Puluhan warga RT 01/RW 04, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung sejak 2019.

Kasus yang sempat meredup itu kembali mencuat setelah Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diduga tergiur tawaran program sertifikasi massal yang dilakukan dalam dua gelombang.

Pada 2019, program tersebut disebut-sebut mengatasnamakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kemudian pada 2023, kembali muncul program lanjutan yang diklaim sebagai sertifikasi massal, namun tanpa kejelasan status.

“Ada dua gelombang penawaran. Masyarakat harus jeli membedakan mana program resmi pemerintah seperti PTSL dan mana yang sekadar jasa pengurusan biasa,” ujar Ade Supriyatna, Minggu (10/5/2026).

Ade mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan oknum pengurus lingkungan yang berperan sebagai perantara atau panitia dalam pengumpulan dana dari warga.

“Ini memprihatinkan. Dokumen asli milik warga memang sudah dikembalikan, tetapi uang yang telah disetorkan raib begitu saja. Panitia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap program resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu disertai pengumuman resmi dan transparan hingga tingkat kelurahan. Karena itu, apabila terdapat pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan, maka legalitasnya patut dipertanyakan.

Tak ingin persoalan ini menguap begitu saja, Ade Supriyatna menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari pemanggilan panitia, koordinasi lintas sektoral, hingga mendorong warga menempuh jalur hukum.

“Kita akan pertanyakan, atas dasar apa uang itu diminta. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban modus pengurusan tanah yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang, Ade juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti resmi pembayaran, mengecek tarif resmi program pertanahan, serta memantau pengumuman dari kelurahan maupun instansi terkait. [SF]

Keluhan wisatawan yang terus berulang, baik melalui ulasan di platform digital maupun laporan dari pelaku industri pariwisata, mengindikasikan praktik tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan tidak bersifat insidental.

Merespons hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus melakukan pembenahan layanan keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga kepercayaan publik.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menegaskan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam memperketat pengawasan dan memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penertiban area pemeriksaan dengan membatasi akses bagi pemegang pas pengunjung (visitor). Selain itu, seluruh layanan keimigrasian, termasuk pemeriksaan dan cap paspor, kini dipastikan hanya dilakukan di konter resmi.

“Kami telah berkoordinasi sejak 26 Maret 2026 terkait pembatasan akses di area tertentu. Saat ini kami pastikan seluruh proses pemeriksaan keimigrasian berlangsung di konter resmi sesuai ketentuan,” ujar Aswad, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, penggunaan ruang pemeriksaan khusus kini diperketat dan hanya diperuntukkan bagi kondisi tertentu, seperti penanganan penumpang dengan indikasi dokumen perjalanan tidak sah. Proses tersebut dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus melakukan penguatan pengawasan melalui mekanisme evaluasi internal.

Kasubdit Kepatuhan Internal Ditjen Imigrasi, Washington Napitupulu, menyampaikan bahwa proses investigasi masih berjalan dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk dari eksternal.

“Masih ada beberapa persoalan dan pihak eksternal yang dimintai keterangan. Kami harapkan dalam waktu tidak lama proses ini tuntas, lalu hasilnya akan dilaporkan ke kementerian untuk direkomendasikan langkah lanjutan, baik berupa sanksi disiplin maupun penegakan kode etik,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan kasus tersebut berada dalam koridor penegakan disiplin dan etika pegawai, sehingga membutuhkan kehati-hatian serta pembuktian yang komprehensif.

Langkah pembenahan dan penguatan pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Imigrasi Batam dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan, sekaligus menciptakan sistem yang lebih tertib dan profesional di salah satu pintu masuk internasional strategis di Indonesia.

Dengan berbagai upaya tersebut, Imigrasi Batam optimistis dapat menghadirkan pelayanan yang semakin baik, aman, dan nyaman bagi para pelintas internasional, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian. (SF)

BREBES, eranasional.com- Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Brebes 08 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengeluhkan terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dilingkungan sekolah.

Berdasarkan informasi, sumbangan tersebut berupa Iuran yang ditetapkan sebesar 400 ribu rupiah per siswa dengan dalih untuk dibelanjakan  komputer dalam kegiatan Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Salah seorang wali murid yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa anaknya yang sekolah di SD tersebut dikenakan iuran 400 ribu rupiah.

“Sebenarnya kami sebagai orang tua merasa keberatan, Dana Iuran tersebut katanya untuk dibelikan komputer, ” kata Dia.

Sementara pihak sekolah melalui salah seorang Guru, Sulung Buana membenarkan adanya penarikan sumbangan untuk kegiatan ANBK . Namun perihal penarikan tersebut semua diserahkan kepada pihak Komite Sekolah.

“Melalui komite, pihak sekolah meminta partisipasi masyarakat atau wali murid dalam penyediaan computer untuk mengikuti ANBK, dan ini sudah beberapa komputer yang telah dibelikan, ” kata Sulung, (Sambil menunjukan beberapa komputer yang masih tersegel, pada Sabtu (17/9/2022).

Namun, lanjut Sulung, pihak komite juga tidak menekankan keseluruhan siswa wajib memberikan sumbangan sejumlah nominal yang disebutkan, sebagian wali murid juga ada yang memberikan sumbangan kurang dari itu.

Dikatakannya juga, jika penarikan dana kepada wali murid sudah diketahui oleh Dinas terkait.

“Penggalangan dana dari wali murid juga telah diketahui oleh Dinas melalui pengawas sekolah, ” ujarnya.

Tanggapan Kadisdikpora Brebes

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Brebes Caridah ketika dihubungi mengatakan, bahwa program ANBK menjadi  tanggung jawab sekolah, sedangkan yang menjadi  persoalan sekolah belum memiliki perangkat komputer sesuai dengan jumlah siswa yang mengikuti ANBK.

Sumbangan regulasinya

Permendikbud No 44/2012

PP No 75/2016

Perbup 11/2021

“Monggo regulasi dipahami bersama agar sumbangan dana pendidikan tidak lagi jadi persoalan terus menerus,” kata Caridah via whatsaap, Selasa (20/9/2022).