Peristiwa itu terjadi pada pagi hari saat aktivitas warga mulai berlangsung. Ledakan terdengar cukup keras hingga mengagetkan warga sekitar dan menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan rumah korban.

Ketua RT 14 RW 07 Jelambar, Wenny Trisuarni, mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh warga dalam kondisi mengenaskan setelah terlempar keluar rumah akibat kuatnya tekanan ledakan.

“Dari saksi yang pertama melihat kejadian, korban terlempar ke luar rumah. Kondisinya seluruh badan terkena luka akibat ledakan dan tercium bau gas yang sangat menyengat,” ujar Wenny saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga, Wenny menyebutkan bahwa Venny Hermawati mengalami luka bakar serius hampir di seluruh tubuhnya.

“Informasi terakhir dari keluarga, luka bakarnya sekitar 80 persen. Bajunya sampai robek-robek karena terkena ledakan,” katanya.

Warga sekitar yang melihat kondisi korban langsung bergerak cepat memberikan pertolongan. Tanpa menunggu ambulans, korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Royal Trauma menggunakan mobil pribadi milik warga.

“Korban langsung dibawa ke RS Royal Trauma. Itu dibawa oleh warga menggunakan mobil pribadi,” jelas Wenny.

Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar berat yang dideritanya.

Menurut hasil pemeriksaan awal dan dugaan petugas pemadam kebakaran, insiden tersebut bukan disebabkan oleh tabung gas yang meledak, melainkan akumulasi gas elpiji 12 kilogram yang bocor dan memenuhi ruangan rumah.

“Sebenarnya bukan tabungnya yang meledak. Gas 12 kilogramnya yang bocor. Dugaan dari Damkar, bau gasnya sangat menyengat karena sudah bocor sejak malam hari,” kata Wenny.

Ia menjelaskan bahwa rumah korban diduga memiliki sirkulasi udara yang kurang memadai, sehingga gas yang bocor tidak keluar dan justru terperangkap di dalam ruangan.

“Gas itu kemungkinan sudah bocor semalaman. Ruangan tertutup, ventilasi juga minim, jadi gas menumpuk,” tambahnya.

Wenny menduga ledakan terjadi saat korban mulai beraktivitas di pagi hari, kemungkinan ketika hendak menyiapkan makanan.

“Namanya ibu-ibu, pagi hari pasti mulai aktivitas, mungkin mau masak. Tapi ini masih dugaan karena korban kondisinya luka parah dan belum bisa dimintai keterangan,” jelasnya.

Percikan api kecil, seperti dari kompor atau saklar listrik, diduga menjadi pemicu ledakan setelah gas memenuhi ruangan.

Selain rumah korban, dua rumah lain di sekitar lokasi turut mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Dampak ledakan menyebabkan bagian depan dan interior rumah korban rusak berat, sementara puing-puing bangunan berserakan hingga ke badan jalan.

Pantauan di lokasi menunjukkan kaca jendela pecah, dinding rumah runtuh sebagian, serta perabotan rumah tangga hancur akibat tekanan ledakan.

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Jelambar dikerahkan untuk membersihkan material bangunan yang runtuh agar tidak mengganggu aktivitas warga dan lalu lintas di sekitar lokasi.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat akan bahaya kebocoran gas elpiji di dalam rumah. Gas yang bocor dan terperangkap di ruangan tertutup sangat berpotensi menimbulkan ledakan hebat, terutama jika terkena sumber api atau percikan listrik.

Warga diimbau untuk segera memeriksa instalasi gas, regulator, dan selang secara berkala, serta memastikan ventilasi rumah berfungsi dengan baik.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan terkait kerugian material akibat insiden tersebut, sementara penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kebocoran gas.

“Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menurunkan Satgas Gakkum Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas bersubsidi (Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (3/2/2025).

Dia menjelaskan, satgas tersebut akan melakukan sejumlah langkah. Pertama, melakukan koordinasi dengan Pertamina dan stakehokder terkait untuk memastikan ketersediaan stok LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“(Kedua) melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terganggu distribusinya,” ucap Ade Ary.

Dan satgas tersebut juga bakal melakukan upaya penegakan hukum jika ditemukan ada penyalahgunaan gas LPG 3 kg.

“Melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional dan proporsional apabila ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tutur dia.

Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa per 1 Februari pengecer gas elpiji 3 kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina.

Tak hanya mengamankan tiga orang pelaku yang sedang mengoplos gas, polisi juga berhasil menyita ratusan tabung gas elpiji yang telah dioplos serta alat-alat yang digunakan pelaku.

Meski sudah berkali-kali digerebek, pelaku pengoplosan gas bersubsidi seolah tak pernah jera beraksi. Mereka kembali digerebek di Kampung Rawa Jamur, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin dini hari.

“Barang bukti yang kami sita kurang lebih ada 300 tabung dari mulai tabung 3 kg, 5,5 kg tabung 12 kg hingga 55 kg,” ungkap Kapolsek Cileungsi Kompol Yohannes Redhoi Sigiro.

“Kami juga mengamankan selang suntik yang digunakan untuk memindahkan gas subsidi ke tabung gas nonsubsidi,” ungkapnya.

Menurut Yohannes, para pelaku ini telah beraksi selama tiga tahun terakhir. Mereka pun mampu mengoplos ratusan tabung dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 4 juta per hari. Akibatnya, kerugian negara pun ditaksir mencapai Rp 4,5 miliar.

“Setelah kita interogasi, pelaku melancarkan aksi ini sudah tiga tahun dan dalam satu hari mereka menghasilkan keuntungan senilai Rp 4 juta rupiah,” ungkap Yohannes lagi.

Saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan sejumlah pihak, termasuk agen penyalur gas subsidi yang menyuplai para pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp 60 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah berencana mengatur penjualan gas elpiji 3 Kg hanya pada penyalur-penyalur resmi. Jika wacana tersebut direalisasikan, maka warung-warung kecil tidak diperbolehkan lagi menjual elpiji bersubsidi tersebut.

Nadin, pemilik warung di Cipadu, Tangerang menyatakan tidak setuju jika kebijakan itu diberlakukan. Menurutnya, kebijakan seperti itu sama saja mematikan usaha warung-warung kecil, lantaran selama ini masyarakat membeli di warung-warung tersebut.

“Ya sama saja pemerintah mau matiin warung-warung kecil seperti usaha saya ini,” ujar Nadin, Selasa (17/1/2023).

Sementara itu, Yuyut (39), pemilik pangkalan elpiji resmi di Suka Bakti, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan juga tidak setuju jika kebijakan tersebut dilakukan.

Selain mematikan usaha kecil, dirinya juga akan kerepotan jika harus melayani konsumen yang hanya membeli satuan saja, berbeda dengan warung yang membeli dengan jumlah besar.

“Yang paling banyak ngambil ke pangkalan kan warung-warung, minimal beli 10. Kalau masyarakat belinya satu, bikin repot,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga akan bingung menetapkan harga jual elpiji 3 Kg nantinya. Apalagi harga jualnya masih sama dengan harga jual saat ini, yaitu Rp19.000, atau dinaikkan menyesuaikan harga warung Rp21.000.

“Kalau warung dilarang jual gas Elpiji 3 Kg, saya bingung jualnya berapa. Harus mengikuti harga pemerintah. Tetap harga pangkalan atau disamakan dengan harga warung?” tanyanya.

Ditambah lagi jika pembeli diwajibkan menunjukkan KTP, hal itu akan semakin membuat rumit penyaluran elpiji bersubsidi tersebut. Yuyut membayangkan dirinya akan kesulitan menjelaskan kepada satu per satu konsumen yang datang.

“Pasti banyak yang protes. Sudah belinya cuma satu, harus nunjukin KTP juga, ribet banget. Saya enggak setuju dengan rencana pemerintah itu,” tukasnya.

Dia berharap pemerintah tetap memperbolehkan warung kecil menjual elpiji 3 Kg. karena, belum tentu semua konsumen mau menunjukkan KTP-nya saat membeli elpiji.

“Pemerintah jangan bikin ribet rakyat kecil. Ekonomi lagi susah, dibikin susah lagi dengan cara beli elpiji,” ucap Yuyut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, rencana hanya penyalur resmi yang diperbolehkan menjual gas elpiji 3 Kg tujuannya agar data konsumen lebih akuran dan subsidi lebih tepat sasaran.

“Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Kalau dari sub penyalur bisa tepat sasaran. Kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen,” ujar Tutuka, Senin (9/1/2023).