Pemerintah juga memutuskan melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Pengecer yang tetap ingin menjual LPG 3 kg harus terdaftar sebagai pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Jakarta, Jumat (31/1/2025) lalu.

Pengecer yang ingin menjadi pangkalan dapat mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan aturan baru yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg bertujuan agar subsidi tepat sasaran.

“Semua memang harus kita rapikan ya, LPG 3 kg ini kan ada subsidi di situ dari pemerintah,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025.

Ia berharap subsidi LPG 3 kg diterima oleh yang berhak. Kebijakan baru tersebut, kata dia, bukan untuk mempersulit, melainkan agar subsidi tepat sasaran.

“Kita cuma mau merapikan semuanya supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran,” tambah Prasetyo.

Kelompok yang Berhak Menerima

Yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg terdiri dari beberapa kategori berikut, seperti dilansir web mypertamina.

1. Rumah tangga

Rumah tangga yang memiliki legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan memasak dalam lingkup rumah tangga.

2. Usaha mikro

Pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro.

Konsumen Usaha Mikro yang menggunakan LPG 3 Kg untuk memasak dalam usahanya wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. Petani sasaran

Petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari pemerintah.

4. Nelayan sasaran

Nelayan yang telah menerima bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah. []

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melakukan transformasi subsidi liquid petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) atau elpiji bersubsidi.

Diawali dengan pendataan atau pencocokan data pengguna LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji mengatakan, nantinya mulai 1 Januari 2024 hanya pengguna yang telah terdata yang dapat membeli LPG tabung 3 kg.

Tutuka menyebut, pendataan konsumen pengguna LPG tabung 3 kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023.

“Pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat” ujar Tutuka, Jumat, 25 Agustus 2023.

Kebijakan ini kata dia, bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau lebih tepat sasaran. 

PALANGKARAYA, Eranasional.com- Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk tim khusus guna mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg.

“Tujuan utama dibentuknya tim ini adalah untuk menyikapi persoalan tingginya harga gas bersubsidi tersebut di tingkat pengecer,” ungkapnya, Rabu (12/10/2022).

Saat ini dikatakan Fairid, tim sudah bergerak guna memantau sekaligus mencari tahu indikasi pelanggaran. “Beri waktu tim untuk bekerja. Bila nanti didapat indikasi pelanggaran, maka akan segera kami informasikan kepada masyarakat. Terutama letak permasalahannya dimana,” tukasnya.

Terlepas dari itu, Fairid mengingatkan pengelola pangkalan dan agen gas elpiji tabung melon tersebut, agar menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET karena itu sudah sesuai dengan rekomendasi pemerintah yang sudah dihitung sesuai tarif distribusi.

“Kalau soal kenaikan BBM kenaikannya tidak terlalu melampaui batas jika masih kisaran Rp25 sampai Rp30 ribu. Tapi sekarang sangat tidak wajar karena ada yang sampai Rp60 ribu di warung-warung pengecer,” bebernya.

Tidak hanya sampai di situ saja tambah Fairid, guna mengatasi tingginya harga gas elpiji 4 kg itu, pihaknya dalam beberapa hari ke depan bersama Forkompinda akan gencar melakukan pengecekan maupun pengawasan elpiji subsidi. Baik di tingkat agen, pangkalan hingga pengecer.