“Tempat berobat kira-kira ada 150-160. Jadi, satu kecamatan, ada tiga tempat untuk mendapatkan pengobatannya,” kata Anggota Asosiasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Halik Sidik Djibran dikutip dari Antara, Rabu (3/12/2025).

Halik yang juga Pengawas Yayasan Kreatifitas Perubahan Aksi Positif (YKPAP) Jakarta itu mengatakan warga dapat bertanya atau melapor kepada pihak puskesmas untuk mendapatkan akses terapi ARV. Menurut dia, sebanyak 38 ribu atau 80 persen orang dengan HIV saat ini sudah mendapatkan ARV.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya sudah menjalani tes untuk memantau efektivitas terapi ARV (viral load HIV), dan 97 persen dari mereka menunjukkan keberhasilan pengobatannya. HIV merupakan salah satu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga rentan terhadap penyakit terkait infeksi-infeksi lainnya, seperti herpes dan tuberkulosis (TB).

“Ini akan membuat infeksi-infeksi itu memberi dampak kesakitan yang besar di dalam tubuh sehingga harus diobati,” kata Halik.

Pengobatan melalui terapi ARV, kata dia, merupakan upaya mencegah orang dengan HIV masuk ke fase AIDS, yakni tahap akhir infeksi HIV yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh telah rusak sehingga tidak mampu lagi melawan infeksi atau penyakit tertentu.

Sementara itu, Pemprov DKI menargetkan tiga nol (three zero) untuk HIV/AIDS yang mencakup nol infeksi baru HIV, nol kematian terkait ADIS, dan nol diskriminasi. Target ini menjadi bagian dari upaya nasional Indonesia bebas AIDS pada 2030.

“Kita mencegah ada kasus-kasus baru HIV, dan kita mencegah untuk tidak masuk ke fase AIDS,” ungkap Halik.

Salah satu program pengendalian yang efektif, yakni penemuan kasus melalui skrining, testing, dan tracing. Kementerian Kesehatan juga sebelumnya telah mencantumkan strategi pengendalian HIV-AIDS sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimum di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Terkait lokasi tes HIV di Jakarta, saat ini sudah tersedia satu lokasi di setiap kecamatan se-DKI Jakarta.

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan berkomitmen menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terbaik, salah satunya melalui Launching Loket Pemberian Informasi tentang BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang diberlakukan serentak di seluruh rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, salah satunya di RSUD Bendan, di RSUD Bendan Kota Pekalongan, Jum’at (29/9/2023).

Di loket tersebut menggunakan sistem Portal Quick Response atau POROS yang terdiri dari aplikasi Kesan dan Pesan Setelah Layanan, Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan, Antrean, dan Web Skrinning.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu menyampaikan bahwa, loket pemberian informasi BPJS Kesehatan ini diresmikan agar masyarakat khususnya peserta dan pasien aktif BPJS Kesehatan tidak kebingungan jika ingin bertanya seputar layanan BPJS Kesehatan seperti masalah keaktifan peserta, keuangan, maupun pelayanan BPJS Kesehatan lainnya.

“Sehingga, mereka tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat, tetapi masalah kepesertaan BPJS Kesehatannya bisa terselesaikan di rumah sakit terdekat, salah satunya di RSUD Bendan ini yang menjadi pilot project pertama launching loket pemberian informasi BPJS Kesehatan,” terangnya.

Menurutnya, petugas Person In Charge (PIC) rumah sakit yang ditunjuk akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN terkait pelayanan. Selanjutnya, petugas akan mencatat pada aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP). Petugas rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan Petugas BPJS SATU! atau BPJS Siap Membantu, baik dalam bentuk pelayanan onsite maupun mobile. Hal ini dilakukan demi memastikan peserta menerima pelayanan yang terbaik. Waktu pelayanan di loket ini disesuaikan dengan jam pelayanan rawat jalan di rumah sakit.

Lanjutnya, keberadaan loket pelayanan informasi ini ditandai dengan adanya signage (papan petunjuk). Lokasi loket pelayanan informasi ini diprioritaskan berada pada area di rumah sakit yang mudah terlihat dan diakses peserta, seperti di area pintu masuk atau area administrasi pelayanan JKN.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Portal Quick Response (POROS) yang ditempatkan di fasilitas kesehatan. Inovasi ini membawa kemudahan digital bagi peserta JKN dalam mengakses aplikasi pendukung yang disediakan BPJS Kesehatan untuk memperlancar proses pelayanan di fasilitas kesehatan.