Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkategorikan beberapa syarat agar masyarakt masuk sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Salah satu syarat pemilih Pemilu 2024 adalah WNI dengan minimal usia 17 tahun.

Namun, terkadang ada pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun, namun belum memiliki KTP pada saat hari pemungutan suara.

Lantas bolehkah nyoblos Pemilu 2024 tanpa E KTP? Ternyata KPU memastikan bahwa tidak memiliki E-KTP tidak dipermasalahkan dan hanya boleh membawa Kartu Keluarga (KK).

Namun yang perlu diperhatikan adalah pemilih DPT sudah memasuki usia 17 tahu, jika belum memenuhi syarat umur maka tidak bisa mengikuti pemilihan suara pemilu 2024.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), berikut syarat-syarat yang dimaksud.

Cara membuat KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) penting untuk diketahui. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan tidak akan menambah persediaan blanko e-KTP, sehingga masyarakat diimbau untuk segera membuat KTP digital.

KTP digital merupakan identitas kependudukan dalam bentuk aplikasi digital yang dapat diakses melalui smartphone.

Identitas digital ini memiliki beragam fitur yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Meski begitu, kehadiran KTP digital tidak serta merta menggantikan e-KTP. Kemendagri mengatakan saat ini penggunaan KTP digital belum diwajibkan dan tidak ada sanksu bagi yang tidak membuat, walaupun masyarakat tetap diimbau untuk mengaktifkan KTP digital.

Syarat Membuat KTP digital

Untuk dapat membuat KTP digital atau IKD, kita harus mengunduh aplikasi IKD di PlayStore.

Namun sebelum mendaftar, masyarakat harus memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Smartphone terkoneksi dengan jaringan internet dan bisa memindai QR Code

2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki alamat email yang aktif

4. Memiliki nomor handphone yang aktif

Cara Membuat KTP Digital

Meski proses pembuatan dilakukan melalui aplikasi di smartphone, namun masyarakat yang mau membuat KTP digital ini tetap mengharuskan untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat sesuai domisili yang tertera di KTP.

Pembuatan KTP digital ini juga perlu didampingi oleh petugas Disdukcapil karena pendaftaran memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat.

Berikut langkah-langkah pembuatannya:

1. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital

2. Buka aplikasi IKD, lalu isi data berupa NIK, email, dan nomor handphone

3. Klik tombol ‘Verifikasi Data’

4. Lakukan verifikasi wajah dengan pilih tombol ambil foto untuk melakukan pemadanan Face Recognition

5. Setelah itu, scan QR Code di kantor Disdukcapil sesuai alamat KTP

6. Setelah berhasil, cek email yang didaftarkan untuk menerima kode aktivasi, lalu lakukan aktivasi IKD

7. Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk aktivasi IKD

8. Aktivasi IKD telah selesai.

Demikian syarat dan cara membuat KTP digital. (*)

DEPOK, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menggencarkan perekaman KTP elektronik kepada siswa yang telah berusia 17 tahun dengan cara menjemput bola.

Selasa (19/9) kemarin, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendatangi SMA Negeri 12 Depok yang berlokasi di Cipayung.

Kata Imam, SMA Negeri 12 Depok merupakan lokasi ke-15 yang dia kunjungi untuk jemput bola perekaman KTP elektronik bagi siswa yang usianya akan atau sudah 17 tahun.

Bang Imam, panggilan akrabnya, menjelaskan  saat ini pelaksanaan perekaman KTP Elektronik baru menyasar siswa SMA negeri. Ke depannya akan merambah ke SMA swasta.

“Mudah-mudahan perekaman KTP elektronik untuk siswa SMA yang sudah berusia 17 tahun selesai. Semua warga depok harus punya KTP elektronik,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Disdukcapil Kota Depok Nuraeni Widayati mengatakan, sebanyak 165 pelajar SMAN 12 Depok menjadi peserta perekaman KTP elektronik.

Dia mengapresiasi siswa dan guru SMAN 12 Depok yang antusias terhadap pelaksanaan program perekaman KTP elektronik ini yang berlangsung selama dua hari.

“Kemarin yang melakukan perekaman 40 siswa. Target berikutnya 125 siswa lagi selesai,” ucap Nuraeni.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan tengah mengebut perekaman data dan pembuatan KTP elektronik (e-KTP).

Pasalnya, e-KTP menjadi salah satu syarat untuk pelaksanaan pemilu 2024.

Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan, Slamet Hariyadi mengungkapkan, bahwa berdasarkan data di Dindukcapil Kota Pekalongan, ada sekitar 6 ribuan pemilih potensial di Kota Pekalongan, khususnya calon pemilih pemula.

Menurutnya, dalam rangka menyongsong pemilu 2024, Dindukcapil terus berkoordinasi dengan KPU setempat selaku penyelenggara pemilu terkait perekaman data untuk masyarakat yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum memiliki e-KTP.

“Kami beberapa kali diajak rakor bersama KPU, dimana yang menjadi konsentrasi kami adalah mendata potensi pemilih yang didapatkan dari KPU untuk direkam data e- KTPnya bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP,” ucap Hariyadi.

Hariyadi menyebutkan, upaya penuntasan perekaman e-KTP pemilih potensi itu sudah dilakukan jauh jauh sebelumnya yakni mulai dari akhir Bulan Januari 2023 untuk mempersiapkan instrumennya dengan memanggil pemilih potensial itu by name.

“Sehingga di hari H pemilu yakni 14 Februari 2024 mendatang, mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Kami panggil di tanggal tertentu pada jam pelayanan untuk hadir ke kantor kecamatan terdekat atau Dindukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP,” ungkapnya.

Disamping itu, lanjut Hariyadi, Dindukcapil Kota Pekalongan juga melakukan layanan jemput bola kepada para pemilih potensial.

Baik itu menyambangi secara langsung ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, Rutan/Lapas, hingga door to door ke kelurahan-kelurahan yang terdapat warga disabilitas.

“Ada warga yang termasuk difabel juga kami datangi. Kami juga mendatangi ke sekolah, ponpes dan lapas/rutan yang terdapat pemilih potensial baik itu sasaran pemilih pemula yang pada saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti berusia tepat 17 tahun,

“Kepada warga binaan, penyandang disabilitas maupun warga yang belum memiliki e-KTP  agar bisa maksimal dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang,” pungkasnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Penyerahan tersebut diberikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana kepada warga binaan kelas 2A Banceuy Bandung di Lapas Banceuy, Senin 13 Maret 2023. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, salah satu kewajiban Pemkot Bandung yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak administrasi kependudukan terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

“Kita berikan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Karena Pemilu membutuhkan data yang akurat, ” tuturnya.

Menurutnya, dengan dimilikinya KTP elektronik, warga binaan mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi.

“Warga binaan harus memiliki KTP elektronik supaya bisa mengurus administrasi selama menjadi penghuni lapas dan setelah kembali ke masyarakat nanti,” ujarnya.

KTP elektronik dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi hingga nanti ketika kembali ke masyarakat.

“Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat,” katanya.

Selain itu, tertibnya administrasi kependudukan dapat dipakai warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung.

“Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis,” katanya.

“Bagi warga KTP Bandung berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Wali Kota Bandung yang peduli terhadap hak dasar warga binaan.

“Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan,” ungkapnya.

Ia berharap, kolaborasi dengan Pemkot Bandunh terus berkelanjutan terutama untuk pemenuhan hak akan administrasi kependudukan setiap warga masyarakat.

Saat ini, kata dia ada 3.000 warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengaksesnya berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

“Saya yakin Pemkot Bandung punya visi menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya persiapan pemilu saja, saya harap ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki indentitas kependudukan,” kata dia.

Sedangkan Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Heri Kusrita memastikan telah melakukan perekaman KTP elektronik bersama Disdukcapil Kota Bandung.

“Ini untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus di lapas Banceuy berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

“Datanya sudah kami serahkan ke KPY by name, by address,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2022).

Selain menyerahkan DP4, Zudan mengatakan, Kemendagri juga telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan e-KTP dalam Lingkup Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta pada Kamis (22/12) pekan lalu.

Dengan penyerahan DP4 itu, kata Zudan, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berusaha membangun suasana Pemilu yang berkualitas dengan kementerian/lembaga terkait.

Menurut dia, mereka mendyukung penuh tugas Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 secara substantif dan lebih berkualitas.

Soal perjanjian kerja sama dengan Baswalu, kata Zudan, mereka melanjutkan kerja sama yang diteken pada 2018 dan berakhir tahun ini. Dia enyebutkan, kerja sama dengan Bawaslu telah melalui proses yang Panjang, sehingga ada hak dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu dan Ditjen Dukcapil yang telah dibahas secara tuntas antara kedua belah pihak.

“Jadi kita melakukan perpanjangan PKS. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat tidak hanya untuk Bawaslu, tetapi juga bagi demokrasi Indonesia yang lebih baik,” ujar Zudan.

Eranasional.com, Depok – DPRD kota Depok menggelar rapat paripurna dengan pembahasan peyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2018 – 2019 dan renja DPRD tahun anggaran 2020. rapat paripurna berlangsung digedung DPRD ruang paripurna dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yetty Wulandari, selasa (26/2) yang dihadiri  Wakil Walikota Pradi Supriatna, anggota DPRD, MUSPIDA Depok, organisasi KNPI, organisasi masyarakat, media dan undangan lainya.

Hasil reses DPRD Kota Depok dilakukan tanggal 1, 4 dan 6 Februari 2019 yang dilakukan masing-masing Fraksi diantaranya PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, GOLKAR, DEMOKRAT, PP dan Partai Restorasi Bangsa. salah satu penyampaian reses DPRD Kota Depok, yaitu tentang administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan KTP-E yang harus di benahi. menurut laporan reses Fraksi Golkar, untuk pembuatan E- KTP masih banyak yang harus di benahi karena masyarakat masih banyak yang mengeluhkan lamanya proses pembuatan E-KTP tersebut. sedangkan dari Fraksi Gerindra meyampaikan, pemerintah kota Depok harus mencarikan solusi untuk pembuatan E-KTP terkait permasalahan seringnya kelurahan kehabisan blanko.

Selain dibidang administrasi kependudukan, peyampaian reses DPRD Kota Depok lainnya adalah infratruktur / pembangunan di Kota Depok. dari fraksi PDI-P meyampaikan, dibeberapa titik di kota Depok di berbagai kecamatan masih banyak yang membutuhkan penerangan jalan atau PJU serta pemanfaatan setu – setu khususnya di wilayah Cipayung, Sawangan, dan Bojong sari yang berpotensi menjadi wisata alam harusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Depok. dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah kota terhadap pencapaian nya tapi, jangan sampai terlena karena permasalahan baru dari insfratruktur akan muncul nantinya.

Masih banyak lagi laporan laporan hasil reses DPRD kota depok yang meliputi Koperasi Usaha Mikro, Perizinan dan penanaman modal serta pendidikan dan kesehatan. menanggapi hasil reses tersebut Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna yang turut hadir menyampaikan, akan melakukan dan memperhatikan pencapaian tersebut di tahun 2020 dan akan menyesuaikan dengan APBD yang ada. (era/rko)