Ia menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas oleh Komisi II DPR RI.

“Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi yang beredar itu enggak tahu itu RUU dari mana. Tapi draft RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi,” ujarnya usia Rakornis dan Bimtek DPP Golkar wilayah Indonesia Timur di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10).

Sementara terkait Parliamentary Threshold, Golkar terus mendorong sebesar 5 persen. Ia mengaku DPR sedang menyerap masukan untuk memperbaiki UU Pemilu.

“Untuk PT (Paliamentary Threshold), kita usulkan sekitar 5 persen. Bisa 5 persen persis atau 5 persen lebih sedikit,” tuturnya.

“UU Pemilu dibahas untuk menyerap masukan anggota-anggota DPR dan DPRD apa saja yang perlu diperjuangkan. UU Pemilu yang bisa membawa perbaikan baik bagi bangsa maupun bagi Partai Golkar,”sambungnyaa.

Di Pemilu 2029 nanti, kata Sumarji, Golkar tidak berorientasi untuk meraih kemenangan.

Ia menyebut Golkar hanya fokus untuk menambah kursi.

“Kita orientasi nambah kursi. Entah kursi tambahannya berapa, kita akan berusaha nambah kursi. Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin,” tegasnya.

Untuk itu, Rakornis dan Bimtek DPRD digelar untuk menegaskan mengawal program pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Amanah dari Munas (Musyawarah Nasional) yang kedua adalah kita diharuskan untuk menambah kursi. Jadi kita akan berusaha memetakan di masing-masing dapil, terus isu-isu apa yang layak untuk diperjuangkan di masing-masing daerah supaya rakyat Indonesia makin mencintai Partai Golkar,” pungkasnya. []

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menyebut Inosentius mendapatkan amanah baru di luar lembaga peradilan konstitusi.

“Beliau mengatakan bahwa mendapat tugas dari pemerintah di jabatan lain. Kalau tidak salah terakhir saya dengar, di Danantara, saya dengar beliau bertugas di situ,” ujar Benny di hadapan peserta rapat.

Benny menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif pribadi Inosentius. Ia menilai setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan karier, terlebih ketika dihadapkan pada lebih dari satu opsi jabatan strategis di pemerintahan.

“Beliau tentu juga punya hak prerogatif untuk menentukan, apakah bertugas di MK atau menerima jabatan lain yang ditawarkan. Dan beliau memilih yang lain,” ucapnya.

Dinamika ini terjadi dalam konteks kebutuhan pengisian kursi hakim konstitusi yang akan ditinggalkan oleh Arief Hidayat, yang memasuki masa akhir jabatannya. Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPR sebagai salah satu lembaga pengusul hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dan uji kelayakan terhadap calon yang diajukan.

Benny menjelaskan bahwa pada saat itu Komisi III DPR bergerak cepat agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung.

“Situasi DPR saat itu memang harus segera mengisi kekosongan karena masa jabatan segera berakhir. Prosesnya dilakukan sesuai aturan, terbuka, dan disetujui seluruh fraksi di Komisi III,” katanya.

Dalam proses tersebut, nama Adies Kadir akhirnya terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu diambil melalui persetujuan lintas fraksi di Komisi III DPR.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis, mulai dari menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Karena itu, setiap pergantian hakim selalu mendapat sorotan luas.

Sementara itu, terkait penugasan Inosentius di Danantara, sejumlah pihak menilai perpindahan ke jabatan eksekutif atau lembaga lain juga merupakan kontribusi penting dalam tata kelola pemerintahan. Meski belum ada pernyataan resmi terperinci mengenai posisi barunya, Benny menyebut informasi yang ia peroleh menyatakan Inosentius kini menjalankan tugas di lembaga tersebut.

Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian pada proses seleksi hakim konstitusi agar tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan meritokrasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya mendorong agar proses uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik.

Benny menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Ia memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dengan terpilihnya hakim baru, Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama di tengah berbagai agenda legislasi dan potensi sengketa konstitusional ke depan. Dinamika pergantian hakim ini sekaligus menunjukkan bahwa proses politik dan hukum kerap berjalan beriringan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan Inosentius untuk tidak melanjutkan proses menuju kursi hakim konstitusi dan memilih jabatan lain menambah warna dalam perjalanan kariernya di ranah pemerintahan. Sementara itu, DPR memastikan mekanisme pengisian jabatan tetap berjalan sesuai aturan, demi menjaga kesinambungan dan stabilitas lembaga peradilan konstitusi.

Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak diubah atau dipindahkan, mengingat proses perencanaan dan penganggarannya sudah melalui tahapan panjang.

“Kalau sudah dianggarkan dan disepakati, ya dilaksanakan saja. Jangan dipindah-pindah lagi,” ujar Farabi saat silaturahmi ke PWI Kota Depok, Kamis (30/10/2025).

Politikus Partai Golkar ini menilai, konsistensi pemerintah daerah sangat penting agar pembangunan di Depok berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Menurutnya, keputusan pembangunan masjid Margonda sudah melalui rapat lintas instansi dan pembahasan di berbagai tingkatan, sehingga tidak seharusnya diubah begitu saja.

“Itu kan sudah dilakukan rapat dari berbagai tingkat hingga akhirnya ada penentuan. Jadi ya, dilaksanakan saja,” tegasnya.

Farabi juga mengingatkan Wali Kota Depok untuk menepati janji kampanye yang telah disampaikan kepada publik, seperti bebas macet, bebas banjir, sekolah gratis, dan kuliah gratis.

Namun ia menilai, penilaian terhadap kinerja Wali Kota saat ini belum bisa dilakukan sepenuhnya karena beberapa program masih dalam tahap penganggaran untuk tahun berikutnya.

“Saya hanya titipkan saja visi-misi dan janji-janji yang dulu diberikan: bebas macet, bebas banjir, bebas sekolah, bebas kuliah. Itu dilaksanakan dengan baik supaya masyarakat merasakan hasilnya,” kata Farabi.

Selain menyoroti proyek masjid Margonda, Farabi juga mendorong Pemkot Depok untuk memperbanyak pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) serta fasilitas pendidikan lain yang dapat diakses masyarakat secara merata.

“Kita harus membangun sekolah-sekolah seperti SLB, SMA, SMP, sesuai kemampuan keuangan daerah. Bikin sebanyak-banyaknya agar layanan pendidikan makin merata,” tambahnya.

Farabi berharap Wali Kota Depok bisa menjadi pemimpin untuk seluruh warga tanpa membeda-bedakan kelompok politik.

“Saya berharap Pak Wali Kota menjadi wali kota untuk seluruh rakyat. Tidak ada pecah kanan dan kiri lagi, semua bersatu menuju Depok yang lebih maju,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat, Farabi menegaskan Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar visi pembangunan Kota Depok tetap berjalan sesuai janji dan arah yang telah disampaikan kepada masyarakat. (*)

“Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut. Tadi Pak Deddy Sitorus selaku Ketua Bidang Pemilu Pilkada baru mengadakan rapat untuk menentukan sikap DPP PDI Perjuangan, seperti apa menyikapi putusan MK,” ujar Politikus PDI Perjuangan Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan pihaknya masih mengkaji putusan MK tersebut. Ia mengakui putusan ini memang memicu perdebatan di banyak kalangan.

“Ada yang menyampaikan bahwa ada Undang-Undang, Konstitusi, Undang-Undang Dasar, ada yang dilanggar, antara lain Pasal 22E dan juga Pasal 18E4, kalau tidak salah itu,” kata Adies.

Wakil Ketua DPR RI tersebut menambahkan pihaknya juga tengah mencermati implikasi jika putusan MK ini benar-benar diterapkan.

Menurut Adies, sistem pemilu serentak yang diterapkan selama ini juga berdasarkan putusan MK sebelumnya.

“Sekarang aja dengan keserentakan ini sesuai dengan putusan MK juga, PUU Nomor 55 Tahun 2019, nomor 55 itu kan memberikan enam pilihan. Pilihan pertama dan ke-6 atau ke-2 ke-6 saya lupa, itu yang antara lain secara serentak, itu kan juga putusan MK yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemilu,” jelas Adies.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah yang berdekatan membuat partai politik rentan terjebak pada praktik pragmatisme politik.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025, menyampaikan bahwa kecenderungan itu muncul karena partai politik tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kadernya untuk bertarung di setiap jenjang pemilu. []

Dalam penjelasannya ia mengingatkan SOKSI harus kembali ke khitahnya sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI Angkatan Darat yang kemudian bersama-sama dengan Kosgoro dan MKGR membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) 20 Oktober 1964.

“Itulah sebabnya rapat pleno Dewan Pembina SOKSI merekomendasikan, agar Depinas SOKSI harus kembali ke khitahnya, yaitu kembali ke garis perjuangan membela kepentingan rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto sebagai putra terbaik TNI AD dan wajib mendukung kepemimpinan beliau dua periode,” kata Bamsoet saat memimpin rapat pleno Dewan Pembina SOKSI di Jakarta, Kamis (6/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 ini menjabarkan, keputusan Dewan Pembina SOKSI akan disampaikan dalam rangka Musyawarah Nasional Depinas SOKSI pada Mei 2025. Munas merupakan momentum penting bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi organisasi. Munas ini juga harus menjadi momentum untuk menyatukan visi dan misi semua pihak yang terlibat dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan khitah SOKSI saat didirikan pada tanggal 20 Mei 1960 oleh Suhardiman dari TNI AD.

“Sesuai jadwal, Munas SOKSI akan dilaksanakan pada Mei 2025. Munas harus berjalan secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun. Sehingga bisa memastikan bahwa SOKSI mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan kembali kepada khitah yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi organisasi,” ungkapnya.

Bamsoet juga menuturkan, independensi Munas SOKSI sangat vital untuk memastikan keputusan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Dalam sejarahnya, intervensi eksternal dapat membuat organisasi kehilangan arah dan tujuan. Dengan prinsip independensi ini, diharapkan Munas tidak hanya menghasilkan kebijakan yang relevan, tetapi juga menjadi forum yang memperkuat solidaritas antar anggotanya.

‘Kembali ke khitah pendirian SOKSI juga langkah yang sangat perlu untuk menegaskan identitas dan tujuan SOKSI. Mengingat pergeseran struktur sosial dan ekonomi di Indonesia, SOKSI harus mengadopsi pendekatan baru yang tetap berakar pada nilai-nilai dasarnya. Revitalisasi ini menuntut inovasi dalam program kerja dan strategi, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, sebagai organisasi pendiri Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang kini menjadi Partai Golkar, soliditas dan persatuan dalam tubuh SOKSI menjadi sangat penting dalam mendukung Partai Golkar dan pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan menyatukan kekuatan, SOKSI bisa lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Munas yang akan datang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi perjuangan yang sinergis dengan arah kebijakan pemerintah. Hanya dengan persatuan, SOKSI dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendukung pembangunan, sekaligus menjaga kepentingan dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia,” tutup Bamsoet.

Pelantikan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) masa jabatan 2024-2029 itu berlangsung pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pekalongan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Ditemui usai pelantikan, Jecky Zamzami mengaku bersyukur bahwa proses pelantikannya berjalan lancar dan kondusif. Ia berkomitmen akan langsung menjalankan tupoksinya sebagai anggota legislatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya Dapil Pekalongan Selatan.

“Apapun Saya bertanggungjawab untuk aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Saya. Saya akan berjuang dan kawal semaksimal mungkin. Prinsip Saya, Saya ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyampaikan selamat atas dilantiknya Jecky Zamzami sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029. Menurutnya, proses pelantikan berjalan lancar.

“Semoga Pak Jecky bisa menjalankan kewajiban dan amanah ini dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat terutama masyarakat yang menjadi wilayah dapilnya,” kata Azmi

Ia berharap, pengalaman Jecky sebelumnya yang juga pernah menjadi anggota DPRD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan.

Ia menambahkan, atas pelantikan PAW ini, maka jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029 berjumlah 34 orang, dan masih kurang 1 orang yang perlu dilakukan PAW.

“Dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menggantikan H. Makmur Sofyan Mustofa yang mengundurkan diri karena maju menjadi Calon Wakil Wali Kota Pekalongan mendampingi Calon Wali Kota Pekalongan, H Muhtarom,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belum lama ini, dari DPC PAN telah mengirimkan surat, dan setelah proses itu, dirinya akan mengirimkan surat itu ke Pj Gubernur sembari menunggu surat resmi pengangkatan PAW nya baru dilakukan pelantikan DPRD dari Fraksi PAN.

“Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang momentumnya berdekatan dengan Pilkada. Kita dibatasi waktu, sesuai regulasi bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan harus menetapkan APBD paling lambat November 2024,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, harus dilakukan sesuai Undang-Undang dan tetap mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (em-aha)

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Dia mengaku optimistis partainya dapat meraih target yang telah ditetapkan tersebut.

“Target kemenangan nasional untuk kepala daerah sekitar 60—65 persen,” kata Bahlil, pada Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada Provinsi, Kota, Kabupaten se-Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 5 Oktober 2024, dikutip Antara.

“Kami optimistis, insya Allah bisa, 100 persen optimistis,” sambungnya.

Kata dia, Partai Golkar tidak boleh hanya kuat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan luar Jawa, tetapi juga harus kuat di Jawa Tengah.

Bahlil menyebut, kekuatan Partai Golkar sudah terlihat secara nasional, bahkan dalam Pemilu 2024 lalu perolehan kursi Golkar di parlemen hanya selisih delapan kursi dari perolehan PDI Perjuangan.

“Partai Golkar dapat 102 kursi, PDI Perjuangan 110 kursi DPR RI, hanya beda delapan kursi. Itu secara nasional,”jelasnya.

“Di Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Pak Panggah kami berhasil dapat kursi dari 12 menjadi 17 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya menambahkan.

Saat ini, kata dia, salah satu tugas Partai Golkar memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

Ia juga mengingatkan kepada kader Partai Golkar agar tidak lemah di depan partai-partai lain.

Partai Golkar adalah bagian yang harus diperhitungkan dalam kontestasi untuk merebut kemenangan.

“Saya meminta dan membuat kebijakan partai untuk memenangkan Luthfi. Kami harus kompak bangkit bekerja keras dan menghadapi kompetisi dari partai mana pun,” kata Bahlil.

Sementara, Ahmad Luthfi mengakui pentingnya dukungan Partai Golkar untuk memenangi Pilkada Jateng.

Mantan Kapolda Jateng itu juga berkomitmen untuk membawa Jawa Tengah lebih maju ke depannya untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

“Kami akan berkolaborasi dengan pusat dan bupati sampai desa. Dukungan Partai Golkar sangat bermanfaat,” katanya. []

Nurdin menyampaikan hal itu dalam dialog dikutip dari Kompas TV, Jumat 20 September 2024.

Dia menjawab pertanyaan mengenai harapan Golkar terkait jatah menteri di kabinet Prabowo.

“Kita mengharapkannya minimal lima menteri, jadi proporsional lah,” katanya.

“Apalagi sekarang ini ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang pada presiden terpilih untuk menentukan jumlah kabinetnya berdasarkan tantangan bangsa ke depan,” tambahnya.

Nurdin menyebut tantangan bangsa ke depan tidak ringan, bahkan bisa disebut berat karena harus menghadapi sejumlah persoalan termasuk pemanasan global.

“Seperti kita pahami bahwa tantangan ke depan bangsa kita tidak ringan, itu berat sekali menghadapi global warming, krisis energi, krisis pangan, dan sebagainya,”ucap Nurdin.

“Dan saya yakin Pak Prabowo akan fokus bagaimana mengantisipasi agar sekalipun krisis terjadi, tapi Indonesia tidak mengalami krisis tersebut,” tambah mantan ketua PSSI itu.

Oleh sebab itu, ia meyakini Prabowo akan menyusun kabinet yang antisipatif terhadap sejumlah tantangan yang bakal dihadapi. []

Diketahui, dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin jumlah kementerian ada sebanyak 38.

Menurut Bahlil, jika nantinya bertambah itu tidak jadi masalah.

Sebab, Prabowo dan Gibran sudah memikirkan secara matang untuk memutuskan penambahan jumlah kementerian.

“Ya enggakpapa kalau dianggap kebutuhan. Kan mau melakukan percepatan. Nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style yang berbeda,” kata Bahlil di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 September 2024 dikutip dari Kompas TV.

Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dalam menyusun komposisi sosok yang akan dipilih menjadi pembantunya selama memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

“Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo,” ucap Bahlil.

Ia meyakini Prabowo dalam membuat sebuah kebijakan akan mengacu dengan aturan yang berlaku.

“Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menteri ESDM itu meminta berbagai pihak agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman jajaran menteri nanti. []

“Kami menyerahkan dukungan kepada Ibu Airin dan Bapak Ade Sumardi untuk Pilgub Banten,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Selasa (27/8/2024).

Penyerahan dukungan ini seakan menuntaskan polemik yang ada di Pilgub Banten. Sebelumnya, Bahlil sempat menyerahkan dukungan kepada calon dari Koalisi KIM Andra Soni-Dimyati Natakusumah — kader Gerindra-PKS. Tapi, keputusan ini akhirnya berubah.

“Saya pikir Ibu Airin, rumah besar di Partai Golkar, Ibu Airin anak kandung Partai Golkar. Sebagai ibu dan anak yang membesarkan tidak pas kalau kemudian anak tidak diantarkan untuk ikut berkompetisi,” jelas Bahlil.

Menteri ESDM itu juga menegaskan, Partai Golkar menunjukkan keterbukaan dalam Pilkada. Perbedaan dengan KIM tidak jadi masalah di Pilkada.

“Pak Ade Sumardi, jangan takut tidak perlu berganti baju kuning,” pungkas dia.

Padahal sebelumnya dia sudah umumkan undur diri dari penncalonan.

Hal itu disampaikan Krisdayanti setelah sempat mengumumkan mengundurkan diri dari Pilkada Kota Batu 2024 setelah mendapatkan surat dukungan dari PDIP.

Krisdayanti mengaku sudah membulatkan tekad maju sebagai calon wali kota Batu setelah mendapat arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Mantan istri Anang Hermansyah itu akan diduetkan dengan politikus Nasdem, Kresna Dewanata Phrosakh atau Dewa sebagai calon wakil wali kota.

Terkait dengan pencalonan saya sebagai calon wali kota kota Batu 2024 ini, insya Allah dengan mengucapkan bismilah atas rekomendasi ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Krisdayanti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.

Krisdayanti yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDIP mengaku tidak ragu memutuskan maju dalam Pilwalkot Batu.

Meski dirinya sadar ada tanggung jawab besar yang akan ditanggungnya apabila terpilih.

“Tidak ada yang berlebihan, katanya ini dinamika perasaan. Tidak ada perasaan bimbang atau ragu, hanya saya dijadapkan dengan posisi perempuan istri ibu yang mengalami satubsisi cukup besar, respon tanggung jawab yang sangat tinggi,” ujarnya.

Selama menjabat sebagai anggota DPR, Krisdayanti mengaku sempat kehilangan momen melihat anaknya bertumbuh.

Tapi, ia menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan suara rakyat ke pemerintah.

“Jadi saya merasa tahun ini saya dihadapkan kontetasi legislatif dan eksekutif. terus terang selama 5 tahun bertugas ada keraguan dan kecemasan. Saya banyak meninggalkan tugas-tugas sebagai istri, anak-anak saya sudah sangat besar,” ucapnya.

“Atas izin Allah SWT dan suami dan keluarga yang sangat mendukung. Mohon doa restu dari masyarakat Indonesia,” lanjut Diva Indonesia itu,”tambahnya. []

Hal itu disampaikan Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid, dikutib dari Kompas TV, Jumat 23 Agustus 2024

Nurdin menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan mengenai apakah pola pilkada yang mengikuti putusan MK akan mengakibatkan Golkar mengubah kerja sama dengan partai lain.

Menurut Nurdin, Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun KIM Plus yang ada sekarang tidak bisa linier sampai ke tingkat daerah.

“Tidak bisa linier sampai ke tingkat daerah,” jelasnya.

“Kenapa? Karena kondisi daerah sangat berbeda, memiliki karakteristik sendiri, memiliki tantangan tersendiri, memiliki problematika tersendiri, sehingga tidak mungkin bisa linier solidnya Koalisi Indonesia Maju di pusat harus diturunkan ke bawah,” sambung Nurdin.

Ia mengakui bahwa memang ada beberapa daerah yang bisa linier dalam bekerja sama politik seperti di tingkat pusat.

“Ada beberapa daerah yang bisa sama dengan pusat. Oleh karena itu, dengan putusan MK ini, semua partai diuntungkan,” tegasnya.

“Partai Golkar juga sangat diuntungkan, ada ketua-ketua Golkar yang tadinya tidak bisa maju karena harus berkoalisi, tidak cukup kursi sehingga dipaksakan misalnya harus menjadi wakil, saat ini bisa mencalonkan,” tambah Nurdin.

Menurutnya, putusan MK tersebut merupakan sesuatu yang sangat produktif bagi demokrasi kita dan mencerahkan rakyat.

“Memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk melakukan pilihan-pilihan dengan ruang yang cukup dan pergerakan yang dinamis. Ini pencerahan demokrasi rakyat yang sangat bagus,” tuturnya. []

Keputusan itu diambil lewat sidang yang dipimpin Waketum Partai Golkar Adies Kadir. Dia mengatakan, dukungan terhadap Bahlil mencapai 100 persen.

“Hampir bahkan 100 persen seluruh DPD dan DPD II telah memberikan dukungan kepada saudara Bahlil Lahadalia, dan kemudian memberikan Bahlil untuk menjadi formatur tunggal,” kata Adies dalam sidang di JCC, Senayan, Jakpus, Selasa (20/8/2024).

Keputusan itu juga dinyatakan telah sesuai dengan AD/ART partai. Adies menyebut, seorang dapat dinyatakan keluar sebagai pemenang jika memperoleh 50 persen plus 1 dari pemegang hak suara.

“Oleh karena itu saya bacakan ADRT kita berdasarkan bunyi pasal 27 ayat 1 huruf b poin f petunjuk pelaksanaan DPP partai Golkar nomor jutlak 02 dpp golkar/20/2020 tentang secara umum musyawarah dan rapat-rapar partai Golkar ditegaskan apabila terdapat calon yang memperoleh dukungan 50 persen plus 1, dari pemegang hak suara langsung dinyatakan sebagai ketua umum atau ketua formatur,” sambungnya.

Sama seperti Arinal Djunaidi –kader Golkar– yang batal maju di Pilgub Lampung, Airin akan mendapat tugas lain.

“Bu Airin mungkin kita akan arahkan ke tugas lain. Nanti kita lihat dulu,” kata Lodewijk kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2025).

Meski begitu, ia tidak bisa spekulasi apakah benar Airin batal maju di Pilgub Banten. “Belum ada keputusan tentang itu,” ucap dia.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, Golkar masih mengamati dinamika Pilgub Banten. Sebab masih ada PDIP yang belum menentukan sikap.

Jika PDIP dan Golkar koalisi, maka Airin bisa maju Pilgub Banten. Namun Lodewijk belum bisa memastikan hal ini.

“Nanti kita lihat. Masih bergulir. Yang jelas, Bu Airin kan sudah terima surat keputusan dari Partai Golkar. Kita menunggu apakah yang bersangkutan (Airin) akan menerima formulir persetujuan B1 KWK itu yang dibawa untuk pendaftaran ke KPU,” kata Lodewijk.

“Kita lihat perkembangannya. Apakah lanjut atau tidak. Biasanya wartawan sudah tahu duluan,” tutup dia.

Di pojok kanan atas poster tercantum pula tulisan Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DIY, John S Keban, menyebut orang yang membuat poster itu sebagai tindakan pelecehan terhadap Partai Golkar.

“Kalau itu orang-orang yang memunculkan gambar-gambar itu tindakan pelecehan terhadap Partai Golkar, dan kami akan tindak tegas,” kata Keban saat dihubungi wartawan, Senin (12/8/2024).

Keban mengatakan Partai Golkar merupakan partai besar bukan partai kaleng-kaleng.

“Partai Golkar itu partai besar bukan partai kaleng-kaleng, bahkan menyuruh anak kecil mau menjadi Ketua Umum Golkar dari mana ceritanya gitu,” jelasnya.

Dia menjelaskan Partai Golkar memiliki aturan organisasi dan mekanisme AD/ART.
“Tidak ada cerita jalan-jalan sembarangan seperti itu,” jelas dia.