DEPOK – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Gandara Budiana akhirnya memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di dinasnya yang sudah menjadi isu nasional sejak beberapa hari terakhir.

Hanya saja Gandara tidak secara gamlang membantah ataupun membenarkan apa yang sudah diungkap oleh Sandi Butar Butar, salah seorang personil DPKP Kota Depok.

Gandara lebih banyak berbicara bahwa pihaknya akan kooperatif terhadap semua pihak yang akan meminta klarifikasi terhadap kasus itu. Gandara mengakui dia dan sejumlah pejabat DPKP Kota Depok telah memenuhi panggilan Polres Metro Kota Depok.

Pertama Gandara menjelaskan soal dugaan korupsi pengadaan PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar Depok yang diungkap Sandi. Gandara menyebut dirinya tetap kooperatif mengikuti yang berlaku.

“Hingga saat ini setelah tiga hari berturut-turut pejabat kami datang ke Polres Kota Depok untuk dimintai keterangan untuk kasus – kasus tersebut, ” kata Gandara dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada wartawan, pada Jumat 16 April 2021.

Gandara juga menyatakan pihaknya siap dan kooperatif terhadap pemanggilan yang dilakukan Inspektorat agar ada kejelasan mengenai kasus ini.

Lalu perihal sepatu yang dipersoalkan Sandi, kata Gandara perlu dibedakan ada sepatu PDL, ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan upacara upacara dan sepatu untuk kegiatan lapangan lainnya.

“Dan ada PD dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan yaitu mulai pelindung kepala, baju tahan panas dan sepatu khusus Pemadaman Kebakaran atau Sepatu Harviks, ” tulis dia.

Terkait iuran BPJS, Gandara menyebut pembayaran dilakukan secara kolektif baik untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian soal honor yang dipersoalkan Sandi, Gandara menyebyt hal itu sudah sesuai dengan tanda bukti yang ada.
“Yaitu sebesar Rp. 1,7 juta rupiah yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang serius, untuk kegiatan selama 3 bulan sesuai dengan tanda terima, ” jelas Gandara.

”Terkait pemecatan atau permintaan mundur petugas Damkar apapun yang dikeluarkan terhadap Saudara Sandi terkait dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik.”

Begitu juga soal proses Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak internal, maupun dari aparat penegak hukum, Gandara mengatakan akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku. (DRN)

DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mendesak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok segera memberikan klarifikasi soal dugaan korupsi yang terjadi di instansinya.

Menurut dia, isu ini sudah berkembang agak liar sehingga harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan dinas tersebut.

“Kepala Dinas Damkar harusnya segera memberikan yang pertama klarifikasi karena kan kita juga tidak bisa mendengarkan itu secara sepihak. Beliau sebagai kepala dinas Damkar yang bertanggungjawab harus segera memberikan klarifikasi yang sebenarnya seperti apa,” ujar Hendrik dikutip eranasional.com dari sindonews.com, Jumat (16/4/2021).

Dia belum mau berkomentar panjang perihal dugaan korupsi pengadaan sepatu tahun 2018. Dia menekankan sekali lagi soal pentingnya kepala dinas terkait memberikan keterangan yang sebenarnya.

Soal intimidasi yang diucapkan Sandi Butar Butar, dia berharap intimidasi tersebut tidak benar. “Intimidasi ini juga kita belum tahu kebenarannya seperti apa, maka saya tidak etis kalau mengomentari itu,” katanya.

Dia menuturkan sebaiknya kedua belah pihak baik Sandi maupun Dinas Damkar dipanggil oleh pimpinan dewan untuk menjelaskan duduk persoalan karena Sandi sudah mendapat panggilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Setelah proses klarifikasi dan memang ditemukan pelanggaran harus segera ditindaklanjuti sesuai aturan. Dan Sandi pun diminta memberikan klarifikasi yang berimbang.

“Kalau memang ada kesalahan di situ penyelewengan anggaran ya silakan ditindak secara aturan yang berlaku. Kalau tidak ya Sandi juga harus memberikan klarifikasi supaya semua menjadi berimbang,” ujar Hendrik. ***

DEPOK – Dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok memasuki babak baru.

Sebelumnya, dugaan korupsi itu diungkap oleh Sandi, salah satu petugas pemadam kebakaran Kota Depok, yang berhasil merebut perhatian khalayak.

Ia dengan berani menyebarkan protes terhadap instansi tempatnya bekerja melalui dua foto sekaligus, di mana protes itu ia alamatkan kepada sejumlah pejabat teras.

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Sandi membeberkan beberapa hal yang dianggapnya janggal, mulai dari pengadaan perlengkapan yang mahal namun di bawah spesifikasi, hingga honorarium penyemprotan desinfektan yang disunat sekitar 50 persen.

Di luar itu, Sandi mengaku kerap mendapatkan intimidasi atas langkahnya ini. Sejumlah rekan sejawat, menurut Sandi, juga menerima intimidasi dan ancaman pemecatan supaya tidak membelanya.

Belakangan, Sandi mengaku telah dilayangkan surat peringatan oleh atasannya, tanpa keterangan yang memadai.