“Hari ini merupakan rekonstruksi kedua, setelah yang pertama dilakukan pada H+3 pasca kejadian. Ini menjadi informasi bagi masyarakat bahwa penyidikan dan pengembangan terus dilakukan oleh pihak Kepolisian,” katanya saat ditemui di Pemkot Pekalongan, Senin (29/9/2025).

Wali Kota Aaf, sapaan akrab Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, kepolisian kembali mengamankan terduga pelaku penjarahan dan pembakaran.

“Bukti dari video dan foto sebenarnya sudah cukup. Namun, jika semuanya diamankan sekaligus, penyidik bisa kewalahan. Karena itu, penangkapan dilakukan satu per satu,” jelasnya.

Ia menambahkan, menurut keterangan beberapa pelaku yang sudah diamankan, ada pihak yang mendanai aksi anarki tersebut.

“Para pelaku mengakui bahwa ada yang mendanai atau memberikan uang kepada mereka. Target kita menemukan dalang yang mendanai atau menggerakkan kejadian pada 30 Agustus lalu, baik di Pemkot maupun DPRD,” tegasnya.

Terkait pemulihan gedung, Wali Kota memastikan proses lelang dan pembongkaran akan segera dilakukan.

“Untuk recovery gedung, akan segera kita lelang dan robohkan. Insya Allah awal 2026 Kementerian PUPR mulai membangun, dengan target selesai akhir 2026 atau awal 2027. Mudah-mudahan berjalan lancar,” pungkasnya.

Pada hari yang sama, Senin (29/9), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pekalongan Kota menggelar rekonstruksi reka adegan kasus perusakan Gedung DPRD Kota Pekalongan.

Dua tersangka berinisial D (19) dan R (24), warga Kabupaten Pekalongan, memperagakan delapan adegan mulai dari saat mereka tiba di kompleks Kantor Setda dan DPRD hingga melempar batu ke arah gedung DPRD. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan.

“Ada delapan adegan, mulai dari kedatangan yang bersangkutan sampai melakukan aksinya. Peran mereka adalah sebagai pelaku pengrusakan dengan cara pelemparan batu ke gedung,” kata Kasatreskrim, AKP Setiyanto.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah mengamankan 24 tersangka terkait kerusuhan dan tindakan anarki di kompleks Setda dan Gedung DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025.

Dari jumlah itu, sembilan tersangka merupakan anak di bawah umur, sementara 15 lainnya orang dewasa.

“Adapun yang sudah limpah ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Sisanya yang 15 tersangka masih proses penyidikan. Mungkin sebentar lagi akan tahap 1,” jelasnya.

Ia menambahkan, para tersangka dikenakan Pasal 170 dan 363 KUHP.

“Termasuk pelaku 170 (penganiayaan atau pengeroyokan, red) terhadap anggota Polri,” ungkapnya. (em-aha)

Hal itu ia sampaikan usai menuai beragam tanggapan dari masyarakat yang masih merasa khawatir, bahkan mencurigai adanya potensi penyalahgunaan anggaran.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, seluruh proses pembangunan sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Banyak warga khawatir anggaran pembangunan kembali Gedung DPRD dan Pemkot nanti dikorupsi lagi. Saya tegaskan, yang menghitung semuanya itu dari Kementerian PU. Pemda tidak ikut apa-apa, hanya menerima manfaatnya saja,” tegasnya, Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, mekanisme pembangunan sudah sangat jelas, mulai dari desain, tender, hingga penunjukan pelaksana, semuanya menjadi kewenangan penuh Kementerian PU. Pemerintah Kota Pekalongan hanya berperan memperjuangkan agar anggaran bisa dicairkan.

“Tender, desain, penunjukan pelaksana semua dari Kementerian. Kita hanya mengusahakan supaya anggaran cair. Setelah cair, itu murni urusan Pemerintah Pusat,” katanya.

Wali Kota Aaf juga menanggapi kecurigaan masyarakat yang menyebut bahwa Pemkot maupun DPRD bisa bermain dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan tegas ia membantah tudingan itu.

“Kok malah disuudzoni. Kita eksekutif dan legislatif tetap bekerja kok. Semua sudah ada sistemnya. Pengawasan juga ada dari banyak pihak. Jadi tidak ada ruang untuk permainan seperti yang dikhawatirkan,” tuturnya.

Untuk menghilangkan keraguan, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan.

“Jangan khawatir, nanti kita awasi bareng-bareng. Baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Kalau anggarannya benar-benar sudah terealisasi dari Kementerian PUPR, ayo kita kawal bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aaf menekankan bahwa, pembangunan kembali gedung tersebut semata-mata demi kepentingan masyarakat.

Gedung DPRD dan Pemkot Pekalongan dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemerintahan, pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

“Gedung DPRD dan Pemkot ini bukan untuk gaya-gayaan. Ini fasilitas negara yang memang diperlukan agar pelayanan publik berjalan maksimal. Jadi mari kita dukung, jangan justru menebar prasangka,” pungkasnya. (em-aha)

Berdasarkan hasil kajian tim teknis Kementerian PU, kondisi bangunan dinyatakan rusak berat sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun ulang dengan desain baru.

“Tidak bisa, ini termasuk kategori rusak berat. Jadi, harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut,” ujar Menteri Dody saat meninjau lokasi terbakarnya Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu siang (7/9/2025).

Lanjut dia, pihaknya akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama agar tidak kehilangan identitas. Target penyelesaiannya sekitar akhir tahun 2026, tapi ia berharap bisa lebih cepat.

Dody menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD mengingat keduanya berada dalam satu kompleks.

Namun, apabila ada usulan pemindahan gedung DPRD ke lokasi lain, hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk aset baru.

“Soal usulan dari Pak Wali Kota, gedung DPRD dipindahkan ke lokasi lain, kami masih belum yakin apakah APBN bisa digunakan untuk itu,” katanya.

Meski begitu, pihaknya nanti akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Jika diperbolehkan, tentu akan dipindahkan. Jika tidak, maka tetap dibangun di lokasi semula.

Terkait pembiayaan, Dody memperkirakan kebutuhan dana pembangunan kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mencapai Rp80 hingga 90 Miliar. Namun jumlah pastinya masih menunggu kajian teknis lebih detail.

“Hitungan awal kasar untuk recovery gedung pemerintahan di seluruh Indonesia yang terdampak aksi anarkis mencapai Rp1,1 hingga Rp1,2 Triliun. Kota Pekalongan termasuk prioritas, bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar,” imbuhnya.

Menteri Dody menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh gedung pemerintahan yang terdampak aksi anarkis harus segera ditangani dengan pembiayaan dari APBN.

“Kita tidak ingin kepala daerah tidak punya kantor, begitu juga DPRD tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera kita selesaikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur atas kepastian pembangunan kembali yang ditanggung APBN.

Menurutnya, jika mengandalkan APBD Kota Pekalongan, sangat mustahil membiayai pembangunan ulang gedung dengan skala besar.

“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meski kami berpencar di sejumlah lokasi gedungnya. ASN tidak ada yang WFH, hanya Saya, Bu Wakil, dan Pak Sekda yang belum punya kantor tetap atau masih secara mobile,” terangnya.

Namun, Aaf bersyukur karena APBN akan menanggung pembangunan gedung baru, sehingga APBD bisa tetap fokus untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk membangun gedung baru.

Wali Kota Aaf menambahkan, pihaknya bersama DPRD sempat sepakat mengusulkan agar gedung DPRD dipindahkan ke Kawasan Pekalongan Baru atau dekat exit tol agar lebih representatif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu mekanisme dari Pemerintah Pusat.

“Kami manut saja. Yang terpenting pembangunan tetap jalan dan target akhir 2026 bisa selesai. Dua bulan ke depan kami targetkan sudah ada pemenang lelang proyek,” katanya.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, ia optimistis pelayanan masyarakat tidak akan terganggu dan Kota Pekalongan bisa segera kembali memiliki gedung pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

“Semoga segala prosesnya dilancarkan, dan Kota Pekalongan bisa segera memiliki kantor pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan lebih aman,” tukasnya. (em-aha)

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dan wakilnya, Balgis Diab di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (2/9/2025).

Dalam kunjungannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa, meskipun sejumlah gedung pemerintahan rusak berat, pelayanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar proses recovery berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Pasca aksi anarkis kemarin, kita memastikan pelayanan masyarakat di Kota Pekalongan tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Lanjut dia, untuk aset-aset daerah yang hilang atau rusak, pihaknya memperbantukan melalui cadangan bantuan tidak terduga dari provinsi, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), hingga bantuan sektor pendidikan. Total bantuan yang diberikan sekitar Rp61,5 miliar.

Adapun rincian bantuan tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Pajak: Rp54.228.293.000; Dana Belanja Tidak Terduga: Rp1.500.000.000; Bantuan Usaha KUBE: Rp200.000.000; Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan: Rp2.000.000.000; Bantuan Insentif 2.589 Guru Keagamaan: Rp1.035.600.000.

Pemasangan Sambungan Listrik Rumah (5 unit): Rp6.125.000; Pembangunan PLTS Rooftop 1 unit di Yayasan Raudlotul Huffadh Al-Malikyah: Rp60.000.000; Dana Apresiasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Rp275.000.000, sisanya 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa, Pemerintah Provinsi terus melakukan inventarisasi kerugian yang dialami Pemda di Jawa Tengah akibat aksi anarkis. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 14 daerah dipastikan akan mendapatkan program recovery serupa.

“InsyaAllah seminggu selesai untuk inventarisasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat harus menjaga social bonding, menciptakan kesejukan, dan mengamankan aset daerah agar iklim demokrasi tetap kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Jateng.

Ia menuturkan bahwa, bantuan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk recovery sarana prasarana pemerintahan, melainkan juga untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Tadi sudah ada beberapa bantuan dari Pemprov, baik yang bisa langsung digunakan untuk recovery gedung maupun bantuan sosial untuk yayasan dan masyarakat kurang mampu,” kata Aaf.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pemulihan dukungan server, terutama di Bagian PBJ Minbang dan Bagian Umum Setda yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sedangkan, untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan yang rusak berat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng serta mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan yang terbatas, tentu tidak akan mampu. Kebutuhan anggaran untuk recovery keseluruhan mencapai sekitar Rp100 miliar,” imbuhnya.

Ia menilai, kerugian terbesar tercatat pada tiga gedung utama pemerintahan, yakni Gedung DPRD, Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Setda Kota Pekalongan yang harus dirobohkan total karena struktur bangunannya sudah tidak layak dan membahayakan.

Berdasarkan laporan DPUPR Kota Pekalongan, kerusakan fisik bangunan saja ditaksir mencapai Rp71 Miliar, belum termasuk kehilangan aset berupa barang dan server.

Meski demikian, Aaf menegaskan semangat jajaran ASN dan OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan tidak surut.

“Arahan Pak Gubernur jelas, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu. Kami sudah memberikan motivasi kepada OPD yang terdampak, agar tetap semangat bekerja demi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap bahwa Kota Pekalongan segera pulih, situasi kembali kondusif, dan ke depan kita bisa lebih kuat. (em-aha)

Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kegiatan legislatif tidak akan berhenti meski gedung ludes terbakar.

Menurutnya, musibah besar ini memang mengubah pola kerja anggota dewan, tetapi tidak boleh menghalangi mereka selaku wakil rakyat dalam melaksanakan amanah rakyat.

Azmi memastikan, DPRD tidak akan menggunakan hotel maupun fasilitas komersial lain untuk menggelar rapat resmi. Sebagai gantinya, sejumlah alternatif darurat telah disiapkan, termasuk memanfaatkan gedung OPD yang ada hingga mendirikan tenda di area sekitar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk menentukan lokasi sementara. Bahkan kalau perlu, kita bisa dirikan tenda di halaman ini,” ucap Azmi, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, dalam situasi darurat, pola kerja DPRD harus lebih fleksibel. Para legislator yang biasanya menerima kedatangan OPD di gedung dewan, kini siap mendatangi langsung kantor dinas maupun masyarakat.

“Intinya, komunikasi politik tidak boleh terputus. Semua kegiatan harus tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas,” tegasnya.

Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi mengakui rapat paripurna belum bisa segera dilakukan. Namun, jika ada pembahasan penting seperti APBD 2026 yang mendesak, pihaknya akan mencari ruang alternatif yang representatif.

Ia juga menekankan bahwa, pemulihan dokumen penting menjadi prioritas utama.

“Yang lebih krusial dari paripurna adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Azmi menegaskan, DPRD Kota Pekalongan akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Kami tidak ingin ada agenda penting yang terbengkalai. Fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan anggaran bisa digunakan secara optimal untuk recovery,” pungkasnya. (em-aha)

Termasuk mengimbau agar masyarakat yang terbukti membawa atau mengambil barang hasil penjarahan untuk segera mengembalikannya.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menegaskan bahwa, Pemkot bersama jajaran instansi terkait telah mendeteksi beberapa barang yang dibawa oknum masyarakat saat kerusuhan berlangsung.

Bukti tersebut diperoleh dari sejumlah video yang beredar luas di media sosial maupun rekaman internal.

“Kemarin memang ada beberapa warga maupun orang tua dari oknum yang melakukan penjarahan komunikasi dengan kami,” ujar Aaf, di sela-sela tinjauannya monitoring ruangan-ruangan pasca insiden anarkis, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, ada beberapa wajah oknum dan barang yang dibawa sudah terdeteksi lewat video-video yang beredar. Ia memastikan, jika ada warga atau oknum tersebut yang mau sukarela mengembalikan. Maka, identitasnya akan dirahasiakan dan tidak diproses hukum.

Ia menambahkan, langkah persuasif menjadi pendekatan utama agar masyarakat yang membawa barang hasil penjarahan bisa menyadari kesalahannya dan segera mengembalikan barang tersebut tanpa rasa takut.

Untuk itu, pihak kelurahan hingga RT/RW telah dilibatkan untuk membantu mengidentifikasi sekaligus memberikan imbauan langsung kepada warganya.

“Itu sudah kami infokan ke kelurahan dan perangkat RT/RW. Beberapa RT/RW juga sudah mengidentifikasi anak atau warga yang membawa barang-barang hasil penjarahan. Mereka akan bergerak mendatangi rumah-rumah tersebut dengan cara persuasif,” tambahnya.

Ia menyebut, Posko pengembalian barang hasil jarahan, bisa dikembalikan di Kantor Polres Pekalongan Kota, Kantor BPKAD Kota Pekalongan, maupun kelurahan terdekat. Posko ini nantinya menjadi titik pengembalian barang-barang sekaligus pusat informasi bagi masyarakat.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa, fokus pemerintah bukan semata-mata pada proses hukum, melainkan pada pemulihan kondisi dan pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

“Yang terpenting sekarang adalah pemulihan. Kita ingin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan fasilitas yang rusak maupun hilang bisa segera ditangani,” jelasnya.

Wali Kota Aaf juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, khususnya para tokoh lingkungan, RT/RW, dan perangkat kelurahan, yang dengan sigap ikut membantu melakukan pendekatan kepada warganya.

Ia berharap kerja sama ini bisa mempercepat proses pengembalian barang sehingga tidak menambah kerugian daerah akibat aksi anarkis tersebut.

“Harapan kami, dengan adanya kesadaran dari warga yang sempat ikut-ikutan membawa barang, semuanya bisa dikembalikan. Dengan begitu kita bisa bersama-sama fokus pada upaya perbaikan dan pembangunan kembali,” tegasnya.

Dengan pendekatan persuasif ini, ia yakin bahwa, sebagian besar barang yang hilang bisa kembali, sehingga beban kerugian akibat kerusuhan dapat diminimalisir.

“Kami dari Pemkot Pekalongan juga berkomitmen menjaga kondusivitas daerah dengan melibatkan semua pihak agar situasi kembali normal,” tukasnya. (em-aha)