BUNGO-  Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Jambi Dharmawan angkat bicara menyingakapi dalam hal ini dan sampai hari ini hangat dibincangkan ke publik tentang aksi mogok kerja padahal sebenarnya bukan seperti itu.

“Bukan mengancam mogok kerja atau sidang paripurna jadi waktu dua bulan yang lalu komisi II DPRD Bungo itu memanggil Badan Keuangan Pemerintah Daerah (BKPD) yaitu mempertanyakan keuangan daerah termasuk dengan anggaran bisa menjadi defisit, kenapa bisa uang perjalan dinas sampai hari ini belum dibayar,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bungo Jumat (13/8)

Lebih lanjut Politisi PKS mengatakan setalah rapat itu keadaan anggota komisi I, II, dan III DPRD Bungo bergabung menyampaikan apabila uang perjalan dinas tidak cair dalam waktu dekat besok pagi tidak cair, kami tidak akan hadir rapat paripurna pidato pertama Bupati terpilih setelah 14 hari dilantik di ruangan sidang.

Poltisi PKS menegaskan tida ada kata mogok kerja, dan tidak ada kata tidak mau menjalankan fungsinya. Dalam waktu berjalan, pada hari itu video dibuat untuk dikirim ke group wa anggota DPRD Bungo.

“Kenapa video itu dibuat supaya aspirasinya tersampaikan kepada pimpinan. Jadi pimpinan menyingkapi maksudnya seperti apa, mungkin dalam waktu bejalan dan setelah sekian bulan lagi tidak cair, adanya oknum yang merasa tidak terima seolah olah ini mempermalukan pihak pemerintah dan pimpinan. Maka video itu beredar entah siapa oknum yang mengedarkannya” papar Dharmawan.

Ia mengatakan mau mempermalukan orang lain tetapi intitusi juga kena imbasnya, saat ini yang saya melihat tentang hangatnya perbincangan dikarenkan anggota dewan itu mogok kerja disebabkan oleh uang perjalanan dinas tidak cair.

“Kami menekankan bahwa anggota dewan tidak melakukan aksi mogok, dan para anggota dewan terus melakukan fungsinya seperti hadir dalam rapat paripurna, walaupun beberapa anggota dewan tidak hadir pada saat rapat paripurna,” tegasnya

Ia mengatakan para anggota dewan hadir saat rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Bupati terpilih pada tanggal 29 Juni 2021 untuk periode 2021-2024. Jadi yang mengherankan adanya debat mengenai hal itu dibeberapa media televisi swasta, selama ini saya tidak berbicara tentang persoalan DPRD dan Pemerintah.

Tetapi berbicara pemerintah dan DPRD harus duduk bersama mengenai persoalan ini karena menyangkut dengan perbincangan masyrakat di tengah publik

Saat ini, kata politis PKS sangat menyayangkan kita tidak mengetahui seperti apa langkah untk menyikapi persoalan ini kalau bicara angka seperti apa dan bicara kenerja bagaimana. Karena banyak sekali penyampaian ke publik yang tidak sesuia dengan sebenarnya.

“Agar pimpinan DPRD Bungo dan Pemerintah Daerah harus membuat statemen tentang beredarnya vidio beberapa anggota DPRD yang melakukan aksi di dalam video tersebut, tapi sampai saat ini belum ada kedudukan tersebut antara pemerintah dan DPRD tentang beredarnya vidio itu “ujarnya

Bungo – Sejumlah anggota DPRD Bungo,Jambi, mengancam akan melakukan mogok kerja gara-gara uang perjalanan dinas mereka tak cair selama 3 bulan. Para anggota DPRD itu merasa kecewa haknya tidak cair.

Dalam video berdurasi 16 detik itu terlihat para wakil rakyat di Kabupaten Bungo itu mengungkapkan kecewaan karena uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD) mereka tidak cair.

Para anggota DPRD tersebut meminta Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo memperhatikan nasib mereka. Salah satu di antaranya menyampaikan ancaman mogok kerja.

“Kami tidak akan hadir kalau SPPD belum cair besok pagi. SPPD cair, kami akan hadir, pimpinan harus perhatikan kami ini yang 3 bulan tidak cair,” kata salah seorang anggota DPRD Bungo dalam video itu.

Belum diketahui kapan video itu dibuat. Wakil Ketua DPRD Bungo, Jumiwan Aguza, menyayangkan video itu bisa viral.

“Video tu harusnyo tidak dikonsumsi publik. Tapi sudah beredar. Sangat disayangkan,” kata Jumiwan.

Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran video itu. Apalagi, ada salah satu anggota F-PDIP yang diduga ikut menyampaikan pernyataan dalam video viral tersebut.

“Nanti kami cek dan akan kami selidiki dengan Badan Kehormatan Partai. Apapun kondisinya saya menyayangkan tindakan tersebut di tengah-tengah kondisi COVID-19,” ujar Edi. (Detikcom)

BUNGO | Marhoni Suganda Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Nasdem menghimbau dan mengajak Pemerintah Bungo serta Anggota DPRD lain yang ada di Kabupaten Bungo untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan perusahaan tambang PT KBPC yang sudah terlalu lama sehingga menyebabkan masyarakat berdemo lalu berujung bentrokan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah harus bertindak dengan tegas tanpa pandang bulu antara masyarakat dan PT KBPC terkait masalah penutupan jalan ke kebun di muko-muko Bathin VII dan jalan ke sawah di rantau pandan.

“Saya rasa pemerintah seharusnya bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar tidak terulang kembali masalah penutupan jalan kekebun dan kesawah bagi masyarakat rantau pandan”, ucapnya kepada eranasional, minggu (25/4).

Marhoni suganda membenarkan bahwa ada penutupan 2 akses jalan yang di lakukan oleh perusahaan tambang PT KBPC untuk kekebun dan ke sawah.

“Benar saya sudah ketemu langsung dengan warga masyarakat di rantau pandan ataupun yang di Muko-muko Bathin VII dan saya melihat secara langsung ke lokasi”, ujarnya.

Sangat disayangkan, itu benar-benar terjadi kedua jalan yang di tutup oleh perusahaan tambang PT KBPC, sehingga masyarakat tidak bisa melewatinya.

Yang pertama, “PT KBPC menutup dengan tanah atau OB yang tinggi kurang lebih dua meter sehingga kendaraan masyarakat rantau pandan untuk kesawah tidak bisa melewati,”

Lalu yang kedua, PT KBPC menutup jalan ke kebun masyarakat di Muko-muko Bathin VII dengan cara menemboknya setinggi 2,5 meter. ‘Sesalnya.

Menurut dirinya, informasi yang dia dapat adalah informasi yang valid bukan hoax dan bisa di pertanggung jawabkan .

“Informasi ini A1 saya dapat dari orang yang melihat penutupan jalan tersebut maupun dari yang di rantau pandan, begitu pun juga yang ada di wilayah tanjung agung,” tambahnya

Ia berharap kepada pemerintah pemda bungo, DPRD dan pihak kepolisian bahkan Pemerintah Pusat sekalipun, untuk mencari solusi agar masalah masyarakat dan Perusahaan Tambang KBPC segera cepat selesai.

“Saya berharap agar pemerintah kabupaten bungo Khususnya, DPRD dan kepolisian dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan PT.KBPC,” Tutupnya.

(Red).