JAKARTA, Eranasional.com – Rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai polemik di masyarakat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak masyarakat memberikan masukan terkait rencana penerapan ERP.

“Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2/2023).

Heru menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Ibu Kota. Kata dia, penerapan ERP masih butuh waktu panjang karena aturannya masih dalam kajian.

“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji penerapan ERP dengan melihat kesiapan transportasi publik. Dia menyebut, Pemprov DKI akan mempertimbangkan masukan masyarakat.

“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terangnya.

“Kami juga secara rutin mensosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat, termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” sambungnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen pada 2018-2019. Syafrin memastikan tingkat kemacetan di Jakarta akan makin bertambah jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor.

“Tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan maka mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membahas regulasi pengendalian lalu lintas jalan berbayar atay Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, pengendara sepeda motor juga akan dikenai tarif ERP saat melintas di ruas jalan berbayar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penambahan jumlah sepeda motor di Jakarta dan Jabodetabek cukup masif.

“Berdasarkan itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik. Dan, prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction pricing,” kata Syafrin, Selasa (17/1/2023).

Merujuk pada dokumen Dishub DKI Jakarta dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI, jumlah sepeda motor di Jakarta meningkat hingga 5,3 persen dalam kurun waktu 2018-2019.

Di dalam dokumen itu juga menyebutkan pelaksanaan ganjil genap tidak berlaku pada sepeda motor, sehingga menyebabkan 37 persen pengguna mobil beralih ke sepeda motor, serta 17 persen lainnya beralih ke transportasi online. Sementara itu, hanya 27 persen warga yang beralih ke transportasi publik.

Menurut Syafrin, perlu ada program untuk mengendalikan jumlah sepeda motor di jalanan. Dia berharap hal itu bisa membuat masyarakat beralih ke transportasi umum.

“Bagaimana permasalahan transportasi yang saat ini kita hadapi bersama akibat kepemilikan kendaraan pribadi dan kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas. Ini menjadi salah satu penyebab, dan karena itu kita harus melakukan upaya-upaya holistik terkait pemecahan permasalahan ini,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas secara elektronik menjadi penting,” sambung Syafrin.

Dia menyebut, ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan membayar tarif layanan ERP, yaitu sepeda listrik kendaraan bermotor umum berpelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri selain pelat hitam, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran.

Dia menegaskan, sepeda motor termasuk kendaraan yang dikenai tarif. “Di dalam usulan kami, kendaraan roda dua termasuk,” ungkapnya.

Nantinya, kendaraan yang melalui kawasna pengendalian lalu lintas secara elektronik wajib dilengkapi dengan perangkat identitas kendaraan elektronik atau perangkat elektronik tertentu lainnya.

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar (ERP) di 25 ruas jalan di Ibu Kota. Rencana tersebut tertuang dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Raperda itu sudah dikeluarkan sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pada beleid Raperda tersebut dijelaskan, kebijakan sistem ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Hal itu diatur dalam Pasal 10 beleid tersebut.

Pada pasal yang sama dijelaskan juga, Gubernur DKI dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan jalan berbayar.

Rencananya ada 25 ruas jalan di Jakarta yang dijadikan lokasi ERP. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 9.

Berikut daftar jalan tersebut:

– Jalan Pintu Besar Selatan

– Jalan Gajah Mada

– Jalan Hayam Wuruk

– Jalan Majapahit

– Jalan Medan Merdeka Barat

– Jalan Moh. Husni Thamrin

– Jalan Jend. Sudirman

– Jalan Sisingamangaraja

– Jalan Panglima Polim

– Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 – Simpang Jalan TB Simatupang)

– Jalan Suryopranoto

– Jalan Balikpapan

– Jalan Kyai Caringin

– Jalan Tomang Raya

– Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya – Simpang – Jalan Gatot Subroto)

– Jalan Gatot Subroto

– Jalan M. T. Haryono

– Jalan D. I. Panjaitan

– Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya – Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)

– Jalan Pramuka

– Jalan Salemba Raya

– Jalan Kramat Raya

– Jalan Pasar Senen

– Jalan Gunung Sahari

– Jalan H. R. Rasuna Said.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta layanan transportasi umum di Jakarta diperbaiki sebelum sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) diterapkan.

Sebagai informasi, sistem ERP tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Menurut Zita, sistem ERP tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Sebab, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumahnya terkait layanan transportasi umum.

“Menurut saya jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kita harus melengkapi terlebih dahulu, memperbaiki, agar pengguna kendaraan umum lebih nyaman,” kata Zita, Minggu (15/1/2023).

Menurut dia, saat ini masih banyak pengguna bus TransJakarta berdesak-desakan saat mengantre bus atau saat berada di dalam bus tersebut.

Dia pun menyinggung kasus-kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam bus TransJakarta.

“Kalau mau naik TransJakarta atau di dalamnya, kita masih berdesak-desakan. Bahkan, ada beberapa kasus perempuan menjadi korban pelecehan seksual di dalam bus TransJakarta,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Zita, Pemprov DKI harus memperbaiki layanan transportasi umum jika hendak menerapkan sistem ERP.

Dia tidak ingin masyarakat harus membayar tarif layanan ERP yang tinggi, tapi pelayanan transportasi umum tidak memadai.

“Jangan sampai pelayanannya buruk, penumpang disuruh bayar mahal. Jadi kita harus sepakat, jangan terburu-buru, perbaiki dulu transportasi umumnya,” pungkas Zita.

Untuk diketahui, berdasarkan Raperda PL2SE, EROP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Soal tarifnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERIP akan dikenai tarif Rp5.000 hingga Rp19.000.

Dalam Raperda PL2SE tersebut, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya masih membahas soal Electronic Road Pricing (ERP) bersama Pemerintah Pusat. Dia mengaku saat ini pihaknya masih menggali pendapat para ahli soal ERP.

“Jadi tahapan-tahapan peraturan sedang kita bahas. Itu memerlukan waktu yang cukup Panjang, sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Sekarang ini baru menggali informasi pendapat para ahli dan masyarakat, bagaimana pun kita masih FGD (Fokus Group Discussion),” kata Heru di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Heru menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada. Dia menuturkan, diskusi terkait pengadaan ERP harus dilakukan agar tak sekadar wacana.

“Jadi kan konsepnya masih sambil proses. Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan TransJakarta misalnya bisa melayani dengan baik, diperketat, dan seterusnya. Itu perlu waktu sambil berjalan. Di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya,” pungkas Heru.

Sebelumnya, Heru menyatakan tarif sistem jalan berbayar atau ERP belum bisa ditentukan saat ini. kata Heru, diskusi soal ERP dengan Pemerintah Pusat sudah dilakukan sejak 2022 dan terus dilakukan.

“Untuk persoalan tarif masih perlu dibahas dengan Pemerintah Pusat. Kira-kira masih ada tujuh tahapan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Heru menyebut, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih berupaya merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ERP bersama DPRD DKI. Setelah Raperda disahkan menjadi Perda, selanjutnya akan dibuatkan regulasi turunannya.