Persoalan yang awalnya dikeluhkan masyarakat karena sulit mendapatkan gas melon kini mengarah pada dugaan adanya kebocoran dalam rantai distribusi.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, mengungkap adanya informasi mengenai LPG 3 kilogram yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat Sulsel justru diduga dibawa keluar daerah dan dijual kembali di wilayah lain, termasuk Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dugaan tersebut disampaikan Sufriadi saat jajaran DPRD Sulsel bertemu dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, di antaranya Kadir Halid, Lukman B Kady, Muhammad Sadar, Andi Aan Nugraha, serta Andi Anwar Purnomo.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan Pertamina mengenai sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kelangkaan LPG 3 kg, kenaikan harga di tingkat masyarakat, distribusi yang diduga tidak tepat sasaran hingga kemungkinan adanya LPG subsidi yang keluar dari wilayah Sulsel.

Sufriadi mengatakan, informasi yang diterimanya menunjukkan adanya LPG 3 kg yang dialokasikan untuk Sulsel kemudian dibawa ke daerah lain karena memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Sulsel kesulitan memperoleh LPG subsidi meski pasokan secara resmi tetap disalurkan.

“Jumlah tabung gas yang diberikan itu kan sudah ada datanya, jelas peruntukannya ke mana. Itu bisa kita cek apakah benar-benar tersalurkan atau tidak,” kata Sufriadi, seperti dikutip dari laporan media setempat.

Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).

“Kalau mau tanah masyarakat punya sertifikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.

Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Nusron menilai, masih banyak tanah di Sulsel yang belum memiliki sertifikat karena terkendala biaya BPHTB.

“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Padahal, dengan punya sertifikat, masyarakat bisa lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat atas tanahnya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan. Sertifikat yang diserahkan meliputi untuk Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertifikat, Kabupaten Wajo 1 sertifikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertifikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertifikat, Kabupaten Soppeng 17 sertifikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertifikat.

Salah satu penerima ialah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf. Di momen ini ia mewakili daerahnya menerima 208 sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset milik Pemda. Kami sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di Pangkep,” ungkap Abd Rahman Assegaf.

Menurut Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, APBD pokok 2025 sudah terlanjur disepakati sebelumnya oleh DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel sebelum peluncuran program MBG.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi beralasan APBD pokok 2025 terlanjut sudah disepakati oleh DPRD Sulsel bersama Pemprov Sulsel. Dimana disepakati besarnya APBD Sulsel tahun 2025 sebesar Rp 9,378 triliun.

Ketua DPRD Provinsi Sulsel yang juga seorang dokter itu menambahkan, perlu adanya singronisasi penyesuaian antara kebijakan pusat dengan daerah agar program MBG ini dapat diakomodasi oleh provinsi.

“Kesepakatan tidak dianggarkan di APBD Sulsel karena pembahasan anggaran APBD sudah tertuang dalam rapat yang berlangsung pada, Jumat 2024 lalu,” ujarnya, dikutip Kamis 13 Februari di DPRD Sulsel.

Namun dari APBD Rp 9,378 triliun untuk pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp 164 miliar, untuk program MBG tercantum dalam anggaran tersebut.

Menanggapi hal tersebut wanita yang akrab di sapa Cicu itu mengaku akan berupaya untuk memasukkan program MBG ini ke dalam APBD perubahan.

“Ada beberapa hal terkait kebijakan pemerintah pusat yang perlu masuk dalam APBD 2025. Karena pemerintahan (Pemprov Sulsel) sedang dalam masa transisi,”jelas Cicu.

“Maka beberapa kebijakan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu disinkronisasikan terlebih dahulu,” tambahnya.

Sebagai informasi, program Makan Bergii Gratis (MBG) sebelumnya diusulkan Pejabat (pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry agar diakomodir di APBD Sulsel 2025.

Hal itu dia sampaikan saat diwawancarai di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (20/1) lalu., saat pembahasan APBD Sulsel tahun 2025.

Cicu pun menyambut baik usulan tersebut, menurutnya usulan Pj Gubernur menjadi langkah pentig untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di masa transisi pemerintahan.

“Kehadiran Pj Gubernur di pembahasan APBD 2025 menjadi kesempatan membangun komunikasi yang lebih baik, terutama dalam mengawal program-program strategis seperti MBG,” ucapnya.

Cicu menegaskan, DPRD Sulsel siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan kebutuhan daerah. Namun, proses penyesuaian terhadap perencanaan dan anggaran daerah tetap harus dilakukan.

“Nanti kita akan selaraskan, karena APBD 2025 sudah disahkan. Jadi akan dicari celah di APBD Perubahan untuk mengakomodasi program tersebut,” ucapnya. []