JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan untuk kelompok berisiko dan lanjut usia tetap gratis melakukan vaksinasi COVID-19 terhitung sejak 1 Januari 2024 ketika vaksinasi tersebut masuk dalam program imunisasi nasional. Saat ini, vaksinasi COVID-19 masih gratis untuk semua kalangan.

Di masa endemi, pemerintah akan menetapkan vaksinasi COVID-19 ke dalam imunisasi rutin dan imunisasi pilihan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes Prima Yosephine mengatakan kebijakan vaksinasi COVID-19 sebagai program imunisasi nasional mulai tahun 2024 tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No,or 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19 di Masa Endemi.

Dijelaskannya, aturan itu menindaklanjuti penerapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023.

“Dalam Permenkes itu, kita hanya mengatur terkait imuniasi program. Sudah tentu kalau masuk dalam imuniasi rutin, tidak bayar alias gratis. Tapi, kalau masuk ke imunisasi pilihan, berbayar,” kata Prima di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Dia menuturkan, sasaran yang masuk dalam program imuniasi nasional ada dua tipe. Pertama, kelompok masyarakat berisiko tinggi dengan kematian dan penyakit parah akibat infeksi COVID-19, yaitu lanjut usia dan dewasa muda yang memiliki komorbid dan obesitas berat.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Artinya, Jokowi telah membubarkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN).

“Dengan Perpres ini, KPCPEN dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan,” demikian bunyi Pasal 1 Perpres No. 48/2023 yang dikutip, Sabtu (5/8/2023).

Perpres ini dibuat dengan mempertimbangkan telah berakhirnya status pandemi COVID-19 dan telah berubah menjadi endemi.

Dengan berakhirnya masa tugas dan dibubarkannya KPCPEN, maka penanganan COVID-19 pada masa endemi merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan penanganan COVID-19 pada masa endemi yang sifatnya lintas kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan COVID-19.

Standar itu meliputi pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait, penugasan, Kepala BNPB, kerja sama dalam pengadaan vakson, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, serta pendanaan.

Adapun standar operasional prosedur itu akan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri/kepala Lembaga yang dipandang perlu.

JAKARTA, Eranasional.com – Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan perubahan status dari pandemi ke endemi COVID-19 bukan berarti bahwa virus tersebut sudah hilang dari Indonesia.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan definisi dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemi adalah suatu kondisi di mana penyakit terjangkit di suatu wilayah terbatas pada populasi tertentu.

“Dari definisi ini diketahui bahwa endemi bukan berarti COVID-19 sudah hilang sepenuhnya dari Indonesia, tapi sudah menurun risiko penularannya,” kata Wiku dalam konferensi pers di channel YouTube BNPB, Kamis (22/6/2023).

Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kesehariannya.

“Protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak masih menjadi kebiasaan yang diterapkan di masyarakat,” ujarnya.

“Diharapkan tetap menggunakan masker apabila dalam kondisi tidak sehat atau berisiko tertular COVID-19,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia, Rabu (21/6) kemarin. Sejumlah pertimbangan yang dijadikan pemerintah di antaranya angka konfirmasi harian COVID-19 mendekati nihil. Selain itu, hasil survei menunjukkan 99 persen rakyat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19.

“WHO juga telah mencabut status public helath emergency of international concern,” terang Presiden Jokowi.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap penularan virus COVID-19.

“Tentunya dengan keputusan ini pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” katanya berharap.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia akan segera memasuki masa endemi. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Dengan begitu, pemerintah tidak lagi menanggung biaya pengobatan masyarakat yang terpapar virus COVID.

Hal itu dikatakan di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6/2023). Jokowi menyebut masa endemi akan diberlakukan satu atau dua minggu ke depan.

“Dalam satu dua minggu ini, kita akan nyatakan masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau sudah masuk mas endemi, kalau kena COVID-19 bayar,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI, pekerjaan terberatnya adalah menangani pandemi COVID-19. Sebab, wabah tersebut tidak terprediksi dan merupakan virus baru yang hingga kini belum ada obatnya.

“Betul-betul kita enggak tahu berakhirnya kapan, diselesaikan dengan cara apa, dan sangat kuatnya ini sampai berapa bulan, berapa tahun lagi, enggak tahu,” jelasnya.

Menurut Jokowi, keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Kata dia, masa-masa tersulit yaitu pada masa awal COVID-19.

“Kalau diingat-ingat di awal pandemi kita berebut masker dengan semua negara, harganya sampai Rp500.000, beli obat naiknya 20 sampai 30 kali. Begitu juga beli vaksin,” tuturnya.

Virus COVID-19 masih mengintai

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan virus COVID-19 tidak hilang. Maka dia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. 

“Masyarakat harus turut andil bagaimana menanganinya hingga menjaga kesehatan diri sendiri,” kata Budi Gunadi, Selasa (13/6).

“Sama halnya dengan kita belajar hidup dengan penyakit menular lainnya, misalnya malaria, DB, TBC, itu kan semuanya masih ada,” sambungnya.

Budi mengatakan fasilitas kesehatan yang ada sudah siap merawat pasien COVID-19. Dia mengatakan warga juga sudah memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah ataupun apa yang harus dilakukan saat tertular COVID-19.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencabut status pandemi COVID-19. Kini jadi endemi.

“Kami kemarin rapat dan sudah diputuskan untuk masuk ke endemi. Kapan diumumkan secara resmi, sedang kami matangkan. Sekitar seminggu dua minggu ke depan akan diumumkan,” kata Presiden Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

Adapun dasar dicabutnya status pandemi dan diganti menjadi endemi karena kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terbilang sudah landai. Selain itu, vaksinasi di Indonesia sudah cukup tinggi.

“Contohnya, pada dua hari lalu hanya 117 kasus, kemudian kasus aktif 10.200-an. Sementara pencapaian vaksinasi kita sudah di atas 452 juta dosis dan lain-lainnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, rencana pencabutan status pandemi COVID-19 ini sebagai tindak lanjut dari keputusan WHO mencabut status darurat COVID-19.

Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan WHO melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap penularan maupun penyebaran virus COVID-19.

JAKARTA, Eranasional.com – Para penumpang kereta api baik jarak jauh maupun lokal diperbolehkan tidak mengenakan masker ketika menggunakan angkutan massal tersebut, tapi syaratnya harus sehat.

Aturan baru itu dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daop 1 Jakarta seiring semakin terkendalinya penyebaran virus COVID-19.

Aturan baru ini mulai berlaku terhitung sejak 12 Juni 2023. Tapi, bagi masyarakat dengan risiko tertular COVID-19 tetap dianjurkan memakai masker.

“PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta memberlakukan aturan baru bagi pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19,” kata Pelaksana harian (Plh) Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih melalui keterangan secara tertulis, Senin (12/6/2023).

Sedangkan bagi yang yang berisiko tertular COVID-19, PT KAI menganjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

Feni menyebut aturan baru tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi COVID-19. Dia mengimbau agar masyarakat memperhatikan aturan baru tersebut sebelum menggunakan KAI.

“Dengan demikian, pelanggan Kereta Api Jarak Jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, Jakarta Kota, Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, serta KA Pangrango keberangkatan Stasiun Bogor maupun Sukabumi diimbau untuk memperhatikan persyaratan baru naik kereta api,” ucapnya.

Diharapkan, lanjut Feni, relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Berikut aturan baru menggunakan kereta api:

1. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

2. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan.

3. Dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.

4. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

5. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Penyerahan penghargaan tersebut digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/03/2023) pagi.

Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan bahwa berbagai pihak menilai Indonesia termasuk negara yang berhasil menangani pandemi COVID-19. Tak hanya dinilai mampu menekan angka COVID-19, Indonesia juga dinilai dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Di bulan Juni 2022, Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik. Yang ngomong bukan kita, yang ngomong adalah Dirjen WHO. Kemudian di September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Yang ngomong juga bukan kita, bukan kita yang ngomong, mereka yang berbicara,” ujar Presiden.

Keberhasilan penanganan pandemi tersebut tidak lepas dari kerja bersama seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, tenaga kesehatan (nakes), TNI-Polri, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga seluruh masyarakat.

“Saya lihat betul-betul kita semuanya dari A sampai Z semuanya bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Dan, banyak pihak yang bekerja mempertaruhkan risiko dirinya. Banyak nakes kita yang gugur dalam penanganan COVID-19 ini, banyak pihak yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya, TNI dan Polri banyak yang melampaui tugas dan fungsinya, banyak pihak yang menjadi relawan untuk keselamatan kita bersama, dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik selama menangani COVID-19 ini,” ujarnya.

Presiden menambahkan, penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan adanya kekuatan besar Indonesia yang luar biasa sebagai sebuah bangsa besar. Kekuatan ini, lanjut Presiden, bukan hanya dapat digunakan untuk semua agenda besar bangsa tetapi juga dapat digunakan untuk menangani penyakit-penyakit yang lainnya seperti TBC, penanganan stunting, peningkatan produksi pangan, serta penurunan angka kemiskinan.

Menutup sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada semua penerima penghargaan yang terbagi dalam 16 kategori.

“Kepada Bapak-Ibu yang menerima PPKM Award, saya menyampaikan selamat. Marilah pengabdian ini terus kita lanjutkan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan, dan membangun Indonesia menjadi negara maju,” tandasnya.

Berikut 16 kategori Penghargaan Penanganan COVID-19 tersebut:
1. Sentra Vaksinasi Terbaik
2. Layanan Telemedisin Terbaik
3. Laboratorium Terbaik
4. Media dan Influencer Terbaik
5. Organisasi Keagamaan Pendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Terbaik
6. Akademisi Pendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Terbaik
7. Negara Sahabat Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
8. Badan Usaha Milik Negara Pendukung Layanan Penanganan Pandemi Terbaik
9. Organisasi Internasional Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
10. Swasta Luar Negeri Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
11. Swasta Dalam Negeri Pendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Terbaik
12. Lembaga Swadaya Masyarakat Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
13. Kabupaten Terbaik
14. Satuan Kepolisian Terbaik
15. Provinsi Terbaik
16. Satuan TNI Terbaik

Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Transisi Menuju Endemi.

Dalam aturan yang diteken pada 30 Desember 2022, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar.

Dilansir dari Salinan Inmendagri, Minggu (1/1/2023), pemakaian masker diutamakan untuk empat kondisi. Pertama, memakai masker pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat.

Kedua, memakai masker di dalam gedung atau ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik. Ketiga, memakai masker bagi masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin-bersin. Dan, keempat, memakai masker bagi masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.

Kemudian, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Selain itu, pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular virus COVID-19.

Pemerintah pun meminta agar masyarakat tetap memakai aplikasi PeduliLindungi saat memasuki atau menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Lalu, jika ada warga yang merasakan gejala COVID-19, segera melakukan pemeriksaan (testing).

Dengan diterbitkannya Inmendagri No. 53/2022 ini maka Inmendagri No. 50/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, juga Inmendgari No. 51/2022 tentang PPKM pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun, pemerintah dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada Jumat (30/12/2022).

Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Jakarta, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Jokowi mengimbay masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan virus COVID-19.

JAKARTA –

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya sudah membuat skenario jika pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia. Terdapat dua skenario yang disiapkan, seperti skenario A di mana status endemi bisa dilakukan jika tak ada lagi lonjakan kasus Covid-19.

“Jadi skenario kondisi endemi. Kita memperkirakan bahwa kasus setahun itu 1,9 juta. Untuk informasi sekarang kasus kita sudah berjalan sejak Maret 2020 itu sudah ada 4 juta kasus,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

“Jadi kita untuk skenario A bahwa ini kondisinya membaik terus atau rata dengan kondisi sekarang ada 1,9 juta kasus,” tambah Budi.

Untuk skenario B, yang menjadi jika terjadi lonjakan kasus Cocid-19 akibat dari varian baru. Adapun skenario ini disiapkan untuk melakukan antisipasi adanya varian baru akibat Covid-19.

“Skenario B jika terjadi lonjakan varian baru mengakibatkan adanya lonjakan kasus kita mengestimasikan ada 3,9 kasus atau 2 juta kasus lebih tinggi dibandingkan skenario normal, skenario tidak ada lonjakan,” tutur Budi.

Dia menekankan skenario kedua ini akan mempengaruhi sejumlah hal misalnya testing, perawatan dan isolasi. Namun dari sisi vaksinasi tidak berubah, karena untuk vaksinasi akan terus berjalan.

“Karena untuk vaksinasi nanti saya akan jelaskan sendiri baik skenario endemi maupun skenario ada lonjakan kasus. Kita akan tetap menjalankan vaksinasi dengan dosis ketiga dan juga vaksinasi yang usia baru masuk ke-12,” jelas Budi.

“Tapi untuk skenario testing, perawatan dan isolasi itu akan berubah. tergantung dari berapa jumlah kasus aktifnya. misalnya skenario A, testing 28 juta, kalau skenario B 58 juta testing. Perawatan juga sama kalau skenario a itu ada 20 persen dari 1,9 juta, kalau skenario B 20 persen dari 3,9. demikian juga dengan isolasi,” imbuh dia.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi menghadapi endemi bila virus corona (Covid-19) dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di Indonesia.

“Artinya nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya,” ujar Muhadjir Effendy melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad siang.

Mantan Mendikbud itu menyebut tidak ada pilihan lain saat ini selain disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Protokol kesehatan, lanjut dia, menjadi bagian kehidupan sehari-hari terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Menurut Menko PMK, pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap terkendali.

Sementara itu dalam agenda takziah Muhadjir ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Ahad, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memantau pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di daerah setempat.

“Pastikan benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan,” katanya.

Ia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Muhadjir mengatakan pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan secara rutin. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

“Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri,” katanya.

Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, Menko PMK mengunjungi RSUD Mardiwaluyo Blitar serta mengapresiasi Rumah Isolasi di Kota Blitar yang khusus untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang.

Selain itu, di sela-sela perjalanan Muhadjir juga memberikan bantuan masker dan sembako kepada masyarakat.