‎Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, usai kegiatan buka puasa bersama di Balai Berkah Makodam XXII/Tambun Bungai, Selasa (3/3/2026).

‎“Intinya sudah siap. Paling cepat minggu ketiga. Pokoknya sebelum libur,” ujarnya kepada Eranasional, Selasa.

‎Leonard S. Ampung menelaskan, pencairan tersebut telah menyesuaikan ketentuan yang diatur melalui surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta regulasi dari Kemendagri.

‎Ia juga menambahkan pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipasi agar hak ASN dapat diterima tepat waktu.

‎Sementara untuk pekerja swasta, Leonard mengingatkan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan.

‎“Perusahaan wajib memberikan hak pekerjanya sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Reporter : Zailani 

“Total diperkirakan mencapai Rp50,8 triliun,” ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam laporan APBNKita yang dilangsungkan hari ini, Senin (27/5/2024).

Isa menyebut anggaran tersebut hampir setara dengan pengeluaran negara untuk membayarkan THR beberapa waktu lalu.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI hingga dan Polri, kata dia, yang dikeluarkan dari APBN sebesar Rp18 triliun.

Selanjutnya, untuk ASN di daerah yang dikeluarkan APBN melalui TKD mencapai Rp21,1 triliun.

“Anggaran pensiunan ke-13 beban dari APBN pusat Rp11,7 triliun,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, T Taspen (Persero) mengumumkan akan mulai menyalurkan gaji ke-13 pensiunan mulai 3 Juni 2024 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan 2024.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Sekretaris Perusahaan Taspen Yoka Krisma Wijaya menjelaskan pembayaran gaji ketiga belas akan dilakukan secara langsung ke rekening setiap peserta penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.

“TASPEN siap menyalurkan gaji ketiga belas kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 mulai tanggal 3 Juni 2024,” kata Yoka dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (23/5/2024).

Eranasional.com – Tunjangan Hari Raya atau THR PNS, TNI dan Polri segera cair. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akan mengumumkan mengenai pencairan THR PNS dan gaji ke-13 pada hari ini pukul 11.00 WIB.

Pada tahun ini, THR PNS akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50 persen. Ini pertama kalinya sejak pandemi para abdi negara bisa kembali mendapatkan THR dengan tukin.

“Saya sampaikan pada 13 April 2022 saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, pensiunan penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” kata Jokowi dalam Pidato Presiden tentang THR dan Gaji ke-13 seperti dikutip kumparan dari Youtube Setpres, Sabtu (16/4).

Jokowi berharap, adanya tambahan tukin dapat menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pencairan THR PNS, TNI dan Polri, lanjut Jokowi, merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID-19.

“Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan ini, lanjut Presiden, akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk anggaran yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Jokowi. ***

Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pastikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat negara.

“Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID-19, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini, lanjut Presiden, akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik, Presiden mengungkapkan bahwa arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Menurut laporan yang diterima Presiden, di Pulau Jawa saja diperkirakan sekitar 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor akan melakukan perjalanan mudik. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19.

“Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun, kita harus tetap waspada, jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19,” tegasnya.

Pemerintah, tegas Presiden, selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita.

“Pemerintah, kita semua, tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan. Sekali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan hari raya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara ketat dan terperinci.

“Para menteri dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan aturan-aturan ini, pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.