“Penindakan jukir liar ini dilaksanakan serentak di 5 wilayah Jakarta mulai pukul 08.30 WIB. Penertiban ini bersama dengan stackholder lainnya seperti Satpol PP, TNI-Polri,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui keterangan tertulis, Minggu (2/6/2024).

Syafrin mengatakan penindakan dilakukan dalam bentuk pembinaan secara persuasif, humanis dan diberikan surat pernyataan. Artinya, para jukir liar yang tertangkap hanya akan didata dan mendapat sosialisasi.

“Yang kami lakukan adalah berupa pembinaan, kemudian edukasi kepada juru parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Setelah itu yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar,” ujar Syafrin.

Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) untuk diberi pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.

“Hasil pendataan ini kami koordinasikan lebih lanjut dengan rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja untuk mereka di data kemudian diinventarisir kira-kira base-nya mereka itu ke bidang apa dan kemudian disiapkan diklat dan pelatihannya,” urai Syafrin.

Penertiban parkir liar ini akan dilaksanakan selama satu bulan. Penindakan dilakukan hingga 15 Juni 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, Fahira Idris dijadwalkan akan dimintai klarifikasi pada Senin, 12 Februari 2024.

“Tadi update dari Bawaslu Kepulauan Seribu, Fahira Idris akan diminta klarifikasinya pada hari Senin,” kata Benny di Jakarta Timur, Kamis, 8 Februari 2024.

Menurut Benny, klarifikasi dari Fahira Idris harus dilakukan agar perkara dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 menjadi terang benderang.

“Hasil dari klarifikasi akan dilakukan kajian oleh Bawaslu di Kepulauan Seribu,” ujar Benny.

Selain Fahira Idris, Bawaslu Kepulauan Seribu juga akan meminta klarifikasi dari pihak Dishub DKI dan saksi-saksi yang ada di dalam kegiatan itu.

“Semua pihak yang terkait, yaitu Dishub DKI dan saksi-saksi yang ada di lokasi akan kami minta klarifikasinya,” ucap Benny.

Bawaslu DKI tengah menelusuri dugaan Fahira melanggar aturan kampanye.

Dalam laporan yang diterima Bawaslu DKI, Fahira Idris diduga menggunakan fasilitas milik Dishub DKI Jakarta berupa kapal untuk digunakannya kampanye di Kepulauan Seribu.

“Penelusuran di Pulau Seribu itu ada dugaan salah satu caleg DPD RI, Fahira Idris, memakai kapal Dishub DKI,” kata Benny.

Berdasarkan informasi dari pengawas pemilu, disebutkan bahwa Fahira Idris datang ke Kepulauan Seribu bukan sebagai anggota DPD RI, melainkan berkampanye pencalegan dirinya kembali. (*)