Pernyataan tersebut disampaikan Gerry usai menjadi pembicara pada acara diskusi publik yang mengusung tajuk Youth Talk Vol. 1 bertema “Depok Next Level: 1 Tahun Apa yang Sudah dan Ke Mana Arah Kita” di Gedung DPD KNPI Depok, Jalan Merdeka, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (24/02/2026).

Selain itu, dia juga menilai untuk pembangunan kepemudaan membutuhkan usulan dan gagasan langsung dari kalangan muda, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya.

Dengan adanya diskusi, kata Legislator Partai Gerindra tersebut2q, ini merupakan langkah positif untuk merumuskan masa depan pemuda di Kota Depok.

“Bagus, positif, lebih terarah dan teman-teman KNPI punya rangka pemikiran yang konstruktif ke depannya buat pembangunan pemuda Kota Depok,” katanya.

Diketahui kata Gerry, KNPI sebelumnya telah menunjukkan kontribusi nyata bagi Kota Depok. Salah satunya yakni melalui forum-forum diskusi yang melahirkan sebuah gagasan strategis untuk generasi penerus.

“Waktu itu Ketua, Tomi sebelum menjadi Ketua KNPI sekarang pernah membuat sebuah forum diskusi dan melahirkan pemikiran yang positif. Perhatiannya untuk anak dan generasi penerus di Kota Depok, salah satunya yakni lahirnya KPAD Kota Depok,” ungkap Gerry.

Oleh karenanya, menurut Gerry bahwa forum seperti Youth Talk ini berpotensi kembali melahirkan produk pemikiran yang berdampak luas, tidak hanya bagi kalangan pemuda, melainkan juga masyarakat Kota Depok secara umum.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPD KNPI Kota Depok, Tommy Wibawa Mukti Sitorus, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis antara Pemuda dan Pemerintah Kota.

“Diskusi ini bertujuan untuk membangun kepedulian pemuda terhadap Kota Depok. Bentuk komitmen kami dalam mengawal visi Wali Kota-Wakil Wali Kota yakni bersama Depok maju,” katanya.

Maka itu dia menilai, kolaborasi yang solid antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci. Agar gagasan yang lahir tidak hanya berhenti pada forum diskusi, melainkan dapat terimplementasi dalam kebijakan nyata. (**)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi.

“Kami menghormati semua pendapat yang berkembang. Dalam isu sebesar ini tentu ada pandangan yang pro dan ada yang kontra. Pemerintah akan mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo menegaskan bahwa sikap pemerintah, khususnya Partai Gerindra, terkait Pilkada tidak langsung bukanlah hal baru. Wacana tersebut, kata dia, telah lama menjadi bagian dari pandangan politik partainya dan juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat sebagai kepala negara.

“Gerindra memang sejak lama memiliki pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi salah satu opsi dalam sistem demokrasi. Namun demikian, kami menyadari bahwa diskursus publik terus berkembang,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan mekanisme Pilkada. Pemerintah, menurutnya, masih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik lain.

Survei LSI Denny JA yang dirilis pada Rabu, 7 Januari 2026, menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui rencana mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Dalam survei tersebut, sekitar 68 persen responden menyatakan menolak Pilkada tidak langsung, sementara sisanya menyatakan setuju atau belum menentukan sikap.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa angka penolakan di atas 60 persen merupakan sinyal kuat dalam riset opini publik. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan sikap yang masif dan relatif konsisten di berbagai kelompok masyarakat.

“Dalam studi opini publik, ketika angka persetujuan atau penolakan sudah melewati 60 persen, itu menunjukkan sikap yang kuat dan sistemik. Artinya, ini bukan sekadar opini sesaat,” ujar Ardian.

Ia menambahkan bahwa temuan ini memperlihatkan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi kemunduran demokrasi jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

LSI Denny JA melaksanakan survei pada periode 10–19 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dengan kriteria seluruhnya telah memiliki hak pilih.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, LSI Denny JA meyakini hasil survei tersebut dapat merepresentasikan pandangan sekitar 204 juta pemilih di Indonesia.

Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat seiring evaluasi pemerintah dan parlemen terhadap biaya politik yang tinggi, potensi konflik horizontal, serta praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Pendukung Pilkada tidak langsung berargumen bahwa mekanisme melalui DPRD dapat menekan ongkos politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan daerah.

Namun, penolakan publik yang tinggi menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih dipandang sebagai simbol penting kedaulatan rakyat. Sejak diterapkan secara luas pascareformasi, Pilkada langsung dianggap memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada warga, bukan semata kepada elite politik.

Sejumlah pengamat tata negara juga menilai bahwa perubahan sistem Pilkada harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis konsensus luas. Mereka mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap hasil survei dan kritik publik. Ia menyebut diskusi terkait Pilkada akan terus berlangsung secara terbuka dan transparan.

“Tidak ada yang tabu untuk dibahas. Kami akan menyimak perkembangan wacana ini, mendengar masukan dari masyarakat, dan tentu mempertimbangkan kepentingan demokrasi serta stabilitas nasional,” katanya.

Menurutnya, setiap kebijakan besar yang menyangkut sistem politik harus memiliki landasan kuat, baik secara hukum maupun secara sosiologis. Pemerintah, lanjut Prasetyo, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Hingga kini, wacana Pilkada tidak langsung masih berada pada tahap diskusi dan belum masuk pada pembahasan legislasi final. DPR dan pemerintah diperkirakan masih akan mengkaji berbagai masukan, termasuk hasil survei lembaga-lembaga independen, sebelum menentukan arah kebijakan ke depan.

Dengan tingginya penolakan publik sebagaimana tercermin dalam survei LSI Denny JA, isu Pilkada dipastikan akan menjadi salah satu topik utama dalam perdebatan politik nasional sepanjang 2026. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan efisiensi tata kelola pemerintahan dengan aspirasi rakyat terkait demokrasi langsung.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan sejumlah pihak terkait, yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (18/12/2025).

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, secara terbuka menyatakan keheranannya karena kerja sama sewa lahan dengan pihak swasta tidak melibatkan lembaga legislatif daerah, padahal menurutnya praktik tersebut tidak lazim dalam tata kelola pemerintahan.

“Terus terang kami kaget. Sepanjang saya empat periode di DPRD Provinsi Sulsel, tidak pernah ada kerja sama dengan pihak swasta yang tidak melibatkan DPRD,” tegas Kadir Halid.

Ia menegaskan, meski bentuk kerja sama disebut sebagai sewa lahan dan bukan pelepasan aset, DPRD tetap seharusnya dilibatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

“Contoh kerja sama hotel Rinra, kebun binatang di Benteng Somba Opu, semuanya melibatkan DPRD. Jadi ini kami nilai janggal,” ujarnya.

Selain soal prosedur, DPRD Sulsel juga menyoroti nilai sewa lahan yang dinilai terlalu rendah dibandingkan besarnya investasi yang masuk. Isu ini sebelumnya dipertanyakan oleh anggota DPRD Sulsel asal Luwu Timur, Esra Lamban.

Tito meminta DPRD dan pemerintah daerah mendengarkan suara masyarakat. Terlebih dahulu DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama di Jawa, agar berkoordinasi dengan DPRD mendengar suara masyarakat, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi,” kata dia usai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Senin (15/09/2025).

Tito mengaku telah memonitor informasi soal itu dan hasil tunjangan banyak diterima anggota DPRD di wilayah Jawa. Menurut dia, tunjangan sebagian besar merupakan kebijakan lama.

Dia karena itu meminta agar izin tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan kepada kepala daerah yang baru terpilih pada tahun 2024.

“Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu. Saya udah cek DKI, Jateng, Jawa Barat enggak tau , ini kebijakan lama saat itu,” kata Tito.

Ketentuan izin perumahan, terang dia, tertuang lewat PP Nomor 18 tahun 2017. Di dalamnya disebutkan, anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah dinas, berhak menerima izin sebagai pengganti yang jumlahnya bervariasi di setiap daerah.

Namun pada praktiknya, ujar Tito, izin perumahan diberikan sebagai alat kepentingan agar APBD pemerintah daerah tak diganggu.

“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” katanya.

Setelah memberi parisate Rp50 juta anggota DPR RI, belakangan izin serupa di DPRD menuai highlight. Angkanya bisa bervariasi mulai dari Rp-80 juta.

Anggota DPRD Jawa Tengah misalnya menerima bantuan perumahan mencapai Rp79 juta. Lalu di Jakarta sebesar Rp70 juta, Jabar Rp71 juta, Jatim Rp49 juta, hingga Bali senilai Rp54 juta.

Belakangan, mereka ramai-ramai bersepakat untuk melakukan evaluasi. Isu tunjangan perumahan sebelumnya telah memantik gelombang aksi besar-besaran pada 25-31 Agustus yang menurunkan 10 korban jiwa.[]

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan massa demonstran. Padahal sebelumnya, mereka berjanji tidak melakukan perusakan fasilitas pemerintahan.

“Tadi pagi sudah berkomunikasi akan tertib tapi sepertinya aksi ini dipicu anak-anak muda yang notabene tidak bisa dikendalikan. Ada mobil yang dirusak dan gedung DPRD yang dibakar tapi saat ini sudah bisa dikendalikan,” kata dia kepada Eranasional, Saabtu (30/5/2025) siang.

Dia mengimbau kepada orang tua dan guru agar mengedukasi anak dan siswanya agar tak ikut aksi demontrasi. Dia mengungkapkan aksi peruusakan yang terjadi di Kota Pekalongan dipicu dari Kota-Kota yang melakukan gerakan serupa.

“Semua peristiwa terjadi secara tiba-tiba sehingga personel kewalahan mengatasi. Kami menyampaikan jika mau menyampaikan aspiirasi agaar disampaikan secara tertib. kami juga membuka ddiri untuk berdialog apa yang menjadi tuntutan teman-teman,” pungkas dia.

Reporter: Emha

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab usai membuka Rapat Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pekalongan di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Kamis sore, 13 Maret 2025.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kegiatan Pilkada di Kota Pekalongan seluruh tahapannya berjalan dengan lancar dan damai,” puji Balgis.

Menurut Balgis, salah satu indikator Pilkada 2024 berjalan dengan damai di Kota Pekalongan diantaranya, yakni tidak ada sengketa disetiap tahapan-tahapan pada saat Pilkada 2024 kemarin.

“Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasinya yang cukup tinggi untuk memberikan hak suaranya ke TPS dan menyukseskan Pilkada di Kota Pekalongan tahun 2024. Alhamdulillah, semua tahapan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan bahwa, selama penyelenggaraan Pilkada 2024, tidak ada insiden besar yang menjadi viral atau mengganggu jalannya pemungutan  suara hingga penetapan calon terpilih.

Namun, kegiatan evaluasi ini perlu dilakukan agar pasca berakhirnya kepengurusan jajaran komisioner KPU saat ini, maka di periode berikutnya bisa ada legasi, sesuatu hal yang bisa diwariskan dengan baik dan hal-hal yang kurang baik ke depan bisa semakin disempurnakan.

“Pada kesempatan ini, kami sifatnya tidak menyampaikan. Tetapi justru menerima masukan dari beberapa narasumber yang hadir seperti BPBD, PWI, Bawaslu, LSM pegiat pemilu, DPRD, dan sebagainya agar pelaksanaan Pilkada ke depan berjalan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan secara umum berjalan lancar, hanya saja hal yang masih menjadi perhatian adalah masih ada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak banjir di Kota Pekalongan.

“Itu memang di luar kendali kita. Sehingga, perlu diantisipasi ke depan, meski kita sudah menyiapkan TPS  panggung. Namun, adanya peristiwa jebolnya tanggul pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun  2024 lalu di luar prediksi kami,” terangnya.

Meski ada TPS yang sempat terdampak banjir, lanjut Fajar, hal itu tidak menyebabkan hambatan maupun tidak harus dilakukan penundaan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang. (em-aha)

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Umi Fadilah Astutik saat dikonfirmasi dari Lampung Selatan, Selasa, mengatakan bahwa penetapan sebagai tersangka tersebut atas penggunaan ijazah palsu pada kontestasi pemilihan umum anggota legislatif pada tahun 2024.

“Iya benar, kami telah menetapkan dua orang tersangka, yakni S (50) selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagai pengguna ijazah palsu dan AS sebagai penerbit ijazah palsu,” kata Kombes Pol. Umi.

Penetapan status tersangka terhadap S dan AS tersebut, kata dia, berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara tim Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung.

“Hasil gelar perkara penetapan tersangka disimpulkan terhadap terlapor S dan AS selaku pengguna dan penerbit ijazah palsu ini dapat ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Kominfo, sejak 2018 hingga Juli 2023, pemerintah sudah memblokir 846.047 situs judi online secara bertahap.

Dan di tahun 2024 ini telah mencapai angka 2.1 juta situs judi online yang di blokir pemerintah Meski aksesnya telah diputus, situs atau aplikasi judi online masih saja terus bermunculan dengan nama yang berbeda.

Celakanya, masyarakat kita dengan mudah tetap dapat terus mengaksesnya, ini menjadi alarm yang serius bagi masa depan moral bangsa kita.

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia Timur, Anshar Aminullah, Beberap faktor penyebab marahnya masyarakat mengakses judi online.

“Faktor ekonomi menjadi hal yang sangat kecil peluangnya sebagai pemicu seribuan anggota dewan kita ini melakukan judi online,”ujar kandidat Doktor Universitas Indonesia (UI) itu, Sabtu 29 Juni 2024.

Selain itu kata dia, Faktor lingkungan juga salah satu pemicunya.

“Ajakan teman-teman koleganya atau aktivitas pengisi luang orang-orang sekitarnya yg akhirnya ikut menjadi stimuli awal bagi pejabat kita ini utuk ikut terjebak dalam judi online ini,”jelasnya.

Pria yang tak lama lagi menyandang gelar doktor itu menambahkan, faktor kesempatan tentu menjadi salah satu penyumbang terbesar sebagai pemicu.

“Modal handphone atau tablet saja mereka sudah dapat ikut bermain dalam aktivitas haram ini,”jelas pria yang masih lajang ini.

Faktor kesadaran individu tentu tak bisa dijadikan sebagai hal yang general.

Karna 1000an orang ini pasti berpendidikan dan lebih banyak tahu soal mudaratnya ini judi.

“Kesadaran religiusitas mereka menjadi faktor utama. Mereka mestinya menjadi contoh yang baik buat rakyat. Aktivitas mereka ini mau tak mau berefek domino kepada anggota dewan lain yang tidak terlibat,”tutur Anshar.

“Stigma buruk akan melekat dalam beberapa waktu ke depan. Minimal pertanyaan dalam hati-hati di masing-masing mereka yang telah menjadi pemilihnya di pemilu 2024, Jangan-jangan wakil saya ini termasuk penikmat judi online ini juga di ribuan anggota dewan ini,”pungkasnya. []

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV, Karibkin menjelaskan, bahwa rapat raperda ditujukan agar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kota Pekalongan berjalan lancar.

Selain itu, informasi yang dibutuhkan masyarakat umum bisa diakses dengan mudah sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi yang sifatnya umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Karibkin, KIP di Kota Pekalongan sendiri sudah cukup baik namun perlu peningkatan lebih lanjut agar informasi yang belum bisa diakses dapat direalisasikan dan tidak hanya menjadi slogan.

“Harapannya seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat secara umum benar-benar bisa baik dan benar artinya jika masyarakat membutuhkan informasi dari badan publik terkait, mereka bisa mengakses dengan mudah dan lancar, sebab pelayanan kepada masyarakat kaitan keterbukaan informasi sangat penting sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, usai kegiatan ini pihaknya akan kembali mengadakan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan pelaksanaan KIP juga membahas rancangan peraturan daerah berkaitan dengan KIP. (em-aha)

Wanita asli Kecamatan Sawangan itu mengaku tidak pernah menyangka, mimpinya mengabdi kepada masyarakat Kota Depok lewat lembaga yang lebih tinggi dapat terwujud. “Do’a dari sepertiga malam terwujudkan,” begitu kata Ela Dahlia memulai sesi wawancaranya.

Wanita 42 tahun itu bercerita awal mula dirinya setuju ditunjuk menjadi Caleg. “Pertama pak Imam Budi Hartono yang meminta saya menjadi caleg, melengkapi kuota pendaftar dari PKS Dapil Cisari,” akunya.

Kata Ela, Qodarullah dirinya dipercaya menjadi wakil rakyat lewat program Sapa Warga, program yang dia sebut langsung bersentuhan dengan masyarakat tingkat bawah.

Dari program itu Ela Dahlia makin tersadar, ternyata banyak masyarakat yang sangat perlu bantuan pemerintah. Kenyataan hidup di lingkungan masyarakat berekonomi rendah semakin menyadarkannya untuk melanjutkan misi pengabdian melalui proses kampanye menjadi calon Anggota Dewan.

Infrastruktur yang belum merata dan banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah sawangan membulatkan tekadnya untuk melaju lebih kencang dalam kompetisi pemilu 2024. Alasan itu juga yang mendasari Ela siap menjadi Anggota DPRD.

Tidak diunggulkan secara nomor urut, Ela Dahlia menyerahkan penuh semua prosesnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Qodarullah lagi, Ela Dahlia berhasil meraih 6.802 suara pribadi.

Pada kontestasi Pileg Kota Depok 2024 ini, Ela Dahlia berada di nomor urut 11 dari 12 kontestan asal partai dengan logo bukan sabit kembar di Dapil Cisari, sebuah angka yang tidak istimewa bagi seorang Caleg.

“Ya gapapa saran yang bagus, untuk mengecek kembali data bantuan sosial pendidikan di lapangan. Itu saya ada catatan, saya pegang,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Selain itu, Heru mengatakan pihaknya juga akan terus memastikan data penerima KJMU tepat sasaran.

Hal tersebut, lanjutnya, terbukti Pemprov DKI Jakarta telah membuka posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran.

“Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo sebelumnya.

Posko ini dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB mengikuti jam kerja kantor selama Ramadhan.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) menemukan warga miskin yang memiliki dapur, dicoret dari kepesertaan KJP Plus dan KJMU.

“Gak semua warga yang punya dapur itu mampu, apalagi yang anak-anak, banyak butuh KJP-KJMU. Jangan sampai terhapus terputus datanya,” kata Tina di sela rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Tina menjelaskan, sering mendapat laporan dari warga di daerah pemilihan (dapil) yang bantuan KJP Plus dan KJMU terputus sejak Februari 2024.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mengajukan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp1,173 triliun kepada DPRD setempat.

“APBD tahun 2023 dirancang untuk mewujudkan pembangunan bertemakan perwujudan masyarakat Barito Timur yang handal dan berdikari,” kata Ampera usai menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2023 di Tamiang Layang, Selasa (8/2022).

Menurutnya, pembangunan yang dirancang tetap menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan.

Ampera mengatakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur pada 2023 nanti yakni, meningkatkan kesejahteraan msyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pasca Pandemi COVID-19.

Selain itu, menangani inflasi yang menyebabkan krisis ekonomi yang bisa terjadi pada 2023 mendatang. Dalam menanganinya nanti diperlukan kerja keras dan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam menyusun program maupun kegiatan dalam alokasi anggaran pembangunan.

“Program yang diharapkan yakni program yang terintegrasi antar SOPD guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ampera.

Sementara itu, Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio mengatakan, nota keuangan dan Raperda APBD 2023 yang diterima selanjutnya akan dipelajari dan fraksi-fraksi pendukung dewan akan menyampaikan pemandangan umum fraksi.

Politisi Partai Golongan Karya itu pun berharap, masing-masing fraksi DPRD Barito Timur dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi diharapkan memberikan masukan dan juga menguatkan dari apa yang sudah disampaikan eksekutif.

“Jadi, bisa didapatkan program-program yang bisa menuntaskan visi dan misi Pemkab Bartim. Kami juga berharap proses persidangan dalam pembahasan Raperda APBD 2023 yang saat ini dalam proses bisa selesai dengan tepat waktu,” demikian Nur Sulistio. **

Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menargetkan pendapatan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp 990.014.024.000,00.

Hal ini disampaikan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan acara Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Menurutnya, jumlah tersebut naik 3,46% dibandingkan target pendapatan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Sementara, untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.029.014.000.000,00 atau naik 3,02% jika dibandingkan dengan anggaran belanja dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2022, dimana ketika pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup APBD Kota Pekalongan Tahun 2022 yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp48 Milliar

“Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sebesar Rp9 Milliar, sehingga pembiayaan itu yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp39 Milliar,” kata HA Afzan Arslan Djunaid di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Kamis (14/7/2022).

Disampaikan Aaf, Rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya akan dibahas bersama-sama antara DPRD dengan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan guna penyempurnaannya penyusunan KUA dan PPAS.

Adapun salah satu tujuan penyusunan KUA PPAS ini sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran memberikan gambaran secara garis besar cara kerja dan anggaran seluruh perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD tahun 2023.

Hal ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lanjutnya, penyampaian KUA PPAS ini merupakan kelanjutan dari tahapan proses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, antara substansi akan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan tahun 2023 dengan demikian dapat juga dimaknai sebagai penerjemahan dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026.

Komponen-komponen yang tercantum dalam  PPAS akan berisi penjabaran dari upaya pertahanan perwujudan visi dan misi serta program-program unggulan daerah seperti jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga.

“Jaminan akses pendidikan masyarakat fasilitasi bagi pelaku dan lembaga pendidikan keagamaan, membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota,” katanya.

“Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga, penambahan sarana olahraga dan kesenian serta memberikan fasilitas internet gratis bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menjelaskan bahwa, KUA PPAS ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintah daerah.

Dalam hal ini Pemkot Pekalongan perlu menyampaikan rancangannya kepada DPRD untuk nantinya dibahas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, yang diharapkan akan memunculkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

“Memang saat ini, pedoman untuk penyusunan APBD Tahun 2023 belum keluar, hanya ada surat dari Mendagri terkait dengan arahan kapan atau jadwal untuk dibahas, sehingga memang kami masih mengacu pada pedoman penganggaran tahun anggaran 2021 untuk penyusunan KUA PPAS,” tuturnya

Selaku jajaran DPRD, Azmi berharap apa yang disampaikan Pemkot bisa sesuai harapan DPRD juga yang merupakan perwakilan masyarakat Kota Pekalongan.

“Sehingga ke depan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan lebih membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Pekalongan secara meluas,” tandasnya.

Kota Pekalongan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menggelar Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Senin (14/3/2022).

Kegiatan ini untuk mendiskusikan daerah rawan bencana sekaligus membekali masyarakat pengetahuan penanggulangan bencana.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ginaryo menjelaskan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD melakukan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana.

“Ini kaitannya bagaimana masyarakat bisa ketemu dengan narasumber berdialog mengenai kendala dan usulan perbaikan yang berpotensi atau menjadi ancaman bencana. Kegiatan ini sekaligus memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa bencana bisa terjadi kapan dan dimana saja,” jelas Ginaryo.

Ginaryo menyebutkan di Jawa Tengah ada 12 kabupaten/kota dengan potensi bencana tinggi dan 24 dengan potensi bencana sedang. Tak ada yang potensinya rendah.

“Urusan penanganan bencana ini harus melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Begitu pula dengan para pelaku usaha yang turut bergabung dalam kelompok yang menjadi CSR untuk membentuk kelompok darurat bencana,” kata Ginaryo.

Menurut Ginaryo di Jawa Tengah ini di banyak sekali relawan yang terbentuk dari masyarakat murni, lembaga, dan komunitas.

“Harapannya ini menjadi modal untuk menggali potensi bencana dan memunculkan kampung tangguh bencana,” terang Ginaryo.

Ginaryo menyebutkan bahwa tahun 2022 ini ada 60 titik di kabupaten/kota yang menjadi sasaran identifikasi dan sosialisasi kebencanaan. Tahun ini sudah dilakukan setengahnya yakni 32 titik.

“Hari ini identifikasi dilakukan di 8, titik yakni di Kota Pekalongan, Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, dan sebagainya,” beber Ginaryo.

Ginaryo berpesan agar masyarakat tak terlena, pasalnya bencana dekat dengan kita dan bisa datang sewaktu-waktu.

“Setiap tanggal 26 April diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana, masyarakat harapannya dapat melakukan simulasi dan berlatih evakuasi bencana,” pungkas Ginaryo.

Selain dari BPBD dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, turut hadir juga BPBD Kota Pekalongan yang ikut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. (*)

Eranasional.com – Setiap wilayah di Kota Bandung harus punya sistem pengawasan pencegahan kebakaran sendiri yang terintegrasi dan terevaluasi oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB).

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus 7 Folmer S.M Silalahi dalam Rapat Kerja Panitia Khusus 7 membahas mengenai Raperda Kota Bandung tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, di Ruang Rapat Komisi C, Senin (24/1/2022).

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 7 Fery Cahyadi Rismafury, dan dilakukan bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Tim Naskah Akademik, dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung.

Ferry meminta setiap subjek yang ada dalam ketentuan umum dipilah antara aturan yang telah ada atau yang bisa diubah agar disajikan dalam bentuk matriks sehingga pembahasan bisa lebih terperinci.

Sedangkan Wakil Ketua Pansus 7 Uung Tanuwidjaja, meminta Oganisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait untuk meninjau kembali aspek subjek dan objek dalam raperda, untuk memastikan raperda ini bisa mencakup segala bidang dalam pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana.

“Saya lihat masih banyak subjek-subjek dalam raperda ini belum ter-cover (tertanggulangi), seperti penanggulangan di pemukiman kumuh, dan masih banyak lagi. Saya minta semuanya baik subjek maupun objek untuk dilengkapi, karena ini akan menjadi dasar hukum yang mampu mengakomodasi semua bidang dalam penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana di Kota Bandung,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Pansus 7 Yudi Cahyadi meminta aspek peningkatan pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana pada area masyarakat kumuh bisa diakomodasi sehingga pelaksanaan dari perda ini bisa komprehensif,  Banyak sekali aspek-aspek yang belum muncul dalam draf raperda ini, seperti penanggulangan dan pencegahan pada wilayah-wilayah kumuh.

“Menurut saya agar raperda ini bisa komprehensif justru di daerah kumuhlah lebih berpotensi, karena daerah tersebut tidak memiliki standar baku, baik dalam pembuatan maupun dalam manajemen pemeliharaannya,“ ujar Yudi