Kawasan Teluk Jakarta hingga Kendal, Semarang, dan Demak disebut menjadi wilayah dengan tingkat kesulitan pembangunan paling tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah tengah mematangkan master plan perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang memiliki panjang sekitar 575 kilometer.

Rencana tersebut mencakup wilayah pesisir mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Program itu disiapkan untuk memperkuat perlindungan kawasan Pantura dari ancaman banjir rob, abrasi, serta berbagai persoalan pesisir lainnya.

“Memang yang paling berat tantangannya di Teluk Jakarta dan kawasan di sekitar Kendal, Semarang, dan Demak. Di sana sini juga tentu ada kampung atau kawasan nelayan,” kata AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

AHY menjelaskan, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah.

Penanganan banjir dan abrasi membutuhkan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan kondisi lingkungan sekaligus keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Karena itu, penataan permukiman nelayan menjadi bagian penting dalam skema perlindungan Pantura.

Pemerintah tidak hanya ingin mengurangi risiko bencana, tetapi juga memastikan masyarakat pesisir dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, sehat, dan layak.

Menurut AHY, kawasan Pantura memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi.

Perlindungan terhadap kawasan tersebut perlu dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kolaborasi yang baik antar kementerian dan lembaga termasuk antar pusat dan daerah untuk menghadirkan kawasan yang semakin sehat, yang semakin layak untuk masyarakat nelayan dan sekitarnya,” tegas AHY. []

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek tersebut disiapkan sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” kata AHY dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

AHY menjelaskan, ancaman banjir rob, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan permukaan tanah memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan.

Karena itu, pembangunan Giant Sea Wall dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir.

Selain berfungsi sebagai perlindungan pantai, proyek tersebut juga membuka peluang kerja sama internasional di berbagai sektor, mulai dari teknologi perlindungan pesisir, rekayasa pantai, sistem operasional, hingga penelitian dan pengembangan.

AHY menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas pembahasan dan komitmen.

“Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah mencatat sekitar 50 juta penduduk bermukim di kawasan Pantura Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

Sejumlah wilayah seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal termasuk daerah yang rentan terdampak banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah.

Melalui pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah berharap perlindungan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir dapat semakin diperkuat di tengah ancaman perubahan iklim yang terus meningkat. []

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Mas Aaf ini menekankan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan persoalan mendasar kota.

Mas Aaf mengungkapkan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama yang menunjukkan tren positif, meski tetap memerlukan akselerasi di berbagai titik.

“Progres penanganan sampah sudah berjalan meski bertahap. Kita butuh dorongan kuat dari rekan-rekan anggota DPRD untuk menuntaskannya,” ujar Mas Aaf.

Ia mencontohkan keberhasilan warga Kelurahan Kalibaros yang sukses menyulap lahan kumuh menjadi taman asri yang estetik berkat kerja sama 10 RW setempat.

“Kemarin saya meresmikan taman di Kalibaros. Berkat keterlibatan 10 RW dan masyarakat sekitar, tempat yang tadinya kumuh kini jadi taman indah. Bahkan direncanakan akan ada area bermain anak. Ini luar biasa,” ujar Mas Aaf.

Terkait penanganan banjir, Mas Aaf melaporkan bahwa proyek Giant Sea Wall kini sudah masuk dalam tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan bendung gerak di Sungai Bremi dan Meduri guna meminimalisir dampak banjir di wilayah Pekalongan Barat.

“Jika bendung gerak di Bremi-Meduri ini terealisasi, insyaallah dampak banjir di Pekalongan Barat bisa berkurang secara signifikan,” tegasnya.

Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan program-program besar ini tidak bisa bertumpu pada eksekutif semata. Ia meminta dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pekalongan.

“Kita butuh dorongan dari anggota Dewan untuk memberikan dukungan, baik ke tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sinergi ini kunci agar permasalahan menahun di Kota Pekalongan bisa tuntas,” pungkasnya. (em-aha)

Hal tersebut disampaikan Menko AHY kepada wartawan usai menerima audiensi bersama Universitas Indonesia (UI) yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rabu (21/1/2026).

AHY yg juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa) berharap besar dengan rencana dibangun nya Giant Sea Wall karena bahaya banjir rob yang terus mengintai di berbagai kawasan khususnya Pantura jawa, Jawa Barat banten hingga Jawa Timur.

“Selain itu juga terkait masif nya penurunan permukaan air laut semakin tinggi permukaan tanah yang mengalami penurunan. Saya berharap dengan dibangun nya tanggul-tanggul di pantai maupun di laut, terutama Teluk Jakarta, kurang lebih 46 km itu yang menjadi proteksi,” ujar Menko AHY.

Yang kedua, Menko AHY menekankan prioritas yang juga tidak kalah pentingnya adalah kawasan Kendal, Semarang, dan Demak yang seringkali mengalami banjir

Ia menambahkan proyek ini dilakukan secara paralel dan dibangun bersama-sama. Tidak melihat setahun-dua tahun, bahkan lima, sepuluh, sampai dengan 20 tahun ke depan.

Untuk diketahui pendegar, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berpotensi terjadi pada Senin (19/1/2026) sore hingga malam.

Peringatan tersebut berlaku untuk wilayah pesisir Kota Semarang dan Kabupaten Demak, seiring meningkatnya aktivitas pasang surut air laut

Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Sediyanto, mengatakan banjir pesisir diperkirakan terjadi pada pukul 18.00 hingga 23.00 WIB.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall Jakarta sebagai bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Hal ini sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, hingga saat ini Jakarta masih kerap digenangi banjir. Karena itu, proyek Giant Sea Wall harus segera diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secepatnya.

Adapun pembangunan Giant Sea Wall mulai serius dicanangkan pada 2014 saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Giant Sea Wall direncanakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter, tinggi sekitar 7 meter, serta panjangnya mencapai 37,356 km yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta.

Tujuan utamanya untuk mencegah penetrasi air laut masuk ke daratan, abrasi laut, dan banjir rob. Sehingga diharapkan dapat mencegah bencana banjir di DKI Jakarta. Hal ini mengingat sebagian wilayah DKI Jakarta atau sekitar 40 persennya, berada di bawah permukaan laut, yang berpotensi selalu dilanda banjir besar.

“Selain itu, masifnya penggunaan air tanah baik oleh rumah tangga maupun industri, juga semakin membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 cm. Bahkan di beberapa daerah bisa mencapai 20 cm. Keberadaan Giant Sea Wall nantinya juga dapat menampung air dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Sebagaimana juga ditekankan Presiden Joko Widodo,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (13/2/2023).

“Walaupun Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, tetapi pembangunan Giant Sea Wall harus tetap dilaksanakan, sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam,” imbuhnya.

Hal tersebut Bamsoet sampaikan usai menerima Direktur Van Oord Mr. Peter van der Hulst, di Jakarta.