Dalam aksi yang diikuti lebih dari 30 orang tersebut, massa menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 13.30 Wita itu menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum berjalan optimal.

GAM mendesak pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut.

Ketua GAM, Fajar Wasis, menyebut karhutla menjadi salah satu isu utama yang melatarbelakangi aksi mereka.

Ia menilai, persoalan kebakaran hutan tidak bisa dilepaskan dari kelemahan regulasi, pengawasan yang belum memadai, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran.

“Persoalan kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa dipandang sebagai hal yang bersifat berdiri sendiri. Ada celah akses ataupun regulasi yang kemudian lemah, ada ketidakberanian aparat penegak hukum untuk menangkap dan mencegah terjadinya oknum yang melakukan pembakaran hutan secara luas dan semena-mena,” ujar Fajar dalam orasinya.

GAM turut meminta aparat penegak hukum, terutama Kapolri, mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu maupun perusahaan dalam kasus karhutla.

Mereka menegaskan, perkembangan penanganan perkara perlu disertai keterbukaan mengenai pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Fajar juga menyoroti informasi mengenai 98 laporan polisi (LP) yang disebut telah memasuki tahap penyidikan.

“Semoga keadaan di Aceh kini sudah kembali aman dan terkendali, serta seluruh pihak terus menjaga kedamaian dan ketertiban bersama,” ujar Yusril saat ditemui di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai seluruh elemen masyarakat Aceh yang memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bergandengan tangan untuk menyelesaikan berbagai tantangan serta memperbaiki kekurangan yang masih ada.

“Kami menghormati segenap unsur masyarakat Aceh yang tetap berdiri bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah tentu pula, kita akan bergerak bersama-sama guna mengatasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi, karena kemajuan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. []

Dalam aksinya, massa aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘TOLAK RUU TNI: ANCAMAN DEMOKRASI’ dan membawa beberapa tuntutan di antaranya:

1. Tolak pembahasan RUU TNI, Pasal 3 dan pasal 47 ayat (2).
2. Mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera memeriksa oknum yang terlibat dalam Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
3. Copot Maruli Simanjuntak.

Selain itu, massa aksi juga membakar ban bekas di badan jalan dan menyandera truk tronton sebagai panggung orasi. Akibatnya, kemacetan tidak terhindarkan di sepanjang Jalan AP Pettarani dan Jalan Hertasning.

Mahasiswa menyoroti RUU TNI yang menuai kritik dari beberapa kalangan Publik. Konteksnya Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintah sudah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada parlemen pada 11 Maret 2025.

Olehnya itu, Respek sebagai Jenderal Lapangan, dalam orasinya menyatakan bahwa Secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah. Perluasan di jabatan sipil tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI.

Dirinya pun menilai proses pembahasan RUU TNI merupakan bentuk nyata ancaman bagi demokrasi.

“Ironinya, pembahasan RUU TNI patut dipandang sebagai warning demokratisasi, betapa tidak, pada Sabtu (15/3/2025) Pemerintah dan DPR mengadakan Pembahasan RUU TNI secara diam-diam, di hotel Fairmont Jakarta,”tegas Respek.

“Hal ini jelas melanggar regulasi bahkan demokrasi. Idealnya dalam sebuah perumusan kebijakan ataupun regulasi (Undang-Undang) mesti mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” sambung Respek.

Di tempat yang sama Panglima Besar GAM (Banggulung) juga menyoroti persoalan statement Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak yang mengatakan “otak kampungan” bagi orang yang mengkritisi RUU TNI.

“Bagaimana mungkin kritik itu di tanggapi dengan statement Otak Kampungan. Padahal alasan kita untuk melakukan kritik dibangun dari pengetahuan, teori-teori, analisis konstruktif dan pengalaman masa lalu. Olehnya itu kami menganggap bahwa statemen KSAD menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia,” tegas Banggulung.

Panglima GAM juga menegaskan akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar ketika tuntutan hari ini tidak di indahkan. []

Selain senjata api juga bersamaan dengan satu buah magazine, 17 butir amunisi aktif kaliber 7,62 mm dan dua butir amunisi aktif kaliber 3,2 mm ke Polres Aceh Timur.

“Senjata api ini kami terima dari seseorang warga dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur,”ujar Kapolres Aceh Timur, AKBP Nova Suryandaru, Senin 29 Januari 2024 sore.

“Seorang warga berinisiatif menyerahkannya langsung kepada kami, langkah ini sangat baik agar lingkungan kita tetap terjaga kamtibmasnya terlebih menjelang Pemilu 2024,”sambungnya.

Kapolres menyebutkan, senjata itu ditemukan dalam bungkusan karung oleh salah seorag warga di kebun miliknya.

“Senjata itu diduga merupakan bekas konflik Aceh dulu,” jelas Kapolres.

Kata dia, awalnya Tim Opsnal gabungan Satreskrim dan Sat Intelkam sedang melakukan patroli rutin, namun tiba-tiba ada masyarakat yang menghampiri petugas dan menyampaikan temuan senjata api tersebut.