Pencabutan Pergub JKA diumumkan langsung oleh Muzakir Manaf melalui akun Instagram resminya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh kini dapat kembali memperoleh layanan kesehatan seperti sebelumnya tanpa pembatasan berdasarkan kategori ekonomi tertentu.

“Saya resmi mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh pada Senin, 18 Mei 2026. Dengan demikian, seluruh rakyat Aceh dapat kembali berobat seperti biasa,” tulis Muzakir Manaf dalam unggahannya.

Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Aceh dalam menjamin akses kesehatan masyarakat. Program tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan bagi warga di luar skema nasional BPJS Kesehatan. Selama bertahun-tahun, JKA menjadi salah satu program sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh, terutama warga yang membutuhkan layanan medis tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

Namun, polemik muncul setelah Pemerintah Aceh menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang mulai diterapkan pada 1 Mei 2026. Dalam aturan tersebut, penerima manfaat JKA dibatasi hanya untuk masyarakat yang masuk kategori desil 6 hingga desil 7 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan itu memicu keberatan publik karena sebelumnya program JKA mencakup masyarakat hingga kategori desil 10. Artinya, warga yang masuk kategori desil 8 sampai desil 10 tidak lagi ditanggung pembiayaan kesehatannya melalui skema JKA setelah aturan baru diterapkan.

Banyak warga menilai pembatasan tersebut berpotensi membuat masyarakat yang sebelumnya memperoleh akses layanan kesehatan menjadi kesulitan berobat. Kekhawatiran semakin besar karena sebagian masyarakat Aceh masih sangat bergantung pada program JKA untuk pembiayaan pengobatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Penolakan terhadap Pergub JKA kemudian berkembang menjadi aksi demonstrasi besar di Banda Aceh. Massa dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat mendatangi Kantor Gubernur Aceh pada Rabu (13/5/2026). Mereka meminta pemerintah mencabut aturan tersebut dan mengembalikan program JKA seperti sebelumnya tanpa pembatasan kategori ekonomi.

]]> https://daerah.eranasional.com/101966/pergub-jka-tuai-kontroversi-gubernur-aceh-pastikan-layanan-kesehatan-kembali-normal/feed 0 Aditya https://eranasional.com/95120/menko-ahy-kawal-langsung-penanganan-bencana-di-aceh https://eranasional.com/95120/menko-ahy-kawal-langsung-penanganan-bencana-di-aceh#respond Thu, 11 Dec 2025 00:02:14 +0000 https://eranasional.com/95120/menko-ahy-kawal-langsung-penanganan-bencana-di-aceh Aceh, ERANASIONAL.COM — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Kualanamu, Deli Serdang, pada Selasa sore (9/12/2025).

Setibanya di Bandara Kualanamu, Menko AHY bertemu dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk saling mengupdate situasi dan kondisi terkini terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY menegaskan pentingnya memastikan penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan terkoordinasi.

Ia menyampaikan bahwa kehadirannya di lapangan bertujuan memeriksa kondisi secara langsung sekaligus memastikan seluruh pekerjaan tanggap darurat berlangsung dengan baik.

“Saya ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus sekali lagi memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif. Komunikasi intens juga saya lakukan dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengkalkulasi anggaran yang terus berkembang, serta data yang terus diupdate oleh berbagai pihak termasuk BNPB,” ungkapnya.

Menko AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga memperhitungkan langkah-langkah penanganan secara matang dan mengeksekusinya segera di lapangan. Presiden menekankan agar penanganan tidak dilakukan secara terburu-buru, namun tetap mengedepankan kualitas dan keberlanjutan.

“Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga semua untuk menghitung, mempersiapkan dengan baik, dan segera mengeksekusi di lapangan. Tidak boleh asal cepat dan ‘grasa grusu’. Membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, melainkan kualitasnya juga harus bagus. Jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana di kemudian hari,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Menko AHY meminta doa dan dukungan masyarakat agar upaya penanganan bencana di Aceh dapat berjalan lancar dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak.

“Teman-teman, mohon doa dan dukungannya ya. Kemenko Infra akan terus mengawal ini semua agar berjalan dengan lancar. Aamiin Ya Rabbal Alamin,” harapnya.