Kepala DPMPTSP Kota Depok, Abdul Rahman, yang akrab disapa Abra, saat dikonfirmasi, Sabtu (23/4) terkait polemik tersebut memilih tidak memberikan jawaban alias bungkam. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum juga merespons pertanyaan yang diajukan wartawan.

Sikap bungkam tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan pihak perantara (kuasa urus izin) atau calo dalam proses pengurusan izin pembangunan Lymo House Dua.

Sejumlah sumber menyebutkan, praktik penggunaan jasa calo dalam pengurusan perizinan di Kota Depok bukan hal baru. Bahkan, fenomena ini disebut semakin marak dan meresahkan masyarakat, karena berpotensi membuka celah pelanggaran prosedur hingga manipulasi administrasi.

Dalam konteks kasus Lymo House Dua, dugaan adanya peran pihak tertentu dalam mempercepat atau meloloskan izin di tengah sengketa lahan akses jalan semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.

Padahal sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengingatkan agar proses perizinan disejumlah wilayah dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara.

“Pengurusan izin harus sesuai mekanisme resmi. Jangan menggunakan jasa calo yang justru berpotensi menimbulkan masalah,” tegasnya belum lama ini.

Di sisi lain, polemik sengketa akses jalan juga belum menemukan titik terang. Salah satu ahli waris, Nata (63), menegaskan hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak pengembang untuk membuka komunikasi.

“Kami sangat menyayangkan, pihak pengembang hingga kini belum ada menemui kami untuk berdiskusi dan mencari solusi. Dengan terpaksa, dalam waktu dekat ini kami akan memblokade jalan milik kami yang dipakai oleh mereka. Kita lihat respon mereka seperti apa,” ujar Nata, Jumat (1/5/2026).

Ancaman blokade tersebut berpotensi memperkeruh situasi di lapangan, mengingat jalan yang disengketakan merupakan akses utama menuju lokasi pembangunan perumahan.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa polemik ini telah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Redaksi ERANASIONAL.COM diketahui telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok terkait pemberitaan yang menyoroti dugaan penyerobotan lahan akses jalan pada proyek tersebut.

Langkah ini mengindikasikan bahwa kasus Lymo House Dua tidak lagi sekadar menjadi polemik administratif, tetapi telah masuk dalam radar penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Sementara itu, publik terus menanti kejelasan dari DPMPTSP Kota Depok terkait proses penerbitan izin yang kini dipertanyakan, sekaligus langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik percaloan yang dinilai semakin merusak tata kelola perizinan di daerah. (SF)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan perumahan tersebut diduga tetap berjalan meski belum memenuhi kelengkapan perizinan sebagaimana mestinya.

Sumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya dokumen perizinan lengkap atas proyek tersebut.

“Setelah kami cek, untuk pembangunan perumahan tersebut diduga belum memiliki izin lengkap dari dinas terkait,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, setiap pembangunan perumahan wajib mengantongi sejumlah izin dasar sebelum kegiatan konstruksi dimulai, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dokumen administratif lainnya.

“Kalau memang belum ada izin dan sudah dilakukan pembangunan, itu jelas melanggar aturan. Seharusnya seluruh perizinan dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak dinas disebut berpotensi melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga penghentian kegiatan bisa saja dijatuhkan.

“Biasanya ada tahapan penindakan, mulai dari teguran hingga penghentian sementara kegiatan pembangunan, tergantung dari hasil verifikasi di lapangan,” tambahnya.

Di sisi lain, persoalan hukum juga mencuat dari aspek penggunaan lahan akses jalan menuju lokasi perumahan. Kuasa hukum ahli waris keluarga Nimah Ara, Gunawan Sofyan Lubis SH, meminta pihak pengembang segera menghentikan penggunaan jalan tersebut.

Pasalnya, jalan sepanjang kurang lebih sekitar 80 meter dengan lebar 3 – 4 meter itu diklaim masih merupakan milik sah para ahli waris dan belum pernah dilakukan transaksi jual beli dengan pihak pengembang.

“Kami mengimbau kepada pengembang Perumahan Lymo House Dua agar tidak menggunakan lahan jalan yang masih berstatus milik klien kami, ahli waris Nimah Ara,” ujar Gunawan kepada wartawan, Kamis (13/3) lalu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dari Fraksi Gerindra, Edi Masturo, turut angkat bicara. Ia menekankan agar pihak pengembang segera mengurus seluruh perizinan sesuai prosedur yang berlaku.

Kepala Bagian Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Suryana Yusuf mengatakan pihaknya tidak akan berhenti melakukan pengawasan dan penertiban ketika ditemukan pelanggaran kegiatan pembangunan di wilayahnya.

“Yang kami berikan jumlahnya lebih dari 80 bangunan. Ini terhitung dari Januari hingga November 2023 ya,” kata Suryana, Rabu (15/11/2023).

Adapun SP tersebut diberikan setelah DPMPTSP Kota Depok menerima aduan dari pengawas yang bertugas pada masing-masing wilayah.

“Ada 11 pengawasan di kecamatan. Setiap wilayah, dimana tiap hari mereka mobile mengawasi wilayahnya masing-masing,” jelas Suryana Yusuf.

Dalam kerjanya, jelas Suryana, petugas akan mendatangi kegiatan pembangunan pada wilayah masing-masing. Selanjutnya, petugas akan meminta klarifikasi soal izin yang harus dipenuhi.

“Ketika ada yang hendak membangun, langkah pertama adalah menegur dan melakukan klarifikasi perizinan. Kita periksa izinnya, apa sudah atau belum, atau sedang diproses,” ujar Suryana.

Dia memastikan, setiap pembangunan tidak dapat dilanjutkan jika belum mendapatkan beberapa izin yang harus didapatkan.

“Seperti izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, izin pengesahan site plan, dan lainnya,” terang Suryana.

Kata Suryana, apabila pengelola bangunan hingga mendapatkan SP3 maka pihaknya akan melimpahkan berkas ke Satpol PP Kota Depok yang selanjutnya akan melakukan penindakan.

“Sanksinya sangat tegas, kami tidak akan berkompromi dengan pelanggaran. Tim penertiban bangunan yaitu gabungan dari Satpol PP dan lintas dinas terkait. Tahun ini banyak bangunan-bangunan yang sudah kita minta klarifikasinya,” pungkas Suryana. (fyan)