Kepala Disparekraf Provinsi Jakarta, Andika Permata, menjelaskan bahwa beberapa jenis usaha pariwisata tertentu diwajibkan menghentikan operasional mulai satu hari sebelum Ramadan hingga satu hari setelah hari kedua Idulfitri.

Jenis usaha yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain : Kelab malam, Diskotek, Mandi uap, Rumah pijat, Arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan/atau elektronik untuk orang dewasa dan Bar atau rumah minum.

Selain itu, seluruh kegiatan usaha lain yang menjadi satu kesatuan ruang dengan jenis usaha tersebut juga harus ditutup sementara selama periode yang ditentukan.

Kebijakan ini merupakan langkah rutin yang diterapkan setiap Ramadan untuk menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa serta menjaga ketertiban umum di ibu kota.

Meski mayoritas tempat hiburan diwajibkan tutup, terdapat pengecualian untuk usaha yang berlokasi di hotel berbintang empat dan lima.

Menurut Andika, kelab malam dan diskotek yang menyatu dengan area hotel minimal bintang empat dan berada di kawasan komersial tertentu tetap dapat beroperasi, selama tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah, maupun rumah sakit.

Namun demikian, operasionalnya tetap dibatasi dengan jam tertentu. Berikut ketentuan waktu operasional selama Ramadan:

• Kelab malam: 20.30–01.30 WIB

• Diskotek: 20.30–01.30 WIB

• Mandi uap: 11.00–23.00 WIB

• Rumah pijat: 11.00–23.00 WIB

• Arena permainan ketangkasan dewasa: 11.00–24.00 WIB

• Bar/rumah minum: 11.00–01.00 WIB

• Bar penunjang usaha utama: mengikuti jam usaha utamanya

• Karaoke eksekutif: 20.30–01.30 WIB

• Karaoke keluarga: 14.00–02.00 WIB

Khusus untuk rumah biliar, usaha tersebut diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan tertentu. Jika berada dalam satu ruangan dengan karaoke eksekutif, maka mengikuti jam operasional yang berlaku. Sementara rumah biliar yang berdiri sendiri dapat beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 24.00 WIB.

]]> https://daerah.eranasional.com/98284/disparekraf-jakarta-terbitkan-aturan-hiburan-malam-saat-ramadan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/63046/pemprov-dki-tidak-libatkan-dprd-saat-membahas-kenaikan-pajak-tempat-hiburan https://daerah.eranasional.com/63046/pemprov-dki-tidak-libatkan-dprd-saat-membahas-kenaikan-pajak-tempat-hiburan#respond Wed, 17 Jan 2024 07:21:20 +0000 https://daerah.eranasional.com/63046/pemprov-dki-tidak-libatkan-dprd-saat-membahas-kenaikan-pajak-tempat-hiburan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Pemprov DKI tidak melibatkan dewan dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen.

“Tidak melibatkan DPRD DKI. Seharusnya Perda itu ada tanda tangan saya. Faktanya, saya belum tanda tangan,” ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Politisi PDIP ini mengingatkan agar Pemprov DKI tidak asal-asalan menaikkan pajak tempat hiburan.

Menurut Prasetyo, kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen akan dapat memicu terjadinya PHK pada karyawan tempat hiburan.

“Kalau pajaknya naik 40 persen, mati bos, tempat usahanya bakalan tutup dan pekerja di-PHK. Jangan melakukan semena-mena seperti itu kalau menaikkan,” tegas Prasetyo.

“Kami bukannya ingin membela tempat hiburan, tapi sebagai pimpinan dewan, saya minta Pemprov DKI bijak memutuskan itu. Dilihat dulu demografinya seperti apa,” sambungnya.

Pajak tempat hiburan naik 40 persen

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan akan menaikkan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen.

Ketentuan kenaikan tarif ini tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 tertulis bahwa besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” demikian bunyi pasal tersebut.

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini berlaku sejak 5 Januari 2024.

Sebelum naik, pajak tempat karaoke dan diskotek di Jakarta yakni 25 persen, sedangkan pajak panti pijat serta mandi uap atau spa sebesar 35 persen.

Hal ini berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015. (*)

Ketentuan besaran kenaikan pajak itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 disebutkan besaran pajak ini berlaku untuk tempat hiburan karaoke, diskotek, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” bunyi beleid tersebut yang dikutip, Selasa, 16 Januari 2024.

Kenaikan pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini sudah diberlakukan sejak 5 Januari 2024.

Sebagai informasi, sebelumnya pajak hiburan seperti karaoke dan diskotek di Jakarta sebesar 25 persen yang harus dibayarkan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

Sedangkan, untuk tarif pajak panti pijat, mandi uap atau spa sebesar 35 persen. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menerbitkan ketentuan jam operasional hiburan malam selama Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah/2023. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.

Ketentuan jam operasional tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Nomor: e-0009/SE/2023 per tanggal 21 Maret 2023.

Surat Edaran ini mengatur penyelenggaraan dan jam operasional beberapa jenis usaha pariwisata untuk menghormati pelaksanaan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Jam Operasional

Surat edaran tersebut memuat ketentuan jam operasional sejumlah tempat hiburan malam serta usaha pariwisata lainnya.

Berikut jam operasional yang diberlakulan selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah/2023:

1. Klub malam mulai jam 20.30 sampai dengan 24.00 WIB

2. Diskotek mulai jam 20.30 sampai dengan 24.00 WIB

3. Mandi uap (sauna) jam 11.00 sampai dengan 23.00 WIB

4. Rumah pijat jam 11.00 sampai dengan 23.00 WIB

5. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan atau elektronik untuk orang dewasa jam 11.00 sampai dengan 24.00 WIB

6. Bar/rumah minum yang berdiri sendiri jam 11.00 sampai dengan 24.00 WIB

7. Karaoke keluarga jam 14.00 sampai dengan 24.00 WIB

8. Karaoke eksekutif jam 20.30 sampai dengan 24.00 WIB.

9. Usaha rumah biliar/bola sodok jam 11.00 sampai dengan 24.00 WIB.

Dalam SE, telah diatur waktu operasional untuk usaha pariwisata tersebut di atas maksimal pukul 24.00 WIB. Proses pembayaran (close bill) harus dilakukan satu jam sebelum waktu tutup penyelenggaraan usaha, sehingga pada pukul 24.00 seluruh operasional sudah berhenti. Hal ini dilakukan untuk menghormati bulan suci Ramadan dan masih memperhatikan masa transisi menuju endemi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) No 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.