Pernyataan tersebut disampaikan Bun Joi Phiau di Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3/2026) dini hari. Ia menyoroti berbagai persoalan yang dinilai terus berulang, mulai dari tumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS), lemahnya pengawasan operasional, hingga polemik fasilitas pengolahan seperti RDF Rorotan.

Menurutnya, di sejumlah titik TPS kerap meluber hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, potensi penyebaran penyakit, serta kemacetan lalu lintas.

Permasalahan klasik seperti keterlambatan pengangkutan, keterbatasan armada, dan lemahnya pengawasan disebut belum mendapatkan solusi sistemik.

Sorotan juga diarahkan pada fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi modern pengolahan sampah. Namun dalam praktiknya, operasional fasilitas tersebut justru menuai keluhan warga sekitar akibat bau menyengat dan dugaan belum optimalnya sistem pengelolaan.

“Masalah sampah di Jakarta bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola dan keseriusan pemerintah daerah. Jika fasilitas sudah dibangun dengan anggaran besar namun masih menimbulkan masalah, maka harus ada evaluasi menyeluruh. DPRD perlu membentuk Pansus agar pengawasan lebih fokus dan mendalam,” ujar Bun Joi Phiau.

Ia menilai, upaya pengurangan dan pengolahan sampah di dalam kota sejauh ini belum berjalan efektif. Karena itu, pembentukan Pansus Pengelolaan Sampah dianggap penting untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan, perencanaan anggaran, hingga pelaksanaan proyek-proyek pengolahan sampah, termasuk RDF dan program daur ulang.

Adapun pembentukan Pansus diharapkan dapat:

Mengevaluasi efektivitas proyek RDF dan fasilitas pengolahan lainnya.

Mengkaji transparansi penggunaan anggaran pengelolaan sampah.

Menelusuri potensi kelalaian atau pemborosan anggaran.

Merumuskan rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

Bun Joi Phiau menegaskan, tanpa langkah tegas dan terukur, persoalan sampah berpotensi menjadi bom waktu ekologis dan sosial bagi Jakarta.

Ia menilai momentum ini tepat bagi DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat fungsi pengawasan demi memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga.

Josephine mengatakan penyelenggaraan pasar murah penting untuk menyediakan bahan pangan terjangkau bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi memicu inflasi menjelang Lebaran.

“Pemprov DKI harus mengadakan pasar-pasar murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jelang lebaran, agar tidak inflasi,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan perlunya langkah antisipatif terhadap kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat fluktuasi harga minyak sebagai dampak konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, permintaan dan kebutuhan menjelang perayaan Lebaran biasanya meningkat, sehingga akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau menjadi krusial.

Josephine memberi apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kota Jakarta Utara yang berkolaborasi dengan BUMD pangan mengadakan pasar murah dan Bazaar Ramadan. Ia berharap model tersebut dapat direplikasi di kota-kota lainnya di Jakarta.

“Agar manfaatnya merata, Pemprov DKI harus melaksanakan pasar murah ini hingga ke tingkat kelurahan, sehingga warga di setiap wilayah dapat terjangkau oleh program ini,” tutup Josephine.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia berharap keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anak kita yang mengalami kecelakaan belum lama ini di kawasan Matraman. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kebesaran hati dalam menghadapi musibah ini,” katanya kepada Eranasional, Kamis (12/2/2026).

“Kejadian naas ini harus kita jadikan pelajaran bersama agar tidak terulang lagi di masa depan. Di satu sisi, musim hujan ini memang mengakibatkan jalanan berlubang di mana-mana,” sambungnya.

Josephine menilai bahwa masalah kerusakan jalan ini sudah terjadi selama ini dan menimbulkan bahaya terhadap pengendara jalanan, terutama para pengguna motor. Dengan adanya kecelakaan yang naas itu, ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta bergerak lebih cepat lagi.

“Selama ini sering terjadi kecelakaan, tapi itu terus berulang sampai kini ada yang menjadi korban jiwa. Artinya, upaya Pemprov DKI untuk menambal jalanan-jalanan yang rusak berlubang belum maksimal. Ini meyangkut keselamatan para pengemudi di jalan raya, sehingga harus cepat-cepat diperbaiki,” lanjutnya.

Terkait dengan perbaikan jalanan, Josephine juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa kondisi sudah berubah, di mana curah hujan yang tinggi untuk jangka waktu lebih panjang mengharuskan aspal di jalanan lebih kuat lagi menghadapi tantangan alam.

“Kondisinya sekarang juga sudah berubah. Curah hujan makin tinggi, genangan air juga menjadi lama. Perlu dipastikan kalau jalanan-jalanan kita bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, aspal yang digunakan untuk memperbaiki jalanan-jalanan rusak harus berkualitas tinggi,” tekannya.

“Ditambah, saya juga berpesan agar Pemprov DKI jangan hanya fokus memperbaiki jalanan-jalanan yang mungkin dianggap penting saja seperti sepanjang Sudirman-Thamrin, tapi ruas jalanan lainnya juga perlu diperbaiki, termasuk yang arteri,” terusnya.

Tidak hanya itu, Josephine juga kembali menghimbau kepada para orang tua serta orang-orang dewasa agar lebih mengawasi anak-anaknya supaya tidak berkendara selama masih di bawah umur dan belum memiliki izin mengemudi.

“Jadi, sudah semestinya masyarakat juga mencegah anak-anaknya berkendara dengan menggunakan baik mobil maupun motor,” ujarnya.

“Ini untuk keselamatan mereka sendiri. Mohon kesediaannya bagi para orang tua untuk mengantar anak-anaknya apabila harus bepergian. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” tutupnya.

Menurut Josephine, besarnya anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan sampah yang lebih baik di lapangan. Namun, fakta yang ia temui justru menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani secara serius.

“Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan sekitar Rp3 triliun untuk Dinas Lingkungan Hidup. Dengan anggaran sebesar itu, idealnya pengelolaan sampah Jakarta sudah jauh lebih tertata. Sayangnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan banyak pembenahan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Salah satu sorotan utama Josephine adalah kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang disebutnya sudah mendekati batas kapasitas maksimal. Situasi tersebut dinilai berisiko, terutama di tengah musim hujan yang rawan memicu longsor.

“TPST Bantar Gebang menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah Jakarta masih bermasalah. Kapasitasnya hampir penuh, tapi belum terlihat terobosan signifikan dari Pemprov DKI untuk mengurangi volume sampah yang dikirim setiap hari,” jelasnya.

Josephine pun mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk lebih serius melakukan pembenahan dari hulu. Salah satu langkah penting yang menurutnya harus diperkuat adalah pemilahan dan daur ulang sampah sejak dari sumbernya.

“Upaya pemilahan dan daur ulang harus ditingkatkan. Dengan begitu, jumlah sampah yang dibuang ke TPST bisa ditekan sejak awal, bukan hanya bergantung pada pembuangan akhir,” katanya.

Namun demikian, Josephine juga mengkritik praktik di lapangan yang dinilai justru melemahkan semangat warga dalam memilah sampah. Ia mengungkapkan masih sering ditemui petugas kebersihan yang mencampur kembali sampah yang telah dipilah oleh masyarakat.

“Saat reses, banyak warga mengeluhkan hal ini. Mereka sudah memilah sampah dari rumah, tapi ketika diangkut, justru dimasukkan ke dalam satu truk yang sama. Ini jelas membuat warga kecewa,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional di tingkat petugas lapangan. Ia menegaskan, tanpa pengelolaan yang disiplin dan konsisten, upaya pemilahan sampah akan menjadi sia-sia.

“Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur, bukan asal-asalan. Kalau tidak dibenahi, maka anggaran besar pun tidak akan memberikan dampak nyata,” pungkas Josephine.