Kesepakatan ini menjadi langkah konkret mengatasi persoalan sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan.

Penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, Sekda Batang Sri Purwaningsih, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (24/2/2026), di Cinlong Restaurant Kota Pekalongan.

Wali Kota Aaf menegaskan, persoalan sampah merupakan problem klasik yang membutuhkan strategi dan kolaborasi lintas daerah. Dengan dukungan swasta, yakni PT L-Energi Green Solutions, ia optimistis proyek ini menjadi solusi konkret dan berkelanjutan.

“Harus punya strategi yang pas untuk mengatasi masalah sampah. Progresnya sudah sampai kementerian dan provinsi. Ini sangat luar biasa,” ujar Aaf.

PSEL dirancang berkapasitas 1.000 ton sampah per hari sehingga membutuhkan pasokan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang.

Bahkan, jika daerah lain ingin bergabung, peluang tetap terbuka. Proyek ini juga ditegaskan tidak akan membebani APBD masing-masing daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan empat daerah telah sepakat membangun PSEL dalam kerangka aglomerasi Pekalongan Raya. Surat persetujuan telah dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara prinsip, lokasi pembangunan cenderung berada di Kota Pekalongan dengan kebutuhan lahan sekitar 5 hektar yang telah tersedia, serta akses strategis di sekitar exit tol Pekalongan. Tahapan selanjutnya meliputi penyusunan feasibility study (FS), uji tanah, Andalalin, hingga proses perizinan.

Joko menegaskan, PSEL bukan tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan fasilitas pengolahan modern. Sistemnya mirip PLTU, namun berbahan bakar sampah yang langsung masuk bunker dan dibakar di insinerator tanpa penumpukan terbuka.

Dengan kapasitas tersebut, PSEL tak hanya mengolah sampah harian, tetapi juga berpotensi mengurangi bahkan menguras sampah lama di TPA.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan, tapi masa depan lingkungan dan energi kita,” pungkasnya. (em-aha)

Operasi gabungan yang berlangsung pada Kamis sore (14/8/2025) ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo yang diawali dengan apel gabungan di Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan.

Menurut Joko, kegiatan penertiban ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan pedagang dan aksi balap liar yang kerap memanfaatkan jalur lambat di kawasan exit tol.

“Sebelumnya kami telah menggelar rapat bersama seluruh unsur terkait dan sepakat untuk melakukan penertiban sore ini. Semua unsur dari TNI, Polri, Satpol P3KP, Denpom, Dishub, Dindagkop-UKM, perangkat kelurahan, dan perangkat kecamatan ikut dilibatkan,” ungkapnya.

Meskipun sempat diguyur hujan deras, Joko memastikan operasi tetap berjalan. Ia ingin menegaskan bahwa pemkot Pekalongan serius menangani masalah ini.

“Penertiban akan berlanjut, terutama setelah peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, dengan Satpol P3KP sebagai koordinator. Target kita kawasan exit tol steril dari pedagang dan balap liar, khususnya di jalur lambat,” tegasnya.

Ia menambahkan, aktivitas berdagang menjadi salah satu pemicu kerumunan yang kemudian memancing aksi balap liar.

“Kalau tidak ada pedagang, tidak ada balap liar, karena mereka biasanya berhenti untuk jajan di PK5 ini. Kami berharap, semua pihak memahami bahwa aturan sudah jelas, tidak boleh ada aktivitas perdagangan maupun balap liar di jalur lambat atau jalur cepat exit tol,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol P3KP Kota Pekalongan, Amaryadi, menegaskan bahwa, operasi ini mengerahkan kekuatan penuh dari Satpol P3KP, Kodim 0710/Pekalongan, Denpom, Dishub, Dindagkop-UKM, serta perangkat kelurahan dan kecamatan.

“Aktivitas ini jelas dilarang karena sangat membahayakan pengguna jalan. Kami hadir untuk memberi rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Amaryadi menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan edukasi, pemasangan barikade larangan berjualan, hingga menempel stiker larangan di warung-warung.

“Ada pedagang yang patuh dan membongkar lapaknya sendiri, tapi ada juga yang mengabaikan. Sore ini kami menertibkan beberapa songkro atau gerobak yang ditinggalkan di lokasi, dan kami amankan ke Mako Satpol P3KP,” jelasnya.

Dari hasil pantauan operasi pada pukul 16.00–18.30 WIB, tidak ditemukan aktivitas perdagangan maupun balap liar. Kondisi ini diyakini dipengaruhi hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

“Kami harap kondisi kondusif ini bisa dipertahankan. Tapi jika masih ada yang melanggar, kami akan intensifkan patroli gabungan,” tegasnya.

Bagi pedagang yang ingin mengambil kembali gerobaknya, wajib membuat surat pernyataan bermaterai tidak akan mengulangi perbuatannya. Surat tersebut harus diketahui perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, dan Dindagkop-UKM sebagai pembina PK5.

“Dengan adanya operasi gabungan ini, Pemkot Pekalongan, kami ingin menciptakan kawasan exit tol yang tertib, aman, dan bebas dari aktivitas ilegal demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” tukasnya. (em-aha)