Advokat Muhammad Ismak menegaskan bahwa dokumen Eigendom Verponding yang dijadikan dasar klaim oleh tim hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tidak lagi memiliki kekuatan sebagai bukti kepemilikan utama.

Menurutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sistem kepemilikan tanah di Indonesia telah beralih dan hanya mengakui sertifikat sebagai alat bukti yang sah.

“Secara normatif, eigendom itu sudah tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan. Fungsinya sekarang hanya sebagai petunjuk administratif,” ujar Ismak dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, dokumen tersebut kini hanya bisa digunakan sebagai dasar penelusuran riwayat tanah untuk proses konversi hak menjadi sertifikat resmi.

Pandangan serupa disampaikan Dosen Hukum Agraria Universitas Indonesia, Hendriani Parwitasari. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah mengatur batas waktu konversi dokumen lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut, dokumen seperti Eigendom Verponding wajib dikonversi menjadi sertifikat paling lambat Februari 2026.

“Dokumen lama itu bukan lagi alat bukti kuat. Kalau ingin didaftarkan, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Di sisi lain, tim hukum GRIB Jaya tetap bersikukuh atas klaim mereka. Kuasa hukum Wilson Colling menyatakan kliennya, Sulaeman Effendi, memiliki dasar kepemilikan yang sah.

Ia menyebut, bukti yang dimiliki berupa Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Iljas Radjo Mentari, yang diklaim sebagai leluhur kliennya.

“Sulaeman Effendi merupakan ahli waris sah yang hingga kini masih memegang dokumen asli kepemilikan yang telah berlangsung lebih dari satu abad,” kata Wilson, Jumat (10/4/2026) kemarin.

Wilson juga membantah klaim bahwa lahan tersebut milik PT Kereta Api Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Lahan yang menjadi sengketa tersebut memiliki luas sekitar 34.690 meter persegi dan berada di wilayah Kelurahan Kebon Kacang dan Kebon Melati, Tanah Abang. Secara geografis, area itu berbatasan dengan Jembatan Tinggi di sisi utara, jalan raya di timur, rel kereta api serta sungai di barat, dan permukiman warga di bagian selatan.

Polemik ini pun membuka kembali perdebatan mengenai kekuatan hukum dokumen kepemilikan tanah lama di tengah sistem agraria modern Indonesia.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebut AG sering melakukan penjualan atau mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.

“Selanjutnya, berdasarkan perintah Kasatnarkoba Polres Cimahi, tim melakukan penyelidikan terhadap seseorang berinisial AG dan diperoleh bahwa AG bertempat tinggal di sebuah kontrakan Kampung Kancah, Desa Cihideung, Parongpong, Bandung Barat,” kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

Polisi kemudian mendatangi kontrakan tersebut dan langsung menangkap AG pada Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 29 paket kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu) dengan berat bruto 106,71 gram; satu buah timbangan digital; dua pack plastik klip bening kosong; satu buah solasi dan satu ponsel.

Dalam pemeriksaan, AG mengaku mendapat narkoba jenis sabu itu dari seseorang bernama Baron yang saat ini sedang dalam upaya pengejaran.

“(Sabu itu kemudian) diedarkan kembali dengan cara sistem tempel, kemudian AG mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran Kota Cimahi dan Bandung Barat,” jelas Hendra.

Kepada polisi, AG juga mengaku mendapat imbalan sebesar Rp5 juta dari Baron jika berhasil menjual atau mengedarkan seluruh barang haram tersebut.

Di sisi lain, Hendra membeberkan dari hasil pemeriksaan handphone milik AG, penyidik mendapati sebuah grup WhatsApp bernama GRIB Jaya PAC Parongpong. AG pun mengakui bagian dari anggota ormas tersebut.

Atas perbuatannya, AG dijerat Pasal 114 ayat 2 dan atau Pasal 112 ayat 2 dan atau Pasal 113 ayat 1 dan atau Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan menyebut, modus pelaku ialah melalui sistem tempel (menggunakan map) dan transaksi langsung.

“Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 113 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,” kata Kombes Pol Hendra dalam rilisnya pada Jumat, 30 Mei 2025.

Barang bukti yang berhasil diamankan ialah sabu seberat 106,71 gram.

Hendra menjelaskan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang berinisial AG sering melakukan penjualan atau pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.

“Berdasarkan perintah Kasatnarkoba Polres Cimahi, tim melakukan penyelidikan terhadap AG dan diperoleh informasih bahwa AG bertempat tinggal di sebuah kontrakan Kampung Kancah, Desa Cihideung, Parongpong, Bandung Barat,” ujarnya.

Pelaku ditangkap pada Selasa, 13 Mei 2025 pukul 15.00 WIB di kontrakannya.

Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti seperti 29 paket kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu) bruto 106,71 gram, satu buah timbangan digital, dua pack plastik klip bening kosong, satu buah solasi, dan satu ponsel.

“Dari hasil introgasi, AG mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama Baron (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara sistem tempel, kemudian AG mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran Kota Cimahi dan Bandung Barat,” ujarnya.

Menurut pengakuannya, bila berhasil menjual atau mengedarkan seluruh narkotika jenis sabu mendapat keuntungan Rp 5 juta dari Baron.

Selain itu, dari ponselnya, terdapat grup WhatsApp GRIB Jaya PAC Parongpong. AG pun mengakui bagian dari anggota Ormas tersebut. []

Pada momen itu Hercules memberikan kain Timor kepada Sutiyoso sebagai simbol permintaan maaf secara adat Timor Leste. Ia juga mencium tangan mantan Pangdam Jaya tersebut.

Hercules mengatakan ucapannya saat itu merupakan spontanitas. Dalam kesempatan itu ia juga meminta maaf kepada keluarga Sutiyoso.

“Mudah-mudahan Bapak terima. Karena saya anggap Bapak ini Bapak saya sendiri. Kami ini dididik bapak-bapak dari baret merah, kami diajarin kesetiaan, diajari loyalitas,” kata Hercules, Rabu (28/5/2025).

GRIB mengaku keberadaan mereka di lokasi hanya sebatas sebagai pendamping hukum bagi ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

“Kami menyampaikan klarifikasi tegas: GRIB Jaya tidak pernah menguasai lahan sebagaimana diberitakan. Kehadiran kami di lokasi semata-mata dalam kapasitas sebagai pendamping hukum dan advokasi atas permintaan resmi dari para ahli waris,” tulis pernyataan resmi Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (24/5/2025).

Colling mengatakan GRIB melakukan pendampingan sejak 2024, setelah perjuangan panjang ahli waris selama puluhan tahun melalui jalur hukum yang tak membuahkan hasil.

Ahli waris mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah berupa girik. Tidak dijelaskan rinci oleh pihak GRIB Jaya siapa ahli waris yang dimaksud.

“Tanah ini awalnya tanah turun-temurun milik ahli waris yang dibuktikan dengan girik, sehamparan tanah itu milik ahli waris yang sudah tinggal di situ,” lanjut dia.

Menurut Colling, sengketa kepemilikan lahan antara BMKG dan ahli waris telah berlangsung sejak 1980-an. BMKG mengklaim telah membeli lahan tersebut pada 1970-an, dan menggugat secara perdata untuk mengosongkannya.

Namun, menurut Colling, gugatan tersebut kalah di tiga tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Karena ormas tersebut menduduki lahan BMKG yang statusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana membenarkan adanya laporam itu. Laporan tersebut disampaikan dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025.

Akhmat Taufan membenarkan, laporan itu meminta polisi menertibkan ormas GRIB Jaya karena menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG.

Hal itu disampaikannya saat telewicara dengan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.

Dalam telewicara tersebut, Dudung menyampaikan kemarahan Prabowo terhadap ormas yang kerap melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Bahkan Prabowo menyampaikan bakal membubarkan ormas jika sudah kelewat batas.

Merespons hal tersebut, Hercules mengaku Grib Jaya selalu membantu masyarakat. Terlebih senantiasa membantu masyarakat jika sedang mengalami bencana.

“Jadi mohon jenderal, kami, Grib Jaya, selalu membantu bencana-bencana dan kesusahan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Hercules, Jumat (16/5/2025).

Terkait pembubaran ormas yang meresahkan, Hercules setuju. Menandakan Grib Jaya siap mematuhi arahan Presiden Prabowo.

“Bubarkan, saya mendukung,” katanya.