Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, menyampaikan pembaruan regulasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai dinamika di lapangan, antara lain tingginya volume barang yang tidak diurus oleh pemiliknya.

“Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Aturan ini juga dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian barang sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,” ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026

Budi, menyampaikan bahwa penerbitan PMK Nomor 92 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan barang di kawasan pabean.

“Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan barang tersebut.

Lanjut ia menjelaskan belum diaturnya mekanisme tindak lanjut terhadap barang berupa uang tunai dari barang kiriman dan kargo komersial, serta belum adanya pengaturan terkait kerja sama pemusnahan barang dengan pihak lain.

“Setiap barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan, bandara, dan kantor pos internasional akan melalui proses kepabeanan. Proses ini bertujuan memastikan terpenuhinya kewajiban administratif sekaligus menjaga kelancaran arus barang dalam kegiatan perdagangan internasional,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam praktiknya, barang impor yang tiba di Indonesia atau barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dahulu ditempatkan di kawasan pabean, tepatnya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pada tahap ini, pemilik barang atau pihak yang mewakilinya wajib menyelesaikan kewajiban administratif kepabeanan, seperti menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean, memenuhi ketentuan perizinan, serta membayar pungutan negara yang terutang.

Barang hanya dapat ditimbun di TPS dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menghambat arus logistik di pelabuhan.

Apabila hingga batas waktu penimbunan kewajiban kepabeanan belum diselesaikan, pengusaha TPS akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang.

Pemberitahuan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban administratifnya.

Proses Kepabeanan Melalui Mekanisme

Selanjutnya, proses kepabeanan diselesaikan melalui mekanisme yang diatur pemerintah, seperti penjualan melalui lelang umum, hibah kepada instansi atau lembaga yang membutuhkan, maupun pemusnahan untuk barang yang rusak berat atau tidak memiliki nilai ekonomis.

“Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan batas waktu penimbunan serta segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barangnya,” ungkap Budi.

Ia mengatakan jika hingga batas waktu yang ditentukan barang tetap tidak ditindaklanjuti, barang tersebut dapat memasuki tahapan penetapan status oleh negara

Berdasarkan status hukumnya dalam proses kepabeanan, barang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu barang yang tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN).

BTD adalah barang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sedangkan BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang dalam penguasaan Bea Cukai akibat pelanggaran, penegahan, atau pemilik tidak dikenal. Sementara itu.

BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ketentuan sebelumnya juga belum mengakomodasi imbalan jasa pralelang dan pendelegasian kewenangan penetapan peruntukan barang yang tidak laku dilelang.

Beberapa ketentuan yang kini diatur di PMK Nomor 92 Tahun 2025, antara lain mengenai barang ekspor yang berstatus tidak diselesaikan kewajibannya, ketentuan penanganan barang di kawasan perdagangan bebas (free trade zone).

Dalam mekanisme lelang ulang apabila pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya, pengaturan barang berupa uang tunai, ketentuan imbalan jasa pralelang, perlakuan terhadap komoditas impor dengan tata niaga post border, serta kebijakan pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak yang tidak menyelesaikan kewajiban atas barangnya.

Selain itu, lanjut dikatakannya, aturan baru ini juga menghadirkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mempercepat proses penyelesaian barang, seperti penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa melalui proses lelang, pelimpahan sebagian kewenangan penetapan keberatan dan penentuan peruntukan barang kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Penerapan tarif bea masuk flat untuk lelang barang tertentu yang berasal dari barang kiriman atau barang penumpang, serta pengaturan alokasi hasil lelang untuk biaya sewa tempat penimbunan pabean swasta hingga maksimal 90 hari,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dalam proses kepabeanan sangat penting untuk mencegah terjadinya penumpukan barang di pelabuhan..

Dengan pemberlakuan PMK Nomor 92 Tahun 2025 mulai 1 April 2026, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami alur penanganan barang di kawasan pabean.

“Regulasi ini sekaligus menjadi pedoman bagi pejabat Bea Cukai dalam mengelola barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya secara lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” tandasnya.

Dalam operasi gabungan tersebut, aparat mengamankan dua warga negara asing asal Rusia yang diduga memproduksi narkotika jenis mefedron di sebuah vila.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba.

Menurutnya, pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap arus barang lintas negara, termasuk barang kiriman yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan narkotika.

“Pengungkapan clandestine lab ini merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap narkotika jadi, tetapi juga terhadap bahan kimia dan peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan kasus ini bermula pada 21 Januari 2026 ketika Bea Cukai Soekarno-Hatta menegah barang kiriman asal Tiongkok tujuan Uluwatu, Bali.

“Paket tersebut berisi dua botol cairan yang diketahui mengandung zat Valerophenone dan 4’Methylpropiophenone, yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika,” ucapnya.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim gabungan yang melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT (Bali Nusra), serta Bea Cukai Soekarno-Hatta yang bekerja sama dengan BNN.

Syarif mengatakan tim melakukan pendalaman informasi dan pengawasan terhadap pergerakan barang kiriman sejak 28 Januari hingga 5 Maret 2026.

“Dari hasil analisis dan pengembangan, kami menemukan adanya sejumlah pengiriman peralatan laboratorium dan zat kimia, baik dari dalam maupun luar negeri, yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk mendukung kegiatan produksi narkotika di sebuah vila di Bali,” sebut Syarif.

Lanjut ia mengungkapkan pada 6 Maret 2026, tim gabungan melakukan operasi pengungkapan dengan menangkap seorang perempuan berinisial NT, warga negara Rusia, di Vila The Tetamian Bali. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan di Vila The Lavana De’Bale Marcapada yang diduga menjadi lokasi produksi narkotika.

“Dari lokasi tersebut, aparat menemukan berbagai zat kimia dalam bentuk bubuk dan cair serta narkotika golongan I jenis mefedron. Secara bersamaan, tim juga mengamankan seorang pria berinisial ST, warga negara Rusia, di Vila Rena’s Kubu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan penggeledahan di lokasi tersebut juga menemukan zat kimia berbentuk cair yang diduga terkait dengan proses produksi narkotika.

“Dari operasi gabungan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas produksi narkotika, antara lain narkotika jenis mefedron dalam bentuk kristal sebanyak 644 gram, mefedron dalam bentuk cairan setengah jadi sebanyak 7.250 mililiter, bahan kimia padat sebagai bahan baku pembuatan mefedron sebanyak 2.600 gram, serta bahan kimia cair sebanyak 219.780 mililiter,” ucapnya.

Petugas Mengamankan 36 Item

Selain itu, dikatakan Syarif, petugas juga mengamankan 36 item peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika.

Menurut Syarif, pengungkapan laboratorium narkotika ini menjadi langkah penting dalam memutus rantai produksi narkotika di dalam negeri.

“Keberadaan clandestine lab menunjukkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya berupaya menyelundupkan barang jadi, tetapi juga memproduksinya di dalam negeri. Dengan pengungkapan ini, potensi peredaran narkotika yang dapat merusak masyarakat bisa dicegah sejak tahap produksi,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi jaringan narkotika yang semakin kompleks dan lintas negara.

“Melalui pengawasan yang terintegrasi terhadap pergerakan barang, bahan kimia, serta peralatan laboratorium, aparat berharap ruang gerak jaringan narkotika dapat semakin dipersempit sehingga masyarakat terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika,” tandasnya.

Adapun pameran IFEX 2026 diselenggarakan oleh Himpunan Industri Mabel dan Kerajinan Indonesia (HMKI) berkerja sama dengan Dyandra Promosindo

Pameran yang berlangsung pada 5–8 Maret 2026 ini menghadirkan lebih dari 500 peserta pameran dengan lebih dari 5.000 produk unggulan, serta diproyeksikan menarik lebih dari 15.000 pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Banten, Iwan Agung, menjelaskan bahwa fasilitas kepabeanan tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam proses perizinan maupun kegiatan operasional selama pameran berlangsung.

*Melalui fasilitas ini, barang pameran yang berasal dari luar negeri memperoleh penangguhan bea masuk serta tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pemberian sekaligus pengawasan fasilitas TPPB tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Banten sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pameran berskala internasional di Indonesia,”ujarnya dalam keterangan tertulis di Tangerang, Jumat (6/3/2026).

Iwan menambahkan produk yang ditampilkan dalam pameran ini mencakup furnitur berbahan kayu, rotan, dan bambu, serta berbagai produk dekorasi rumah, kerajinan, dan desain interior yang menjadi andalan industri kreatif Indonesia.

Nilai Transaksi 320 Juta Dolar AS

Lanjut ia mengatakan penyelenggara menargetkan nilai transaksi hingga 320 juta dolar AS dari ajang ini, sekaligus memperkuat ekspor furnitur Indonesia ke berbagai negara tujuan.

“Hal ini diwujudkan antara lain melalui pemeriksaan pabean yang dilakukan secara selektif di tempat penimbunan berdasarkan manajemen risiko, sehingga kelancaran arus barang tetap terjaga tanpa mengurangi aspek pengawasan,” jelasnya.

Lanjut ia mengatakan keikutsertaan ratusan perusahaan dalam ajang ini mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap prospek pasar global.

“Berbagai buyer dari kawasan Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Asia diperkirakan hadir untuk menjajaki kerja sama dagang dan melakukan transaksi langsung dengan produsen Indonesia,” ujarnya..

Melalui penyelenggaraan IFEX 2026, ekspor furnitur nasional diharapkan terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok furnitur dunia.

“Pameran ini juga menjadi bukti bahwa industri furnitur Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memiliki potensi besar untuk terus berkembang di pasar internasional, dengan dukungan pelayanan kepabeanan yang semakin optimal,” tandasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Adhang Nugroho Adhi dalam konferensi pers di Kantor KPU Bea Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/3/2026).

“Sisik trenggiling akan diekspor ke Kamboja. Penindakan ini dilakukan atas pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor yang terkena Nota Hasil Intelijen,” ucap Adhang.

Pemeriksaan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang di bidang konservasi kasus perburuan dan perdagangan satwa ilegal.

Adhang mengatakan penindakan ini merupakan wujud penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan dalam pelestarian satwa yang dilindungi serta penegakan hukum dalam kasus perburuan dan perdagangan satwa ilegal.

Ia menambahkan, tindakan tersebut merupakan pelaksanaan arahan Presiden dalam program Astacita untuk memperkuat penegakan hukum, serta tindak lanjut atas atensi Menteri Keuangan kepada jajaran Bea Cukai agar menindak tegas praktik penyelundupan yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya alam.

“Sinergi Bea Cukai dengan BKSDA dalam penindakan ekspor ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mencegah dan menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi ke luar negeri. Kami berkomitmen memperketat pengawasan ekspor serta menindak tegas setiap pelanggaran yang mengancam kelestarian satwa dan merugikan negara,” ujar Adhang.

Kronologi Penindakan Sisik Trenggiling 

Sementara itu, Adhang mengungkapkan, berawal dari hasil analisis pemindaian peti kemas ditemukan adanya anomali dari jenis barang yang diberitahukan. Pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT TSR diberitahukan 2 (dua) jenis barang yaitu Sea Cucumber dan Instant Noodle, namun ditemukan adanya 3 (tiga) bagian ruang sehingga diduga terdapat barang yang tidak diberitahukan dalam ekspor tersebut.

“Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa informasi yang dilakukan, diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) karena adanya indikasi jenis barang dan pos tarif barang diberitahukan tidak benar oleh PT TSR. Hal ini diduga dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor,” ucapnya.

Selanjutnya, Adhang mengatakan dilakukan pemeriksaan fisik barang terhadap satu peti kemas ukuran 1 x 20” pada 18 Februari 2026 dan diperoleh hasil yaitu jumlah serta jenis barang yang diperiksa tidak sesuai dengan dokumen PEB.

Hasil Pemeriksaan Fisik Sebanyak 99 Karton

Hasil dari pemeriksaan fisik petugas ditemukan sebanyak 99 karton (CT) sisik hewan dalam keadaan kering berbagai macam ukuran dengan berat total 3.053 kilogram, teripang sebanyak 51 bag (BG) dengan berat total 1.530 kilogram, mie instan sebanyak 300 karton (CT) dengan berat total 1.200 kilogram, serta 1 piece (PCE) barang yang menyerupai potongan kayu.

Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan identifikasi barang berupa sisik hewan, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok bersinergi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengamatan kasat mata oleh petugas BKSDA bahwa sisik hewan tersebut merupakan bagian dari satwa trenggiling (Manis javanica).

Disampaikan pula bahwa Satwa trenggiling (Manis javanica) merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-undang sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 tahun 2018 nomor urut 84.

Menindaklanjuti informasi tersebut, lanjut ia mengatakan, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan penindakan terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT TSR. Atas dugaan pelanggaran tersebut, saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut.

“Bea Cukai Tanjung Priok menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kerja sama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta dalam proses identifikasi satwa dilindungi serta Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) DKI Jakarta dalam pengawasan produk perikanan, dalam hal ini komoditas teripang,” ujarnya.

Adhang menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi intelijen, pemeriksaan fisik yang cermat, serta kolaborasi dengan instansi teknis terkait dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan terhadap setiap upaya pelanggaran di bidang kepabeanan, khususnya yang berkaitan dengan ekspor satwa dilindungi, demi memastikan hukum ditegakkan dan kelestarian satwa Indonesia tetap terjaga,” tutup Adhang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya khawatir BBP akan menghilangkan barang bukti terkait kasus dugaan gratifikasi importasi barang di lingkungan DJBC.

“Kita khawatir dia (Budiman Bayu) akan juga menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi ke mana gitu. Makanya dengan alasan-alasan subjektif itu, ya kita segera melakukan upaya penangkapan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Jadi ini adalah sebuah strategi yang kami harus ambil terkait dengan tentunya bagaimana supaya penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budi Bayu Prasojo sebagai tersangka pada Kamis, 26 Februari 2026. KPK telah menahan Budi untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Asep mengatakan Budiman Bayu Prasojo memerintahkan pegawai Bea Cukai bernama Salisa Asmoaji untuk mengelola dan menerima uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir sejak November 2024.

Apartemen Safe House

Uang yang dikelola Salisa itu kemudian disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai “safe house”. Apartemen safe house itu telah disewa sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari Budiman Bayu dan Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang itu diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai,” ujar dia.

Asep mengungkapkan uang itu diduga digunakan sebagai dana operasional, sejak Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kasubdit Intelijen.

Selanjutnya, pada awal Februari 2026, Budiman Bayu memerintah Salisa untuk membersihkan “safe house”. Salisa pun memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di dua lokasi safe house dimaksud. Di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp 5,19 miliar, yang disimpan dalam 5 buah koper,” tutur Asep.

Berdasarkan fakta tersebut, penyidik KPK menyimpulkan bahwa Budiman dan Sisprian secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

“Termasuk menerima pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024-2026,” tandas dia.

Atas perbuatannya, Budiman Bayu disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai informasi tambahan perkara dimaksud menyeret mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

Regulasi yang diundangkan pada Desember 2025 ini akan mulai berlaku pada 27 Februari 2026. Sudahkah Anda memahami persyaratan dan tahapan pengajuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa aturan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.

“PMK ini secara substansi pro-publik. Negara memberikan pembebasan fiskal untuk kegiatan non-komersial yang berdampak sosial luas, termasuk penanggulangan bencana alam,” ujarnya dalam keterangan pers seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Syarat Penting untuk Permohonan

PMK 99 Tahun 2025 mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, pemohon wajib melampirkan:

– Rekomendasi dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai bidangnya (keagamaan, sosial, atau kebudayaan).

– Gift certificate atau memorandum of understanding (MoU).

– Dokumen pendirian badan/lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan (akta notaris, dasar hukum pendirian berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah).

Sementara untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, persyaratan disesuaikan dengan kondisi bencana (prabencana, tanggap darurat, atau rehabilitasi dan rekonstruksi). Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:

– Rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

– Gift certificate atau MoU.

– Dalam hal pemohon badan/lembaga, dilengkapi dokumen pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

– Dalam kondisi darurat bencana, dapat dilengkapi surat keterangan/pernyataan bahwa barang merupakan hibah apabila gift certificate atau MoU belum tersedia.

Selain itu, permohonan minimal memuat identitas pemohon (nama, alamat, NPWP untuk badan/lembaga), rincian jumlah dan jenis barang, perkiraan harga barang, pelabuhan pemasukan, serta nomor dan tanggal dokumen rekomendasi dan dokumen hibah.

“Kelengkapan dokumen menjadi kunci utama percepatan proses. Sepanjang persyaratan administratif dan substansi terpenuhi, prosesnya sangat cepat dan transparan,” katanya.

Tahapan Pengajuan Secara Elektronik melalui SINSW

Mempercepat pelayanan, salah satu pembaruan penting dalam PMK 99 Tahun 2025 adalah mekanisme pengajuan secara elektronik.

“Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU Bea Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang terhubung otomatis dengan sistem CEISA Bea Cukai,” tandasnya.

Tahapan pengajuannya meliputi:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

2. Mengajukan permohonan secara elektronik melalui SINSW.

3. Penelitian administrasi dan substansi oleh Bea Cukai.

4. Apabila disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) dengan jangka waktu pengimporan paling lama 1 tahun.

5. Mencantumkan nomor SKMK dan kode fasilitas pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6. Menyampaikan laporan realisasi impor paling lambat 30 hari setelah masa berlaku impor berakhir melalui portal DJBC.

“Pengajuan secara elektronik melalui SINSW menjadi kunci percepatan layanan. Untuk permohonan elektronik, SKMK dapat diterbitkan paling lama lima jam setelah penelitian selesai. Untuk pengajuan tertulis, keputusan diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah penelitian,” jelas Budi.

Ketentuan Lainnya dan Kewajiban Penerima Fasilitas

Budi mengatakan ketentuan lainnya mengatur bahwa jangka waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan diberikan paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan Menteri ditetapkan.

“Kemudian, dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemberitahuan pabean dapat dilakukan melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), dan pengeluaran barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaminan tertulis dari Kepala BNPB,” ujarnya.

Di sisi lain, Budi mengatakan penerima fasilitas berkewajiban menggunakan barang impor sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan.

“Apabila terjadi penyalahgunaan, penerima wajib melunasi bea masuk dan/atau cukai yang seharusnya terutang serta dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kewajiban penyampaian laporan realisasi impor juga harus dipenuhi secara tepat waktu dan akurat,” tambahnya.

Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kepentingan umum. Karena itu, akuntabilitas dan kepatuhan tetap menjadi prinsip utama Bea Cukai.

Budi juga menjelaskan, untuk ketentuan yang lebih rinci terkait ketentuan ini masyarakat dapat mengakses melalui web kemenkeu.go.id

Dorong Persepsi Positif dan Kolaborasi

PMK 99 Tahun 2025 juga merupakan integrasi dan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Regulasi ini membuka peluang kolaborasi dengan kementerian/lembaga penerbit rekomendasi, pemerintah daerah, organisasi sosial, hingga NGO internasional.

Melalui regulasi ini, lanjut dikatakannya, Bea Cukai berharap dapat menggeser persepsi negatif bahwa institusi kepabeanan menghambat bantuan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Bea Cukai adalah bagian dari ekosistem penanggulangan bencana dan kegiatan sosial, bukan penghambat, melainkan fasilitator,” pungkas Budi.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Interdiksi Narkotika Syarif Hidayat dalam konferensi pers di Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

Syarif menyatakan bahwa ada satu paket yang mencurigakan yang berasal dari luar negeri yang diberitahukan sebagai wedding dress ya atau pakaian pernikahan.

“Ada satu paket yang mencurigakan Yang berasal dari luar negeri yang diberitakan sebagai wedding dress. Setelah dilakukan analisa resiko profiling serta pemeriksa mendalam bersama-sama terhadap paket yang dikirim melalui jasa titipan ini, kemudian kami berhasil menemukan tablet yang disembunyikan pada dinding kardus,” kata dia.

Syarif mengungkapkan dari pengujian ini dinyatakan positif Sebagai narkotika golongan satu dari jenis MDMA.

BNN telah menangkap satu orang sindikat berinisial AFZ dalam kasus ini. AFZ ditangkap di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Pemeriksaan dan Positif Indikasi

Pada kesempatan yang sama Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Roy Hardi Siahaan mengatakan setelah pemeriksaan dan positif indikasi paket narkoba, tim BC menghubungi BNN dan langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui penerima barang haram tersebut.

“Kita dapatkan seorang namanya AFZ, ya AFZ di kos-kosannya di Cikarang. Jadi tepatnya daerah Cibatu, Cikarang Selatan,” kata Brigjen Roy.

Roy menyebutkan negara telah menyelamatkan sedikitnya 4.080 jiwa setelah membongkar kasus ini.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi, kita juga sudah menghitung jumlahnya 4.080 butir MDMA. Jadi kalau kita mau hitung dengan jumlah yang ada kita bisa hitung perkiraan negara bisa menyelamatkan sedikitnya 4.080 butir jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba,” tandas dia.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

“Tentunya semua terbuka kemungkinan, pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi tersang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangan,” kata Jubir KPK Budi.

Meski begitu, Budi tidak mau berandai-andai kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan penyidik yang akan mengambil keputusan terkait perlu tidaknya Djaka dipanggil.

Dia hanya menyatakan lembaganya tentu masih keterangan dari pihak lain di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengusut permainan terkait importasi barang atau kepabeanan.

“Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” tandas Budi

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidiknya bakal terus mendalami aliran duit suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC Kemenkeu, termasuk jika uang itu ikut dinikmati oleh pucuk tertinggi atau Dirjen Bea Cukai.

“Iya (akan didalami ada tidaknya aliran uang ke Dirjen Bea Cukai, red),” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026) lalu.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian pengawasan barang kiriman internasional dan pengembangan informasi yang berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026.

“Operasi dilakukan di beberapa lokasi, yakni apartemen di kawasan Pluit dan Sunter, serta sebuah rumah makan di Jakarta Timur,” ungkap Syarif dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dia mengungkapkan kasus bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai saat memeriksa barang kiriman pos asal Iran menggunakan mesin pemindai (x-ray) di Kantor Pos Pasar Baru, pada Kamis (12/02).

Petugas menemukan kristal biru, lanjut dikatakan Syarif, yang disembunyikan di dinding kemasan peti kulit dan setelah diuji terbukti positif mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 11,56 kilogram.

“Barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan kepada Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan controlled delivery. Dari pengembangan kasus tersebut, pada Jumat (13/02) di sebuah apartemen di Pluit aparat mengamankan seorang warga negara Iran berinisial KKF yang bertindak sebagai penerima paket,” ujar dia.

Pengembangan Selanjutnya 

Dia mengatakan pengembangan selanjutnya pada Sabtu (14/02) mengarah pada penangkapan tersangka lain berinisial SB warga negara Iran yang diduga berperan sebagai peracik sabu serta pengungkapan sebuah apartemen di Sunter yang difungsikan sebagai clandestine lab.

Dari lokasi laboratorium tersebut, petugas menemukan tambahan sabu seberat 1.683 gram beserta berbagai peralatan produksi seperti kompor portabel, timbangan, cairan kimia, alat penggiling serbuk, dan limbah sisa pengolahan. Kemudian pada Minggu (15/02) tim gabungan melaksanakan olah TKP forensik.

“Temuan ini menegaskan bahwa jaringan tersebut berperan sebagai penerima barang, sekaligus memproduksi ulang narkotika di dalam negeri,” tambah Syarif.

Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan ini memiliki makna penting bagi keselamatan publik. “Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil digagalkan peredarannya berarti kita mencegah potensi kerusakan ribuan generasi muda serta menjaga ketahanan sosial keluarga Indonesia,” ujar Syarif.

Keberadaan Laboratorium 

Keberadaan laboratorium narkotika di kawasan hunian padat penduduk, menurut Syarif juga menimbulkan risiko besar, seperti penyalahgunaan obat terlarang serta potensi bahaya kebakaran dan paparan bahan kimia beracun.

“Karena itu, pengungkapan clandestine lab dinilai memberi manfaat langsung berupa peningkatan rasa aman warga sekitar serta pencegahan risiko kesehatan lingkungan,” ucap dia

Seluruh barang bukti dan tersangka kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman guna menelusuri jaringan internasional yang terlibat.

“Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif,” tutup Syarif.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan cpaian ini menunjukkan ketahanan fiskal di tengah perlambatan perdagangan global dan optimalisasi berbagai fasilitas perdagangan.

“Jika dirinci, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp221,7 triliun, yang secara tahunan mengalami kontraksi 2,1% seiring penurunan produksi hasil tembakau,” ucap Nirwala dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Sementara itu, dikatakan dia, penerimaan bea keluar melonjak signifikan menjadi Rp28,4 triliun, tumbuh 36,1% (yoy) dan jauh melampaui target APBN.

Adapun penerimaan bea masuk mencapai Rp50,2 triliun, turun 5,3% (yoy) akibat perlambatan impor dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement (FTA).

“Kinerja positif penerimaan bea keluar didorong oleh kenaikan harga CPO global, peningkatan volume ekspor kelapa sawit, serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga,” ujar , Nirwala.

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan kejahatan lintas batas, Bea Cukai terus menjalankan fungsinya secara profesional, adaptif, dan akuntabel.

Penindakan Narkotika

Masih di kesempatan yang sama, Nirwala menegaskan sebagai garda terdepan pengawasan lalu lintas barang, Bea Cukai menjalankan peran krusial dalam melindungi masyarakat.

“Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia menjadikannya rawan terhadap penyelundupan, termasuk narkotika dan barang berbahaya lainnya,” ujar dia.

Sepanjang 2025, Nirwala mengklaim Bea Cukai berhasil menyelamatkan sekitar 33 juta jiwa dari bahaya narkotika yang berpotensi masuk dan beredar di Indonesia.

“Di bidang ini, tercatat 1.806 penindakan narkotika dengan total barang bukti mencapai 18,4 ton, melonjak 146,6% (yoy),” ujar dia.

Selain narkotika, Nirwala mengatakan Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap berbagai barang ilegal dan berbahaya, seperti pakaian bekas, limbah elektronik, perdagangan satwa liar, serta pelanggaran administrasi kepabeanan.

“Sepanjang 2025, lebih dari 14.000 penindakan di bidang kepabeanan dilakukan dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp7,6 triliun,” ucap Nirwala.

Di sektor cukai, lanjut kata dia, penindakan dilakukan secara intensif untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan berusaha.

Dengan menggandeng aparat penegak hukum lainnya, dikatakan Nirwala, Bea Cukai melakukan 21.470 penindakan cukai dengan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp2,3 triliun.

“Penindakan ini didominasi oleh rokok ilegal, yaitu 20.537 kasus dengan jumlah barang bukti mencapai sekitar 1,4 miliar batang, meningkat 77,3% dibandingkan tahun sebelumnya,” tandas Nirwala.

Kapala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumbagtim, Albert Simo., mengatakan penindakan ini amankan total barang bukti lebih dari 3 ribu gram, dan selamatkan hampir 7 juta jiwa dari penyalahgunaannya.

“Informasi awal kami terima dari Kanwil Bea Cukai Riau terkait dugaan pengiriman narkotika dari Medan menuju Palembang melalui jasa pengiriman barang. Informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti dengan koordinasi dan pengawasan,” ujar Albert Simo dalam konferensi pers di Polda Sumsel, Palembang, Kamis (29/01/2026).

Penindakan Pertama

Sementara itu, Albert menjelaskan penindakan pertama dilakukan pada Sabtu, 10 Januari 2026, di salah satu gudang ekspedisi di kawasan Pergudangan Mitra Sukarame, Kota Palembang. Kanwil Bea Cukai Sumbagtim bersama Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan pemeriksaan terhadap satu paket dengan pemberitahuan barang berupa sepatu.

Namun, Albert mengatakan hasil pemeriksaan menemukan 26 buah liquid cartridge rokok elektrik (vape) merek “YAKUZA” dan “YAKUZA XL” yang diselipkan di dalam rongga sepatu dan diduga kuat mengandung narkotika Gol II berupa Etomidate.

Dia mengatakan dari hasil penindakan awal tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 cartridge vape dengan total perkiraan berat bruto 217 gram dan berat bersih sekitar 91 mililiter.

*Nilai barang bukti diperkirakan mencapai Rp78 juta dan menyelamatkan sekitar 455 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika,” tandas dia.

Skema Control Delivery 

Tidak berhenti pada penindakan awal, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim bersama Ditresnarkoba Polda Sumsel kemudian melakukan pengembangan melalui skema control delivery. Langkah ini dilakukan untuk membongkar jaringan penerima dan peredaran narkotika di tingkat berikutnya.

“Hasil pengembangan tersebut membuahkan penindakan lanjutan pada Senin, 12 Januari 2026, di sebuah kamar luxury kost di kawasan Ilir Barat I, Kota Palembang. Tim gabungan menemukan kantong plastik berwarna hitam berisi 413 buah liquid catridge rokok elektrik (vape) berisi cairan bening yang diduga mengandung narkotika Gol II berupa Etomidate,” ujar dia.

Tim gabungan juga melakukan pemeriksan tas hitam di lokasi penerima dan menemukan 17 buah liquid catridge rokok elektrik (vape) merek “YAKUZA” berisi cairan bening yang diduga mengandung narkotika Gol II berupa Etomidate dan 10 butir narkotika Gol I jenis Ekstasi.

“Jadi total barang bukti yang diamankan pada tahap ini mencapai 430 cartridge vape dan 10 butir ekstasi dengan nilai perkiraan seluruhnya sebesar Rp1,72 miliar,” ujar Albert.

Secara keseluruhan, lanjut dikatakan Albert, dari dua rangkaian penindakan tersebut, aparat berhasil mengamankan total 456 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate dan 10 butir ekstasi.

Dia mengatakan nilai total barang bukti diperkirakan mencapai Rp1,79 miliar, serta menyelamatkan sekitar 6.915 jiwa. Albert menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil nyata sinergi lintas instansi.

“Kami mengapresiasi kerja sama yang solid antara Bea Cukai dan Kepolisian, khususnya Ditresnarkoba Polda Sumsel. Sinergi ini akan terus kami perkuat sebagai komitmen bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika,” tutupnya.

Dalam arahannya, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri.

Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya dalam sambutannya.

Purbaya menegaskan, pengangkatan jabatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan merupakan tugas negara dan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional.

Menurutnya, perombakan jabatan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas aparatur negara dan berkontribusi mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab.

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang dilantik. Amanah ini tidak ringan dan tidak semua orang mendapatkan kepercayaan ini,” kata Purbaya.

Seperti diketahui, Purbaya menyampaikan akan merombak besar-besaran DJBC dan DJP.

Bendahara Negara itu menyebut langkah tersebut sebagai langkah menekan kebocoran penerimaan negara.

“Jadi kita mesti kerjakan lebih baik lagi dalam pengumpulan pajak. Sebentar lagi Bea Cukai Dan pajak akan saya obrak-abrik,” ucap Purbaya, Selasa 27 Januari 2026.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya ingin merombak besar-besaran sejak tahun lalu.

Namun, Purbaya belum terlaksana karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September 2025.

“Tahun lalu saya baru masuk September, kalau obrak-abrik bulan itu kan kita kacau masih Di tahap akhir dari pengumpulan pajak,” ungkap Purbaya.

“Tapi saya yakin dengan perbaikan orang-orang pajak dan Bea Cukai nanti ke depan tax ratio kita akan meningkat dengan signifikan,” lanjutnya.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kepala Kanwil Bea Cukai, Muhammad Lukmas melalui Konferensi Pers Penindakan Ekspor Rotan Ilegal yang digelar pada Rabu (21/01) di Pelabuhan Dwikora, Kota Pontianak.

Lukman, menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan bentuk transparansi kepada publik serta wujud komitmen Bea dan Cukai dalam pengawasan ekspor.

“Penindakan dilakukan terhadap empat kontainer berisi rotan yang pemberitahuan ekspornya tidak sesuai ketentuan kepabeanan,” ujarnya.

Dia mengatakan total terdapat 58,3 ton rotan dengan perkiraan nilai mencapai Rp2,9 miliar. Rotan tersebut diduga akan diekspor ke Tiongkok tanpa memenuhi persyaratan ekspor yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan negara dan mengganggu tata niaga komoditas strategis.

“Kasus ini terungkap berkat kegiatan pengawasan dan analisis risiko yang dilakukan petugas Bea Cukai di kawasan pelabuhan. Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kontainer menunjukkan adanya pelanggaran kepabeanan yang kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” ucap dia.

Lebih lanjut, Lukman menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan ekspor, melindungi sumber daya alam nasional, serta menindak tegas setiap pelanggaran.

“Upaya ini juga dilakukan melalui penguatan sinergi dengan instansi penegak hukum guna menciptakan tata niaga ekspor yang tertib, adil, dan berkelanjutan,” tandas dia.

Melalui Operasi Demeter XI dan Operasi Thunder 2025, Bea Cukai bersama World Customs Organization (WCO) dan Interpol memperkuat pengawasan lintas negara terhadap kejahatan lingkungan tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan Operasi Demeter XI berfokus pada pengawasan dan penindakan kejahatan lingkungan terkait penyelundupan limbah berbahaya dan bahan perusak lapisan ozon, termasuk limbah elektronik, limbah medis, serta barang berbasis sistem pendingin yang mengandung zat terlarang.

“Operasi Thunder 2025 menitikberatkan pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar dan hasil hutan, yang selama ini merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam,” ujar dial dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/01/2026).

Budi menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam kedua operasi tersebut merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.

“Peran Bea Cukai dalam operasi internasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga alam dan mencegah dampak jangka panjang kejahatan lingkungan terhadap generasi mendatang,” ujarnya.

Operasi Demeter XI

Sementara itu, Budi mengatakan dalam Operasi Demeter XI, Bea Cukai mencatat sejumlah penindakan signifikan.

“Di antaranya, dua kali penggagalan impor barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan refrigeran terlarang dari Tiongkok di Pelabuhan Belawan oleh Bea Cukai Belawan, penindakan pakaian bekas ilegal dari Malaysia di Sungai Bagan Asahan oleh Bea Cukai Teluk Nibung, serta delapan penindakan atas impor limbah elektronik (e-waste) dari Amerika Serikat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam oleh Bea Cukai Batam. Barang-barang tersebut sebagian besar ditindaklanjuti dengan reekspor atau proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Budi.

Adapun dalam Operasi Thunder 2025, Bea Cukai melaksanakan 17 penindakan atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Penindakan tersebut meliputi upaya ekspor ilegal 5 ekor primata; 7 ekor kuskus albino; 786 ekor kupu-kupu yang dikeringkan; 21 buah paruh burung rangkong; dan 45.612 kilogram kayu sonokeling, serta impor ilegal 8 buah tulang ikan marlin, 104 buah gading gajah Afrika, 41 kilogram sirip hiu, dan 1.022 kilogram kayu cendana, dan. Total estimasi nilai barang hasil penindakan mencapai lebih dari USD 190 ribu.

Menurut Budi, hasil tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dan antarinstansi.

“Kejahatan lingkungan bersifat terorganisir dan lintas batas. Karena itu, kerja sama Bea Cukai dengan WCO, Interpol, serta aparat penegak hukum nasional menjadi kunci untuk memutus rantai perdagangan ilegal,” katanya.

Menurut dia Operasi Demeter XI dan Thunder 2025 memberikan dampak nyata bagi publik. “Upaya ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat limbah berbahaya, menjaga keanekaragaman hayati, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara legal dan berkelanjutan,” sambung dia.

Bagi negara, lanjut dikatakannya, pengawasan ini turut menjaga reputasi Indonesia di mata internasional sebagai mitra yang konsisten dalam memerangi kejahatan lingkungan.

Melalui partisipasi aktif dalam operasi internasional tersebut, Bea Cukai berharap publik semakin memahami peran strategis institusi ini sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat dan lingkungan, sekaligus mendukung kebijakan negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan kali ini aparat gabungan menggagalkan peredaran narkotika Golongan II jenis etomidate yang dikirim melalui jasa ekspedisi internasional FedEx dan mengungkap dugaan keterkaitannya dengan produksi vape narkotika di Jakarta Utara.

Penindakan bermula pada Jumat (02/01), saat petugas Bea Cukai di Gudang FedEx Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta mencurigai satu paket barang kiriman yang diberitahukan sebagai sampel bahan kimia carbomer 940 dengan berat 0,2 kilogram dan ditujukan kepada penerima atas nama HW dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara.

“Hasil pemeriksaan mendalam dan pengujian laboratorium Bea Cukai menunjukkan bahwa serbuk putih dalam paket tersebut positif mengandung etomidate, narkotika Golongan II. Atas temuan tersebut, Bea Cukai berkoordinasi dengan Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah pengembangan melalui metode controlled delivery,” ujar Syarif dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Dia mengungkapkan modus penyelundupan narkotika melalui barang kiriman terus berkembang dan memanfaatkan celah logistik.

“Karena itu, sinergi lintas instansi dan analisis intelijen menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredarannya,” ujar Syarif.

Dia menjelaskan controlled delivery dilakukan pada periode 6 hingga 11 Januari 2026 dengan pengawasan ketat terhadap paket yang diantarkan ke Apartemen Green Bay Pluit.

Dalam proses pemantauan, petugas mengidentifikasi seorang pria berinisial D yang diduga berperan sebagai pihak yang menerima dan memantau paket atas perintah pihak lain.

Pengambangan

Pengembangan juga mengungkap bahwa penerima utama, HW, diketahui berada di luar negeri dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 10 Januari 2026.

Syarif mengatakan petugas kemudian melakukan pengamanan terhadap D saat mengambil paket di apartemen.

Dari hasil pengembangan, dikatakan dia, ditemukan pula paket lain berisi peralatan laboratorium yang diduga digunakan untuk pembuatan vape etomidate secara ilegal.

“Sehari kemudian, tim gabungan mengamankan HW setibanya di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Dari pemeriksaan, ditemukan 500 kemasan plastik yang diduga digunakan sebagai cartridge vape etomidate. Penggeledahan lanjutan di apartemen mengungkap satu kilogram bahan kimia lain yang diduga sebagai prekursor campuran etomidate,”ujar dia.

Syarif menegaskan bahwa penindakan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan, baik di pintu masuk negara maupun jalur distribusi, demi mencegah penyalahgunaan narkotika yang membahayakan generasi bangsa,” tegasnya.

Saat ini, kedua terduga beserta barang bukti telah diserahkan kepada Ditnarkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.