadaan ganjil genap pada saat hari pemungutan suara juga sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

Dalam Pergub DKI Jakarta, aturan ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah. (*)

Kata Yuke, LEZ bukan hal yang baru dan sudah diterapkan di berbagai negara di dunia, salah satunya London dan Meksiko.

Dia meyakini, Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dapat menentukan lokasi yang tepat LEZ yang tepat.

“Saya yakin Jakarta bisa memperbanyak kawasan LEZ. Masyararat Jakarta juga bisa diajak bersinergi untuk memperbanyak kawasan LEZ,” kata Yuke, Jumat, 2 Februari 2024.

Dia mengingatkan, pencemaran udara di Jakarta cukup tinggi, bahkan pernah dinobatkan sebagai kota terpolusi di dunia.

Regulasi ini disebut menjelaskan tentang kriteria lokasi yang bisa ditetapkan sebagai Kawasan LEZ.

Yuke juga menyarankan DLH DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta untuk menentukan titik yang ditetapkan sebagai Kawasan LEZ.

“LEZ yang banyak diterapkan di beberapa wilayah di Jakarta akan memberikan hal positif untuk masyarakar, salah satunya mengurangi potensi penyakit saluran pernapasan, karena adanya udara segar,” imbuhnya.

“Jadinya, warga juga bisa berjalan kaki dan bersepeda kalau udaranya segar,” tambah Yuke.

“Jadinya, warga juga bisa berjalan kaki dan bersepeda kalau udaranya segar,” tambah Yuke.

Sebelumnya, Pemprov DKI sedang mengkaji lokasi yang akan ditetapkan sebagai kawasan LEZ tahun ini.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan LEZ yakni Kota Tua, Jakarta Barat, dan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

“Untuk lokasi lainnya sedang kami lakukan kajian komprehensif. Ada beberapa lokasi yang masuk dalam kajian kita,” ungkap Syafrin, Selasa, 30 Januari 2024. (*)

Kodir mengatakan, setoran sebesar itu agar dirinya diperbolehkan memanfaatkan perkarangan rumahnya menjadi lahan parker bagi calon penumpang kereta api menitipkan sepeda motornya.

“Itu baru izin ya,” kata Kadir saat ditemui di rumahnya, Selasa, 30 Januari 2024.

Kodir mengaku heran dengan adanya biaya untuk izin parkir, padahal lahan yang dikelolanya adalah rumahnya sendiri.

“Padahal itu fasilitas pribadi, rumah saya sendiri. Enggak pakai akses jalan pemerintah, ini tanah pribadi,” jelasnya.

Dia pun membeberkan penghasilannya dari hasil menyewakan lahan parkir tersebut yakni tidak kurang dari Rp1 juta untuk menampung 150 sepeda motor per hari.

“Per motor kami kenakan tarif Rp5.000. Dari pukul 05.00 WIB sampai 00.00 WIB. Kalau menginap dikenakan tarif Rp15.000,” tuturnya.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfino Trisanto mengatakan kasus ini berawal pada bulan Desember 2023 pihaknya mendapat laporan terjado dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur.

“Warga itu melaporkan bahwa salah satu putrinya dicabuli seseorang di wilayah Kemayoran,” kata Anton dalam konferensi pers di Mapolres Jakpus, Senin, 8 Januari 2024.

Anton menjelaskan, antara tersangka dan korban bertetangga. Setelah kurang lebih satu tahun kenal, keduanya akrab.

Kasus pelecehan terjadi ketika korban datang ke rumah tersangka untuk minta diantarkan ke sekolahnya. Namun, justru korban diajak ke kamar, kemudian dilecehkan.

Jika apa yang dituduhkannya terbukti, maka RT Atas terancam terancam dijerat dengan Pasal 82 jo 76E UU RI Tentang Perlindungan Anak No. 17/2016 yang hukumannya maksimal 15 tahun penjara. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai polemik di masyarakat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak masyarakat memberikan masukan terkait rencana penerapan ERP.

“Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2/2023).

Heru menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Ibu Kota. Kata dia, penerapan ERP masih butuh waktu panjang karena aturannya masih dalam kajian.

“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji penerapan ERP dengan melihat kesiapan transportasi publik. Dia menyebut, Pemprov DKI akan mempertimbangkan masukan masyarakat.

“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terangnya.

“Kami juga secara rutin mensosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat, termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” sambungnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen pada 2018-2019. Syafrin memastikan tingkat kemacetan di Jakarta akan makin bertambah jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor.

“Tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan maka mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengendara kendaraan bermotor atau berbasis tenaga listrik akan dikenai tarif sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp19.000 saat melewati jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, besaran tarif ini masih sebatas usulan. Dengan demikian, besaran tarif itu belum finas hingga saat ini.

“Ada rincian kemarin, kalau enggak salah di angka Rp5.000 hingga Rp19.000. Di antara angka itu,” kata Syafrin Liputo, Rabu (11/1/2023).

Dia menjelaskan, besaran tarif tersebut masih berdasarkan formulasi yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Karena itu, menurut Syafrin, Dishub DKI Jakarta akan menyesuaikan tarif tersebut usai peraturan berkait ERP disahkan.

Adapun aturan terkait ERP ini masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

“Oleh sebab itu, setelah Peraturan Daerah (Perda) terbentu, kami akan melakukan penyesuaian tarif ERP, sehingga sesuai dengan kondisi terkini,” terangnya.

Syafrin mengungkapkan, tarif ERP tidak akan dipukul rata, baik untuk pengendara kendaraan bermotor atau kendaraan berbasis listrik. Besaran tarif ERP akan disesuaikan dengan jenis hingga kategori kendaraan.

“Ada beberapa jenis kendaraan yang dibedakan. Ada kategori seperti mobil, angkutan umum, angkutan barang, itu ada perbedaan sesuai dengan klasifikasinya,” tutur Syafrin.

Raperda PPLE

Rincian penerapan telah sistem ERP tercantum dalam Raperda PLLE. Dalam Pasal 10 Ayat 1 Raperda PLLE, disebutkan bahwa pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik berlaku setiap hari mulai 05.00 WIB-22.00 WIB.

“Dalam hal keadaan tertentu, Gubernur (DKI Jakarta) dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari Dinas,” demikian bunyi Pasal 10 Ayat 2 Raperda PLLE.

Sementara itu, dalam Pasal 11 Ayat 1 Raperda PLLE, dinyatakan semua jenis kendaraan bermotor atau kendaraan listrik bisa melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Dalam ayat yang sama, diatur bahwa kendaraan bermotor alat berat dilarang melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Kendaraan yang bisa melewati kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik wajib dilengkapi dengan perangkat identitas kendaraan elektronik dan/atau perangkat elektronik tertentu lainnya.

Dalam Pasal 13 Ayat 1 Raperda PLLE, disebut pengguna jalan yang melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik dikenakan tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Penetapan tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik memperhatikan sejumlah prinsip, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Raperda PLLE.

Beberapa prinsip dalam Pasal 14 itu adalah berdasar jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas, kinerja lalu lintas jalan, dan efektivitas perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Akan Terapkan Sistem Berbayar

1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan M Husni Thamrin
7. Jalan Jend Sudirman
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang)
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya
15. Jalan Jend S Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto)
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan DI Panjaitan
19. Jalan Jenderal A Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
20. Jalan Pramuka
21. Jalan Salemba Raya
22. Jalan Kramat Raya
23. Jalan Pasar Senen
24. Jalan Gunung Sahari

25. Jalan HR Rasuna Said.

Eranasional.com- Keberadaan bus Listrik UI juga menjadi kendaraan listrik pertama yang dioperasikan di jalur Transportasi Jakarta (Transjakarta), setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Mobil Anak Bangsa (MAB) selaku produsen Bus Listrik UI dan PT Transjakarta.

“Inovasi karya anak bangsa diharapkan mampu menggantikan peran kendaraan umum yang tidak ramah lingkungan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, di Jakarta, Senin.

Menurut dia keberadaan Bus Listrik UI ini semoga dapat segera direalisasikan secara merata, khususnya di pinggiran Ibu Kota Jakarta yang tingkat polusinya luar biasa akibat padatnya kendaraan tidak ramah lingkungan.

Bus Listrik UI akan diujicobakan pada lintasan Transjakarta selama tiga bulan, yaitu dari 1 Agustus hingga akhir Oktober 2022 dengan rute Dukuh Atas 2–Ragunan (Koridor 6).

Uji coba ini sekaligus menjadi uji coba bus listrik lokal pertama yang mengaspal di jalur Transjakarta. Bus listrik akan melayani pelanggan di koridor atau bus rapid transit (BRT) pada pukul 05.00–22.00 WIB dengan harga tiket sebesar Rp3.500,00.

Direktur Utama PT MAB, Kelik Irwantono menyambut baik kerja sama ini yang merupakan bentuk komitmen PT MAB dan UI untuk menjadikan Kota Jakarta lebih hijau dan rindang.

Bus Listrik UI tipe MD12E NF diujicobakan dengan daya tampung 48 penumpang. Dengan kekuatan baterai 315,85 kWh, Bus Listrik UI mampu menempuh jarak 250 km dengan hanya membutuhkan pengisian daya baterai selama 1,5–2 jam.

Mengacu pada Peraturan Presiden no.55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi Jalan.

Hal itu juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk “Recover Together, Recover Stronger” pada G20 serta kebijakan pemerintah yang mendorong industri otomotif untuk menuju era elektrifikasi melalui roadmap Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), PEVS bertujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan knowledge mengenai BEV pada masyarakat.

Turut hadir dalam penandatanganan kerja sama ini, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo; Komisaris Utama PT Transjakarta, Sudirman Said, Direktur Utama PT Transjakarta, M. Yana Aditya; Direktur Utama PT MAB, Kelik Irwantono; dan Direktur Teknik PT MAB, Bambang Tri Soepandji. (nn)

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Rapat tersebut digelar untuk membahas soal penerapan kebijakan pembatasan mobilitas warga dengan sistem ganjil genap alias gage di ruas jalan menuju tempat wisata.

“Hari ini rapat dengan instansi terkait,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Sambodo mengemukakan, salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut ialah penentuan terkait titik-titik ruas jalan menuju tempat wisata yang akan diterapkan kebijakan ganjil-genap.

Selain itu juga membahas soal pengerahan jumlah personel.

“Semua masih dihitung,” katanya.

Kebijakan ganjil genap di tempat wisata rencananya akan diterapkan pada Jumat hingga Minggu. Pelaksanaannya dimulai pukul 12.00-18.00 WIB.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019.