Fokus utama regulasi ini adalah penanganan pengemis dan gelandangan secara manusiawi serta penguatan pemberantasan narkotika di Kota Batik.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen membahas aturan ini secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran.

“Kami siap bersinergi agar regulasi ini benar-benar memberikan perlindungan nyata dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Diklat, Rabu (11/2/2026).

Terkait penanganan pengemis dan gelandangan, Balgis menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi.

“Tindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas penertiban, tetapi harus mencakup pembinaan dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup mandiri,” tuturnya.

Sementara untuk Raperda Narkotika, ia menilai penguatan regulasi sangat krusial demi melindungi masa depan generasi muda.

Di sisi legislatif, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan, Aminuddin, menjelaskan bahwa pengajuan dua Raperda ini merupakan jawaban atas persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Dua Raperda ini lahir bukan sekadar pemenuhan agenda legislasi tahunan, melainkan solusi atas tantangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, hingga ancaman narkotika yang semakin kompleks,” tegas Aminuddin.

DPRD mendorong agar melalui regulasi baru ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terpadu dan koordinasi lintas sektor.

Aminuddin berharap perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2021 tentang narkotika juga dapat disinergikan dengan kebijakan nasional agar upaya pencegahan di Kota Pekalongan berjalan lebih efektif dan komprehensif. (em-aha)

Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menjelaskan bahwa, pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar.

Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp250 juta, Rp750 juta, hingga Rp1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya. (em-aha)

Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kegiatan legislatif tidak akan berhenti meski gedung ludes terbakar.

Menurutnya, musibah besar ini memang mengubah pola kerja anggota dewan, tetapi tidak boleh menghalangi mereka selaku wakil rakyat dalam melaksanakan amanah rakyat.

Azmi memastikan, DPRD tidak akan menggunakan hotel maupun fasilitas komersial lain untuk menggelar rapat resmi. Sebagai gantinya, sejumlah alternatif darurat telah disiapkan, termasuk memanfaatkan gedung OPD yang ada hingga mendirikan tenda di area sekitar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk menentukan lokasi sementara. Bahkan kalau perlu, kita bisa dirikan tenda di halaman ini,” ucap Azmi, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, dalam situasi darurat, pola kerja DPRD harus lebih fleksibel. Para legislator yang biasanya menerima kedatangan OPD di gedung dewan, kini siap mendatangi langsung kantor dinas maupun masyarakat.

“Intinya, komunikasi politik tidak boleh terputus. Semua kegiatan harus tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas,” tegasnya.

Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi mengakui rapat paripurna belum bisa segera dilakukan. Namun, jika ada pembahasan penting seperti APBD 2026 yang mendesak, pihaknya akan mencari ruang alternatif yang representatif.

Ia juga menekankan bahwa, pemulihan dokumen penting menjadi prioritas utama.

“Yang lebih krusial dari paripurna adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Azmi menegaskan, DPRD Kota Pekalongan akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Kami tidak ingin ada agenda penting yang terbengkalai. Fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan anggaran bisa digunakan secara optimal untuk recovery,” pungkasnya. (em-aha)

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD, Pemerintah Kota, serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses pembahasan KUA-PPAS.

Menurutnya, pembahasan kali ini telah memuat sejumlah prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Dalam KUA-PPAS Tahun 2026, ada beberapa hal yang menjadi fokus prioritas. Pertama, persoalan penanganan sampah yang tidak bisa lagi hanya bergantung pada TPA Degayu,” katanya usai Paripurna.

Ke depan, lanjut dia, harus dibangun sentra-sentra pengolahan seperti TPS-3R atau TPST yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Ini penting agar persoalan lingkungan dapat teratasi secara berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti kelanjutan penataan kawasan pasca relokasi pedagang Pasar Banjarsari. Area Sorogenen dan Jalan Patiunus yang sebelumnya menjadi pasar darurat akan kembali difungsikan sesuai peruntukannya.

“Hal ini akan kami bahas lebih detail lagi pada pembahasan APBD agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tata ruang kota,” tambahnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Azmi menegaskan bahwa, DPRD bersama Pemerintah Kota berkomitmen untuk meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.

“Kita ingin PAD tetap stabil secara fiskal, tetapi masyarakat juga tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan nyaman tanpa terbebani kewajiban yang berat. DPRD akan mengawal kebijakan ini agar berimbang dan berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap disapa Aaf, dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa, penyusunan KUA-PPAS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kemudian ditetapkan menjadi APBD 2026.

“Alhamdulillah, DPRD bersama Pemkot Pekalongan telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kerja sama yang baik,” ucap Aaf.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, secara garis besar, KUA-PPAS 2026 telah mencakup program-program unggulan yang pro rakyat. Di antaranya adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan bagi warga Kota Pekalongan cukup dengan KTP.

Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan bantuan operasional posyandu, bantuan bagi RT/RW, beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan dan guru, penyediaan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta program pengelolaan persampahan.

“Seluruh program ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Harapan kami, program-program ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Ketiga raperda yang disampaikan itu yakni Raperda terkait  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah.

“Perda tentang RPJMD ini sangat penting sebagai rencana induk dan pijakan Saya sebagai Wakil Wali Kota dan Bapak Aaf selaku Wali Kota Pekalongan serta Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun Kota Pekalongan lima tahun ke depan sesuai visi dan misi,” ucap Balgis.

Disampaikan, Perda tentang RPJMD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

“Diantaranya, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata, meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan menjadi sebuah kota yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah,” paparnya.

Lanjutnya, Raperda kedua tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dimana, raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal.

Ekonomi kreatif (Ekraf) dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat citra Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif UNESCO untuk bidang kerajinan dan kesenian rakyat, serta sebagai KaTa (Kabupaten/Kota) Kreatif Indonesia untuk bidang kerajinan.

“Dalam rangka menaik-kelaskan UMKM di Kota Pekalongan, kami berharap Raperda Pengembangan Ekraf ini bisa mendukung percepatan para UMKM disini. Sehingga, hal ini bisa menambah pendapatan, meningkatkan daya kreativitas dan inovasinya,” ujarnya.

Ketiga, Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Raperda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020,” ujarnya.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan yang diajukan meliputi penyesuaian ketentuan mengenai Perolehan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta pemindahtanganan Barang Milik Daerah, guna meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel.

“Saat ini memang sedang dilakukan penyesuaian. Dengan Raperda ini menjamin agar semua barang milik daerah Kota Pekalongan bisa sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik kepemilikannya maupun pemindah tanganannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” bebernya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengapresiasi bahwa, Pemerintah Kota Pekalongan yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan telah menyampaikan pengantar 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2025.

“Ada 9 misi yang tercantum dalam RPJMD dan akan menjadi program yang dibahas bersama DPRD berdasarkan evaluasi indikator-indikator di dalamnya. Kami harap, RPJMD ini bisa menjadi patokan atau acuan dalam rangka menyusun kegiatan maupun program selama 5 tahun ke depan,” katanya.

Lanjut Azami, Raperda kedua terkait Pengembangan Ekraf. Dimana, Ekraf ini diharapkan menjadi salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Mengingat Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia yang diakui UNESCO, maka diharapkan atas predikat tersebut Kota Pekalongan bisa semakin baik dan memunculkan ide-ide kreativitas baru,”tuturnya.

Terakhir, Raperda terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah. Seperti diketahui bersama, Pengelolaan Milik Daerah ini sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka, diharapkan Pengelolaan Milik Daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel bisa semakin menarik minat investor.

“Dengan sudah diatur oleh Peraturan Menteri dan turunannya berbasis Perda maka bisa semakin menarik para investor yang akan berinvestasi di aset-aset milik Pemerintah Kota Pekalongan dan penatausahaan administrasi bisa lebih tertib,” pungkasnya. (em-aha)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir dan turut dihadiri oleh jajaran DPRD dan OPD terkait, serta perwakilan Forkopimda Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (5/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Azmi menyebutkan, ketiga raperda yang dimaksud tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Raperda tentang Bangunan Gedung. Dengan ketiga raperda yang nantinya akan disahkan menjadi Perda, Azmi berharap nantinya bisa turut membantu menggerakan roda perekonomian masyarakat.

“Dengan Raperda ini yang nantinya disahkan menjadi Raperda ini bisa menjadi payung hukum terkait permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Bangunan Gedung,” ucap Azmi.

Azmi mendorong agar proses administrasi yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan yang diajukan oleh masyarakat dan ketertiban di Kota Pekalongan bisa lebih baik lagi.

Sehingga, ekonomi masyarakat bisa lebih hidup dan pemasukan ke kas daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah bisa lebih tinggi.

“Tentunya, apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan baik dan DPRD siap mengawal proses pembentukan raperda-raperda ini untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya. (em-aha)

Hal ini disampaikan usai kegiatan Pembukaan Masa Sidang 2 Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Kamis, 2 Januari 2025.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron mengungkapkan harapannya, APBD dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan.

“Harapannya Kota Pekalongan ini lebih tertib, lebih indah dan nyaman dihuni di tengah beberapa persoalan yang terjadi,” katanya.

Dikatakan Nusron, penanganan permasalahan sudah diupayakan seperti banjir, drainase, dan lingkungan yang merupakan pekerjaan berat bagi pemkot.

“Kami dari DPRD berharap sensitivitas atau kepekaan pemkot meningkat melihat kepentingan masyarakat Kota Pekalongan,” tuturnya.

Selama ini DPRD berupaya dekat dengan masyarakat sehingga keluhan sekecil apapun berupaya mengcover agar keperluan mereka bisa ditangani Pemkot Pekalongan.

“Sebagaimana tugas tanggung jawab DPRD sebagai wakil dari rakyat. Jadi keluhan rakyat supaya ditangani, kami berupaya melegislasi untuk eksekutornya dari eksekutif,” tukasnya.  (em-aha)

Mereka memohon DPRD untuk memfasilitasi persoalan yang mereka alami, dimana uang tabungan yang tersimpan di BMT Mitra Umat tak kunjung bisa dicairkan sejak menjelang lebaran hingga saat ini.

Tak sedikit mereka membentangkan spanduk berisikan sejumlah tuntutan agar dapat mencairkan uang tabungan yang mencapai total puluhan miliar rupiah. Terlebih, salah seorang pengurus BMT tersebut saat ini telah menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan.

Kericuhan sempat mewarnai aksi unjuk rasa, karena massa memaksa untuk memasuki gerbang pintu DPRD sebelum akhirnya perwakilan dari nasabah tersebut diperbolehkan masuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir dan jajaran fraksi terkait.

“Kami siap memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi saudara kita nasabah korban BMT Mitra Umat. Kami juga akan segera berkirim surat ke DPR RI, DPRD dan Pemprov Jawa Tengah, Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk ke Presiden,” kata Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir.

Termasuk jika ada anggota DPRD Kota Pekalongan yang terlibat dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan terbukti, maka akan diproses di internal DPRD melalui Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan sementara.

“Usai diberhentikan sementara, baru akan diberhentikan secara resmi jika sudah inkrah. Dimana, pelantikan maupun pemberhentian anggota dewan menjadi kewenangan Gubernur,” lanjut Azmi usai menemui massa.

Terkait dengan kepemilikan aset BMT, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dindagkop-UKM dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI bahwa, permasalahan BMT Mitra Umat tidak hanya di Kota Pekalongan saja, melainkan juga di luar Kota Pekalongan.

Sebab, koperasi ini memiliki nasabah yang juga berasal dari luar Kota Pekalongan. Pihaknya berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga nasabah korban BMT Mitra Umat mendapatkan solusi yang konkret dan adanya kejelasan dengan mendapatkan hak-haknya sebagai nasabah.

“Kami berharap, masalah ini bisa tuntas dan nasabah mendapatkan haknya. Jika memang dalam kasus ini ada unsur pidana, bisa berjalan dengan baik berkolaborasi bersama pihak kepolisian. Intinya, kami akan siap mengawal untuk kasus ini,” tegasnya.

Pihak kepolisian pun siap melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pihak kepolisian maupun pengadilan negeri pekalongan agar kasus ini dikawal, bisa clear serta tidak ada orang yang dirugikan.

Ketua LBH Petanesia, selaku kuasa hukum paguyuban nasabah korban BMT Mitra Umat, Sugiharto, mengatakan bahwa aksi itu digelar sebagai bentuk kekecewaan para nasabah yang tidak bisa mencairkan uang simpanan mereka.

“Sudah sekitar delapan bulan uang simpanan ribuan nasabah di BMT Mitra Umat tak bisa cair. Pengurus BMT Mitra Umat harus bertanggung jawab dan bisa diproses hukum,” katanya.

Sementara, Ketua Paguyuban Nasabah Korban BMT Mitra Umat, Dede Jumantoro, melalui Koordinator Aksi, Untung Nursetiawan, menjelaskan dalam aksi tersebut para nasabah menyampaikan beberapa tuntutan.

Pertama, menuntut hak mereka atas pengembalian uang tabungan yang selama ini belum juga dicairkan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keresahan dan ketidakpuasan atas lambannya penanganan kasus oleh pihak-pihak terkait.

“Tuntutan yang kedua, mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana puluhan miliar rupiah yang dilakukan oleh oknum pengurus BMT Mitra Umat,” terang Untung.

Kemudian meminta DPRD Kota Pekalongan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) serta menyurati DPR RI agar menggelar rapat dengar pendapat, menyurati Presiden dan Menteri Koperasi untuk memberikan solusi atas kasus ini.

“Pembentukan pansus diharapkan dapat menjadi langkah nyata DPRD dalam menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap nasib warga yang terdampak,” kata dia.

Menurutnya, aksi bersama dan perjuangan ini mencerminkan tekad serta harapan akan hadirnya keadilan dan transparansi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah maupun pusat dalam memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang telah merugikan ribuan orang.

Lutfi Wanti, salah seorang korban dari Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, membeberkan bahwa, ia sudah menabung di BMT Mitra Umat selama 5 tahun lamanya dengan total tabungan yang dikumpulkan dari uang hasil jerih payahnya berjualan gorengan setiap hari sebesar Rp23 juta.

“Uang tersebut sebetulnya saya siapkan untuk dana darurat dan kebutuhan sehari-hari. Karena saya bukan orang kaya, jadi nabungnya sedikit-sedikit. Sudah 8 bulan ini kami menuntut agar uang bisa dicairkan, tapi tidak ada kepastian hingga hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, dengan adanya audiensi dengan jajaran DPRD, kasus tersebut bisa segera diselesaikan.

Sebelumnya, aksi demo diawali dengan longmarch dari Monumen Juang Pekalongan menuju gedung DPRD setempat. (em-aha)

Pelantikan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) masa jabatan 2024-2029 itu berlangsung pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pekalongan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Ditemui usai pelantikan, Jecky Zamzami mengaku bersyukur bahwa proses pelantikannya berjalan lancar dan kondusif. Ia berkomitmen akan langsung menjalankan tupoksinya sebagai anggota legislatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya Dapil Pekalongan Selatan.

“Apapun Saya bertanggungjawab untuk aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Saya. Saya akan berjuang dan kawal semaksimal mungkin. Prinsip Saya, Saya ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyampaikan selamat atas dilantiknya Jecky Zamzami sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029. Menurutnya, proses pelantikan berjalan lancar.

“Semoga Pak Jecky bisa menjalankan kewajiban dan amanah ini dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat terutama masyarakat yang menjadi wilayah dapilnya,” kata Azmi

Ia berharap, pengalaman Jecky sebelumnya yang juga pernah menjadi anggota DPRD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan.

Ia menambahkan, atas pelantikan PAW ini, maka jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029 berjumlah 34 orang, dan masih kurang 1 orang yang perlu dilakukan PAW.

“Dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menggantikan H. Makmur Sofyan Mustofa yang mengundurkan diri karena maju menjadi Calon Wakil Wali Kota Pekalongan mendampingi Calon Wali Kota Pekalongan, H Muhtarom,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belum lama ini, dari DPC PAN telah mengirimkan surat, dan setelah proses itu, dirinya akan mengirimkan surat itu ke Pj Gubernur sembari menunggu surat resmi pengangkatan PAW nya baru dilakukan pelantikan DPRD dari Fraksi PAN.

“Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang momentumnya berdekatan dengan Pilkada. Kita dibatasi waktu, sesuai regulasi bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan harus menetapkan APBD paling lambat November 2024,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, harus dilakukan sesuai Undang-Undang dan tetap mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (em-aha)

Pembentukan AKD meliputi Badan Musyawarah (Bamus) hingga komisi. Dengan terbentuknya AKD ini, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir berharap agar masing-masing alat kelengkapan bisa segera menjalankan fungsi dan tugasnya untuk segera menyelesaikan agenda-agenda DPRD.

“Termasuk untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2025, dan juga penyampaian aspirasi masyarakat yang memang harus disalurkan kepada mitra-mitra komisi,” katanya.

Sedangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), ia juga berharap bisa segera menjalankan fungsi untuk menampung usulan-usulan Raperda dan Propemperda dari pemerintah jika ada revisi.

Dalam rapat paripurna tersebut, AKD yang dibentuk yakni Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, Badan Kehormatan, serta komisi-komisi yang terdiri dari Komisi A, Komisi B dan Komisi C.

Untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Pekalongan yaitu M. Azmi Basyir sebagai ketua, Nusron sebagai wakil ketua I dan posisi wakil ketua II masing kosong karena pimpinan dari PDIP belum diusulkan.

Sementara untuk Bapemperda, Aminudin Azis dari Partai Golkar menjadi ketua didampingi Seno Prafitri Adi dari PDIP sebagai wakil ketua. Untuk Badan Kehormatan, Irawadi dari PKS didapuk sebagai ketua didampingi Nur Hadi dari PPP sebagai wakil ketua.

Kemudian untuk komisi-komisi, Komisi A diketuai H. Masykur dari PDIP, Anita Riyanti dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua dan Eko Lusjianto dari PPP sebagai sekretaris.

Komisi B diketuai oleh H. Mabrur dari PPP didampingi Fauzi Umar Lahji dari Partai Golkar sebagai wakil ketua dan Taufan Asianto dari PDIP sebagai sekretaris.

Sedangkan di Komisi C, Budi Setiawan dari Partai Golkar ditunjuk sebagai ketua, didampingi Nashrullah dari PKS sebagai wakil ketua dan Hafidz Aslami dari Partai Nasdem sebagai sekretaris.

Pada rapat paripurna tersebut, sekaligus dibentuk panitia khusus untuk tiga Raperda yang sudah diusulkan oleh Pemkot Pekalongan yakni Pansus VII yang akan membahas Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2029.

Lalu, untuk Pansus VIII akan membahas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal dan BUMD serta Pansus IX yang akan membahas Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda). (em-aha)

“Alhamdulillah, pada hari ini DPRD Kota Pekalongan melaksanakan rapat pertama alias perdana yaitu dengan 2 agenda. Agenda yang pertama adalah pembentukan fraksi sekaligus pimpinan dan anggota fraksi,” kata Balgis di ruang paripurna DPRD setempat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurutnya, karena sudah terbentuk fraksi, maka pihaknya bisa memulai program kerja di DPRD. Adapun program kerja yang pertama, karena jumlah fraksi pada periode yang lalu dan sekarang ini berbeda maka diperlukan perubahan.

“Yaitu perubahan tata tertib DPRD. Dimana tata tertib ini, ibaratnya kitab suci ataupun acuan dari jajaran DPRD untuk melakukan program kerja yang disitu tercantum didalamnya. Maka ini merupakan agenda utama,” tutur Balgis.

Untuk agenda rapat yang kedua, lanjut dia, yaitu tim penyusun DPRD Kota Pekalongan. Dan tadi sudah terbentuk, sehingga mulai hari ini tim penyusun akan bekerja.

“Kami targetkan waktu kerjanya dalam 14 hari bisa diselesaikan,” pungkasnya. (em-aha)

Berikut adalah susunan lengkap pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pekalongan periode 2024-2029 :

1. Fraksi Partai Golkar
   – Ketua : Faisol Khannan
   – Sekretaris : Sugeng Indiarso
   – Anggota : 1. Balgis Diab
   2. Mohamad Azmi Basyir
   3. Fauzi Umar Lahji
   4. Desy Tria Amira Fasa
   5. Budi Setiawan
   6. Aminuddin Azis
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
   – Ketua : Zaki Maulida Tan
   – Sekretaris : Ali Hamzah
   – Anggota : 1. Latifuddin
   2. Boentoro
   3. Meutia Azkia M. Desky
   4. Nusron
3. Fraksi PDI-Perjuangan
   – Ketua : Gumelar
   – Wakil Ketua : Masykur
   – Sekretaris : Taufan Asianto
   – Anggota : 1. Saprudin
   2. Seno Prafitri Adi
4. Fraksi Persatuan Pembangunan
   – Ketua : Mabrur
   – Sekretaris : Nur Hadi
   – Anggota : 1. Mukhlikin
   2. Fuhuluddin
   3. Eko Lusjianto
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
   – Ketua : Rois Rahma Fathoni
   – Sekretaris : Mungzilin
   – Anggota : 1. Irawadi Setiawan
   2. Nashrullah
6. Fraksi Amanat Nasional Demokrat
   – Ketua : Bagus Riza Astian
   – Wakil Ketua : Isnaini Ruhullah Kumaini
   – Sekretaris : Hafidh Aslami
   – Anggota : Makmur Sofyan Mustofa
7. Fraksi Gerakan Hati Nurani Indonesia Raya
   – Ketua : Anyta Rianti
   – Sekretaris : Bowo Leksono
   – Anggota : Riana Setyawati

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengungkapkan bahwa, pihaknya memprakarsai Raperda tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji al-Quran di Kota Pekalongan, yang dilatarbelakangi adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji ini.

“Kita tahu bahwa, guru ngaji ini masih tertinggal kesejahteraannya dibandingkan guru-guru lain. Padahal, kegiatan mengaji itu merupakan platform utama untuk meningkatkan akhlak generasi muda di Kota Pekalongan,

“Untuk itu kami mengusulkan kenaikan, meski nantinya akan berpengaruh terhadap APBD,” kata Azmi usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia berharap, dari awal mula dibentuknya Raperda Prakarsa DPRD ini dan sudah disetujui juga, maka nantinya akan ditindaklanjuti aturan Peraturan Walikota (Perwal) nya serta ada penambahan anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji tersebut.

“Kendati demikian, karena hal ini berkaitan dengan anggaran. Maka kami harus membahas dengan jajaran eksekutif untuk mencari solusi berapa besaran, dan seperti apa teknis kenaikannya,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Azmi, perlukah tambahan persyaratan supaya nanti bisa diberikan kepada guru-guru yang kompeten atau mekanismenya nanti seperti apa. Sehingga, anggaran ini bisa dirasakan dengan adil dan merata kepada para guru ngaji tersebut.

Menanggapi Raperda Prakarsa DPRD, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan bahwa, Pemkot Pekalongan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bidang Pendidikan.

Dalam hal ini khususnya mewujudkan pendidikan yang menjadikan manusia yang berahklak mulia dalam keimanan dan ketaqwaan. Hal tersebut dapat senantiasa diwujudkan salah satunya dengan cara mengaji.

“Pelestarian dan peningkatan baik dari kualitas dan kuantitas guru ngaji merupakan bentuk pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan dalam membangun manusia yang berahklak mulia,” ujar Mas Aaf, sapaan akrabnya.

Menurutnya, penetapan Raperda tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji al-Qur’an sebagai harapan agar masyarakat Kota Pekalongan memiliki sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan. (em-aha)

Sidang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Kamis, 15 Februari 2024.

Dalam rapat paripurna tersebut, ditetapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Gumelar secara resmi menggantikan jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Edy Supriyanto yang meninggal dunia pada Minggu, 15 Oktober 2023. Keduanya merupakan anggota DPRD dari Fraksi PDIP.

Gumelar dilantik sebagai PAW Wakil Pimpinan II DPRD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/12 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan 2019-2024.

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Agus Maksum Mulyohadi dan disaksikan oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, Wakil Walikota Pekalongan H Salahudin, Wakil Ketua I DPRD Kota Pekalongan Nusron, dan Sekda Kota Pekalongan Nur Priyantomo.

Tampak hadir juga Kasdim 0710/Pekalongan Mayor Arh Ahmad Thohir, Kabaglog Polres Pekalongan Kota Kompol Basuki Budi Santoso, dan para asisten Setda dan kepala dinas Pemkot Pekalongan.

Usai dilantik, Gumelar menyatakan bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara pelantikan dirinya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan menggantikan Edy Supriyanto.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Pekalongan, jajaran pemerintahan, dan teman-teman pers agar bisa mengemban amanah ini dengan baik dan memberikan masukan kepada kami untuk peningkatan kinerja jajaran legislatif Kota Pekalongan,” ucap Gumelar.

Gumelar menyatakan, sebagai anggota dewan dan wakil pimpinan DPRD Kota Pekalongan, dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Pekalongan.

Dia pun menyinggung kontribusi dan peran pers yang sangat berarti penting baginya guna menggali informasi dan masukan yang ada di masyarakat.

“Kami berharap kepada teman-teman pers dapat memberikan masukan untuk memperjuangkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Semoga sinergitas ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya,” pungkas Gumerlar. (*)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan Kebijakan Rancangan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pekalongan Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD setempat, Jumat (21/7/23).

Tujuan penyusunan KUA-PPAS sendiri, salah satunya sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), memberikan gambaran secara garis besar rencana kerja dan anggaran seluruh perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD tahun 2024.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD lainnya, para kepala OPD, serta perwakilan forkopimda Kota Pekalongan.

Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini menyampaikan bahwa, pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp971.139.215.000,- atau naik 0,34% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Sementara, belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1.008.539.215.000,00 atau naik 0,01% jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

“Untuk anggaran Kota Pekalongan di tahun 2024, usulan dari para OPD sudah disampaikan ke dewan. Kenaikan anggaran dari tahun ke tahun ini biasanya 3 sampai 10 persen, tetapi di APBD Kota Pekalongan 2024 ini hanya naik 0,01 persen,” ucap Aaf.

Menurutnya, kenaikan ini sangat kecil sekali, sehingga hal ini membuat pemkot Pekalongan harus memilah program-program prioritas mana saja yang harus dilaksanakan.

“Memang APBD 2024 ini tidak seperti ekspektasi, ternyata DAK dan DAU dari Pemerintah Pusat berkurang, sehingga kita harus betul-betul memilah mana yang menjadi prioritas di masing-masing OPD, mudah-mudahan terjadi kesepakatan, karena usulan dari OPD cukup banyak sekali,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya masih terus mengkomunikasikan dengan jajaran DPRD Kota Pekalongan agar bisa dibahas bersama terkait hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Nanti akan kita bahas bersama dan kita masih komunikasikan ke Dewan, mudah-mudahan angka itu sudah keluar dan bisa segera dibahas bersama,”

“Usulan dari dewan sudah ditracing dulu, yang sifatnya rutin memang harus dilakukan, tetapi yang sifatnya non rutin atau non urgent, kita pangkas dulu atau tunda terlebih dahulu,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron mengatakan bahwa, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS kepada DPRD untuk bisa dibahas dan disepakati bersama.

“Guna menyikapi hal tersebut, sebelumnya telah dilakukan penjadwalan rapat paripurna penyampaian rancangan KUA-PPAS Kota Pekalongan Tahun 2024,”

“Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Pekalongan Nomor 07/Banmus/DPRD/26/2023 yang salah satu isinya mengagendakan jadwal paripurna tersebut pada hari ini,” tandas Nusron. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Zaky Maulida Tan atau yang akrab disapa Dani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menggantikan Jecky Zamzamy (JZ) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan Masa Jabatan 2019-2024.

Pengambilan sumpah atau janji ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir dengan disaksikan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala OPD, Anggota DPRD dan Forkopimda, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (26/6/2023).

“Selamat dan sukses untuk Ibu Hj Dani, kami berharap beliau bisa mengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan terutama pada dapilnya sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Sehingga ke depan, permasalahan yang dihadapi di Kota Pekalongan bisa terselesaikan bersama,” kata Azmi.

Meski sudah diberhentikan karena masalah narkoba, Azmi juga menyampaikan terima kasihnya kepada Jecky Zamzami atas dedikasinya selama menjabat sebagai Ketua Komisi B di DPRD Kota Pekalongan.

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Jecky Zamzami atas dedikasi dan pengabdian selama ini. Tentu, kami juga melihat jasa-jasa beliau yang begitu besar selama menjabat anggota DPRD Kota Pekalongan,” tutur Azmi.

Azmi menyebutkan, dari awal Februari 2023 secara fungsi dewan semula hanya 34 orang, dimana saat itu JZ tengah menjalani proses hukum terkait kasus yang menimpanya.

Sehingga, saat itu kinerja DPRD kurang maksimal. Mengingat, pada waktu itu JZ menduduki jabatan Ketua Komisi B, maka dilakukan perombakan supaya fungsi di pimpinan komisi tidak hilang.

“Dengan masuknya Hj Dani menggantikan JZ ini, maka fungsi kelengkapan dewan menjadi sempurna dengan jumlah anggota saat ini 35 orang. Kami berharap, Hj Dani kinerjanya bisa semakin membaik dalam menjalankan tugasnya,” jelas Azmi.

Menurutnya, proses sampai tahap PAW ini memang cukup lama dikarenakan jajaran DPRD menjalankan prosesnya secara simultan.

“Semua proses yang ada di Badan Kehormatan harus dilakukan investigasi, dan menunggu keputusan partai politik yang bersangkutan dimana keluar pada pertengahan April,” imbuhnya.

Tetapi, setelah diusulkan ke Gubernur Ganjar Pranowo, karena ada gugatan yang masuk dari JZ terkait keanggotannya dari PKB, maka Pemerintah Provinsi belum bisa melantik pada saat itu.

“Usai gugatannya diputuskan oleh pengadilan, maka Surat dari Gubernur bisa turun dengan mengulang proses lagi dari awal,” ujarnya.

Tak lupa, pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Otonomi Daerah (OTDA) dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu proses ini.

“Kami menghormati semua proses hukum yang berjalan, baik di dewan maupun luar dewan dan tentu kami menjalankan semua prosedur yang ada sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengucapkan selamat dan sukses kepada Hj Dani dari Fraksi PKB yang baru dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan JZ.

“Selamat menjalankan tugas dan berkoordinasi dan bersinergi dengan jajaran eksekutif dari jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Pekalongan diantaranya stunting, sampah, dan sebagainya,” ucap Aaf, sapaan akrabnya.

Aaf berharap, masuknya anggota baru PAW ini bisa melengkapi kinerja DPRD Kota Pekalongan dan membawa manfaat bagi orang banyak.

“Alhamdulillah masuknya Ibu Hj Dani ini merepresentasikan keterwakilan perempuan di legislatif, semoga ke depan bisa mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (em-aha)