“Jadi totalnya ada 19 orang y,” kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Selasa (2/4/2024).

Para saksi dan ahli akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim MK untuk menguatkan dalil gugatan Ganjar-Mahfud. Dalam petitumnya, mereka meminta MK untuk menggelar pemungutan suara ulang namun dengan menggugurkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Para ahli yang akan memberikan keterangan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto; Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simambura;
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran Didin Damanhuri;
dan Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno.

Selain itu, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial Risa Permana Deli; dan Soenarko.

Sedangkan para saksi yang dihadirkan adalah Dadan Aulia Rahman, Endah Subekti Kuntariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.

Hal itu merespons pernyataan KPU yang menyebut gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 perihal dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) salah alamat.

“Ya enggak betul anggapan itu. KPU itu adalah sumber masalah,” ucap Maqdir kepada Media Indonesia, Senin (1/4/2024).

Maqdir menganggap apa yang dilakukan KPU bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi kejahatan pemilu. Ia mengatakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka tempat penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Maqdir menegaskan MK adalah lembaga peradilan. Sedangkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan lembaga peradilan. Maqdir menilai untuk pelanggaran administrasi ringan bisa saja dilakukan oleh Bawaslu.

“Selain itu kalau Bawaslu tidak berwenang memeriksa laporan sebagai tindakan pelanggaran TSM. Jadi menurut hemat kami satau-satunya lembaga yang berwenang adalah MK,” ucap dia.

Menurut Yusril, MK bakal sulit mengabulkan isi permohonan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud yang meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari kontestasi demokrasi dan pilpres diulang.

“Kedua Pemohon (kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud) sama-sama memohon agar dilakukan pilpres ulang setelah Pak Gibran didiskualifikasi, hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan MK. Sebab, kalau Pak Gibran didiskualifikasi, maka pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai dari tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pilpres juga tidak mungkin parsial, tetapi diulang di seluruh Tanah Air,” ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Yusril menegaskan, bahwa pencawapresan Gibran berdasarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan seseorang dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun sepanjang ia pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada.

Dengan membawa berkas permohonan setebal 151 halam, TPN meminta MK untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dan memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

“Pada intinya seperti juga sudah diungkapkan di media kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan terakhir oleh DKPP,” ujar Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis, Kamis (23/3/2024).

“Kemudian tentu ada diskualifikasi kita juga memohon PSU di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat dia tempat tapi seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan PSU,” sambungnya.

Menurut TPN, saat ini merupakan momen yang menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus dijaga dan supremasi hukum harus ditegakkan.

“Kita mau bawa bangsa kita ke mana, negara kita ke mana. Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar,” tegasnya.

Todung mengatakan bahwa asal-muasal semua persoalan ini adalah nepotisme. Nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. “Nah ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi,” tambahnya.(Z-8)

mengklaim telah memiliki sejumlah bukti dan saksi tentang terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024 yang berjalan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo pun membeberkan sejumlah tuduhan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, hal ini bermula saat Ketua MK, Anwar Usman memimpin dan memutus perkara gugatan pasal batas usia UU Pemilu.

Padahal, pasal tersebut secara langsung menyangkut kepentingan keponakan dan sekaligus putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

“Pada saat itu, awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak,” kata Ganjar, Kamis (21/3/2024).

Kecurangan pada tahap awal tersebut berlanjut sepanjang kontestasi politik Pilpres 2024. Hasil kecurangan tersebut diklaim nampak pada pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024).

Menurut pimpinan Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengutarakan pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti, fakta dan ahli untuk diajukan saat mengajukan gugatan.

“Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami. Kepada pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semau argumentasinya. Karena kalau MK hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi Mahkamah kalkulator. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan,” kata Todung kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

“Saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar-Mahfud tidak bisa menang banyak, padahal itu stronghold-nya PDIP. Jadi buat saya, there is something wrong with the election,” tambah Todung.

Todung mengatakan, untuk saksi-saksi yang diajukan nanti ada sebanyak 30 orang.

“Kita ada saksi mungkin 30, tapi tergantung MK akan menerima semua saksi. Kita juga punya ahli ada 10 orang, kembali lagi ke MK,” ungkap Todung.

Todung juga mengungkapkan kekecewaanya terhadap Kapolri, karena tidak mengizinkan Kapolda untuk menjadi saksi.

“Saya nggak mau menyebutkan siapa ya. Yang pasti saya kecewa adalah Kapolri melarang Kapolda menjadi saksi,” Tambah Todung.

“Kita akan menjalankan keduanya secara simultan. So far apa yang disampaikan para pimpinan parpol, semua sepakat ini jalan yang harus ditempuh,” ujar Chico kepada Media Indonesia, Selasa (27/2/2024).

Chico menjelaskan tujuan mengajukan hak angket bukan untuk membatalkan hasil pemilu. Namun, ingin membuka semua kebobrokan penyelenggaraan pemilu yang diduga telah banyak terjadi kecurangan.

“Terkait dengan membatalkan hasil pemilu ini sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, keadilan dan memenangkan kejujuran terkait dengan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Baca juga: Suara Ganjar-Mahfud Tergerus di Pilpres 2024, Ini Penyebabnya
Menurut Chico, dugaan kecurangan pemilu dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon. Kecurangan tersebut dilakukan lewat berbagai kebijakan. Bahkan, sejak awal proses atau tahapan pemilu sudah terjadi penyelewengan.

“Kita lihat ada dugaan abuse of power, penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk meloloskan dan memenangkan satu calon. Ini yang harus dijernihkan melalui hak angket,” ungkapnya.

“Kampanye akbar di GBK hari Sabtu 3 Februari 2024 melibatkan 2.579 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ade Ary menjelaskan, jumlah personel tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, jajaran Polres dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebelumnya, Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) menyatakan 134 ribu relawan bakal menghadiri hajatan rakyat di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

“Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024,” kata Ahok dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Ia bilang alasannya karena mendukung Paslon dalam Pilpres 2024.

“Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya,” tegas Ahok

Menurut survei ARCI, ektabilitas Prabowo-Gibran di angka 40,1%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD 35,9%. Dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka 22,2%.

Direktur ARCI Baihaki Sirajt membeberkan faktor Prabowo-Gibran unggul di Jatim. Salah satunya migrasi pendukung PDIP yang awalnya memilih Ganjar Pranowo, kini beralih ke Prabowo.

“Pemilih PDIP, terutama di basis Mataraman yang awalnya memilih capresnya Ganjar, kini beralih ke Prabowo karena faktor Gibran,” kata Baihaki saat paparan di Surabaya, Rabu (1/11/2023).

Baihaki menyebut sebanyak 33,7% pemilih PDIP memilih Prabowo-Gibran. Sementara 66,3% memilih Ganjar-Mahfud. Tidak ada pemilih PDIP yang ke Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Faktor Gibran dan Jokowi memengaruhi pemilih PDIP di Jatim beralih dari Ganjar ke Prabowo. Jadi mereka kalau partai tetap memilih PDIP, tapi capresnya Prabowo,” jelasnya.

Baihaki menyebut bergabungnya Gibran membuat Prabowo mendapat limpahan suara loyalis Jokowi di Jatim. Apalagi, Jatim merupakan basis Jokowi selama dua kali Pilpres di 2014 dan 2019.

“Salah satu faktornya loyalis Jokowi yang dulunya banyak merapat ke Ganjar, kini mulai beralih ke Prabowo,” jelasnya.

“Survei ini kami lakukan saat bacapres mendaftar ke KPU, dan saat Gibran diumumkan sebagai cawapres oleh Prabowo,” tandasnya.

Survei ARCI dilakukan pada 22-27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten/kota Jatim. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Berikut hasil lengkap elektabilitas bacapres-bacawapres di Jatim versi ARCI:

1. Prabowo-Gibran 40,1%
2. Ganjar-Mahfud 35,9%
3. Anies-Muhaimin 22,2%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1,8%

JAKARTA, Eranasional.com – Ribuan karangan bunga mewarnai peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98. Karangan bunga tersebut membentang sepanjang empat kilometer dan berisi ucapan selamat atas Peresmian Graha PENA 98 yang terletak di Jl. Cokroaminoto 115 Menteng Jakarta Pusat kemarin, Minggu (19/2/2023).

Karangan bunga tersebut dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Kemudian tampak juga karangan bunga dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kemudian ada karangan bunga yang berasal dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI lintas partai serta taipan Tommy Winata. Karangan bunga dari jajaran kepala daerah tampak pula ikut terpampang.

Selain itu, ada pula karangan bunga dari perusahaan swasta dan BUMN, seperti dari Dirut Pertamina, Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (PP) hingga kepala desa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PENA 98 Adian Napitupulu mengatakan ribuan karangan bunga yang mewarnai peresmian Graha PENA 98 adalah salah satu bentuk penghormatan kepada aktivis 98 dan pahlawan reformasi.

“Karangan bunga itu sesungguhnya bukan hanya untuk PENA 98 melainkan penghormatan kepada seluruh aktivis mahasiswa yang dibunuh dan diculik, serta seluruh mahasiswa dan rakyat yang bahu membahu berjuang pada proses reformasi 25 tahun yang lalu,” kata Adian di Jakarta kemarin, Minggu (19/2/2023).

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan ribuan karangan bunga dari berbagai kalangan masyarakat tersebut adalah pesan dan harapan untuk Indonesia damai.

“Bunga-bunga tersebut menjadi simbol harapan yang indah bagi Indonesia ke depan, Indonesia yang damai dan saling menghormati di tengah keberagaman dan tetap satu dalam banyak perbedaan,” ujarnya.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V itu menyiratkan simbol kepercayaan banyak pihak terhadap para aktivis PENA 98 untuk terus berjuang melanjutkan cita-cita dan semangat reformasi.

“Atas nama seluruh Presidium PENA 98 di 16 provinsi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan karangan bunga tersebut,” tuturnya.

Eranasional.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah tiga kali mengunjungi Desa Wadas setelah insiden pada 8 Februari 2022. Insiden itu terjadi saat ratusan personel polisi mengawal pengukuran lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. Yang terjadi, polisi malah menangkapi masyarakat penolak tambang.

Namun, warga Wadas menyebut kehadiran Ganjar ke sana tak membuahkan tuntutan mereka terpenuhi. “Sama sekali tidak ada hasilnya,” kata perwakilan warga Wadas Siswanto, 30 tahun, saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa, 22 Maret 2022.

Sejak enam tahun lalu, warga Wadas berjuang menolak rencana penambangan batu andesit di desa mereka. “Tuntutanya cabut IPL dan hentikan rencana tambang,” ujar dia.

Tak hanya berjuang melalui aksi, warga Wadas juga menempuh jalur hukum untuk mempertahankan tanah mereka.

Warga pernah menggugat Ganjar Pranowo atas penerbitan izin penetapan lokasi atau IPL penambangan quary di Wadas. Namun, gugatan itu ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Semarang.

Hingga kini sebagian besar warga Wadas masih kekeh mempertahan tanah mereka dari rencana penambangan. “Upaya yang paling efektif yang kami lakukan adalah bertahan di lapangan, ituah satu-satunya cara warga menyelamatkan dan melestarikan desanya,” tuturnya.

Siswanto juga menampik anggapan bahwa mayoritas warga Desa Wadas setuju penambangan. Menurut dia, warga yang setuju itu berawal dari desa tetangga yang memiliki lahan di Wadas.

Eranasional.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo ibersama istri Siti Atikoh ikut menyaksikan perhelatan MotoGP Mandalika atau Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika, Minggu (20/3/2022).

Ganjar begitu antusias menyaksikan tiga race yang disajikan, yakni Moto3, Moto2 dan MotoGP. Ia juga ikut berdiri dan bersorak membuat gelombang bersama penonton lain saat para pembalap melintas di hadapan mereka.

“Menarik sekali balapannya. Luar biasa, semua deg-degan melihat balapan MotoGP di Mandalika ini,” kata Ganjar usai menonton balapan.

Cuaca, lanjutnya, juga membuat para penonton deg-degan. Sebelum perhelatan MotoGP digelar, hujan turun dengan deras. Hal itu membuat balapan sempat ditunda selama satu jam. Para penonton resah menantikan apakah balapan dilanjutkan atau tidak. Meski begitu, mereka tetap tak beranjak dari tempat duduk sampai akhirnya ada keputusan dari penyelenggara bahwa balapan tetap digelar.

“Nah itu, deg-degannya nambah karena hujan, ini balapannya terus apa nggak ya. Ternyata lanjut. Dan orang membayangkan lintasan licin, ternyata tidak. Pokoknya semua berdebar melihat putaran puncak hari ini,” ucapnya.

Selain balapan, Ganjar mengatakan ada hal menarik lainnya dalam event di Mandalika, yakni sosok pawang hujan.

“Yang menarik lagi ada pawang hujannya, itu dukun hujannya joget-joget. Infonya pawangnya itu dari Bali. Dan menariknya lagi, setelah dukun hujannya joget-joget, tak lama kemudian hujannya reda. Ini luar biasa,” tutupnya sambil tertawa.

Eranasional.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau vaksinasi COVID-19 di Pendopo Boyolali. Ganjar menyebut vaksinasi merupakan proteksi terbaik untuk masyarakat di masa pandemi.

“Ini menurut saya sesuatu yang paling bagus untuk kita bisa berikan kepada publik dalam konteks melindungi masing-masing,” ujar Ganjar di Pendopo Boyolali, Jateng, ditulis Sabtu (19/2/2022).

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng terus melakukan akselerasi vaksinasi. Terlebih dengan adanya virus corona varian Omicron.

“Pertama boostingnya dilakukan. Target lansia, anak-anak, dan kemudian memperhatikan komorbid,” ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo. Selain melakukan percepatan vaksinasi, Jokowi juga berpesan agar masyarakat berdisiplin protokol kesehatan.

“Pesan presiden, saya kira sama. Agar kita tidak melepaskan masker, apapun yang terjadi kondisinya,” kata Ganjar.

Berdasarkan data hingga 13 Februari, kematian akibat COVID-19 di Jateng didominasi oleh pasien komorbid dan masyarakat yang belum divaksin. Oleh sebab itu, Pemprov Jateng terus menggelar akselerasi vaksinasi. (suara)

Eranasional.com – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, merespons insiden pengerahan aparat dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pengukuran lahan ini dalam rangka pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.

Said menyarankan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meniru gaya persuasif Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Said menuturkan, gaya persuasif Jokowi berhasil memindahkan ratusan pedagang kaki lima di Solo tanpa gesekan apapun. Meskipun, hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Namun, pendekatan yang dilakukan Jokowi disambut senang pedagang kaki lima di Solo.

“Bapak Jokowi sebagai Wali Kota Solo saat itu secara dialogis dan persuasif bisa memindahkan pedagang-pedagang kaki lima di Kota Solo. Bahkan disambut gembira bagaikan festival atau karnaval. Cara-cara yang sama seharusnya bisa dilakukan dalam kasus Bendungan Bener yang akan dibangun yang salah satunya akan terkena terhadap Desa Wadas,” kata Said dalam diskusi daring, Rabu (9/2/2022).

Partai Buruh juga mengacam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Desa Wadas. Said mengatakan berbagai tindakan kekerasan dinilai bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia.

“Kami berharap dalam waktu secepatnya pihak aparat keamanan dapat melepaskan, mengembalikan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang tanda petik ditahan dan kami masih mencari keberadaannya ditahannya di mana, tanda petik oleh aparat keamanan, petani dan masyarakat Wadas yang telah dibawa oleh aparat,” ucapnya.

Partai Buruh juga menyerukan agar Kapolda Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah membangun kembali dialog dan pendekatan persuasif kepada masyarakat Desa Wadas. Said meminta agar Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah untuk menghentikan dulu pendekatan keamanan di Desa Wadas.

“Tidak bisa dijadikan alasan pembangunan strategis yang bersifat nasional ini Bendungan Bener, dijadikan alasan terjadinya kekerasan. Jangan sampai kasus Desa Wadas ini seperti terjadi di zaman orde baru yang kita kenal dengan kasus Kedung Ombo,” ungkapnya.

Dirinya juga sudah menginstruksikan kader Partai Buruh untuk memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada masyarakat Desa Wadas tanpa membawa atribut partai. Kader Partai Buruh juga diminta melakukan koordinasi dengan LBH Yogyakarta dan LBH Semarang untuk melakukan pendampingan kepada warga Desa Wadas.

“Bilamana kekerasan terus berlanjut kami akan melakukan kampanye-kampanye secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga Desa Wadas yang terdampak rencana pembangunan Bendungan Bener,” tegasnya.