Pihak kepolisian memastikan personel TNI, Polri, dan pemerintah daerah senantiasa bersiaga untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah Sulawesi Selatan.

Kapolda Sulsel Irjen. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan, menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang.

Namun, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya.

“Kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga, wajib kita kawal ketika berada pada aturan-aturan yang ada. Namun, kalau sudah melanggar aturan, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan hingga penegakan hukum,” tegas Djuhandhani saat ditemui usai apel persiapan pasukan di Flyover Makassar, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu oleh pelaksanaan unjuk rasa.

Pihaknya memprioritaskan kelancaran arus lalu lintas, aktivitas perekonomian, hingga pelayanan fasilitas umum, termasuk akses ambulans dan kendaraan darurat.

“Ketika menyampaikan pendapat, kita harus melihat ada hak-hak orang lain yang juga harus dijaga. Kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat pengemudi ojek online tidak terganggu, serta masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti orang sakit bisa diantar dengan lancar,” ujarnya.

Terkait kesiapan pengamanan unjuk rasa, Kapolda menegaskan jajaran TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulsel selalu dalam posisi siaga.

Koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama Kodam, DPRD, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi keamanan di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif.

“TNI, Polri, dan pemerintah daerah setiap hari siap. Tugas kita adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada demo maupun tidak ada demo, kita selalu siap menjaga situasi yang kondusif di Sulawesi Selatan,” pungkasnya. []

Kegiatan yang berlangsung di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (26/6/2026), menjadi ruang refleksi sekaligus penegasan komitmen Polri dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro hadir memimpin kegiatan didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan.

Turut hadir unsur Forkopimda Sulsel, pejabat utama Polda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Dalam suasana khidmat, para pemuka agama dari berbagai keyakinan memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa dan negara serta kelancaran tugas Polri dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas dukungan para tokoh agama dan masyarakat yang hadir dalam momentum Hari Bhayangkara tersebut.

“Atas nama keluarga besar Polda Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tokoh agama dan elemen masyarakat yang hadir untuk bersama-sama memanjatkan doa demi keselamatan bangsa, negara, dan institusi Polri,” ujar Djuhandhani.

Ia menegaskan, tema Hari Bhayangkara kali ini yakni, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” menjadi pengingat bahwa institusi kepolisian dituntut terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan publik.

Menurutnya, doa lintas agama bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman.

“Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk bersatu dalam harapan yang sama, yakni terwujudnya Sulawesi Selatan yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera,” katanya.

Djuhandhani juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan Polri.

Karena itu, Polda Sulsel berkomitmen memperkuat profesionalisme dan pelayanan yang humanis demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. []

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan, nilai belasan senjata api ilegal Dito mencapai Rp3 miliar.

“Kalau kita nilai, mungkin sekitar Rp2-3 miliar. Karena ada beberapa senjata yang cukup mahal di pasaran,” ungkap Djuhandhani saat konferensi pers di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Desember 2023.

Dia menyebutkan salah satu senpi ilegal milik Dito yang harganya mahal adalah jenis cabot guns.

Namun, Djuhandhani mengaku belum tahu dari mana kekasih artis Nindy Ayunda tersebut mendapatkan senjata tersebut. Kata dia, untuk persoalan ini Dito Mahendra masih bungkam.

“Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih belum memberitahu mendapatkannya dari mana. Masih kita selidiki,” ujarnya.

Mengenai motif Dito mengoleksi belasan senpi ilegal, Djuhandhani menyebut karena hobi. Hal ini berdasarkan keterangan Dito kepada penyidik.

Selain itu, Dito Mahendra terdaftar sebagai anggota di Persatuan Berburu dan menembak Seluruh Indonesia (Perbakin).

“Jadi dari hasil penyidikan yang kita laksanakan, yang bersangkutan (Dito Mahendra) menguasai dan menyimpan sebagai kolektor. Soal jual beli senpi enggak bisa kita buktikan,” jelasnya.

Atas perbuatannya, Dito Mahendra dijerat dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat RI No. 12/1951 dengan ancaman hukuman paling tinggl 20 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim telah melimpahkan kasus senpi ilegal Dito Mahendra berserta barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Kamis, 21 Desember 2023.

Selain menyita senpi, Polri juga menyita 2.157 butir peluru serta satu lembar surat dari Baintelkam yaitu tentang kepemilikan senjata milik dipegang oleh Dito. (*)

“Ada beberapa orang yang kita curigai membantu saudara DM (Dito Mahendra) melarikan diri. Sekitar tiga orang,” kata Direktur Tipidum Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).

Apakah salah satunya adalah Nindy Ayunda? Djuhandhani hanya mengatakan, tiga orang yang dicurigai itu di antaranya ada yang memiliki relasi hubungan dengan Dito. Namun, dia tidak menyebutkan sosok tersebut.

“Kita lihat saja nanti. Yang jelas itu sudah merupakan bagian daripada penyelidikan atau penyidikan kita,” ujarnya.

Dia ungkapkan, penyidik Bareskrim Polri juga menemukan beberapa petunjuk terkait kasus tersebut, di antaranya kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri, aliran dana, dan bukti terkait lainnya.

Dito Mahendra ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023 serta dijerap Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 yang mengatur soal kepemilikan senjata api.

Begitu ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Dito tidak diketahui dan ditetapkan sebagai buronan oleh Bareskrim Polri.

JAKARTA, Eranasional.com – Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus yang turut membantu pelarian tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra. Bakal ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami masih mengembangkan terkait keterlibatan pihak-pihak yang turut membantu pelarian dan menyembunyikan Dito Mahendra,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Apakah akan memeriksa kembali artis Nindy Ayunda yang merupakan kekasih Dito Mahendra, Djuhandhani menyebutkan hal itu mungkin dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Dia pun berharap penetapan tersangka bisa dilakukan segera. Kata Djuhandhani, proses pengumpulan alat bukti terus dilakukan.

“Segera mungkin, karena kita sedang mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kita tidak mau gegabah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka kasus senpi ilegal. Dia dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nk. 12/1951 yang mengatur kepemilikan senjata api.

Karena dianggap tidak kooperatif tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, dia dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. Dan akhirnya berhasil ditangkap di sebuah vila di Bali, Kamis (7/9/2023) lalu.

Untuk mengetahui keberadaan Dito Mahendra, penyidik Bareskri Polri sejumlah orang, salah satunya sang kekasih, Nindy Ayunda.

JAKARTA, Eranasionanl.com – Dito Mahendra ditangkap Bareskrim Polri setelah sekian lama menjadi buronan. Kini tersangka kasus kepemilikan senjata api illegal sedang dibawa ke Jakarta.

Penangkapan ini dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. Dia mengaku kini sedang menuju Jakarta untuk memantau langsung penangkapan Dito Mahendra.

“Mohon doanya saya hari ini kembali ke Jakarta,” kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).

Namun, Djuhandhani belum menjelaskan secara mendetail kronologi penangkapan kekasih Nindy Ayunda tersebut.

Sebelumnya, Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan ada 9 pucuk senjata milik kekasih Nindy Ayunda yang tidak dilengkapi dengan dokumen alias ilegal.

Menurut dia, kasus ini sedang didalami berdasarkan laporan polisi tipe A. Djuhandhani menjelaskan, laporan dibuat karena tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.

JAKARTA, Eranasional.com – Bareskrim Polri dikabarkan telah berhasil menangkap buronan kasus senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra.

Saat dikonfirmasi kebenaran itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro tidak menjawab dengan spesifik.

“Nanti saya kembali dari penangkapan,” kata Djuhandhani melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Jumat (8/9/2023).

Ketika ditanya kembali soal kebenaran penangkapan Dito, Djuhandhani menjawab dengan ikon ‘jempol’.

Namun, dia tidak menjelaskan kapan dan di mana Dito Mahendra ditangkap.

Sebelumnya, Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan ada 9 pucuk senjata milik kekasih Nindy Ayunda yang tidak dilengkapi dengan dokumen alias ilegal.

Menurut dia, kasus ini sedang didalami berdasarkan laporan polisi tipe A. Djuhandhani menjelaskan, laporan dibuat karena tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.