Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Dalam aksinya, massa membakar ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan, “TAGIHAN TAK PERNAH BERGILIR, TAPI LISTRIK DIPADAMKAN BERGILIR.”

GAM membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak PLN UID Sulselrabar menghentikan pemadaman listrik bergilir dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Massa juga menuntut General Manager PLN UID Sulselrabar dicopot dari jabatannya.

Pemadaman bergilir tersebut dilakukan PLN di tengah proses perbaikan infrastruktur kelistrikan pada sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

Selain perbaikan infrastruktur, kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Niño disebut turut berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), termasuk PLTA Bakaru dan Waduk Bili-Bili.

Namun, Jenderal Lapangan GAM Akmal Yusran menilai fenomena El Niño tidak semestinya dijadikan alasan untuk membenarkan pemadaman listrik secara bergilir.

Menurut Akmal, sistem kelistrikan tidak hanya bergantung pada pembangkit listrik tenaga air, tetapi juga ditopang oleh berbagai jenis pembangkit lainnya.

Karena itu, ia meminta PLN mencari solusi yang lebih komprehensif untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik bagi masyarakat.

“El Niño tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran atas terjadinya pemadaman listrik secara bergilir. Sistem ketenagalistrikan tidak hanya bergantung pada pembangkit tenaga air, tetapi juga didukung berbagai jenis pembangkit lainnya,” tegas Akmal.

Akmal juga meminta PLN UID Sulselrabar menjadikan pengalaman pemadaman listrik bergilir pada 2023 sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, persoalan serupa tidak seharusnya kembali terjadi.

“PLN UID Sulselrabar mestinya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian serupa pada 2023. Saat itu, pemadaman tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memicu eskalasi aksi massa. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keandalan dan pasokan listrik,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima Besar GAM Fajar Wasis menegaskan PLN juga harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

Ia menilai kompensasi merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen ketika pelayanan tenaga listrik tidak memenuhi tingkat mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

“Pemberian kompensasi merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen ketika pelayanan tenaga listrik tidak memenuhi tingkat mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Konsumen pada prinsipnya memiliki hak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. []