Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan bersama pihak keamanan dan komunitas lingkungan setempat melakukan pengawasan operasi tangkap tangan (OTT) dan pencegahan oknum yang membuang sampah sembarangan.

Pengawasan dilakukan di jalan protokol kota, seperti pertigaan ruas Jalan Salak dan Depan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Pekalongan, Adi Setiawan menjelaskan, bahwa pengawasan ini dilakukan sesuai pedoman pada Pasal 43 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2012.

“Yakni tentang Pengelolaan Sampah. Ada beberapa ruas jalan protokol yang sudah biasa dimanfaatkan pedagang pasar serta warga sekitar untuk membuang sampah secara liar. Padahal, hal ini jelas melanggar dan tidak diperbolehkan,” terangnya, Senin, 30 September 2024.

Lanjut Adi, pengawasan berkala dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni 27 sampai dengan 29 September 2024.

“Kami akan melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala, walaupun setiap harinya kami juga ada Satgas Pengawas dari DLH. Namun, ada beberapa warga yang membuang sampah sembarangan di malam hari,” terang Adi.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, para pedagang pasar dan warga sekitar biasanya membuang sampah secara liar pada waktu malam.

Menurutnya, hal ini tidak dibenarkan karena akan mencontohkan hal tidak baik ke masyarakat lain sekaligus menimbulkan timbunan sampah yang tidak terkendali.

“Para pedagang dan warga yang kedapatan membuang sampah secara liar sudah kami data dan tegur. Pengawasan ini juga akan dilakukan di seluruh titik ruas jalan Kota Pekalongan yang sering digunakan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan,” katanya.

Pihaknya berharap masyarakat bisa membuang sampah melalui petugas sampah mandiri (PSM) atau petugas sampah songkro yang ada di tingkat RT.

“Sementara, bagi pedagang kami harapkan membuang sampah di TPS di saat petugas sampah DLH akan mengambil sampah di pagi hari. Sehingga, mereka tidak membuang sampah di lokasi-lokasi yang tidak sebagaimana semestinya,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini terkait dengan kondisi TPA Sampah di Degayu yang sudah berusia 30 tahun, dimana saat ini dalam kondisi kritis. Kota Pekalongan perlu bersiap melakukan antisipasi potensi ancaman bencana sampah.

“Jika pada awal tahun 2024, truk sampah masih bisa masuk 20-30 meter ke dalam TPA untuk membuang sampah. Pada bulan Mei ini, hanya bisa membuang sampah persis di depan pintu gerbang,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sri Budi Santoso, Jumat, 31 Mei 2024.

Bahkan, lanjut dia, kepala truk kadang sebagian berada di badan jalan saat menumpah sampah. Padahal, setiap hari TPA Degayu menerima kiriman sampah sekitar 130 sampai dengan 140 ton sampah.

“Pengelolaan sampah di TPA Degayu saat ini mengandalkan 3 alat berat (excavator), 1 excavator untuk menarik sampah dari depan pintu gerbang ke tengah. 1 lagi untuk menarik dari tengah bawah ke atas, kemudian 1 lagi menata di atas,” katanya.

Jadi, masih menurut dia, hampir dapat dipastikan potensi bencana atau darurat sampah akan menjadi kenyataan, apabila satu-satunya TPA yang ada, yakni TPA Degayu sudah tidak bisa menampung atau menerima sampah lagi.

“Sementara, kemampuan mengolah (Reduce, Reuse, Recyle) atau mengurangi sampah oleh masyarakat belum sebanding dengan produksi sampah,” ucap SBS, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, SBS menjelaskan bahwa, kondisi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan saat ini masih sangat dominan di sisi hilir atau paradigma Kumpul-Angkut Buang (KAB), di mana seolah menangani hanya persoalan bagaimana mengumpulkan, mengangkut dan membuang ke TPA.

Paradigma di sisi hulu atau pengolahan (pengurangan) sampah masih sangat lemah. SBS menyebutkan, dari total produksi sampah selama ini hanya diolah sekitar 10%, sisanya 90% dikirim ke TPA.

“Berbagai fasilitas dan stakeholder yang berperan dalam pengolahan untuk pengurangan sampah di Kota Pekalongan, seperti keberadaan TPS3R (Reduce, Reuse, Recyle), bank sampah, pemulung, usaha informal sampah saat ini kinerja dalam mengurangi sampah masih terbatas,” ujarnya.

Secara umum, baru mampu mengurangi sampah sekitar 7 sampai dengan 10 ton per hari, baik menjadi kompos, pilah anorganik, budidaya maggot dan atau lainnya.

Terkait kemungkinan potensi bencana sampah dan antisipasinya ke depan, SBS menjelaskan, DLH saat ini sedang menyiapkan draf regulasi tentang Sistem Tanggap Darurat apabila terjadi bencana sampah, utamanya kondisi berhentinya layanan TPA.

Sebab, TPA bisa berhenti kapan saja jikalau terjadi hal-hal yang tidak terduga, misal kerusakan alat-alat berat seperti excavator atau sebab lainnya.

“Konsep sistem tanggap darurat merupakan konsep semacam “mode darurat” tentang siapa melakukan apa. Bagaimana caranya, kapan dilakukan dan di mana tentang pengelolaan sampah dalam TPA tidak bisa lagi menampung maupun menerima sampah,” lanjutnya.

Misal, semua dunia usaha skala menengah dan besar wajib membuat fasiitasi pengolahan sampah atau mengelola sampah secara mandiri, komunitas masyarakat (kelurahan, RW atau RT) membentuk KSM untuk membuat fasilitas pengolahan sampah.

“Kantor OPD juga harus menjadi teladan mengelola sampah, usaha skala kecil dalam satu kawasan bekerja sama mengelola sampah dan lain-lain. Nanti kita adakan konsultasi publik, sehingga ketika terjadi darurat sampah, kita sudah punya panduan atau antisipasi untuk bertindak,” tuturnya.

Untuk saat, ini fasilitas pengolahan untuk pengurangan sampah yang hampir ada di semua kelurahan adalah TPS3R yang saat ini berjumlah 22 buah. Rata-rata kemampuan TPS3R melakukan pengolahan untuk pengurangan sampah  masih terbatas sekitar 10%.

Namun demikian, SBS menjelaskan bahwa, dari 22 ini ada 4 unit TPS3R telah dilengkapi dengan mesin pilah dan melakukan budidaya maggot, yang kemampuan pengolahan/ pengurangan sampahnya sangat signifikan bisa mencapai 50 sampai dengan 70%.

“Sementara itu, 18 lainnya karena pemilahan manual dan tidak melakukan budidaya kemampuan pengolahan/pengurangan, sampahnya sangat terbatas. Kami juga menghimbau kepada dunia usaha untuk ikut peduli dan membantu dalam pengelolaan sampah,” imbaunya.

Menurut SBS, sebenarnya Kota Pekalongan sudah punya contoh inovasi yang baik dalam pengolahan dan pengurangan sampah di TPS3R ini.

“Yang sangat baik misal di TPS3R Banyuurip, TPS3R Rusunawa Krapyak, Grogolan. Ini bisa kita jadikan model untuk langkah pengelolaan sampah yang baik di masa mendatang agar sampah bisa diolah sepenuhnya dan sesedikit mungkin yang dibawa ke TPA sebagai residu,” pungkasnya. (em-aha)

BANDUNG, Eranasional.com – Sebanyak 1.968 personel tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung siap bertugas untuk mengantisipasi peningkatan produksi sampah saat cuti bersama Idulfitri pada 19-25 April 2023 mendatang.

Selain itu, DLH juga menurunkan sebanyak 112 armada terdiri dari truk, pick up, motor sampah, sweaper dan loader.

“Para petugas akan disebar di berbagai sudut keramaian di Kota Bandung. Pada 19-21 April dilakukan operasional normal baik itu armada dan personel,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dudy Prayudi, Selasa 18 April 2023.

Untuk penanganan pada saat malam takbir, hari H dan H+1, di seluruh wilyah Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 21 April (malam Takbir) : sebanyak 993 personel, dengan target operasi di titik-titik keramaian warga terutama wilayah pasar, PKL dan tempat wisata di Kota Bandung.

2. Tanggal 22 April (hari H) : sebanyak 222 personel, dengan target operasi lokasi yang digunakan salat Id dan tempat ziarah.

3. Tanggal 23 April (Hari H+1) : sebanyak 753 personel, dengan target operasi titik-titik keramaian warga terutama wilayah pasar, PKL dan tempat wisata di Kota Bandung.

Sedangkan pada Hari Libur Cuti Lebaran selama 2 hari setelah Idulfitri pada 24 April akan diturunkan personel sebanyak 997 personel sedangkan 25 April sebanyak 1.103 personel.

“Target operasi di dua hari tersebut untuk memastikan kondisi Kota Bandung dalam keadaan bersih dan nyaman,” katanya.

“Personel yang bertugas yang terdiri dari Koordinator Lapangan, Tim Penyapuan, Tim Pengangkutan dan Tim Pendukung lainnya,” imbuhnya.

Dudy memperkirakan, peningkatan produksi sampah pada lebaran tahun ini naik sekitar mencapai 12 persen dari hari biasa.

Ia mengungkapkan, produksi sampah Kota Bandung sebelum bulan Ramadan sekitar 2.757 kubik per hari. Sejak 23 Maret sampai 11 April 2023 terjadi peningkatan timbulan sampah rata-rata 3.092 kubik.

“Maka terjadi kenaikan sebesar 12 persen dibandingkan sebelum bulan Ramadan,” katanya.

Penambahan sampah, kata Yudi, tersebar di tempat wisata dan pusat kegiatan lebaran seperti tempat takbiran, salat Id, halal bihalal, dan ziarah. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (17/4/2023).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu yang mewakili Wali Kota Palangka Raya serta diikuti sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemko setempat.

Dalam sambutannya, Hera mengatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun KLHS untuk RPJPD yang bertujuan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan berkelanjutan.

KLHS memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses penyusunan RPJPD serta meningkatkan kualitas RPJPD sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Menurutnya, terintegrasinya KLHS dalam dokumen RPJPD sangat penting, agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah kita 20 tahun ke depan dapat diminimalisir.

Untuk itu melalui forum tersebut, dirinya berharap agar penyusunan KLHS dapat melalui tahapan proses yang baik sehingga sangat dibutuhkan peran, masukan, saran positif dan konstruktif dari peserta forum sehingga nanti akan dapat kita sepakati komitmen bersama. Sekaligus rekomendasi atas perumusan mitigasi atau alternatif KLHS, untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 – 2045.

“Untuk kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penyusunan dokumen KLHS RPJPD ini, saya tekankan agar semua perangkat daerah terkait dapat cepat dan segera memberikan dukungan data-data yang diperlukan,” ujar Hera.

Sementara Itu, Kepala DLH Kota Palangka Raya selaku Ketua Tim Pokja KLHS –RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045, Achmad Zaini menyebutkan bahwa melalui kegiatan tersebut dirinya berharap agar dapat mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika dan berwawasan lingkungan yang terkendali sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Kota Palangka Raya.

“Saya juga berharap melalui kegiatan ini dapat menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai isu-isu strategis, penentuan isu-isu strategis prioritas dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan rencana program dalam rancangan awal RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 – 2045,” pungkasnya. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sosialisasi yang diadakan di Kantor Kecamatan Pahandut ini juga dihadiri Camat Pahandut, Bappedalitbang, Dinas PUPR, DLH, Korkot KotaKu (Kota Tanpa Kumuh) Palangka Raya.

Perencana Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya, Bowo mengatakan sosialisasi dilakukan kepada warga yang tinggal di dalam kawasan permukiman kumuh tepian Sungai Kahayan di RW 25, 26, dan 27 Kelurahan Pahandut.

Melalui usulan program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 2024, warga yang tinggal di lokasi tersebut rencananya akan direlokasi ke Kawasan Parsiang.

Sosialisasi yang dipimpin oleh Camat Pahandut ini juga melibatkan Lurah, Ketua RW, Ketua RT, dan Sekretariat Relokasi Parsiang yang dibentuk warga sebagai persiapan relokasi ke Kawasan Parsiang secara mandiri.

Bowo menambahkan setelah dilakukan sosialisasi, maka tim bersama-sama melakukan peninjauan ke area yang akan direlokasi yaitu RW 25, 26, dan 27 Kelurahan Pahandut.

Sebagai hasil sosialisasi tersebut dilakukan penandatangan berita acara kesepakatan warga dan lurah terkait pernyatan kesiapan dan kesanggupan untuk direlokasi ke Kawasan Parsiang, Kelurahan Pahandut yang diwakili oleh Ketua RW 25, 26, dan 27. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menggelar Sosialisasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya Tahun 2023 bertempat di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (7/3/2023).

Adapun kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Achmad Zaini.

Membacakan sambutan Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengatakan mengatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

“Oleh sebab itu, melalui sosialisasi RPPEG merupakan salah satu upaya kita dalam pencegahan kerusakan ekosistem gambut, berupa penguatan kelembagaan Pemerintah, dan ketahanan masyarakat,” ucap Zaini.

Zaini mengatakan untuk menjaga kelangsungan hidup serta pengelolaan ekosistem gambut, memerlukan upaya terpadu dari berbagai sektor baik perikanan, ekonomi, pertanian, sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Selain itu, juga keterlibatan berbagai pihak termasuk perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

Setiap orang kata Zaini, berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Untuk itu, perlu komitmen bersama dari berbagai pihakuntuk meningkatkan pencapaian kondisi lingkungan lestari dan berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, besar harapan saya kiranya tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan ekosistem gambut ini didukung seluruh masyarakat Kota Palangka Raya bersama stakeholder sehingga kita mampu mewujudkan Kota Palangka Raya yang Smart Environment (lingkungan cerdas),” tutup Zaini.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, MERTY ILONA SP, MP.,

Sosialisasi diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerhati lingkungan baik dari pemerintah maupun swasta.