Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan sejumlah bukti, pihaknya telah menetapkan 29 orang sebagai tersangka.

“Terkait pengrusakan dan pembakaran gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan menetapkan 29 orang sebagai tersangka,” ujar Didik saat pres rilis di Mapolda Sulsel, Kamis 4 September 2025.

Dia menambahkan penanganan kasus ini ditangani Ditreskrimum Polda Sulsel dan Satreskrim Polrestabes Makassar

“Karena yang dibakar dua gedung yakni DPRD Provinsi dan DPRD Kota Makassar makanya ditangani Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar,” tegas Didik.

Jumlah tersangka dalam kasus pembakaran ini sebelumnya 11 orang, namun seiring berjalannya waktu dan proses penyelidikan, kini tersangka terus bertambah.

Didik menambahkan, penanganan kasus ini masih berjalan dan akan terus berkembang. Kata dia, tak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah.

“Pelaku pembakaran gedung DPRD Sulsel berjumlah 14 orang sedangkan yang membakar gedung DPRD Kota Makassar berjumlah 15 orang, jadi total keseluruhan tersangka 29 orang,”bebernya.

Menurut Didik, pasal yang diterapkan kepada para tersangka disesuaikan dengan peran masing-masing.

Beberapa di antaranya dikenakan pasal pengrusakan, pencurian, hingga pembakaran dan menyebabkan hilangnya yawa orang lain.

“Pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan, Pasal 363 dengan ancaman 7 tahun, Pasal 362 dengan ancaman 5 tahun, hingga Pasal 187 tentang pembakaran dengan ancaman 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup,” bebernya. []

Penyelidikan dilakukan setelah menindaklanjuti pertemuan dengan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.

“Karena KJPP ini mengirim surat (laporan dugaan pelanggaran) dengan senang hati kami tindaklanjuti,” kata Ketua BK DPRD Andi Hatta Marakarma usai pertemuan dengan KJPP Sulsel, Selasa, 11 Juni 2024.

Andi Hatta mengatakan, laporan dari KJPP Sulsel menjadi acuan pihaknya menyelidiki dugaan pelanggaran Komisi A.

“Alhamdulillah banyak bahan (laporan) yang kita tindaklanjuti supaya bisa mengclearkannya dan mengklarifikasi dugaan-dugaan yang mungkin betul dan mungkin tidak, kita tunggu tindakan selanjutnya,” kata Andi Hatta

BK, kata Andi Hatta mulai bergerak menindaklanjuti bertahap laporan KJPP Sulsel, termasuk berkoordinasi dengan pimpinan dewan.

“Langkah pertama adalah kami akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk menunda dulu pengumuman ini berdasarkan pertemuan hari ini sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama tentu kami akan berkoordinasi,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Andi Hatta, BK akan memanggil pihak terlapor termasuk Komisi A untuk mengklarifikasi laporan dari KJPP Sulsel.

“Kalau bisa Minggu-Minggu ini kita buka ruang biar tidak terlalu lama apalagi waktunya terbatas. Bahan (laporan) dari KJPP ini yang tentu kita tindaklanjuti,”bebernya.