Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. Salah satu hal yang diklarifikasi penyidik kepada Bebizie adalah transaksi pembayaran honor atas penampilannya sebagai penyanyi.

Bebizie mengatakan, dirinya dipanggil KPK karena terdapat transaksi pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan menyanyi yang pernah dilakukannya. Menurut dia, seluruh transaksi tersebut telah dijelaskan kepada penyidik.

“Karena ada transaksi pembayarannya sehingga saya dipanggil terkait itu, dan insyaallah sudah dipertanggungjawabkan karena memang saya dulu penyanyi,” kata Bebizie, Kamis.

Bebizie mengungkapkan, dirinya pernah beberapa kali tampil sebagai penyanyi dalam sejumlah acara di Kalimantan Timur pada 2017-2018. Saat itu, ia mengaku mendapat undangan dari sebuah perusahaan untuk mengisi acara.

“Saya menjelaskan bahwa pada 2017–2018 itu ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur. Ada PT yang mengundang saya,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bebizie juga memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai transaksi yang berkaitan dengan honor menyanyi tersebut.

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Korporasi

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya menjerat Rita Widyasari.

Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan penetapan tiga tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

“Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kemudian menetapkan tiga tersangka korporasi,” kata Juru Bicara KPK saat itu.

Ketiga perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial PT SKN, PT ABP, dan PT BKS.

KPK menduga ketiga korporasi tersebut terlibat dalam pemberian gratifikasi bersama Rita Widyasari yang berkaitan dengan produksi batu bara di wilayah Kukar. []

Anggi menyampaikan, dalam setiap kunjungan ke masyarakat, isu yang paling sering disampaikan adalah anak-anak yang tidak pernah menerima KJP, bahkan ada yang sudah sempat terdaftar namun kemudian dicabut oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Masalah KJP ini hampir selalu dibahas ketika saya turun ke dapil. Banyak warga mempertanyakan apa saja syarat untuk mendapatkan KJP dan kenapa bantuan tersebut tidak kunjung diterima,” ujar Anggi saat ditemui dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).

Menurut Anggi, salah satu syarat utama penerima KJP adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini telah berubah nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan data tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan aparat wilayah.

“Sering kali masyarakat menyalahkan kelurahan, RT, atau RW. Padahal, secara teknis pengelolaan data DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Anggi juga membeberkan temuan kasus yang terjadi di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara, terkait warga yang seharusnya berhak menerima KJP namun gagal diproses. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa KTP milik warga tersebut dipinjam oleh pihak lain untuk membeli sebuah mobil.

“Warga ini tinggal di rumah kos bersama lima keluarga lainnya. Pekerjaannya hanya sebagai ojek online, sementara istrinya bekerja sebagai buruh setrika. Secara ekonomi, mereka sangat layak menerima KJP,” ungkap Anggi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anggi bersama tim dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

“Hasil pengecekan menunjukkan bahwa KTP warga Kalibaru itu digunakan oleh orang lain untuk membeli mobil Fortuner. Orang yang meminjam KTP tersebut ternyata berdomisili di Jakarta Selatan,” paparnya.

Anggi menambahkan, pihaknya telah mendorong warga untuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian agar data kependudukan dapat diblokir sementara dan diperbaiki, sehingga hak anak untuk memperoleh KJP bisa dikembalikan.

“Langkah hukum sudah ditempuh agar data kepemilikan KTP dibersihkan. Harapannya, data warga Kalibaru ini bisa kembali normal dan anaknya berhak mendapatkan KJP,” tandas Anggi.

Menurut Josephine, besarnya anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan sampah yang lebih baik di lapangan. Namun, fakta yang ia temui justru menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani secara serius.

“Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan sekitar Rp3 triliun untuk Dinas Lingkungan Hidup. Dengan anggaran sebesar itu, idealnya pengelolaan sampah Jakarta sudah jauh lebih tertata. Sayangnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan banyak pembenahan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Salah satu sorotan utama Josephine adalah kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang disebutnya sudah mendekati batas kapasitas maksimal. Situasi tersebut dinilai berisiko, terutama di tengah musim hujan yang rawan memicu longsor.

“TPST Bantar Gebang menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah Jakarta masih bermasalah. Kapasitasnya hampir penuh, tapi belum terlihat terobosan signifikan dari Pemprov DKI untuk mengurangi volume sampah yang dikirim setiap hari,” jelasnya.

Josephine pun mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk lebih serius melakukan pembenahan dari hulu. Salah satu langkah penting yang menurutnya harus diperkuat adalah pemilahan dan daur ulang sampah sejak dari sumbernya.

“Upaya pemilahan dan daur ulang harus ditingkatkan. Dengan begitu, jumlah sampah yang dibuang ke TPST bisa ditekan sejak awal, bukan hanya bergantung pada pembuangan akhir,” katanya.

Namun demikian, Josephine juga mengkritik praktik di lapangan yang dinilai justru melemahkan semangat warga dalam memilah sampah. Ia mengungkapkan masih sering ditemui petugas kebersihan yang mencampur kembali sampah yang telah dipilah oleh masyarakat.

“Saat reses, banyak warga mengeluhkan hal ini. Mereka sudah memilah sampah dari rumah, tapi ketika diangkut, justru dimasukkan ke dalam satu truk yang sama. Ini jelas membuat warga kecewa,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional di tingkat petugas lapangan. Ia menegaskan, tanpa pengelolaan yang disiplin dan konsisten, upaya pemilahan sampah akan menjadi sia-sia.

“Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur, bukan asal-asalan. Kalau tidak dibenahi, maka anggaran besar pun tidak akan memberikan dampak nyata,” pungkas Josephine.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, secara terbuka mempertanyakan langkah Perumda Pasar Jaya yang dinilai hanya melakukan pengecatan ulang, padahal kondisi fisik bangunan pasar disebut sudah rawan dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Josephine mempertanyakan apakah pada tahun anggaran 2026 tidak ada pengajuan revitalisasi menyeluruh untuk Pasar Sunan Giri. Menurutnya, perbaikan kosmetik berupa pengecatan tidak menyentuh akar persoalan bangunan pasar yang sudah tua dan mengalami kerusakan struktural.

“Apakah di tahun ini tidak ada pengajuan untuk melakukan revitalisasi Pasar Sunan Giri? Karena di paparan yang saya lihat, ini sudah dilakukan pengecatan. Saya jujur kaget waktu 2025 melihat perkembangan Pasar Sunan Giri,” ujar Josephine dalam rapat tersebut.

Josephine menilai kebijakan pengecatan ulang justru tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Ia menegaskan bahwa Pasar Sunan Giri seharusnya dibangun ulang atau direvitalisasi secara menyeluruh, bukan hanya dipercantik secara visual.

“Yang jadi pertanyaan saya, kok malah dicat, bukan dibangun ulang? Mestinya ini bukan sekadar dicat ulang,” tegasnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/96611/plafon-rusak-dan-rawan-roboh-josephine-psi-pertanyakan-revitalisasi-pasar-sunan-giri/feed 0 Aditya https://eranasional.com/92092/pdip-minta-audit-dan-pelatihan-untuk-sopir-transjakarta https://eranasional.com/92092/pdip-minta-audit-dan-pelatihan-untuk-sopir-transjakarta#respond Mon, 22 Sep 2025 00:38:01 +0000 https://eranasional.com/92092/pdip-minta-audit-dan-pelatihan-untuk-sopir-transjakarta Jakarta, ERANASIONAL- F-PDIP, Dwi Rio Sambodo, mendorong dilakukan audit dan pelatihan untuk pramudi TransJakarta.

Hal itu direspon Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio soal Bus TransJakarta setelah mengalami 3 kali kecelakaan dalam sebulan terakhir.

“Mendorong TransJakarta segera melakukan audit perekrutan, pelatihan dan sertifikasi pramudi. Pramudi yang terlibat insiden wajib menjalani resertifikasi sebelum kembali bertugas, kata Dwi Rio kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Rio juga meminta agar TransJakarta memasang teknologi canggih untuk pendeteksi kantor pramudi. Hal itu, kata dia, demi mengurangi risiko kecelakaan.

“Mempercepat pemasangan dan optimalisasi teknologi canggih seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang dapat mendeteksi kantuk, lane departure dan tabrakan. Selain itu, audit terhadap fungsi event data recorder dan GPS untuk memantau kecepatan dan kedisiplinan berkendara secara real time,” jelas dia.

Melakukan pemeriksaan teknis mendadak (spot check) terhadap kondisi seluruh armada bus, termasuk sistem rem, kemudi dan ban. Memastikan jadwal perawatan berkala dipatuhi secara ketat dan ada sanksi tegas untuk pelanggaran prosedur maintenance,” imbuhnya.

Rio juga mendorong adanya tim pengawas independen untuk memantau perilaku pengemudi saat berkendara. Dia menyarankan adanya sanksi dan penghargaan kepada pramudi.

“Membentuk tim pengawas independen yang secara acak memantau perilaku berkendara pramudi di lapangan. Sistem reward untuk pramudi berprestasi dan sanksi yang tegas, progresif dan tidak toleran bagi pelanggar aturan keselamatan harus segera diterapkan dan dikomunikasikan,” jelasnya.

Diketahui, bus TrasnJakarta mengalami 3 kali kecelakaan dalam satu bulan. Salah satu bus TransJakarta menabrak pengendara hingga toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Peristiwa kecelakaan terjadi pada Jumat (19/9) pukul 05.30 WIB.

Lalu pada Kamis (18/9) Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Cideng Timur, tepatnya di perempatan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yaitu bus TransJakarta koridor 3 dan sebuah truk.

Justin menyarankan, jika pembangunan rumah pompa dirasa sangat diperlukan, maka harus diajukan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB).

“Tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” kata Justin, Minggu, 3 Maret 2024.

Dia pun mempersilakan Pemprov DKI untuk mengajukan anggaran pembangunan rumah pompa di Kali Sunter selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat.

Meski begitu, Justin mengingatkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu, tapi banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tamping-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Selain itu, Justin juga mendorong dibangunnya terowongan bahwah tanah atau underground tunnel, sebagai penunjang pengaliran air di Jakarta.

Di posisi kedua hingga keempat ditempati PDIP dengan raihan suara 14,23 persen, diikuti Partai Gerindra 12,16 persen, dan Partai Nasdem dengan peroleh suara 8,39 persen.

Total suara yang dihitung itu sebesar 51,23 persen dari 15.159 tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta. Total TPS di Jakarta berjumlah 30.766.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg DPRD DKI Jakarta Pemilu 2024:

1. PKB: 7,12 persen

2. Partai Gerindra: 12,16 persen

3. PDIP: 14,23 persen

4. Golkar: 8,29 persen

5. Partai Nasdem: 8,39 persen

6. Partai Buruh: 1,26 persen

7. Partai Gelora: 1,01 persen

8. PKS: 16,62 persen

9. PKN: 0,48 persen

10. Partai Hanura: 0,61 persen

11. Partai Garuda: 0,39 persen

12. PAN: 7,36 persen

13. PBB: 0,38 persen

14. Partai Demokrat: 7,16 persen

15. PSI: 8,08 persen

16. Perindo: 2,8 persen

17. PPP: 2,57 persen

18. Partai Ummat: 1,1 persen. (*)

Data tersebut berdasarkan hasil hitungan sementara dalam real count KPU RI.

Hingga Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.34 WIB, total suara yang telah masuk berasal dari 45,17 persen atau 13.896 dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS).

PKS tercatat memperoleh suara tertinggi yakni 14,51 persen. Kemudian PDIP dengan 12,97 persen.

Di posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan meraih 10,81 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg DPRD DKI Jakarta Pileg 2024:

– PKB : 6,72 persen

– Partai Gerindra: 10,81 persen

– PDIP: 12,97 persen

– Partai Golkar: 7,31 persen

– Partai Nasdem: 7,4 persen

– Partai Buruh: 2,01 persen

– Partai Gelora: 1,89 persen

– PKS: 14,51 persen

Ketiga partai politik tersebut memperoleh suara di atas 10 persen.

Hingga, Kamis, 15 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, total suara yang telah masuk berasal dari 31,94 persen Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta, atau 9.828 dari 30.766 TPS.

PDIP menjadi partai dengan perolehan terbanyak, sebesar 17,23 persen, diikuti PKS 11,39 persen dan PSI 11,29 persen suara.

Berikut perolehan suara Pileg DPRD DKI Jakarta Pemilu 2024:

– PKB 7 persen

– Partai Gerindra 8,25 persen

– PDIP 17,23 persen

– Partai Golkar 6,26 persen

– Partai Nasdem 7,35 persen

– Partai Buruh 0,95 persen

– Partai Gelora 2,77 persen

– PKS 11,39 persen

– PKN 1,55 persen

– Partai Hanura: 1,64 persen

– Partai Garuda: 1,59 persen

– PAN: 6,31 persen

– PBB: 0,86 persen

– Partai Demokrat 6,19 persen

– PSI 11,29 persen

– Perindo 3,94 persen

– PPP: 3,09 persen

– Partai Ummat 2,34 persen.

Perhitungan suara belum selesai. KPU RI masih akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta KPK untuk menyelidiki dugaan Pemprov DKI Jakarta membeli lahannya sendiri yang berlokasi di Puri Gardenia II RT 007 RW 01, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI ini, jika benar telah terjadi seperti disebutkan di atas, dia mencurigai adanya kongkalingkong yang bermuara pada tindak pidana penggelapan dan korupsi.

“Ada yang melaporkan atau tidak, KPK harus menyelidiki ini. Kerugian yang dialami negara tidak sedikit loh,” ujarnya.

August pun akan mempertanyakan kebenarannya kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pertanaman dan Hutan Kota DKI Jakarta.

“Akan saya tanyakan dudukan permasalahannya, dan saya akan usulkan untuk dibahas dengan seluruh anggota dewan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menegaskan agar pihak Inspektorat Pemprov DKI harus turun tangan langsung. Karena ini diduga sudah melibatkan banyak aparatur negara (PNS) dilingkungan Pemprov DKI, baik di Dinas Pertanaman dan Hutan Kota DKI maupun tingkat wali kota hingga kelurahan.

“Inspektorat harus turun tangan biar bisa dibersihkan semua yang terlibat,” ujarnya.

Untuk diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI seluas 6 312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000 merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI kala itu, sebesar Rp131.182.150.000 . Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanaman dan Hutan Kota Susi Marsitawati saat masih menjabat melalui surat keterangannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Politisi masih ngantor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, padahal dia sudah dinyatakan dipecat oleh PDIP, partai yang menaunginya.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membenarkan Cinta Mega masih beraktivitas sebagai anggota dewan. Dia menjelaskan, Cinta Mega masih tetap aktif selama belum ada pengajuan dan persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Beraktivitas seperti biasa selama belum ada keputusan PAW. Statusnya sampai saat ini masih anggota dewan,” kata Gembong saat dihubungi, Senin (31/7/2023).

Lanjut Gembong, sampai saat ini , Cinta masih tetap masuk bekerja dan mengikuti rapat Komisi C yang digelar pekan lalu.

“Hal ini harus terus dilakukan Ibu Cinta selama belum ada keputusan PAW secara resmi terhadap dirinya,” tuturnya.

“Waktu rapat P2APBD dia datang ke Komisi C masih lapor ke saya, ‘pak ketua saya hadir di komisi’. Iya dong datang, kalau enggak datang malah salah,” sambung Gembong.

Dijelaskannya, status Cinta Mega sampai saat ini masih melekat sebelum ada keputusan yang final. DPD hanya mengusulkan, yang memfinalkan DPP PDIP.

Sebagai informasi, mekanisme PAW diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019. Kata Gembong, pihaknya juga merujuk pada UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam beleid dijelaskan, PAW bisa diproses setelah ada surat pengajuan. Dan calon pengganti akan dipilih berdasarkan daftar calon pengganti anggota DPRD dari PDIP yang perolehan suaranya berada di bawah Cinta Mega.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPD PDIP DKI Jakarta memutuskan memberhentikan Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7). Surat pemberhentian Cinta Mega telah dikirim ke DPP PDIP. Pemicunya, Cinta Mega ketahuan main slot saat sidang paripurna.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka.

Partai Garuda, khususnya di DKI Jakarta optimis akan mendapat dukungan suara dari masyarakat.

Divisi Media dan Media Sosial DPD Partai Garuda DKI Jakarta Monika Agustina menilai keputusan MK tersebut membuka peluang bagi Partai Garuda, khususnya caleg-calegnya untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya.

“Ini merupakan kesempatan dan peluang bagi kader dan caleg Partai Garuda untuk memperoleh dukungan suara agar dapat duduk sebagai anggota legislatif sehingga bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata Monika saat ditemui di kantor DPD Partai Garuda, Jalan Penjernihan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2023).

Dia menyebutkan, sesuai amanat Ketua DPD Partai Garuda DKI Jakarta Nursasi Sufiyan pada Pemilu 2024 mendatang ditargetkan meraih sedikitnya 15 kursi di legislatif (DPRD DKI Jakarta).

Karena itu, seluruh kader dan pengurus Partai Garuda di DKI Jakarta akan bekerja keras untuk mensosialisasikan dengan berbagai macam program kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat.

“Kita telah membuat rapat internal yang dipimpin ketua Bappilu Sukardi, dalam hal strategi dengan membentuk struktur organisasi Bappilu yang kuat dan kokoh dengan landasan saling bekerja sama, tanggung jawab dan solidaritas demi tercapainya target yang telah ditentukan.

“Intinya, saat ini kita sedang mensosialisasikan dan memperkenalkan partai terlebih dahulu agar masyarakat tahu partai kita,” kata monika menutup pembicaraannya.

JAKARTA, Eranasional.com –Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memproses alih fungsi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut Wisma Atlet banyak kuntilanaknya jika terus dibiarkan kosong.

“Kita sudah berhasil yang di Pasar Rumput, nah sekarang tambah lagi Wisma Atlet, dari pada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya, banyak kuntilanak, pak, serius, karena dekat rumah saya, saya tahu itu tempatnya kuntilanak,” ungkap Ida dalam rapat Komisi D.

Ida menerangkan wacana itu sudah bergulir sejak sebelum Covid-19, namun urung direalisasikan lantaran wisma itu dipakai sebagai tempat perawatan pasien Covid-19.

“Saya sudah diskusi dengan Pak Saefullah (eks Sekda) baru tahap diskusi, lalu Covid-19, akhirnya dipakai Covid-19. Sekarang mumpung saya ingat, saya pikir tidak ada salahnya juga Pemda DKI memproses itu, untuk kita minta, jadikan rusun atasnya, bawahnya kita buat rumah sakit, rumah sakit anak lah, kita kan butuh,” ungkap Ida

Ia mengatakan soal alih fungsi sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap Rusun Pasar Rumput. Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemprov DKI

Pada akhir 2022, rumah sakit darurat di Wisma Atlet berhenti beroperasi seiring menurunnya jumlah pasien yang dirawat karena Covid-19.

Tempat tersebut dijadikan sebagai perawatan sejak Maret 2022 saat melonjaknya kasus Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya.

JAKARTA, Eranasional.com –Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Mereka menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Para pengemudi ojek online meramaikan gerbang gedung DPRD Jakarta sekira pukul 11.36 WIB. Mereka mengenakan atribut ojol dan membawa sejumlah bendera serta spanduk bertuliskan jalan raya hanya untuk pejabat dan orang kaya.

Mereka datang dari perkumpulan rakyat menggugat dunia transportasi (Predator menggugat). Salah satu masa aksi menyebut jumlah pengemudi ojol yang datang berkisar lebih kurang 500 orang.

Dalam orasinya, para pengemudi ojol menyampaikan hendak menemui langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Salah satu anggota dewan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail yang hendak menemui masa aksi untuk bermediasi pun ditolak kehadirannya.

“Tolak jalan berbayar alias ERP,” kata salah satu massa aksi.

“Kita sudah bayar pajak, masih saja diterapkan jalan berbayar, hati nurani kalian dimana anggota dewan,” lanjut orator massa aksi lainnya.

Para pengemudi ojol masih berorasi secara bergantian di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.Massa aksi menyebut bakal memaksa masuk Gedung DPRD apabila anggota dewan tak menemui mereka.

“Kalau bapak tidak mau menemui kami, maka kami yang akan menemui bapak ke dalam. Tolong jangan mendengar saja, keluar,” ucap salah satu orator.

Sementara itu, Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga ketat petugas kepolisian Polda Metro Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, ojol bisa saja kebal aturan ERP.

Dengan syarat, moda yang digunakannya merupakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, atau motor listrik.

“Motor listrik termasuk EV (electric vehicle). Ojol dengan EV, gratis ERP,” kata Djoko kepada awak media.

Adapun menurut draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Pasal 15 ayat 1, mobil listrik dan sepeda motor listrik memang jadi kendaraan yang dikecualikan kena tarif ERP

Selain itu, perusahaan penyedia transportasi online di Jakarta pun kini turut memfasilitasi mitra driver-nya untuk bisa menggunakan motor listrik, dengan biaya sewa sekitar Rp 40.000 per hari.

Djoko menilai, penerapan tarif jalan berbayar di Jakarta ERP ke depan bakal turut menggenjot program transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

Alhasil, angka penjualan motor maupun mobil listrik bakal ikut terdongkrak, bahkan tanpa dikenai insentif pembelian sekalipun.

“(Penerapan ERP) bisa melariskan penjualan EV di Jakarta, tanpa subsidi,” ujar Djoko.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekretariat DPRD DKI Jakarta kembali menganggarkan pembelian pakaian dinas dan atribut bagi para anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2023. Total anggaran untuk membeli baju baru tersebut Rp1,8 miliar.

Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Pengadaan LKPP, Jumat (19/1/2023), proyek pengadaan baju baru itu diberi nama ‘Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD’ dengan kode RUP 39577978. Proyek itu menggunakan tahun anggaran 2023.

“Sumber dana APBD TA 2023 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Pagu Rp1.879.631.820,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Jadwal pemilihan penyedian dimulai pada September 2023 dengan target pemanfaatan barang paling lambat Desember 2023.

Sebelumnya, para anggota DPRD DKI Jakarta telah mendapatkan baju baru pada 2022. Saat itu, tender proyek pengadaan pakaian dinas anggota DPRD DKI dimenangi oleh peserta lelang bernama CHIU.

Berdasarkan situs LPSE DKI Jakarta, Jumat (2/9/2022), lelang tersebut diberi nama ‘Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD’ dengan kode tender 53092127. Tender ini terdiri atas empat paket dengan sumber daya berasal dari APBD DK Jakarta 2022.

“Nama pemenang CHIU. Alamat Muara Karang,” tulis situs LPSE DKI.

Chiu mengajukan harga penawaran RP1.723.719.000. Harga negoisasi ialah Rp1.722.542.400.

Menolak Ambil Baju Dinas

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai pengadaan baju dinas anggota dewan senilai Rp1,8 miliar adalah pemborosan. Dia meminta penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak dikurangi.

Namun, jelasnya, keputusan untuk menganggarkan pembuatan pakaian dinas anggota DPRD DKI Jakarta itu telah disepakati dan diketuk.

“Pakaian anggota dewan masih bagus-bagus, ya dikurangi lah penggunaan anggaran yang tidak mendesak. Tapi kan enggak bisa lagi, sudah diketok,” ungkapnya.

Hasbi memastikan dirinya tidak akan mengambil baju dinas itu dengan alasan baju-baju yang diberikan pada tahun 2022 masih bagus. Dia pun menyinggung pemborosan dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur Anies Baswedan.

“Saya pribadi enggak akan ambil, masih bagus baju-baju saya. Kalau kawan-kawan punya hak masing-masing. Sebagai ketua fraksi, saya enggak bisa melarang itu,” ujar Hasbi.

“Kembali lagi ke Pemprov DKI sebaiknya digunakan untuk yang lebih penting saja. Jangan meniru TGUPP masa lalu, pemborosan,” sambungnya.

Dia menilai pengadaan baju dinas baru itu harusnya dikritisi saat penyusunan anggaran. Dia pun heran anggaran untuk baju baru itu bisa lolos di APBD DKI tahun 2023.