Kronologi Insiden Versi Kepolisian

Peristiwa berawal saat patroli kepolisian menemukan sekelompok remaja membawa senjata tajam yang hendak tawuran. Polisi mengklaim sudah melepaskan tiga kali tembakan peringatan. Namun, karena tidak diindahkan, petugas akhirnya menembak ke arah terduga pelaku.

Dari ketiga remaja yang berboncengan satu motor, dua remaja berinisial AR(16) dan RW(17) mengalami luka tembak serius. Keduanya kini menjalani perawatan secara intensif di dua Rumah sakit berbeda, satu di RS Mitra Keluarga Depok dan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sedangkan MY(18) mengalami luka ringan, dan sudah diperbolehkan pulang.

Bentuk tim Gabungan dan Anggota Masuk Patsus

Terbaru, Dilansir dari beritasatu Senin 18 Agustus 2025, Polres Metro Depok melalui Kasie Humas AKP Made Budi memastikan bahwa dua anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Untuk menjamin objektivitas, keduanya sudah ditempatkan dalam penempatan khusus (Patsus) di bawah pengawasan Propam.

Selain itu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok juga turun tangan menyelidiki dugaan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian berjanji akan bersikap transparan kepada publik.

Sorotan Publik dan Pendapat Pakar Hukum

Kasus ini memicu kritik  dimasyarakat luas karena dianggap menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penggunaan senjata api oleh aparat.

Diantaranya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan bahwa senjata api tidak boleh dipakai sembarangan.

“Senjata api adalah the last resort atau pilihan terakhir, hanya boleh dipakai jika ada ancaman nyata terhadap nyawa aparat atau masyarakat,” jelas Azmi kepada Eranasional, Sabtu (16/8).

Ia menambahkan, bila aparat tidak mendahulukan langkah persuasif sesuai SOP, maka tindakan itu tidak proporsional.

“Pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti di sanksi etik atau disiplin. Jika ada pelanggaran, harus diproses pidana, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian),” tegasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrium) Polda Metro Jaya mengamankan 10 orang terkait kasus jual beli senjata api. Apa ada kaitannya dengan kasus senpi ilegal Dito Mahendra?

Direktur Reskrium Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan dari hasil pengungkapan tersebut sebanyak 70 senpi diamankan sebagai barang bukti.

Diketahui, ada pelaku yang mencatut nama pejabat di TNI AD dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), dengan barang bukti 40 pucuk senpi ilegal, dan sebagian lagi hasil dari penelusuran di e-commerce.

“Sedangkan, senpi ilegal yang disita dari transaksi e-commerce sebanyak 26 pucuk,” kata Hengki di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).

“Semua tersangkanya warga sipil, termasuk yang mencatut nama anggota TNI AD,” sambungnya.

Dari 70 senpi ilegal yang berhasil diamankan itu, kata Hengki, ada yang buatan pabrik, juga ada yang rakitan. “Ada yang pabrikan, rakitan. Air gun maupun airsoft gun,” jelasnya.

Ketika disinggung soal kasus kepemilikan senpi ilegal Dito Mahendra yang menyeret seorang perwira menengah (pamen) Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi menjelaskan dirinya tidak mendapat informasi itu. “Saya tidak dapat informasi itu,” tegas Hengki.