PEKALONGAN, Eranasional.com – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi atas UU 7 Tahun 2017 terkait sistem pemilu proporsional terbuka.

“Kita hormati keputusan MK ini. Dan alhamdulillah, kami juga sebagai warga negara Indonesia tentunya ikut merasa bahagia bahwa Pemilu 2024 diputuskan sistem proporsional terbuka,” kata Azmi saat ditemui awak media di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (19/6/2023).

Menurut Azmi, dengan diputuskannya hal tersebut, maka sistem demokrasi pada Pemilu 2024 ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia berharap, bahwa nantinya masyarakat bisa lebih memanfaatkan hal ini untuk menyeleksi siapa saja calon-calon yang mereka inginkan agar bisa duduk di parlemen. Sehingga kedepan, fungsi-fungsi DPRD dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh bisa semakin baik.

“Karena calon yang dipilih, tentu akan didasari oleh pilihan hati nuraninya yang sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Dan tentu, yang bisa membawa aspirasi mereka kepada pemerintah, baik di tingkat paling bawah sampai ke tingkat pusat,”

“Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepan, pesta demokrasi di Indonesia khususnya Pemilu 2024 bisa lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilu 2024 akhirnya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu yang diajukan sejumlah pihak, dalam sidang di Gedung MK, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup. Oleh karena itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang.

Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan. Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang.

Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan dengan tegas, bahwa politik uang tidak dibenarkan sama sekali. (em-aha).

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot ) Pekalongan mengusulkan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat untuk dibahas bersama pada Masa Sidang Tahun 2023.

Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin menjelaskan bahwa, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah memiliki berbagai regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut beberapa peraturan perundang- undangan,” katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (13/2/2023).

“Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pekalongan perlu disesuaikan,” lanjutnya.

Dijelaskan Wawalkot Salahudin, adapun penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi yaitu Restrukturisasi Pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.

Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan.

Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

“Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian memberikan atas penerimaan keleluasan Pajak belanja dan atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil,” jelasnya.

“Penyederhanaan retribusi melalui rasionalisasi jumlah retribusi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum,  retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu,” imbuhnya.

Lanjutnya, Terkait Raperda yang kedua adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dimana, Pasar Rakyat mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian dan masyarakat.

Menumbuhkan Pasar memang seringkali identik dengan sayur-mayur dan kebutuhan rumah tangga. Namun sesungguhnya, banyak pasar yang menjual barang unik dan beragam yang justru tidak bisa ditemui di pusat perbelanjaan besar, dengan harga yang dibawah rata-rata.

Menurutnya, keberadaan pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Namun lebih dari pada itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah.

Ditengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang megah dan modern, pasar rakyat ternyata masih mampu bertahan dan bersaing. Masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar rakyat.

“Bertolak dari beberapa hal tersebut, maka pasar rakyat di Kota Pekalongan perlu pengelolaan kembali secara baik dalam bentuk peraturan daerah agar keberadaan pasar rakyat dapat dinilai lebih layak dan nyaman untuk dikunjungi dan tetap menjaga kepuasan pelanggan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menerangkan, ada 2 Raperda yang diusulkan Pemkot Pekalongan dalam rapat paripurna kali ini yakni Raperda tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dimana kedua Raperda ini menjadi salah satu program dari Pemkot Pekalongan.

“Karena ada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana megubah sistematis penarikan pajak retribusi sehingga kita meneruskan untuk mengubah Perda terkait itu,” jelas Azmi.

Azmi menegaskan, terkait Raperda yang kedua tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini sesuai dengan program visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota saat ini yang mengedepankan ekonomi kerakyatan untuk diatur regulasi yang lebih baik, sehingga pelaksanaan programnya pun memiliki dasar hukum dan pelaksanaannya lebih konkrit.

“Tadi ada usulan dari DPRD terkait adanya CSR, kami berharap CSR ini memberikan sedikit sumbangsih kepada masyarakat agar dana-dana perusahaan bisa lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekalongan,” tandasnya. (em-aha)

Pekalongan – Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2021 diterima dan diapresiasi oleh DPRD Kota Pekalongan.

Hal tersebut disampaikan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai menghadiri kegiatan Rapat Paripurna dengan Acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan yang diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Selasa (26/4/2022).

“Alhamdulillah sudah diterima dan berjalan lancar, bahkan diapresiasi oleh DPRD Kota Pekalongan,” ucap Walikota Pekalongan.

Menurutnya, dengan diterimanya LKPJ ini menandakan bahwa, program-program Pemerintah Kota Pekalongan yang selama ini dilakukan dinilai sudah berjalan sesuai dengan koridornya dan perencanaan-perencanaan diharapkan bisa terlaksana dengan baik.

“Karena kendala di lapangan sangat banyak dan semoga tidak ada pandemi Covid lagi, sehingga sinergitas antara Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan yang sudah berjalan luar biasa ini bisa terus terjaga,” harap Aaf, sapaan Walikota.

“Kami juga melakukan komunikasi terlebih dahulu baik terkait menjelang penentuan anggaran, program, maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) agar bisa lebih kondusif ke depannya,” tegas Aaf.

Ketua DPRD Kota Pekalongan sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir saat membacakan hasil pengambilan keputusan DPRD mengatakan bahwa, DPRD menerima dan menyetujui LKPJ Walikota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

Namun, DPRD juga memberikan beberapa rekomendasi penyempurnaan dan catatan dalam lampiran hasil pembahasan yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hasil keputusan ini.

“Rekomendasi Badan Anggaran yakni Pertama, Pemkot Pekalongan agar memprioritaskan usulan-usulan program dan kegiatan yang dibahas dalam Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti,” tutur Azmi.

Kedua, target-target program atau kegiatan yang tidak tercapai dalam Tahun Anggaran 2021 untuk diprioritaskan dan dianggarkan kembali di tahun berikutnya.

Ketiga, semua program kegiatan yang tidak sejalan dengan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk tidak menjadi prioritas pembangunan.

Selanjutnya, Pemkot dalam menyelesaikan program yang terhenti atau tertunda agar diinventarisir dan menjadi perhatian untuk tahun berikutnya.

“Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Pekalongan untuk memberi potensi dari berbagai upaya dan sumber pajak dan retribusi,” pungkas Azmi. (em-aha)

Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir menemui langsung aliansi Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya (Gempar) yang tengah berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPRD Kota Pekalongan pada Kamis (21/4/2022) kemarin.

Sikap Ketua DPRD dari fraksi partai Golkar itu mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari puluhan massa aksi yang didominasi dari mahasiswa tersebut.

“Terima kasih pak ketua DPRD yang sudah berkenan untuk menemui kami,” kata salah seorang perwakilan massa aksi.

Saat menemui massa, Azmi, sapaan akrab Ketua DPRD ikut mendengarkan aspirasi dari massa aksi, sebelum berdialog dan penandatangan nota kesepakatan terkait penyampaian tuntutan.

Ada 11 tuntutan yang disuarakan oleh Gempar, baik untuk pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Untuk pemerintah pusat diantaranya pencabutan Omnibus Law, pembatalan RUU P3, pembatalan RUU Sisdiknas, menolak kenaikan harga bahan pokok dan BBM, menolak kenaikan pajak, evaluasi pemindahan IKN.

Untuk pemerintah provinsi terkait pencabutan SE Gubernur tentang UMK dan pelanggaran HAM. Sedangkan untuk pemerintah daerah terkait persoalan banjir rob serta pembangunan kembali Pasar Banjarsari.

“Hari ini teman-teman dari Gempar menyampaikan tuntutan dan ini multilevel kewenangannya. Ada yang kewwengannya dari daerah, provinsi maupu pusat,” kata Azmi saat ditemui eranasional usai menemui massa aksi.

“Tugas kami dari DPRD tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni mendengarkan aspirasi masyarakat apapun itu dan akan kami tindaklanjuti,” imbuhnya.

Azmi meminta massa aksi agar beberapa tuntutan yang disampaikan lebih detail, salah satunya terkait tentang UU Cipta Kerja karena cakupannya yang luas. Dan jika memang harus dibatalkan, harus jelas tuntutan dari uji materinya seperti apa.

“Sehingga kalau detail, penyampaian saya akan lebih mudah kepada pihak-pihak yang berwenang. Tapi insya Allah semua akan saya sampaikan. Yang menjadikan kewenangan kota pun akan saya sampaikan kepada pak wali,” ujarnya.

Azmi berharap, semoga aksi tersebut bisa berjalan dengan damai serta memberikan manfaat baik untuk masyarakat Kota Pekalongan maupun Indonesia. (em-aha)