Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh eksepsi atau perlawanan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa.

Hakim menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan penuntutan telah gugur karena melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima dan memutuskan menghentikan perkara, sekaligus membebaskan terdakwa Budi dari seluruh dakwaan.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang dinilai telah berani menegakkan keadilan secara objektif dan independen.

“Putusan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dan KUHAP yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 benar-benar dijalankan,” ujar Faomasi usai persidangan.

Ia juga menegaskan pentingnya independensi hakim dalam memutus perkara. Menurutnya, ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus menjadi prioritas utama.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap bersih dan bebas dari intervensi,” tambahnya.
Sementara itu, terdakwa Budi mengaku lega atas putusan tersebut. Ia menegaskan sejak awal tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan menilai putusan Majelis Hakim sebagai wujud keadilan.

“Putusan ini sejalan dengan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila. Saya tegaskan, saya tidak pernah bersalah,” ujar Budi singkat.

Di akhir keterangannya, Faomasi Laia berharap Mahkamah Agung terus memperkuat pengawasan terhadap jalannya proses peradilan di seluruh Indonesia agar tetap bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Putusan sela ini dinilai menjadi preseden penting dalam penegakan hukum, khususnya terkait kepastian hukum mengenai kedaluwarsa penuntutan perkara pidana.

Usai persidangan, Kuasa Hukum Budi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Hukum untuk menindak tegas oknum JPU yang menangani perkara tersebut.

“Saya sangat kecewa setelah mendengarkan pembacaan tanggapan JPU. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan KUHP yang baru saja disahkan dan mulai berlaku. Padahal Wakil Menteri Hukum sudah berulang kali menggaungkan penerapan KUHP baru ini,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam KUHP baru telah diatur secara tegas mengenai batas waktu kewenangan penuntutan (daluwarsa).

Ia mencontohkan, apabila suatu perkara pencemaran nama baik dilaporkan terjadi pada tahun 2018 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara, maka kewenangan penuntutan seharusnya telah gugur pada tahun 2026 karena telah melewati batas enam tahun.

“Kalau merujuk pada KUHP yang baru, perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa. Saya menegaskan kepada Jaksa Agung agar segera memberikan sanksi tegas kepada JPU yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait penerapan KUHP baru yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Wakil Menteri Hukum jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. KUHP baru sudah diberlakukan, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi berharap majelis hakim dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dapat memberikan putusan yang berkeadilan serta menerapkan ketentuan KUHP baru secara konsisten.

Faomasi menilai langkah aparat penegak hukum tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam mengungkap perkara yang telah dilaporkan kliennya sejak 18 September 2018.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Kejaksaan Tinggi dan penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya yang telah bekerja keras hingga perkara ini menjadi terang,” ujar Faomasi dalam keterangannya, Jumat (23/1).

Menurutnya, meskipun proses hukum berlangsung cukup lama, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan melalui tahap dua pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi bukti bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan, proses tersebut mencerminkan penerapan asas equality before the law, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Faomasi juga menyoroti penahanan langsung terhadap Suhari alias AOH oleh jaksa penuntut umum di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, sejak 21 Januari 2026. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diajukan Budi telah memenuhi unsur pidana dan layak dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Dalam waktu dekat, perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faomasi menyatakan perkembangan perkara ini memperkuat posisi hukum kliennya sebagai korban atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ia juga menyinggung kronologi pelaporan yang dinilainya penting secara yuridis.

“Laporan saudara Budi diajukan lebih dulu, yakni pada 18 September 2018. Secara hukum, laporan yang diajukan Suhari pada 29 September 2018 seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut,” tegas Faomasi.

Diketahui, laporan Suhari saat ini ditangani oleh Unit 3 Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut, Suhari alias AO telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke kejaksaan.

Atas kondisi tersebut, Faomasi meminta penyidik Unit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Menutup keterangannya, Faomasi menegaskan bahwa perkembangan hukum saat ini menunjukkan keadilan mulai ditegakkan.

“Hari ini keadilan mulai menemukan jalannya. Berdasarkan laporan saudara Budi, tersangka Suhari kini telah resmi ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,” pungkasnya.

Permohonan tersebut diajukan dengan alasan perkara yang menjerat Budi telah melewati batas waktu penuntutan atau daluwarsa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Permintaan itu disampaikan Faomasi dalam sidang kedua pembacaan perlawanan atau eksepsi atas surat dakwaan, yang digelar pada Selasa (20/1).

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menegaskan bahwa permohonan penghentian perkara telah disertai dasar hukum yang jelas dan komprehensif.

Faomasi menekankan bahwa penerapan KUHP baru tidak dapat dikesampingkan, khususnya terkait ketentuan masa peralihan. Ia menyebutkan bahwa undang-undang secara tegas mengatur prinsip lex mitior, yakni ketentuan hukum yang paling menguntungkan terdakwa wajib diterapkan.

“Dalam KUHP baru sudah jelas disebutkan bahwa pada masa peralihan, ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diberlakukan,” ujar Faomasi di hadapan majelis hakim.

Ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menghentikan perkara demi hukum, bukan atas pertimbangan lain, melainkan karena secara yuridis perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dilanjutkan.

Selain itu, Faomasi juga mengingatkan jaksa penuntut umum agar menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif dan profesional. Menurutnya, perkara yang telah melewati batas kewenangan penuntutan seharusnya tidak dipaksakan untuk tetap berlanjut ke tahap persidangan.

“Perkara ini telah melampaui jangka waktu penuntutan yang ditentukan undang-undang. Seharusnya sejak awal tidak lagi dilimpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Faomasi menambahkan bahwa jaksa memiliki peran strategis sebagai pengendali perkara, terutama dalam meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas sebelum pelimpahan. Ia meminta agar jaksa tidak sekadar menerima berkas perkara yang dinilai tidak utuh atau bermasalah secara hukum.

Dalam sidang yang sama, pihak terdakwa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Faomasi menegaskan bahwa penahanan bukanlah kewajiban mutlak, terlebih apabila undang-undang masih memberikan ruang untuk tidak dilakukan penahanan.

“Jangan memaksakan penahanan terhadap seseorang apabila secara hukum hal itu tidak diwajibkan,” pungkasnya.

Faomasi menyampaikan hal tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, perkara yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2018 tidak seharusnya lagi disidangkan pada tahun 2026, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026.

“Jaksa sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan. Ancaman pidana atas pasal yang didakwakan maksimal hanya tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018. Artinya, sudah lebih dari enam tahun dan kewenangan penuntutan jelas gugur,” ujar Faomasi.

Faomasi Laia menjelaskan, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP baru secara tegas mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana apabila telah melampaui tenggang waktu tertentu. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan mandat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan itu, jangka waktu kedaluwarsa ditentukan berdasarkan ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal tiga tahun penjara, kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun.

“Ini bukan tafsir sepihak, tapi norma yang tertulis jelas dalam undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan kewenangan menuntut gugur, maka negara tidak boleh lagi memaksakan proses hukum,” tegasnya.