Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan sejumlah bukti, pihaknya telah menetapkan 29 orang sebagai tersangka.

“Terkait pengrusakan dan pembakaran gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan menetapkan 29 orang sebagai tersangka,” ujar Didik saat pres rilis di Mapolda Sulsel, Kamis 4 September 2025.

Dia menambahkan penanganan kasus ini ditangani Ditreskrimum Polda Sulsel dan Satreskrim Polrestabes Makassar

“Karena yang dibakar dua gedung yakni DPRD Provinsi dan DPRD Kota Makassar makanya ditangani Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar,” tegas Didik.

Jumlah tersangka dalam kasus pembakaran ini sebelumnya 11 orang, namun seiring berjalannya waktu dan proses penyelidikan, kini tersangka terus bertambah.

Didik menambahkan, penanganan kasus ini masih berjalan dan akan terus berkembang. Kata dia, tak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah.

“Pelaku pembakaran gedung DPRD Sulsel berjumlah 14 orang sedangkan yang membakar gedung DPRD Kota Makassar berjumlah 15 orang, jadi total keseluruhan tersangka 29 orang,”bebernya.

Menurut Didik, pasal yang diterapkan kepada para tersangka disesuaikan dengan peran masing-masing.

Beberapa di antaranya dikenakan pasal pengrusakan, pencurian, hingga pembakaran dan menyebabkan hilangnya yawa orang lain.

“Pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan, Pasal 363 dengan ancaman 7 tahun, Pasal 362 dengan ancaman 5 tahun, hingga Pasal 187 tentang pembakaran dengan ancaman 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup,” bebernya. []

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono SE, M.Si, saat sosialisasi peraturan daerah Kota Makassar tentang pengawasan dan penyebarluasan produk hukum daerah angkatan pertama tahun anggaran 2025, Selasa (25/2).

“Data yang saya dapatkan dari tahun 2019 ke 2020 itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan terkait pernikahan dini. Ada 13.297 anak yang menikah di usia dini di Kota Makassar. Ini tentu sangat mengkhawatirkan,”ujar Hartono.

Dia menyebut, kebanyakan dari pasangan yang menikah di usia dini di Kota Makassar itu karena banyak yang hamil di luar nikah.

“Sangat miris sekali. Itu terjadi karena banyak yang hamil di luar nikah, efek dari pergaulan bebas di Kota Makassar,”tuturnya.

Hartono berharap, agar hal ini menjadi perhatian bersama. Karena persoalan ini bukan hanya sekedar angka tetapi ini adalah sebuah pesan bahwa ada yang tidak maksimal dilakukan di Makassar.

“Terutama dalam hal bagaimana menjaga pergaulan anak-anak kita,”tegasnya.

Dia berharap perda perlindungan anak dilakukan secara ketat, karena ini bisa menjadi salah satu solusi menekan pernikahan dini.

Itulah alasan dia mengambil Perda Perlindungan anak untuk disoalisasikan karena melihat fakta yang terjadi di masyarakat.

“Perda ini perlu sosialisasi lebih masif ke masyarakat. Agar apa yang sedang kita alami hari ini, pelan-pelan kita bisa atasi,”pungkasnya. []

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto berharap anggaran pemerintah ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besaran anggaran itu disepakati dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, dikutip Kamis  (28/11/2024).

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Ranperda menjadi perda APBD 2025 antara Danny dengan Wakil Ketua DPRD Makassar Suharmika.

“Saya menyadari perda APBD ini telah melalui proses pembahasan yang menguras banyak energi dan waktu. Namun, di balik itu semua terbersit suatu rasa bangga bahwa APBD telah mampu kita tetapkan tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Danny dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/11/2024) lalu.

Rincian anggaran APBD Kota makassar 2025 yakni, belanja Rp 5,7 triliun dan pendapatan daerah Rp 5,4 triliun.

Sementara target pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 2,4 triliun.

Danny mengatakan perda APBD penting dalam peningkatan kinerja pemkot Makassar.

Dia menegaskan kesepakatan ini berkat kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Makassar.

“Saya menyadari apa yang telah dilakukan ini adalah bukti dari komitmen yang tinggi untuk saling bahu membahu dalam membangun dan menata masa depan Kota Makassar dua kali tambah baik,” ungkapnya.

Danny mengajak untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam rangka mensukseskan Pilkada Makassar.

Dia berharap Pilkada yang berlangsung jujur dan adil bisa menciptakan pemimpin baru dalam Pemkot Makassar. []