Ketua Pelaksana Kegiatan, Afreni mengatakan, Kegiatan hari ini merupakan runtutan dari rencana aksi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam sosialisasi kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di tingkat Pemkot Depok.

Kegiatan ini menghadirkan para pejabat penghubung seperti seketaris dinas, seketaris kecamatan, seketaris badan atau kepala bagian Tata Usaha (TU) dan operator dari masing-masing perangkat daerah yang berada di Kota Depok yang berjumlah 39 perangkat daerah serta dari Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Depok.

“Pada kesempatan ini juga dihadirkan narasumber dari empat kementerian pengelola aplikasi SP4N-LAPOR! yang akan membahas materi sesuai dengan tupoksi masing-masing Kementerian,” ujarnya saat saat memberikan sambutan, Jumat (03/11/23).

Dirinya mengatakan, aplikasi LAPOR! merupakan platform yang membantu dalam mewujudkan prinsip “No Wrong Door Policy”, dimana seluruh pengaduan dalam bentuk dan jenis apapun dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang, dengan asas mudah, terpadu dan tuntas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diharapkan rekan-rekan di lingkungan Pemkot Depok dapat menindak lanjuti terhadap komitmen bersama ini terlebih dapat merespon cepat aduan masyarakat yang masuk pada SP4N-Lapor!.

DEPOK, Eranasional.com – Tindak lanjut evaluasi persiapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Depok melakukan pertemuan dengan Perangkat Daerah (PD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas rencana target indeks SPBE yang akan naik pada tahun ini.

“Menurut informasi ada rencana kenaikan indeks SPBE dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi 3,45. Tentunya harus ada upaya lebih agar di tahun ini SPBE kita benar-benar bisa naik, sehingga tercapai targetnya. Pada tahun 2022 indeks SPBE Kota Depok yaitu 3,42,” ujar Koordinator Tata Kelola Teknologi Informatika Diskominfo Kota Depok Tri Uvi Fauziah, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan SPBE Tahun 2023, di Aula Badan Keuangan Daerah (BKD) Gedung Dibaleka I, Balai Kota Depok, Rabu (17/05/23).

Sebagai bahan lanjutan, lanjut Tri, pihaknya bersama narasumber yang ahli di bidangnya juga melakukan evaluasi terhadap SPBE di tahun 2022. Apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan akan menjadi catatan khusus untuk ke depannya.

“Pada pertemuan ini juga dibahas perubahan peraturan dari pemerintah pusat terkait metode evaluasi yang nantinya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Ke depan, kami ingin empat domain yang tertuang bisa dibahas lebih detail, satu per satu,” ungkapnya.

“Seperti, domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain pelayanan. Akan kami bahas secara bertahap,” paparnya.

Sementara itu, Evaluator Eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Mohammad Iqbal mengatakan, nilai SPBE di Kota Depok dalam posisi baik dan termasuk tinggi di Jawa Barat. Dirinya yakin, tahun 2023 masih bisa ditingkatkan lagi.

“Bagian tata kelola dan bagian manajeman yang harus ditingkatkan serta dioptimalkan,” ujarnya.

“Untuk kebijakan dan layanan software bagus. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa meningkat. Karena indikator SPBE adalah menunjukan layanan berbasis elektronik yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.

DEPOK, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok masuk dalam 10 besar penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik Tahun 2022 kategori Pemerintah Daerah di Indonesia. Capaian ini pertama kalinya di raih setelah penilaian berlangsung setiap tahun, selama tiga tahun terakhir.

“Alhamdulillah Pemkot Depok mendapat predikat ‘baik’ dalam penilaian penerapan SPBE Tahun 2022 dan masuk dalam 10 besar dengan nilai 3,42. Penilaian ini objektif dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, di ruang kerjanya, Selasa (14/02/23).

Dikatakannya, terdapat peningkatkan nilai jika dilihat dari tahun 2021. Pada tahun tersebut, Pemkot Depok meraih nilai 2,99.

“Jika dilihat pencapaian SPBE di Kota Depok cukup mengalami percepatan yang signifikan. Indeks SPBE Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 2,99 selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3,42,” terangnya.

Hal itu, lanjut Manto, tidak terlepas dari kerja kolaborasi dan niat yang tulus dari semua Perangkat Daerah, baik Tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Tingkat Kota.

Termasuk dukungan dari Kepala Daerah baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Depok dan seluruh unsur yang terlibat dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan, indeks SPBE Kota Depok dapat meningkat lagi. Utamanya, terhadap domain SPBE yang nilainya masih rendah. Antara lain, domain tata kelola SPBE terdiri dari perencanaan strategi SPBE, teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

“Kemudian, penyelenggaraan SPBE, domain manajemen SPBE terdiri dari perencanaan SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Penerapan SPBE ini tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk melaksanakan Perpres tersebut Wali Kota Depok menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.