Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut turut dirangkaikan dengan penyampaian tindak lanjut hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ian Fidihanto Markos, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara nyata dan dimulai dari keteladanan para pimpinan di setiap satuan kerja.

“Sosialisasi hari ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli, dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),” ujar Pamuji.

Ia juga meminta para kepala satuan kerja dan pejabat struktural menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi.

“Saya meminta kepada para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Struktural untuk menjadi benteng pertama. Anda adalah role model. Jadilah teladan yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja,” tegasnya.

Selain penguatan integritas, kegiatan tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.

Berbagai tindak lanjut yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan keimigrasian agar semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat berhasil meraih kategori Baik hingga Sangat Baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan sekaligus motivasi bagi seluruh satuan kerja imigrasi di Daerah Khusus Jakarta untuk terus berinovasi.

Melalui sinergi bersama KPK, Ombudsman RI, dan seluruh jajaran Imigrasi, Kanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, mudah diakses masyarakat, serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Buketan pada Kamis (12/3/2026) ini dihadiri oleh Kepala OPD, Camat, hingga perwakilan BUMD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), membuka resmi acara tersebut dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur Kota guna memberikan arahan strategis.

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan, Khunairi Alhumami, yang memaparkan aspek hukum terkait teknis pencegahan korupsi di birokrasi.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa sosialisasi ini sangat krusial untuk memperdalam pemahaman aparatur negara mengenai potensi praktik korupsi, terutama saat memasuki momentum hari raya.

Ia mengingatkan bahwa meskipun secara umum ASN sudah memahami definisi korupsi, namun secara teknis masih ada celah tindakan yang dianggap biasa padahal melanggar aturan.

“Jangan sampai kita merasa apa yang kita lakukan tidak ada masalah, padahal sebenarnya salah,” tegas Aaf saat memberikan sambutan di depan para peserta sosialisasi.

Aaf juga menyoroti adanya dinamika antara aturan hukum dengan tradisi masyarakat Indonesia yang terbiasa saling memberi atau bersilaturahmi menjelang hari raya Idulfitri.

Meski demikian, integritas harus tetap dijaga mengingat Pemkot Pekalongan telah berkomitmen penuh dalam pembangunan zona integritas di seluruh lini pelayanan publik mereka.

Saat ini, seluruh dinas di Kota Pekalongan telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang harus terus dipertahankan melalui pengawasan yang sangat ketat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Nur Priyantomo turut mensosialisasikan SE Wali Kota Pekalongan Nomor B/13/700/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Hari Raya di lingkungan pemerintah daerah.

Surat edaran tersebut secara tegas mengatur larangan bagi seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menerima atau memberikan hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

ASN dilarang keras meminta dana, hadiah, maupun THR kepada masyarakat atau perusahaan, baik atas nama pribadi maupun instansi, karena berpotensi memicu konflik kepentingan.

Sekda juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dinas tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk urusan mudik atau kegiatan lain selama masa libur lebaran.

Gratifikasi dalam bentuk apa pun, mulai dari uang hingga barang pecah belah atau makanan, wajib dilaporkan kepada KPK jika terindikasi berhubungan dengan kewajiban jabatan.

Mekanisme pelaporan harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan, sementara untuk barang yang mudah busuk terdapat aturan teknis khusus yang lebih fleksibel.

“Saya berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tidak meminta pemberian dalam bentuk apa pun,” ujar Sekda Nur menutup penjelasannya dengan sangat tegas.

Melalui agenda ini, Pemkot Pekalongan optimis dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas para aparatur sipil negara. (em-aha)

Setelah menggeledah, jaksa dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) membawa beberapa dokumen menggunakan kardus dan kotak kontainer. Berserta penyitaan uang temuan tersebut.

Kasi Intelijen Kejari Serang, Muhamad Lutfi Adrian, membenarkan penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani. Namun, dia tidak menjelaskan perkara yang ditangani tersebut.

“Iya terkait tipikor (tindak pidana korupsi-red), nanti kita sampaikan berkaitan apa, semua masih dalam proses,” katanya.

Lutfi menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam proses penyidikan. Seluruh ruangan tak luput dari pemeriksaan, termasuk ruang kepala kantor.

“Iya, semua ruangan yang ada di kantor ini digeledah, termasuk ruang kepala. Semuanya kooperatif, Pak Kepala juga tadi ada,” katanya.

Ia menambahkan, perkara tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan setelah melalui proses penyelidikan pada awal tahun 2026. Namun hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut

“Sudah naik penyidikan, awalnya tahun 2026. Ada (pejabat Kantor Pertanahan Kota Serang,” tandas dia.

Karyoto hanya menjawab singkat, dan akan menjelaskan soal perkara tersebut nanti.

Demikian Karyoto merespons pertanyaan yang diajukan oleh seorang wartawan dalam sesi wawancara setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ) sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (8/5/2025).

“Bapak, terakhir soal Firli, mumpung ada Pak Kajati?” tanya seorang wartawan.

“Nanti urusan saya,” jawab Karyoto di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya dan beberapa anggota Komisi III DPR RI, dikutip dari Kompas TV.

Namun setelah sesi tanya jawab berakhir, Karyoto tidak menjelaskan apapun perihal kasus Firli Bahuri.

Sebagai informasi, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023.

Namun, hingga saat ini Firli Bahuri belum juga ditahan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengatakan masih memenuhi petunjuk P19 atau berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait kasus Firli Bahuri.

“Termasuk kami sedang melengkapi pemberkasan karena kita ketahui bersama, ada beberapa perkara yang juga sedang kita lakukan penyidikan maupun penyelidikan atas penanganan perkara aquo yang saling terkait ataupun beririsan,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025) dilansir dari Antara.

Selain dugaan pemerasan, Firli diduga terlibat dalam kasus lain yang berkaitan dengan pertemuan dengan SYL di sebuah lapangan badminton.

Berbeda dengan perkara pemerasan, status Firli terkait pertemuannya dengan SYL masih sebagai saksi meskipun kasus tersebut telah meningkat ke tahap penyidikan.

Penyidik menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK dalam kedua kasus tersebut. []

Barang itu kemudian diserahkan ke KPK oleh Tenaga Ahli Menag, Muhammad Ainul Yaqin, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (26/1/2024).

Ainul mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui asal barang tersebut. Barang yang diduga gratifikasi tersebut tersimpan dalam tas berwarna cokelat.

“Bentuknya barang. Kami sudah serahkan ke dalam,” ujar Ainul kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

Namun, Ainul mengakui tak ada nama tertera di barang tersebut. Dia juga tak merinci berapa serta apa barang yang diterima Menag Nasaruddin yang diduga sebagai gratifikasi tersebut. Ainul lantas diperintahkan oleh Menag Nasaruddin untuk mengembalikan barang yang diduga gratifikasi tersebut ke lembaga antirasuah.

“Tidak ada nama [yang tertera di barangnya]. Kami sudah serahkan, diterima langsung oleh Ibu Indira Kasatgas Gratifikasi KPK. Sudah diterima langsung oleh Ibu Kasatgas,” kata dia.

Lewat pengembalian barang yang diduga gratifikasi itu, Ainul menyebut bahwa hal tersebut sebagai komitmen Menag Nasaruddin dalam penerapan pemerintahan yang bersih.

“Ini bagian dari komitmen Beliau, sesuai dengan arahan dan pidato beliau di beberapa tempat, untuk di Kementerian Agama ini sebagai contoh, sebagai teladan good governance,” pungkasnya.

Mobil tersebut sebelumnya sempat disembunyikan dan berhasil ditemukan pada Senin 13 Mei 2024 kemarin.

“Temuan dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, mobil ini disembunyikan di wilayah Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,” ujar Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 14 Mei 2024.

Ali mengatakan mobil tersebut diduga milik SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan, serta didapati dalam penguasaan orang terdekat eks gubernur Sulsel itu.

“Selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara TPPU dan berikutnya juga akan dikonfirmasi pada saksi-saksi termasuk tersangka,” ucap Ali.

Diberitakan sebelumnya, SYL diproses hukum KPK atas kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hanya saja, baru dua kasus awal yang masuk persidangan.

SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, SYL disebut menggunakan anggaran Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Di antaranya untuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran ke istri setiap bulan, pembelian mobil untuk anak, hingga membayar tagihan kartu kredit SYL. []

Pernyataan Ali itu didasarkan pada berbagai pernyataan dari para saksi di persidangan yang mengungkapkan adanya pemakaian uang hasil dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk keluarga SYL.

“Sangat dimungkinkan menjadi TPPU apabila terpenuhi unsur-unsur kesengajaan dalam menikmati uang hasil kejahatan,” ujar Ali dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Ali menilai, tidak hanya SYL, keluarganya pun dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Menurut dia, dalam TPPU, uang hasil kejahatan biasanya diubah menjadi harta dengan nilai ekonomis seperti rumah. Rumah tersebut kemudian diserahkan ke keluarga atau kerabat tertentu yang mengetahui rumah itu diperoleh dari hasil kejahatan.

Sedangkan untuk mengetahui harta itu diperoleh dari hasil kejahatan atau tidak, Ali menuturkan hal tersebut bisa diukur melalui profil pejabat, salah satunya dengan melihat besaran gajinya.

“Ketika dia memperoleh sebuah rumah, bisa diukur harga rumah itu apakah pas dengan profil pejabat,” ujar dia.

Adapun apabila keluarga maupun kerabat menerima uang hasil kejahatan tersebut secara tidak sengaja, Ali menyebutkan secara normatif tidak dapat dipidana dengan pasal TPPU.

“Untuk itu makanya harus terbukti dulu ini kejahatan korupsinya, baru nanti bisa ditentukan apakah ada TPPU,” kata Ali menjelaskan.

Kasus SYL masih berada dalam proses persidangan dengan agenda terakhir pemeriksaan saksi pada Selasa, 30 April 2024. Selanjutnya, sidang pemeriksaan saksi dalam kasus ini akan berlanjut pada pekan depan.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan diduga dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membacakan surat dakwaan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar yang diterima SYL.

“Sidang perdana digelar Rabu, 28 Februari pekan depan,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo, Kamis, 22 Februari 2024.

Zulkifli menyebutkan, majelis hakim yang menangani persidangan kasus ini telah ditetapkan yakni Rianto Adam Pontoh, Fahzal Hendri dan Ida Ayu Mustikawati sebagai Hakim ad hoc Tipikor.

Sebagai informasi, Rianto Adam Pontoh dan Fahzal Hendri pernah menangani perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menjerat eks Menteri Komunikaai dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Dalam putusannya, Johnny Plate dijatuhi vonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Johnny G Plate juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar.

Selain perkara Johnny G Plate, Rianto Adam Pontoh juga pernah memimpin sidang perkara mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Papua.

Kala itu, Hakim Rianto menjatuhkan hukuman kepada Lukas Enembe berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Lukas Enembe juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp19.690.793.900 subsider 2 tahun penjara.

Kasus korupsi SYL

Dalam kasusnya, diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi bersama mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta untuk meminta uang dari para ASN eselon I dan II di lingkungan Kementan. Keduanya diduga meminta setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan seperti, Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

SYL juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini masih dalam tahap penyidikan di KPK. (*)

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi dugaan keterlibatan keluarga SYL ini kepada General Manager Media Radio Prambors, Dhirgaraya S Santo.

“Sudah dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan keluarga SYL dalam menentukan pihak kontraktor yang memenangkan proyek pengadaan di Kementan,” kata Ali Fikri, Sabtu, 6 Januari 2024.

Ali menjelaskan, Santo diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan yang menjerat SYL dan anak buahnya pada Jumat, 5 Januari 2024.

Selain terkait dugaan korupsi proyek di Kementan, KPK juga mendalami sejumlah aset yang diduga dimiliki oleh SYL dari Santo.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari tersangka SYL,” tuturnya.

Seperti diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta Kementan sebagai tersangka.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta mengumpulkan setoran secara paksa dari para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementan seperti dari Direktur jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

Adapun nilai setoran yang diterima SYL berkisar antara US$4.000 hingga US$10.000 setiap bulannya.

KPK menduga SYL, Kasdi, dan Hatta menikmati uang hasil pemerasan itu totalnya sekitar Rp13,9 miliar.

Uang itu diduga digunakan untuk membayar cicilan mobil, biaya perawatan wajah dan kesehatan, hingga renovasi rumah SYL. (*)

Alasan majelis hakim menunda karena belum merampungkan berkas putusan untuk Rafael.

“Kami sudah bekerja dengan maksimal sampai detik, dan ternyata belum bisa rampung, tidak bisa kami rampungkan semuanya,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024.

Suparman menyatakan Majelis Hakim telah berupaya mengejar menyelesaikan pemberkasan, namun hingga sore ini tak dapat diselesaikan.

Adapun yang menjadi penyebab butuhnya waktu lebih untuk menyelesaikan pemberkasan, karena kasus korupsi Rafael Alun cukup luas.

Dia mengatakan sidang vonis Rafael Alun Trisambodo akan kembali digelar pada hari Senin, 8 Januari pekan depan.

“Daripada kita menunggu sampai sore, dengan terpaksa kami tunda untuk pembacaan putusan sampai hari Senin tanggal 8 Januari. Kami masih butuh waktu,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara, karena diyakini jaksa terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp16,4 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus ini jaksa menuntut Rafael Alun membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp18,9 miliar.

Jaksa menilai Rafael Alun menerima gratifikasi bersama istrinya Ernie Meike Torondek yang berstatus sebagai saksi.

Gratifikasi itu diterimanya dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikannya.

Selain itu jaksa juga menyebut ada penerimaan lain yang terungkap di persidangan. (*)

“Hari Kamis tanggal 4 dijadwalkan pembacaan putusan ya,” kata Hakim Ketua Suparman Nyompa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Sidang putusan itu dilakukan setelah tim kuasa hukum Rafael Alun membacakan duplik atau pembelaan dalam persidangan hari ini.

“Sidang akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024,” ujar Hakim Ketua Suparman.

Rafael Alun dituntut 14 tahun penjara

Sebelumnya jaksa menuntut Rafael Alun Trisambodo 14 tahun. Jaksa menyebut Rafael terbukti secara meyakinkan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

“Menuntut, agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara, memutuskan, menyatakan, Terdakwa Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2023.

Berdasarkan itu, jakss menuntut Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Rafael dituntut membayar uang pengganti Rp18,9 miliar atau harta bendanya disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi akan diganti 3 tahun kurungan.

Bentuk Gratifikasi dan TPPU

Dalam analisa yuridis, pada dakwaan pertama, jaksa menyebut Rafael Alun bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, menerima gratifikasi senilai Rp16,4 miliar.

Gratifikasi itu disebut diterima Rafael Alun dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikannya.

Selain itu, jaksa menyebut ada penerimaan lain yang terungkap di persidangan.

Jadi, total gratifikasi yang diterima Rafael Alun dan istri sejumlah Rp18,9 miliar.

Istri Rafael Alun, Ernie Meike, hingga sarat ini masih berstatus sebagai saksi.

Jaksa lalu mengungkapkan, dari hasil menerima gratifikasi, Rafael Alun membeli berbagai aset dengan total nilainya Rp66,6 miliar, 2.098.365 Dolar Singapura, dan 937.900 Dolar Amerika.

Pada analisis yuridis untuk dakwaan kedua soal TPPU, jaksa meyakini Rafael Alun melakukan pembelian berupa tanah, bangunan, dan mobil yang keseluruhannya bernilai Rp31,6 miliar, serta menempatkan harta di rekening perusahaan sejumlah Rp5,4 miliar.

Dan, pada analisis yuridis untuk dakwaan ketiga yang masih soal TPPU, jaksa meyakini Rafael Alun menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta senilai Rp23,9 miliar dengan aset atas nama orang lain, menempatkan harta berupa uang SGD 2.098.365 Dolar Singapura, 937.900 Dolar Amerika, dan 9.800 euro ke dalam safe deposit box (SDB) dan uang Rp5,6 miliar ke rekening atas nama orang lain.

Jadi total TPPU yang diyakini oleh jaksa terjadi berjumlah lebih dari Rp105 miliar.

Jaksa meyakini Rafael telah melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*)

Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga yang berlarian dan sebuah mobil yang hangus terbakar.

Terlihat juga dalam video tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun sedang berlari-lari dikelilingi pengawalan.

Ridwan yang memakai kemeja putih dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat kericuhan tersebut.

Kabar terlukanya Ridwan Rumasukun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

“Iya benar beliau (Ridwan Rumasukun) terluka. Ada yang memprovokasi sehingga anarkis,” kata Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis, 28 Desember 2023.

Namun, Benny Ady tidak menjelaskan secara rinci kondisi Pj Gubernur Papua tersebut terkini, dan tidak menceritakan kronologi kericuhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI asal Papua Yunus Wonda menyatakan pemakaman bekas Gubernur Papua Lukas Enembe dilaksanakan pada Kamis, 28 Desember sore.

“Pemakaman Lukas Enembe harus dilaksanakan sore hari, karena budaya kita tidak ada pemakaman dilaksanakan pada malam hari,” kata Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Menurut Wonda, jenazah Lukas Enembe dibawa dari Bandara Sentani ke STAKIN untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari masyarakat Papua.

Jenazahnya kemudian dibawa ke tempat pemakaman di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Terpidana kasus suap dan gratifikasi

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Pada November 2023, dia divonis bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp19,6 miliar.

Lukas dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor. (*)

Eks Ketua KPK itu diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Kehadiran Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri itu pun dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yaitu Ian Iskandar.

Ia mengatakan, kliennya sudah tiba lebih awal dari jadwal pemeriksaan.

“Sudah tiba dia. Ya lebih awal lah, Firli sudah di atas,” ujar Ian kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Rabu, 27 desember 2023.

Kata di Firli dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait aset yang tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ia menyebut, ada beberapa aset milik kliennya yang tidak dilaporkan karena terkendala masalah administrasi.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penangkapan Kristian merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani, 18 Desember lalu.

Ali Fikri menyebutkan, Kristian diamankan penyidik KPK di Desa Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu, 23 Desember 2023.

“Kami memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka KW (Kristian Wuisan). Tim penyidik kemudian menangkap yang bersangkutan,” kata Ali Fikri, Minggu, 24 Desember 2023.

Penyidik KPK kemudian membawa Kristian ke Markas Brimob Polda Maluku Utara untuk melakukan pemeriksaan awal, selanjutnya dibawa ke Jakarta.

Kata Ali, selama proses penangkapan dan pemeriksaan, KPK dikawal oleh Brimob Maluku Utara.

Untuk diketahui, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi ini, tim penyelidik dan penyidik KPK telah mengamankan 18 orang, termasuk di antaranya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp725 juta yang diduga bagian praktik suap terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Para pelaku diduga melakukan tindak pidana suap menyangkut pengadaan barang dan jasa dan jual beli jabatan.

Setelah menggelar ekspose, KPK menetapkan tujuh orang menjadi tersangka. Mereka adalah Abdul Gani Kasuba (Gubernur Maluku Utara), Adnan Hasanudin (Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara), dan Daud Ismail (Kepala Dinas PUPR Maluku Utara).

Tersangka lainnya yakni Ridwan Arsan (Kepala Badan Pengadaan Barang Dan Jasa/BPBJ Maluku Utara), Ramadhan Ibrahim (ajudan Abdul Gani), serta Steven Thomas dan Kristian Wuisan selaku pihak swasta.

“Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik KPK menahan para tersangka mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024,” kata Alex, Rabu, 20 Desember 2023). (*)

Sidang beragendakan pembacaan putusan tersebut sejatinya telah dijadwalkan oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati saat sidang kemarin digelar.

Sidang beragendakan putusan praperadilan tersebut rencananya digelar pada Selasa menjelang sore.

“Baik, kesimpulan dianggap dibacakan. Lalu, Selasa, 19 Desember 2023 esok pukul 15.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan hakim praperadilan,” kata hakim tunggal Imelda Herawati dalam persidangan di PN Jaksel kemarin.

Sementara itu, kubu Firli Bahuri menyampaikan, mereka optimis bakal memenangkan gugatan praperadilannya tersebut.

Pasalnya, hingga kini mereka bersikukuh penetapan Firli sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap Eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak sah, tak sesuai aturan, dan tanpa ada bukti.

Sidang gugatan praperadilan itu sejatinya telah digelar PN Jakarta Selatan sejak Senin, 11 Desember 2023 lalu.

Gugatan tersebut didaftarkan Firli ke PN Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023 lalu dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, yang mana Kapolda Metro Jaya merupakan Termohon dalam gugatannya itu. (*)