Direktur Surveilans Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Farchanny mengingatkan masyarakat untuk kembali memakai masker, khususnya ketika sedang berada di kendaraan umum serta keramaian.

“Kami sampaikan ke masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan (prokes) dengan kesadarannya. Mulai kembali pakai masker khususnya di dalam transportasi umum,” kata Ahmad dalam konferensi pers virtual, Jumat, 15 Desember 2023 kemarin.

Dia juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Terpenting juga dilakukan, kata Ahmad, untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, hingga nyeri tenggorokan.

“Jangan ragu-ragu memeriksakan diri ke faskes terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri tenggorokan. Ikuti petunjuk dan saran dari dokter untuk, di-swab baik itu melalui antigen maupun dengan pemeriksaan PCR,” ujarnya.

Kemenkes, kata Ahmad, telah menyampaij surat edaran kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta rumah sakit, Puskesmas, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait kewaspadaan terhadap COVID-19.

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan berkomitmen menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terbaik, salah satunya melalui Launching Loket Pemberian Informasi tentang BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang diberlakukan serentak di seluruh rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, salah satunya di RSUD Bendan, di RSUD Bendan Kota Pekalongan, Jum’at (29/9/2023).

Di loket tersebut menggunakan sistem Portal Quick Response atau POROS yang terdiri dari aplikasi Kesan dan Pesan Setelah Layanan, Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan, Antrean, dan Web Skrinning.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu menyampaikan bahwa, loket pemberian informasi BPJS Kesehatan ini diresmikan agar masyarakat khususnya peserta dan pasien aktif BPJS Kesehatan tidak kebingungan jika ingin bertanya seputar layanan BPJS Kesehatan seperti masalah keaktifan peserta, keuangan, maupun pelayanan BPJS Kesehatan lainnya.

“Sehingga, mereka tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat, tetapi masalah kepesertaan BPJS Kesehatannya bisa terselesaikan di rumah sakit terdekat, salah satunya di RSUD Bendan ini yang menjadi pilot project pertama launching loket pemberian informasi BPJS Kesehatan,” terangnya.

Menurutnya, petugas Person In Charge (PIC) rumah sakit yang ditunjuk akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN terkait pelayanan. Selanjutnya, petugas akan mencatat pada aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP). Petugas rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan Petugas BPJS SATU! atau BPJS Siap Membantu, baik dalam bentuk pelayanan onsite maupun mobile. Hal ini dilakukan demi memastikan peserta menerima pelayanan yang terbaik. Waktu pelayanan di loket ini disesuaikan dengan jam pelayanan rawat jalan di rumah sakit.

Lanjutnya, keberadaan loket pelayanan informasi ini ditandai dengan adanya signage (papan petunjuk). Lokasi loket pelayanan informasi ini diprioritaskan berada pada area di rumah sakit yang mudah terlihat dan diakses peserta, seperti di area pintu masuk atau area administrasi pelayanan JKN.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Portal Quick Response (POROS) yang ditempatkan di fasilitas kesehatan. Inovasi ini membawa kemudahan digital bagi peserta JKN dalam mengakses aplikasi pendukung yang disediakan BPJS Kesehatan untuk memperlancar proses pelayanan di fasilitas kesehatan.

BANDUNG, Eranasional.com – Jumlah klinik kesehatan di Kota Bandung, Jawa Barat, bertambah. Dengan begitu, visi dan misi Pemkot Bandung untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan bekualitas yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mendukung akses layanan kesehatan yang berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan.

“Atas nama Pemkot Bandung, saya mengapresiasi adanya tambahan fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Bandung,” kata Yana pada kegiatan Peresmian Adiandra Medika Clinic, di Jalan Reog, Senin (20/3/2023).

Ia meminta sumber daya manusia di klinik Adiandra Medika memiliki sikap profesional dengan tetap mengembangkan kompetensinya dan mengutamakan pelayanan publik yang baik.

“Di sini cukup komplit (fasilitas) maka pemerintah butuh dukungan berbagai pihak tentunya ” tutur Yana.

Ia berharap, tentu hadirnya faskes ini membantu memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhaan warga. Bahkan dapat memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat yang lebih luas lagi.

“Saya harap bisa fasilitasnya bisa terlayani BPJS. Mudah-mudahan pelayanan ini berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Adiandra Medika Clinic, Adyesa Kevindra Albari mengatakan, faskes yang dikelolanya saat ini baru melayani pasien umum saja.

“Kita membangun klinik yang modern, fokus pada edukasi dan produktif. Kita berolaborasi dengan dokter utama juga pratama. Di sini juga ada doktor umum, dokter gigi. Ada 12 ruangan untuk spesialis,”  bebernya.

Adiandra Medika Clinic buka hari Senin – Sabtu 08.00 – 20.00. Ada berbagai pelayanan seperti poli umum, poli gigi, instalasi farmasi, vaksinasi by imuncare, instalasi labolatorium, poli mata poli kulit dan kelamin, spesialis penyakit dalam dan spesialis gizi.

Jakarta- Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menindak tegas Fasilitas Kesehatan yang melayani pemeriksaan RT-PCR yang tidak mematuhi ketentuan terbaru tarif Pemeriksaan RT-PCR

“Bagi rumah sakit dan Lab penyelenggara pelayanan COVID-19 yang nakal, maka akan kami tindak tegas dengan diblok hasil Pemeriksaannya dari aplikasi PeduliLindungi” tegas Prof. Kadir, Sabtu (30/10) di Jakarta.

Pasalnya Tarif baru pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) telah resmi diberlakukan sejak Rabu (27/10). Dengan demikian seluruh fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan RT-PCR harus menyesuaikan kembali tarif yang diberlakukan.

Dalam surat edaran itu ditetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp. 275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp. 300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat nomor SR.04.03/I/3853/2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kepala atau Direktur RS yang memiliki Lab pemeriksaan COVID-19, dan Pimpinan Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut, Kemenkes menginstruksikan seluruh rumah sakit dan laboratorium penyelenggara pelayanan COVID-19 untuk menyesuaikan tarif pemeriksaan RT-PCR, serta sanksi bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak patuh