Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwakarta ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan. Ia menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan komitmen nyata untuk memastikan barang bukti kejahatan tidak beredar kembali di masyarakat.

“Di balik setiap gram dan setiap butir barang bukti, ada potensi rusaknya masa depan generasi muda, hancurnya keluarga, dan terganggunya ketertiban.

Dengan pemusnahan ini, kita pastikan barang-barang tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan masyarakat,” ujar Yudhi.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi:

• Narkotika & Obat-obatan: Sabu seberat 161 gram, ganja 117 gram, tembakau sintetis 42 gram, 14.000 butir tramadol, 2.200 butir hexymer, serta sekitar 50 butir obat jenis Double Y.
• Uang Palsu: Pecahan Rp100.000 emisi tahun 1999 sebanyak 300 lembar, pecahan US$100 sebanyak 99 lembar, dan pecahan Rp100.000 sebanyak 57 lembar.
• Peralatan & Lainnya: Printer rakitan, screen sablon, tinta, alat hisap sabu (bong), senjata tajam, timbangan digital, plastik klip, telepon genggam, flashdisk, hingga pakaian dan tas.

Proses pemusnahan dilakukan melalui berbagai metode sesuai ketentuan hukum, seperti diblender dengan larutan sabun (untuk narkotika), dihancurkan, hingga dibakar, yang seluruhnya tertuang dalam berita acara resmi.

Momentum kegiatan ini terasa istimewa karena berdekatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Kajari menilai, perjuangan saat ini telah bergeser dari merebut kemerdekaan menjadi menjaga generasi dari ancaman narkotika dan kejahatan.

“Semangat kepahlawanan itu kita teruskan dengan menjalankan tugas secara jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin—mewakili Bupati Saepul Bahri Binzein—menyatakan dukungan penuh Pemkab Purwakarta terhadap langkah tegas penegakan hukum di wilayahnya.

“Kepastian hukum adalah fondasi penting untuk daerah yang aman dan berkeadilan. Sinergi dan koordinasi seluruh unsur terkait harus terus diperkuat,” ungkap Abang Ijo.

Acara tersebut turut disaksikan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Purwakarta, jajaran Kepolisian, Dinas Kesehatan, Bea Cukai, para jaksa Kejari Purwakarta, serta tamu undangan lainnya.

(Laela)

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta yang juga Ketua Pansus RTRW, Said Ali Azmi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).

Ia mengungkapkan, keterbatasan tersebut mencakup pengujian draf perubahan RTRW, termasuk kajian ilmiah terhadap dampak perubahan dari sisi lingkungan, ekologi, sosial, ekonomi, hingga budaya di tengah masyarakat.

“Harus diakui, Pansus memiliki keterbatasan dalam melakukan pengujian draf perubahan RTRW, baik dari sisi kajian ilmiah maupun dampak perubahan yang ditimbulkan,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Jimmy itu, kendala utama meliputi keterbatasan waktu, pemahaman teknis terkait isu perubahan iklim dan ekologi, serta minimnya anggaran untuk menghadirkan tim ahli sebagai pendamping dalam pembahasan.

Ia menegaskan bahwa secara teknis, penyusunan dan perumusan draf perubahan RTRW merupakan tanggung jawab penuh DPUTR sebagai pihak pengusul.

“Pansus hanya menjalankan fungsi pembahasan secara politik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Sementara kajian menyeluruh, baik aspek lingkungan, sosial, ekonomi hingga hak masyarakat lokal, merupakan kewenangan dinas terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jimmy juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan usaha dan bangunan yang telah berdiri namun tidak sesuai dengan RTRW sebelumnya, yakni Perda Nomor 11 Tahun 2012.

Beberapa di antaranya seperti peternakan ayam di Desa Cibukamanah, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kawasan Bukit Indah City, serta pembangunan perumahan yang masih tumpang tindih kepemilikan lahan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten.

“Permasalahan seperti ini memang sudah terjadi. Di satu sisi, kami juga harus bersikap adil dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat banyak usulan perubahan pemanfaatan tata ruang, baik pada lahan kosong maupun yang sudah memiliki aktivitas (existing). Salah satunya adalah usulan dari PT Indofood di wilayah Cikopo seluas 6 hektare untuk pengembangan usaha.

Selain itu, dalam draf terbaru juga disebutkan bahwa 16 kecamatan di luar Kecamatan Purwakarta diusulkan dapat membuka kegiatan usaha peternakan ayam.

Menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar pembahasan Raperda tersebut ditunda atau dikaji ulang, Jimmy menyebut hal itu sudah tidak memungkinkan.

“Raperda ini sudah masuk tahap persetujuan substantif dari kementerian, sehingga tidak bisa lagi ditunda atau dikaji ulang. Namun, jika nanti sudah disahkan menjadi perda, tentu masih bisa ditempuh melalui jalur hukum, misalnya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung,” pungkasnya.

Rapat paripurna ini berfokus pada dua agenda utama yakni pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Bupati Saepul Bahri Binzein menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai perwujudan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Agenda pokok pembahasan tingkat I ini, yang meliputi Raperda Perubahan APBD 2025 dan penyertaan modal ke Bank BJB, diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang optimal.

“Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan rencana penyertaan modal kepada Bank BJB merupakan upaya kita dalam memperkuat kinerja keuangan daerah serta memperluas dukungan terhadap pembangunan daerah,” kata Om Zein.

Ia juga berharap, proses pembahasan Raperda ini dapat melibatkan seluruh pemikiran, pandangan, koreksi, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Purwakarta.

Dia juga menyampaikan harapan lainnya agar seluruh elemen yang terlibat dapat memberikan pertimbangan, pemikiran, saran, pandangan, dan koreksi yang konstruktif.

Semua masukan ini, menurutnya, sangat penting demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, serta mencapai cita-cita Purwakarta Istimewa.

“Semoga rancangan perubahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta cita-cita bersama menjadikan Purwakarta Istimewa,” pungkas dia.