Selain Egi Sudjana, laporan serupa juga diajukan oleh Damai Hari Lubis. Kedua laporan tersebut ditujukan kepada dua terlapor, yakni Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa laporan telah diterima dan saat ini masih dalam tahap penanganan awal oleh penyidik.

“Benar, pada Minggu (25/1) telah diterima dua laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik,” ujar Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, laporan pertama diajukan oleh pelapor berinisial DHL terhadap terlapor AK. Sementara laporan kedua diajukan oleh pelapor berinisial ES terhadap dua terlapor, yakni RS dan AK.

“Pelapor merasa bahwa nama baiknya telah dicemarkan oleh pernyataan terlapor yang disampaikan di media,” jelas Budi.

Kedua laporan tersebut dilayangkan dengan sangkaan Pasal 433 dan/atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, Damai Hari Lubis yang ditemui di Polda Metro Jaya saat mendampingi Habib Novel Chaidar Hasan (Novel Bamukmin), menyatakan bahwa laporan yang ia buat berangkat dari tudingan yang dinilainya tidak berdasar.

Menurut Damai, Ahmad Khozinudin telah menyampaikan pernyataan yang menuding dirinya sebagai pihak yang menghasut terkait suatu peristiwa.

“Dia bilang itu gara-gara saya ke sana, itu hasut namanya. Kok bisa-bisanya ini nuduh kami? Ini laporan akibat itu,” ujar Damai.

Damai juga menegaskan bahwa laporannya terpisah dari laporan yang diajukan Egi Sudjana, meskipun keduanya dilaporkan pada waktu yang berdekatan.

“Nomor sendiri, nomor laporan beda. Kalau saya hanya ke Khozinudin, kalau Bang Egi itu Khozinudin plus Roy Suryo,” katanya.

Laporan ini diduga berkaitan dengan polemik yang mencuat setelah Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kunjungan tersebut sempat menjadi sorotan publik, terutama setelah beredarnya foto Egi Sudjana yang tampak berpelukan hangat dengan Jokowi.

Dalam sejumlah pernyataannya di ruang publik, Roy Suryo diketahui menyoroti foto tersebut, yang kemudian dinilai oleh pihak Egi dan Damai sebagai pernyataan yang berpotensi mencemarkan nama baik.

Perlu diketahui, Egi Sudjana sebelumnya sempat terseret dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden Jokowi. Namun, perkara tersebut telah dinyatakan selesai dan Egi disebut telah “lepas” dari jeratan hukum dalam kasus tersebut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang masuk. Penyidik akan memeriksa bukti-bukti, termasuk pernyataan di media dan media elektronik yang dijadikan dasar laporan oleh para pelapor.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Eranasional.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya segera memeriksa Habib Bahar bin Smith dan Eggi Sudjana. Keduanya diperiska selaku terlapor dalam kasus ujaran kebencian berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memastikan pihaknya akan melanjutkan proses hukum terkait laporan tersebut. Hanya saja, Zulpan belum menyebut kapan kiranya Habib Bahar dan Eggi akan diperiksa.

“Karena laporan yang diberikan pelapor terhadap terlapor ini memiliki data. Artinya memiliki bukti visualisasi ataupun rekam jejak digital terkait dengan laporan itu yang disertakan saat membuat laporan. Jadi tentunya kami akan agendakan untuk melanjutkan prosesnya ini,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Kekinian, kata Zulpan, penyidik masih melakukan penyelidikan. Dia memastikan Habib Bahar dan Eggi akan diperiksa untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan laporan tersebut. Tentunya, ke depan ini akan berproses secara hukum,” katanya. 

Dua Laporan

Polda Metro Jaya menerima dua laporan kasus ujaran kebencian berdasar SARA yang diduga dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith. Kedua laporan itu dilayangkan pada Desember 2021.

Zulpan mengatakan laporan pertama dilayangkan pada 7 Desember 2021. Selain Habib Bahar, pelapor juga melaporkan Eggi Sudjana dalam kasus ini.

Adapun, laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/6146/XII/2021/SPKT POLDA METRO JAYA.

“Kemudian 17 Desember 2021 yang dilaporkan Bahar Smith pelaporan terkait dengan hal ujaran kebencian dan bersifat bisa timbulkan permusuhan dan SARA,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/12/2021).

Laporan kedua, tercatat dengan Nomor: LP/B/6354/XII/2021/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Desember 2021.

Dalam dua berkas laporan berbeda itu, para pelapor mempersangkakan pasal yang sama. Mereka mempersangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45A Ayat 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KUHP.

Respons Habib Bahar

Habib Bahar telah menanggapi santai adanya pihak yang kembali melaporkan dirinya ke polisi. Dia merasa pernyataan yang dipermasalahkan itu merupakan bentuk kritik terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurrachman yang menyebut ‘Tuhan bukan orang Arab’.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Ichwan Tuankotta. Dia mengaku telah menghubungi Habib Bahar usai mengetahui adanya laporan tersebut.

“Responsnya (Habih Bahar) biasa-biasa aja, tadi juga nelpon biasa aja. Karena dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran kritik sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap pimpinannya,” kata Ichwan saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

Di sisi lain, Ichwan menilai laporan ini membuktikan bahwa rezim saat ini tak jauh beda dengan orde baru. Dimana, setiap penkritik dibungkam dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

“Kami menyikapinya itu kan sama aja kaya rezim Soeharto. Jadi nggak ada bedanya. Sekarang ada UU ITE. Semua pengin dibungkam, yang kritik pengen dibungkam,” katanya.

“Makanya kalau jadi pejabat kalau enggak mau dikritik enggak usah jadi pejabat.”