Abra membenarkan kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa petugas langsung mendapatkan penanganan medis di RS Hermina Depok.

“Iya betul, ini terjadi pada hari Rabu. Kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina dan langsung ditangani saat kejadian,” ujar Abra saat dikonfirmasi eranasional, Sabtu (25/10/2025).

Abra menjelaskan, petugas kebersihan itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh biaya perawatan ditanggung oleh program tersebut.

“Karena memang sudah di-cover dengan BPJS Ketenagakerjaan, Alhamdulillah beliau saat ini kondisinya sudah mulai sadar. Tapi untuk komunikasi masih belum maksimal. Saya mohon doanya aja, agar beliau segera sembuh dan bisa bekerja seperti sedia kala,” tambahnya.

Menurut Abra, rekan-rekan sesama petugas kebersihan juga terus memberikan dukungan moral dengan bergantian memantau kondisi korban di rumah sakit.

“Teman-teman secara bergiliran terus memonitor kondisi beliau di samping keluarga,” ucapnya.

Selain menyampaikan kabar terkini mengenai kondisi korban, Abra juga mengimbau seluruh petugas kebersihan di lapangan untuk selalu mematuhi standar operasional prosedur (SOP) saat bekerja.

“Saya berpesan untuk teman-teman di lapangan, mohon untuk mematuhi SOP ketika melaksanakan pekerjaan. Baik itu penggunaan helm, sarung tangan, masker, dan perlengkapan lainnya,” tegas Abra.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan doa.

“Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga beliau segera pulih dan dapat kembali mengabdi seperti biasa,” pungkas Abra.

Sebelumnya, seorang petugas kebersihan Pemerintah Kota Depok bernama Supriyatna mengalami kecelakaan kerja saat bertugas.

Akibat insiden tersebut, Supriyatna kini dirawat intensif di ruang ICU RS Hermina Depok setelah mengalami luka serius di bagian kepala dan tubuhnya.

Informasi pertama kali beredar melalui unggahan di akun Info Depok oleh warganet bernama Sam Bin Salim, yang menyebut korban merupakan kakak iparnya. Dalam postingannya, Sam menjelaskan bahwa Supriyatna mengalami kecelakaan ketika sedang berada di atas truk pengangkut sampah milik Pemkot Depok.

“Kepalanya terbentur portal besi ketika sedang bertugas waktu kakak ipar saya sedang ada di atas truk dan jatuh dari atas truk sampah. Saat ini keadaan seluruh tubuhnya belum bisa digerakkan,” tulis Sam dalam unggahan tersebut, Juma’t (24/10/2025).

Akibat insiden tersebut, Supriyatna kini dirawat intensif di ruang ICU RS Hermina Depok setelah mengalami luka serius di bagian kepala dan tubuhnya.

Informasi pertama kali beredar melalui unggahan di akun facebook Info Depok, Juma’t (24/10) oleh warganet bernama Sam Bin Salim, yang menyebut korban merupakan kakak iparnya.

Dalam postingannya, Sam menjelaskan bahwa Supriyatna mengalami kecelakaan ketika sedang berada di atas truk pengangkut sampah milik Pemkot Depok.

“Kepalanya terbentur portal besi ketika sedang bertugas, waktu kakak ipar saya sedang ada di atas truk dan jatuh dari atas truk sampah. Saat ini keadaan seluruh tubuhnya belum bisa digerakkan,” tulis Sam dalam unggahan tersebut.

Ida selaku istrinya membenarkan kejadian tersebut saat dihubungi. Menurut penuturannya, peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu 22 Oktober 2025, ketika Supriyatna tengah menjalankan tugas rutinnya bersama rekan-rekan petugas kebersihan lainnya.

“Iya betul, sekarang  suami masih dirawat di ICU RS Hermina, itu aja si mas, saya belum bisa kasih info banyak,” ujar Ida kepada eranasional, Sabtu (25/10/2025).

Keluarga korban kini berharap bantuan dari Pemerintah Kota Depok untuk meringankan biaya pengobatan, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

Unggahan terkait kecelakaan ini telah viral di media sosial, dengan lebih dari 1.600 reaksi, 400 lebih komentar, dan 24 kali dibagikan. Banyak warganet menyampaikan doa, empati, serta dorongan agar Pemkot Depok memberikan perhatian serius terhadap musibah yang menimpa Supriyatna.

Salah satu warganet, @MuhamadRidwan, menulis saran agar keluarga segera mengurus BPJS Ketenagakerjaan:

“Kalau kecelakaan kerja bisa pakai BPJS Ketenagakerjaan, buat laporan dulu ke polisi dan dari HC-nya membuat kronologi. Insya Allah bisa ter-cover asalkan sudah jadi peserta BPJS TK.”

Komentar serupa juga datang dari pengguna lain yang turut menyampaikan doa dan dukungan.

@ImbarLestari menulis, “Semoga cepat diberikan kesembuhan lagi dan diberikan kesabaran buat keluarganya.”

@LaminNirun menambahkan, “Semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan dan dimudahkan dalam pengobatannya. Syafakallah, Al-Fatihah.”

Sementara @WiwinNainggolan berharap, “Semoga lekas sembuh dan ada perhatian dari pihak terkait.”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok maupun Pemerintah Kota Depok belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini.

Saat ditanya terkait kedatangannya, mereka kompak enggan menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan wartawan yang menunggunya.

Diketahui, Kepala DLHK Abdul Rahman bersama Sekretaris dan beberapa kepala bidang terlihat memasuki ruang pemeriksaan. Hampir lima jam lamanya mereka berada di dalam. Namun, harapan awak media untuk mendapat penjelasan pupus. Begitu keluar, Abdul Rahman langsung masuk ke mobil dinasnya dan pergi tanpa sepatah kata pun.

Sikap serupa ditunjukkan pejabat lain. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DLHK hanya menanggapi singkat pertanyaan wartawan.

“Silakan tanya langsung ke Kepala Dinas,” ucapnya sambil berlalu.

Pihak kejaksaan pun masih enggan memberikan informasi. Plt Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Tri Saputro, belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan jajaran DLHK tersebut.

Minimnya informasi ini menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya, DLHK mengelola anggaran besar untuk urusan kebersihan dan lingkungan kota, sektor yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat setiap hari.

Dia menilai apa yang dilakukan tersebut merugikan lingkungan, karena akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah.

“Eksplorasi tersebut membuat berkurangnya cadangan air tanah dan mengeringkan sumur-sumur penduduk sekitar, apalagi jika mereka menggunakan pompa deep well untuk mengambil air,” kata pria yang akrab disapa Abra ini.

Untuk itu dia meminta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selaku pemegang wewenang masalah perizinan wajib menginventarisasi dan bersama pol pp menghentikan kegiatan yang dinilai ilegal tersebut.

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang mengambil air tanah wajib memiliki izin pengambilan air tanah. Izin ini diberikan oleh Kementerian ESDM,” pungkas dia.

Sebelumnya, penanggung jawab CV. RX Dolphin Jaya, Ali Imron mengakui perusahaan penyuplai air yang ia jalankan belum memiliki izin resmi untuk melakukan pengambilan air sumur di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar, saya sudah mondar-mandir sana sini, capek saya,” kata Ali Imron kepada Eranasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun lamanya.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, maraknya pasar tumpah, serta berbagai kegiatan silaturahmi dan perayaan di lingkungan warga.

Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman, menyebut bahwa lonjakan sampah saat Lebaran merupakan tren tahunan yang sudah diantisipasi dengan sejumlah strategi pengelolaan.

“DLHK sudah mengantisipasi peningkatan volume sampah ini. Kami juga mengimbau kepada seluruh warga untuk meminimalisir timbunan sampah dengan kembali kepada kearifan lokal. Misalnya, menggunakan tempat makanan yang dapat dipakai kembali,” dikutip dari beritadepokgoid, Sabtu (5/4/2025).

“Keberadaan Incenerator sebagai solusi untuk mengelola sampah,” kata Kepala Bidang Kebersihan DLHK Kota Depok, Ardan Kurniawan saat dihubungi, Sabtu (9/11/2024).

Ardan menyampaikan bahwa fasilitas ini mulai dibangun pada 2024 sebagai upaya mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat di Kota Depok.

“Alat incinerator di TPS Merdeka akan melayani beberapa wilayah, termasuk Abadijaya, Mekarjaya, dan Sukmajaya. Nantinya, sampah dari daerah tersebut akan dikirim ke TPS Merdeka untuk diolah,” ungkapnya.

Menurut Ardan, incinerator tersebut dirancang untuk memproses semua jenis sampah, baik organik, non-organik, maupun residu.

Namun, ditekankan pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya, meskipun teknologi incinerator ini memiliki kemampuan mengolah berbagai jenis sampah.

Seperti menindak satu orang sebagai tersangka dalam kasus Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di wilayah Limo.

Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman mengungkapkan, tersangka berinisial J, bertanggung jawab atas aktivitas pembuangan sampah secara ilegal di lokasi tersebut.

“Alhamdulillah pengelola yang bertanggung jawab di TPS Ilegal ini sudah ditangkap (Minggu malam, 4 November 2024). Yang bersangkutan akan segera diproses dan secara terbuka Pak Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq melalui Dirjen Gakumnya juga mengimbau masyarakat Depok untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka,” ungkap Abdul Rahman dikutip dari berita.depok.go.id, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, ujar dia, penutupan TPS liar ini dilakukan sejak dua bulan lalu untuk memastikan tidak ada lagi pembuangan sampah yang mencemari lingkungan sekitar.

Kejadian ini menimpa Joko Warihnyo, seorang wartawan media nasional sekaligus anggota PWI Depok, pada Rabu (29/5/2024).

Joko mengaku telah meminta izin kepada petugas keamanan proyek dengan menunjukkan identitas wartawan dan PWI Depok sebelum memasuki lokasi. Namun, bukannya diperbolehkan, Joko malah dihardik dan diusir dengan kasar. Padahal, Sebelumnya, Joko sudah meminta izin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Abdul Rahman, selaku penanggung jawab proyek tersebut.

Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah kecewa atas tindakan pengusiran ini. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers dan UU No. 40 Tahun 1999, khususnya pasal 18.

“Kami (PWI Depok) akan segera meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi dari Kepala DLHK Depok, jajarannya, dan pelaksana proyek,” tegas Rusdy.

Ia menambahkan, PWI Depok tidak segan-segan mengambil langkah hukum jika tidak ada respon yang dari pihak terkait.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Alun-Alun Kota Depok di wilayah barat, yang berlokasi di Kecamatan Bojong Sari senilai 45 miliar rupiah tersebut diduga dibangun di atas lahan sengketa.

Bareskrim Polri dan Unit Inafis sudah melakukan inspeksi di lokasi proyek pada Selasa, 31 Oktober 2023 lalu. Inspeksi ini dilakukan berdasarkan surat dari Bareskrim Polri yang menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat akta autentik terkait tanah seluas 91 hektar di wilayah Sawangan dan Bojong Sari.

Lahan tersebut, diketahui merupakan hibah dari PT Pakuan kepada Pemerintah Kota Depok. Namun, Ida Farida, penggugat dalam kasus ini, mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang telah diakui secara hukum oleh BPN Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 08/Pbt/BPN 32/2017.