Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa jika pemerintah serius ingin melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan gaji, maka langkah tersebut semestinya dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri. Menurutnya, keteladanan dari pimpinan negara menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi.

Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas wacana yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet. Dalam forum tersebut, Prabowo menyinggung perlunya langkah-langkah efisiensi sebagai respons terhadap dinamika global, khususnya dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dunia.

Menurut Andreas, kebijakan pemotongan gaji tidak boleh hanya bersifat simbolik atau dibebankan kepada kelompok tertentu saja. Ia menekankan bahwa publik akan menilai keseriusan pemerintah dari sejauh mana para pemimpin bersedia mengambil langkah terlebih dahulu. Tanpa adanya contoh nyata dari level tertinggi, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata dapat dicapai melalui pemangkasan gaji pejabat. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara. Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai belum optimal atau bahkan berpotensi menjadi pemborosan.

]]> https://eranasional.com/99883/prabowo-wacanakan-efisiensi-anggaran-pdip-dorong-pemotongan-gaji-dimulai-dari-atas/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/100222/anggaran-pusat-dipangkas-rp194-miliar-pemkot-pekalongan-prioritaskan-program-mendesak https://daerah.eranasional.com/100222/anggaran-pusat-dipangkas-rp194-miliar-pemkot-pekalongan-prioritaskan-program-mendesak#respond Thu, 12 Mar 2026 00:12:46 +0000 https://daerah.eranasional.com/100222/anggaran-pusat-dipangkas-rp194-miliar-pemkot-pekalongan-prioritaskan-program-mendesak Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kota Pekalongan harus memutar otak akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp194 miliar pada 2026. Penurunan kemampuan fiskal ini memaksa penyesuaian drastis pada rencana pembangunan daerah.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa kondisi keuangan saat ini jauh lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga efisiensi menjadi harga mati bagi seluruh jajaran OPD.

“Anggaran kita sekarang hanya sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2025, jadi memang berat. Di awal tahun saja beban kita sudah cukup tinggi akibat jalan rusak dan bencana,” tutur Aaf, sapaan akrab Wali Kota, Rabu (11/3/2026).

Aaf menjelaskan, proyek prestisius yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terpaksa dipinggirkan. Salah satunya adalah rencana pembangunan fasilitas kolam renang yang sempat menjadi janji politiknya.

“Program prioritas visi-misi tetap kita utamakan yang benar-benar urgent. Pembangunan kolam renang tidak kita anggap mendesak karena kebutuhan lain bagi warga masih jauh lebih banyak,” tegasnya.

Meski terjepit, Pemkot berkomitmen agar layanan kesehatan, sosial, dan program rumah tidak layak huni (RTLH) tetap berjalan. Ia meminta masyarakat memaklumi jika tidak semua usulan pembangunan bisa diakomodasi.

“Tidak semua usulan warga bisa kita penuhi sekaligus. Ada yang bertahap, bahkan ada program yang terpaksa dihilangkan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini,” jelas Wali Kota.

Mengenai nasib tenaga honorer, Aaf meminta PPPK paruh waktu bersabar terkait THR. Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah sebelum ada payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat.

“Kalau memaksakan memberi THR tanpa dasar aturan, justru bisa jadi temuan BPK. Kita harus hati-hati, jangan sampai niat baik malah menjadi masalah hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Senada, Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menyebutkan bahwa kunci menghadapi keterbatasan ini adalah sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Pembangunan Kota dan Provinsi harus selaras. Kami sudah melakukan sinkronisasi dengan mengacu pada Pergub Nomor 7 Tahun 2025 agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran,” kata Andrianto.

Andrianto memastikan bahwa seluruh aspirasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan telah dirumuskan secara partisipatif. Ia menargetkan RKPD 2027 akan disahkan tepat waktu pada Juli mendatang.

“Target kami, pada 1 Juli 2026 nanti RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 sudah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota melalui berita acara kesepakatan Musrenbang ini,” pungkasnya. (em-aha)

Hal itu diutarakan Rusdy usai mendapatkan informasi tentang Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok yang diselenggarakan di Avenzel Hotel & Convention, Cibubur, Bekasi.

Dia mengaku tidak habis fikir mengapa rapat tersebut dilakukan di Hotel luar kota ditengah Badai PHK yang mengancam Kota Depok.

“Saya rasa semua Anggota DPRD Depok tahu tentang informasi tidak dibayarkannya gaji sebanyak 114 karyawan di Hotel Bumi Wiyata sehingga menyebabkan para pekerja melakukan aksi demo,” kata Rusdy kepada Eranasional di kantornya, Kamis (15/5/2025).

Rusdy mempertanyakan keberadaan empati Anggota DPRD Depok yang tetap berangkat Raker Bapemperda, ditengah kondisi Kota Depok yang ia nilai sedang tidak baik-baik saja.

“Sesuai perintah Presiden Prabowo, tidak ada efisiensi pada biaya pendidikan, kesehatan dan layanan umum dasar lainnya,” kata Dahnil dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

Jika ada penghapusan dan pengurangan biaya pada layanan umum dasar lainnya, Dahnil mengharapkan agar publik melaporkannya sesegera mungkin untuk diproses lebih lanjut.

“Bila ada yang melakukan segera laporkan,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa poin efisiensi sudah disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa beasiswa pendidikan termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak terdampak pada efisiensi anggaran negara.

“Hal sama juga sudah ditegaskan oleh Menkeu,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas anggaran untuk beasiswa pendidikan.

Di mana aggaran Rp 14.698.000.000.000 akan tetap disalurkan.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ata Sri Mulyani, Jumat 14 Februari 2025. []

“Untuk perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, ataupun hal lainnya,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, di Mabes Polri pada Rabu (12/2/2025).

“Termasuk hal-masalah efisiensi anggaran, tentunya kita juga akan melaksanakan hal yang sama,” lanjut dia.

Meski tak menyebut nominalnya secara rinci, Sandi menambahkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersama berbagai satuan kerja di Polri sudah membentuk format terkait efisiensi anggaran.

Sandi berharap anggaran yang telah diefisiensi dapat dialokasikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya,” ucap dia.