Laporan tersebut mengungkap dugaan aktivitas penambangan, produksi hingga penjualan bijih nikel yang disebut masih berlangsung meski terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum PT Bososi Pratama, Teguh Satya Bhakti, mengatakan laporan itu juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Teguh, sejumlah pihak turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Di antaranya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Utama PT Palmina Adhikarya Sejati, serta seorang advokat berinisial L.

“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mendalami seluruh pihak yang terkait, termasuk pihak yang berwenang dalam persetujuan RKAB di Kementerian ESDM serta pihak yang terkait dengan sistem AHU di Kementerian Hukum,” kata Teguh dalam keterangan pers, Rabu (19/8/2026).

Klaim Punya Dasar Hukum

Teguh menjelaskan, laporan tersebut berawal dari dugaan aktivitas penambangan di wilayah PT Bososi Pratama yang masih berjalan setelah adanya putusan pengadilan terkait kepemilikan dan kepengurusan perusahaan.

Ia menyebut posisi hukum PT Bososi Pratama telah ditegaskan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 dan Nomor 623 PK/Pdt/2026.

Menurut Teguh, putusan tersebut menegaskan keabsahan kepemilikan dan kepengurusan PT Bososi Pratama berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 16 Desember 2016.

Sementara Akta Nomor 43 tanggal 25 Agustus 2017 beserta turunannya disebut telah dinyatakan batal dan tidak sah.

Selain putusan Mahkamah Agung, Teguh juga merujuk Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Nomor T-1/HK.05/DJH/2026 tertanggal 6 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, menurut Teguh, status hukum PT Bososi Pratama harus mengacu pada Akta Nomor 93.

Bahkan, otoritas penegakan hukum ESDM disebut telah merekomendasikan penangguhan aktivitas produksi berbasis RKAB 2024 hingga 2025 untuk mencegah potensi kerugian negara akibat dugaan kegiatan penambangan ilegal.

Namun, Teguh mengklaim aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tetap berlangsung.

“Kami menduga kegiatan tersebut terjadi karena adanya pembiaran, fasilitasi, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Dugaan 8 Juta Ton Nikel

Tak hanya melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal, PT Bososi Pratama juga mengungkap dugaan eksploitasi dalam jumlah besar.

Teguh menyebut, berdasarkan data awal yang dimiliki perusahaan, sedikitnya 8 juta metrik ton bijih nikel diduga telah dikeluarkan dan diperjualbelikan setelah terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 pada 24 April 2024.

Dengan asumsi harga konservatif sebesar 50 dolar AS per metrik ton dan kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun.

“Nilai tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melihat perkara ini sebagai dugaan tindak pidana serius yang berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara,” kata Teguh.

PT Bososi Pratama juga meminta Kejagung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan aliran dana hasil penjualan bijih nikel tersebut.

Penelusuran itu dinilai penting untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada penyelenggara negara.

Selain itu, perusahaan meminta aparat penegak hukum menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki dasar hukum serta melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Teguh menegaskan laporan tersebut disampaikan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Namun, pihaknya meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur swasta, pengacara dengan inisial L, maupun penyelenggara negara, diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

PT Bososi Pratama juga meminta rekomendasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM terkait penangguhan produksi serta pemulihan data perusahaan dalam sistem AHU segera ditindaklanjuti.

Laporan tersebut kini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan aktivitas pertambangan, aliran dana, serta pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut secara menyeluruh. [SF].

Peringatan itu dikeluarkan setelah hasil evaluasi aktivitas gunung hingga 31 Mei 2026 menunjukkan aktivitas kegempaan masih relatif tinggi meski belum ada tanda pergerakan magma ke permukaan.

Pelaksana tugas Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan rekomendasi pembatasan aktivitas disesuaikan dengan potensi ancaman yang masih mungkin terjadi.

“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 31 Mei 2026, tingkat aktivitas Gunung Soputan tetap pada Level II (Waspada),” kata Lana dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6), dikutip dari Antara.

Selain menjauhi area rawan, warga di sekitar lereng gunung diminta menyiapkan masker untuk mengantisipasi hujan abu apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi.

Data pemantauan periode 16–31 Mei mencatat aktivitas Gunung Soputan didominasi gempa tektonik jauh. Seismograf merekam 11 kali gempa vulkanik dangkal, satu kali gempa vulkanik dalam, dan 104 kali gempa tektonik jauh.

Dari sisi visual, belum terpantau guguran material. Asap kawah tercatat mencapai ketinggian maksimum 30 meter dari puncak.

Meski belum ditemukan indikasi migrasi magma maupun perubahan tekanan signifikan di bawah tubuh gunung, Badan Geologi mengingatkan potensi bahaya tetap ada.

Ancaman yang perlu diwaspadai meliputi lontaran material vulkanik, aliran atau guguran lava, hingga awan panas piroklastik.

Jika erupsi terjadi, bahaya lanjutan berupa lahar juga berpotensi muncul di sungai dan lembah yang berhulu di Gunung Soputan. []

Kementerian ESDM saat ini mulai memasuki tahap awal pengembangan teknologi dan infrastruktur pendukung untuk mendukung penggunaan CNG di sektor rumah tangga. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pengadaan tabung CNG tipe 4 berukuran mini yang dirancang khusus untuk penggunaan rumah tangga kecil dengan kapasitas setara tabung LPG subsidi 3 kilogram.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah menargetkan proses pemesanan awal atau first order tabung CNG dapat dilakukan dalam tiga bulan ke depan. Setelah tahap pemesanan dilakukan, pemerintah memperkirakan tabung pertama sudah bisa mulai diuji coba dalam waktu satu hingga dua bulan berikutnya.

“Jadi dari sisi timeline Insya Allah tiga bulan ke depan kita melakukan first order untuk tabung CNG tersebut. Lalu dalam satu sampai dua bulan setelah itu kita sudah ada tabung yang bisa diuji dulu,” ujar Laode dalam podcast yang ditayangkan melalui akun YouTube resmi Kementerian ESDM, Senin 18 Mei 2026.

Laode menjelaskan, tabung tipe 4 yang akan digunakan berbeda dengan tabung gas konvensional yang selama ini dipakai masyarakat. Tabung tersebut dibuat menggunakan material komposit yang lebih ringan namun memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan gas. Teknologi tipe 4 sendiri selama ini umum digunakan pada kendaraan berbahan bakar gas dan sistem penyimpanan gas bertekanan tinggi di sejumlah negara.

Meski demikian, pemerintah mengklaim konsep tabung CNG mini setara LPG 3 kilogram untuk rumah tangga belum pernah dikembangkan secara luas di dunia. Selama ini, tabung tipe 4 yang tersedia di pasar internasional umumnya memiliki ukuran besar atau setara tabung LPG nonsubsidi 12 kilogram.

Karena itu, Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi negara pertama yang mengembangkan teknologi tabung CNG mini untuk kebutuhan rumah tangga berskala kecil. Pemerintah berharap inovasi tersebut nantinya tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang industri baru di sektor manufaktur energi domestik.

“Jadi tabung ini memang belum ada di dunia untuk ukuran setara LPG tiga kilogram. Yang ada sekarang itu umumnya setara LPG 12 kilogram. Karena itu, pengembangannya memang memerlukan penyesuaian teknologi dan investasi yang cukup besar,” kata Laode.

Ia menjelaskan salah satu tantangan utama dalam pengembangan program tersebut adalah skala produksi tabung yang harus dilakukan dalam jumlah besar sejak tahap awal. Pemerintah menyebut produsen internasional menerapkan ketentuan minimum order dalam jumlah sangat besar untuk produksi tabung tipe 4.

]]> https://eranasional.com/101889/tabung-cng-mini-segera-diuji-coba-indonesia-berpotensi-jadi-yang-pertama-di-dunia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101573/lpg-akan-diganti-cng-pemerintah-pastikan-kompor-lama-tetap-bisa-digunakan https://eranasional.com/101573/lpg-akan-diganti-cng-pemerintah-pastikan-kompor-lama-tetap-bisa-digunakan#respond Mon, 11 May 2026 10:34:55 +0000 https://eranasional.com/101573/lpg-akan-diganti-cng-pemerintah-pastikan-kompor-lama-tetap-bisa-digunakan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mempersiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG dalam tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG subsidi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini terus membebani anggaran negara.

Rencana penggunaan CNG untuk kebutuhan rumah tangga langsung menarik perhatian masyarakat. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah apakah masyarakat nantinya harus mengganti kompor LPG yang saat ini digunakan apabila pemerintah benar-benar menerapkan sistem baru berbasis CNG.

Menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah memastikan masyarakat kemungkinan besar tidak perlu mengganti kompor rumah tangga yang sudah ada. Saat ini pemerintah masih melakukan kajian teknis dan keselamatan agar penggunaan tabung CNG dapat tetap kompatibel dengan perangkat kompor LPG yang selama ini digunakan masyarakat.

Kajian tersebut sedang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Pemerintah menargetkan hasil kajian selesai dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan. Salah satu fokus utama dalam pengujian tersebut adalah memastikan kesesuaian sistem tekanan, keamanan tabung, hingga kompatibilitas regulator dan kompor rumah tangga.

Pemerintah ingin proses transisi energi berjalan tanpa memberatkan masyarakat. Karena itu, aspek kemudahan penggunaan menjadi perhatian penting dalam pengembangan CNG tabung 3 kilogram.

Selama ini penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Gas jenis ini telah digunakan di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini pemerintah mulai mengarahkan pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi.

CNG sendiri merupakan singkatan dari compressed natural gas, yakni gas alam yang dipadatkan dalam tabung bertekanan tinggi. Berbeda dengan LPG maupun LNG, CNG tetap berada dalam bentuk gas meskipun telah dikompresi dengan tekanan sangat tinggi hingga sekitar 250 bar.

]]> https://eranasional.com/101573/lpg-akan-diganti-cng-pemerintah-pastikan-kompor-lama-tetap-bisa-digunakan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100493/impor-lpg-tak-lagi-bergantung-timur-tengah-pemerintah-jamin-ketersediaan-aman https://eranasional.com/100493/impor-lpg-tak-lagi-bergantung-timur-tengah-pemerintah-jamin-ketersediaan-aman#respond Wed, 08 Apr 2026 04:33:37 +0000 https://eranasional.com/100493/impor-lpg-tak-lagi-bergantung-timur-tengah-pemerintah-jamin-ketersediaan-aman Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun terjadi gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah, menurutnya, telah mengambil langkah antisipatif dengan mengalihkan sumber impor LPG ke sejumlah negara lain di luar kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan impor dilakukan sebagai respons terhadap situasi yang berkembang akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak awal tahun. Ketegangan di kawasan tersebut berdampak pada distribusi energi global, termasuk pengiriman gas dan minyak dari wilayah Teluk Persia.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, pemerintah mengalihkan sebagian impor LPG ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, serta beberapa negara lain yang memiliki kapasitas ekspor gas yang memadai. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti.

Bahlil menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan sumber impor, kondisi pasokan LPG nasional masih terkendali. Pemerintah terus memantau perkembangan global sekaligus memastikan distribusi dalam negeri berjalan lancar, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG.

Selain LPG, pengalihan sumber impor juga dilakukan untuk komoditas minyak mentah atau crude oil. Sebelumnya, sebagian kebutuhan minyak Indonesia dipasok dari kawasan Timur Tengah. Namun, dengan adanya gangguan distribusi, pemerintah mulai mengalihkan pasokan ke negara-negara di Afrika seperti Angola dan Nigeria.

]]> https://eranasional.com/100493/impor-lpg-tak-lagi-bergantung-timur-tengah-pemerintah-jamin-ketersediaan-aman/feed 0 Agung Nugroho https://daerah.eranasional.com/97840/esdm-ungkap-alasan-penutupan-spbh-daan-mogot https://daerah.eranasional.com/97840/esdm-ungkap-alasan-penutupan-spbh-daan-mogot#respond Tue, 10 Feb 2026 07:45:48 +0000 https://daerah.eranasional.com/97840/esdm-ungkap-alasan-penutupan-spbh-daan-mogot Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa stasiun pengisian bahan bakar hidrogen (SPBH) yang sempat diresmikan di kawasan SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat, kini harus ditutup. Penutupan tersebut bukan disebabkan oleh kendala teknis maupun kesiapan teknologi, melainkan akibat terbentur aturan ketenagakerjaan yang mengatur aspek keselamatan kerja.

Menurut Eniya, dalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, fasilitas SPBH tidak diperkenankan berada dalam satu lokasi atau berdampingan langsung dengan SPBU konvensional yang melayani pengisian bahan bakar minyak. Ketentuan ini berbeda dengan praktik internasional yang memungkinkan integrasi beberapa jenis stasiun energi dalam satu kawasan dengan standar keselamatan tertentu.

Ia menjelaskan bahwa standar internasional yang selama ini dijadikan rujukan dalam pengembangan SPBH pada dasarnya memperbolehkan pengoperasian stasiun hidrogen berdampingan dengan SPBU konvensional, selama memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan. Namun, ketika diterapkan di dalam negeri, proyek tersebut harus menyesuaikan dengan aturan ketenagakerjaan nasional yang menetapkan tingkat keselamatan tambahan yang lebih ketat.

Eniya menyebutkan bahwa regulasi tersebut bertujuan melindungi keselamatan pekerja dan pengguna fasilitas energi. Hidrogen sebagai bahan bakar memiliki karakteristik yang berbeda dengan BBM maupun gas, sehingga risiko yang ditimbulkan juga memerlukan pengelolaan khusus. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan kehati-hatian dengan mewajibkan SPBH berdiri secara terpisah dari SPBU konvensional.

Akibat ketentuan tersebut, SPBH yang berada di SPBU Daan Mogot tidak dapat dilanjutkan operasionalnya dalam konfigurasi awal. Eniya memastikan bahwa fasilitas tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan akan direlokasi ke lokasi lain yang memenuhi ketentuan regulasi. Meski demikian, hingga kini pihaknya belum dapat mengungkapkan lokasi baru yang akan menjadi tempat pemindahan SPBH tersebut.

]]> https://daerah.eranasional.com/97840/esdm-ungkap-alasan-penutupan-spbh-daan-mogot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/89345/pemerintah-akan-berlakukan-lpg-3-kg-satu-harga https://eranasional.com/89345/pemerintah-akan-berlakukan-lpg-3-kg-satu-harga#respond Wed, 02 Jul 2025 10:05:18 +0000 https://eranasional.com/89345/pemerintah-akan-berlakukan-lpg-3-kg-satu-harga Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga di setiap provinsi di Indonesia mulai tahun 2026 mendatang.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih digodok. Tujuannya untuk mengatasi kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 kg di konsumen akhir melonjak.

“Untuk LPG Perpres-nya kami lagi bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (2/7/2025).

Diaa juga mengatakan, subsidi energi untuk LPG 3 kg selalu meningkat di kisaran Rp 80-87 triliun per tahun. Menurutnya, penyaluran komoditas bersubsidi ini masih tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah akan melakukan pengetatan penyaluran.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan selama ini harga LPG 3 kg di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung Harga Eceran Tertinggi (HET), namun harga yang diterima konsumen bisa melebihi HET bahkan sampai Rp 50.000 per tabung.

“Setiap daerah itu kan beda-beda itu harga LPG. Jadi harganya yang ditetapkan pemerintah itu justru reaksinya itu sangat tinggi, ada di satu daerah itu harga LPG bisa Rp 50.000 per tabung,” pungkas dia.

Foto tersebut sebenarnya hanya menunjukkan pemain film dan sinetron tersebut sedang memasak. Akan tetapi, perhatian masyarat tertuju pada tabung gas di bagian belakang yang coba ditutupi atau disembunyikan.

Berdasarkan bentuk dan ukuran, Prilly diduga menggunakan LPG subsidi yang juga kerap disebut tabung gas melon berwarna hijau. Padahal LPG ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat ekonomi rendah atau miskin.

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pelanggaran tersebut? Apakah ada sanksi?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah tak akan memberikan sanksi kepada Prilly.

“Kalau sanksi mungkin tidak dengan sistem ini,” kata dia kepada wartawan di Jakarta.

Meski demikian, Tutuka mengklaim ESDM tengah membuat aturan yang akan membuat LPG subsidi tak akan mudah diperoleh atau dibeli masyarakat dengan ekonomi mampu atau tinggi. Hal ini merujuk pada rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penempatan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

“Kami akan mengajukan revisi perpres 104 nanti akan ada detil beberapa yang boleh membeli kan kita udah punya sistem kita udah ada mendaftar juga NIK,” kata Tutuka.

“Itu nanti, kalau dia membeli dan KTP-nya ternyata bukan dalam kelompok [penerima subsidi], itu ga bisa [beli].”

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerapkan aturan pencatatan NIK pada pembelian LPG 3 Kg. Aturan ini awalnya diklaim sebagai cara untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, pada praktiknya tetap ada celah yang memungkinkan pelanggaran.

“Saya kami menyampaikan ke masyarakat jangan lah seperti itu. [LPG Subsidi] itu adalah hak orang yang gak mampu. Merasalah ini bukan hak saya, ini hak orang lain,” ujar Tutuka.

Prilly juga telah menyampaikan klarifikasi tentang keberadaan LPG 3 Kg di rumahnya tersebut. Dia membantah telah mencoba menyembunyikan keberadaan tabung gas melon tersebut. Dia juga mengklaim tak menggunakan tabung tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Tabung gas melon, kata dia, dipinjamkan sementara oleh petugas layanan kirim gas ketika mengambil dan akan mengirim tabung gas non subsidi. Tabung LPG 3 Kg, menurut dia, juga langsung dikembalikan saat petugas membawa tabung gas yang sudah dipesan.

“Aku sangat aware kalau gas itu memang tidak diperuntukkan untuk semua orang, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengingatkan,” tulis Prilly.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi mengungkapkan, subsidi energi, BBM, listrik dan liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 kg mengambil porsi yang cukup besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dalam APBN 2024, subsidi LPG tabung 3 kg dianggarkan sekitar Rp 87,45 triliun atau sekitar 46% dari total subsidi energi dan pemerintah menyediakan dana subsidi ini untuk melindungi kelompok masyarakat yang tidak mampu,” tuturnya melalui kanal YouTube Ditjen Migas, Senin (4/3/2024).

Namun, menurut Mustika, dalam kenyataannya subsidi tersebut dinikmati pula oleh masyarakat mampu sehingga berpotensi belum tepat sasaran. Oleh sebab itu, perlu dilakukan transformasi pendistribusian tabung LPG 3 kg agar tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2011 terdapat empat kelompok yang berhak menggunakan tabung LPG 3 kg.

Kelompok tersebut adalah rumah tangga, digunakan untuk memasak dalam lingkup rumah tangga, usaha mikro, untuk memasak dalam lingkup usaha mikro, mesin penggerak kapal penangkap ikan dan petani untuk mesin pompa air.

“Untuk memastikan bahwa LPG tabung 3 kg ini benar-benar dikonsumsi oleh kelompok yang berhak, tentunya diperlukan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan akuntabel dan selama ini subpenyalur melakukan pencatatan transaksi dalam logbook,” jelas Mustika.

ERANASIONAL.COM- Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mendorong Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk dapat menindak tambang ilegal di Indonesia.

Eddy menilai, butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal karena jumlahnya cukup banyak dan mulai menjamur diberbagai daerah di Indonesia.

“Menurut kami permasalahan tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, tapi juga banyak di tempat lain. Seperti di Kalimantan ada tambang ilegal untuk batu bara dan lain-lain,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Eddy menegaskan, kasus tambang ilegal ini harus ditindak pidanakan secara hukum. Selain itu, penindakan juga harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, yang tegas, dan tidak memandang bulu,” jelasnya.

Komisi VII, lanjut Eddy, saat ini telah membentuk panitia kerja atau panja untuk menangani masalah tambang ilegal.

“Kita di dalam Komisi VII sedang melakukan panja illegal mining, di mana target yang dicapai adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM,” ungkapnya.

Meski begitu, Eddy mengaku belum ada target kapan pembentukan Ditjen Gakkum ESDM tersebut. Saat ini, lanjutnya, panja illegal mining masih terus bekerja.

“Itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan panja illegal mining,” pungkasnya.

ERANASIONAL.COM – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi di Hotel Novotel, Kota Banjarbaru, Sabtu (5/6/2021).

Dua aturan yang disampaikan, yaitu Implementasi UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta peran serta daerah terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Kegiatan dilaksanakan secara offline maupun virtual, dibuka Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dihadiri Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin beserta jajaran, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

Selain itu, Kepala Dinas ESDM Kalsel Kelik Isharwanto, Kepala SKPD Pemprov Kalsel, sejumlah direksi perusahaan mineral dan pertambangan di Kalsel, Bank Indonesia dan BPS Kalsel.

Menurut Safrizal ZA, UU Minerba baru mengedepankan keseimbangan antara pemanfaaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Jakarta, eranasional.com : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mencermati perkembangan kondisi energi global guna menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.

Hal ini dilakukan menyusul terjadinya konflik minyak antara negara OPEC dan non OPEC yang menimbulkan indikasi over supply (kelebihan pasokan) yang juga memicu turunnya harga minyak dunia pada awal Maret 2020.

Terlebih lagi saat ini dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun.

“Terkait harga BBM, saat ini Pemerintah masih mencermati dan mengevaluasi terkait perkembangan harga minyak, termasuk rencana pemotongan produksi mintak OPEC+ mulai bulan depan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM dalam keterangan yang diterima eranasional, Senin (20/4/2020).

Agung menambahkan, penurunan harga BBM saat ini belum dapat dilakukan mengingat adanya sejumlah indikator terkait penurunan konsumsi di sejumlah wilayah, bahkan penurunan di Jakarta saja mencapai 50%.

“Pemerintah memonito perkembangan ini yang mana sebelumnya telah 2 kali dilakukan penurunan harga BBM JBU (pertamax cs) pada awal tahun 2020. Saat ini harga BBM Indonesia masih merupakan salah satu yang termurah di Asia Tenggara dan beberapa negara di dunia lainnya,” jelas Agung.

Dikatakan Agung, selama ini pemerintah mendukung penyediaan subsidi serta kompensasi harga BBM dengan jumlah yang kian meningkat. Hal ini didorong dari tingginya harga minyak dibandingkan harga jual dalam negeri.

(Red)

Eranasional.com | Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, yang dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

“Kami mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi,” ujar Maming di Jakarta (15/2/2020).

Maming mengatakan harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar.

“Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang,” ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7%, yang dimana dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu

“Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1.7%,” ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, Mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

(Red).