Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Promosi Penanaman Modal Kota Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa, 19 November 2024.

Melalui kegiatan ini diungkapkan Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin bahwa pemkot melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggali dari para pelaku usaha, baik  yang sudah menanam modalnya maupun belum.

“Apakah yang perlu diperbaiki oleh pemkot terutama dalam perizinan yang tentunya harus memberikan kemudahan dan menarik bagi investor,” ujarnya.

Dikatakan Salahudin, sebagai komitmen pemkot, pihaknya siap melakukan perbaikan kaitannya pungli dan biaya yang tidak perlu saat perizinan.

“Ini sudah kami lakukan untuk meminimalkan hal tersebut. Komitmen lainnya yakni menyediakan SDM di Kota Pekalongan yang mumpuni,” katanya.

Mumpuni tersebut dalam artian SDM yang baik bagi perusahaan dari sisi keterampilan karakter jujur, disiplin, dan ulet bekerja. Sifat itulah yang dibutuhkan di dunia usaha. Percuma jika keterampilan sangat bagus jika karakter buruk.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menyebutkan Kota Pekalongan sudah punya peluang investasi, tahun 2022 sudah ikut investment challenge dan masuk 5 besar.

“Kita juga miliki Technopark perikanan yang sudah dilengkapi Dan masuk dalam website dan ARIS Jateng,” ujarnya.

Beno berharap berbagai potensi terus digali untuk meningkatkan inflasi dan investasi di Kota Pekalongan. (em-aha)

Soft lauching gedung MPP yang berlokasikan di area sebelah Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Kelurahan Podusugih, Kecamatan Pekalongan Barat ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Senin, 2 September 2024.

Usai melaunching, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf beserta jajarannya meninjau sejumlah gerai pelayanan publik yang ada di MPP tersebut. Ia mengaku bersyukur, gedung MPP di Kota Pekalongan sudah bisa terealisasi dan dilakukan soft launching.

“Warga Kota Pekalongan bisa mengurus segala macam perizinan, mulai layanan perbankan, layanan PDAM hingga Kejaksaan, semuanya sudah ada disini dalam satu lokasi. Sehingga, pelayanan MPP ini memudahkan masyarakat ketika hendak mengakses perizinan di Kota Pekalongan,” ucapnya.

Menurutnya, secara kajian MPP ini belum perlu mengingat luasan wilayah Kota Pekalongan yang terbatas dan bisa terjangkau.

Kendati demikian, pihaknya berkomitmen apapun yang sudah menjadi arahan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka menjadi suatu keharusan. Dalam area MPP ini, semua pelayanan sudah terintegrasi.

“Saya yakin manfaatnya untuk masyarakat juga pasti lebih mudah. Tinggal responnya nanti seperti apa. Kalaupun ada dari teman-teman profesi yang bergabung memberikan pelayanannya kesini, dipersilahkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Beno Heritriono menerangkan, keberadaan gedung MPP ini sebelumnya sudah disosialisasikan secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media.

“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik Kota Pekalongan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan, menarik minat para calon investor baik lokal maupun luar kota. Disini ada sekitar 130 jenis pelayanan publik dari 23 OPD dan instansi vertikal lainnya,” ungkapnya.

Meskipun ruangannya terbatas, tetapi pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat kota Pekalongan. Adapun jam operasional MPP ini masih menyesuaikan jam kerja pelayanan publik di Kota Pekalongan mulai dari pukul 08.00-15.30.

“Mengingat keterbatasan tenaga SDM, memang ada beberapa instansi yang belum membuka layanan setiap hari. Namun, ke depannya kami akan berupaya untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi secara berkala,” katanya.

Menurut Beno, rata-rata 100 orang per hari bisa terlayani. Untuk informasi jam pelayanan masing-masing gerai bisa di cek di sistem informasi digital yang ada di pintu masuk MPP ini atau bisa bertanya ke staff.

“Dalam MPP ini, juga ada layanan prioritas untuk melayani para penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam satu atap gedung MPP yang terdiri dari 2 lantai ini menyediakan 23 gerai layanan OPD maupun instansi vertikal, dan 130 jenis izin pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat.

Mulai dari kepengurusan e-KTP, SIM, SKCK, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kejaksaan, Kemenag, DPUPR, Perumda Tirtayasa hingga layanan perbankan. (em-aha)

“Meski demikian, kami tetap optimis dan yakin untuk capaian nilai realisasi investasi Kota Pekalongan tahun ini bisa tercapai sesuai target. Bahkan, bisa melampaui target seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono,

Adapun mayoritas capaian yang mendominasi adalah dari sektor perdagangan, khususnya UMKM yang bertumbuh pesat di Kota Pekalongan.

Untuk mencapai target realisasi investasi tersebut, jajaran DPMPTSP juga senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap keberlangsungan izin usaha di Kota Pekalongan.

“Hal itu kami lakukan, supaya para pelaku usaha ini selalu patuh dan taat dalam mengurus izin maupun laporan penanaman modal usahanya,” kata Beno di Hotel Hojo Pekalongan, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pihaknya berkomitmen, target itu di tahun anggaran pada akhir Bulan Desember 2024 atau awal Januari 2025 bisa terpenuhi, bahkan melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2023 lalu, dari target Rp110 Milliar tercapai realisasi sebesar Rp500 Milliar.

“Oleh karena itu, kami optimis dan senantiasa mendorong agar para pelaku usaha khususnya UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memasukkan produk usahanya ke e-katalog lokal,” pungkasnya. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com- Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat menggelar Publik Hearing Pelayanan Perizinan Non Berusaha Tahun 2022, berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin (12/12/2022).

Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya publik hearing ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja DPMPTSP ke depan agar semakin baik lagi.

“Dengan masukan-masukan dari stakeholder, akademisi, dan masyarakat umum yang hadir di forum ini, maka standar pelayanan umum di DPMPTSP Kota Pekalongan akan semakin baik dan meningkat,” ucap Wawalkot Salahudin.
Menurutnya, disamping itu Standar Operasional Prosedur (SOP)nya pun akan betul-betul mewadahi keinginan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan maupun orang yang dilindungi dari orang-orang yang mengajukan perizinan.

“Termasuk kepentingan dinas dalam aspek peningkatan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar minimal pelayanan itu paling tidak harus semakin baik, terutama harus memenuhi minimal limit waktu, persyaratan, dan sebagainya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menjelaskan bahwa, kegiatan public hearing ini merupakan bagian dari kegiatan DPMPTSP dalam penyusunan standar pelayanan perizinan. Hal ini juga salah satu persyaratan dari Kemenpan-RB bagi penyelenggara pelayanan publik, dimana minimal setiap tahun sekali ada penyesuaian terkait standar pelayanan.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan penyelenggara publik, sehingga nantinya pelayanan publik yang ada di Kota Pekalongan bisa lebih berkualitas, cepat, terjangkau, mudah, terukur, pasti, dan transparan,” terang Beno.

Beno berharap, para peserta publik hearing pada hari ini bisa memberikan saran dan masukan guna perbaikan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Pekalongan, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Pekalongan.

“Di tahun mendatang, kami berharap masyarakat lebih aktif lagi dalam melaksanakan atau memberikan saran dan masukan terhadap standar pelayanan minimal yang sudah ada dalam Peraturan Walikota (Perwal). Sehingga, nantinya ada perbaikan bagi penyelenggara pelayanan seperti DPMPTSP dan OPD teknis lainnya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang terukur, cepat, mudah, pasti dan transparan,” pungkas Beno.

(MAH/MC).