Dilansir dari Tangerangnews.com, Al Muktabar tidak terima dengan Gubernur Banten yang mengeluarkan SK pembebas tugasannya sebagai Sekda, padalah ia mengaku tidak pernah mengundurkan diri.

“Bahwa saya tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Provinsi Banten, mengundurkan diri adalah hal yang tidak mungkin saya lakukan, karena saya tidak mau lari dari tanggung jawab sebagai ASN,” kata Muktabar seperti dilansir dari Detik, Kamis 17 Februari 2022.

Gugatan tersebut didaftarkan Al Muktabar pada Rabu 16 Februari 2022 dengan Nomor Perkara 15/G/2022/PTUN.SRG.

Muktabar sendiri belum menjelaskan alasannya tidak menjabat Sekda Banten sejak Agustus 2021. Dia hanya menyebutkan bahwa pada 22 Agustus 2021, dia mengajukan permohonan pindah ke Kemendagri.

“Tetapi surat tersebut disalah artikan sehingga disebut surat pengunduran diri, saya harus katakan itu tidak benar, surat pindah dan surat pengunduran diri adalah dua hal berbeda,” ujarnya.

Dia menyebut Gubernur Banten menunjuk Plt Sekda Banten berdasarkan surat perintah pada 24 Agustus. Muktabar mengaku tak lagi menjadi Sekda setelah ada Plt.

“Dengan ditunjuknya Plt, saya tidak lagi menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekda,” ucapnya.

Dia kemudian mengajukan cuti tahunan dari 1 September 2021. Setelah cuti habis, dia tetap melapor aktif sebagai ASN.

“Saya menjamin tidak ada kekosongan jabatan Sekda Provinsi Banten, karena surat keputusan presiden terhadap Sekda definitif sampai hari ini masih berlaku,” ucapnya.

Eranasional.com – Pemerintah Provinsi Banten meresmikan revitalisasi bangunan Tugu Pamulang yang berlokasi di bundaran Jalan Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Sabtu (8/1/2022). Revitalisasi tugu tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 700 juta.

“Kami menggunakan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Pemerintah Provinsi Banten 2021 di Dinas PUPR, yang melaksanakan UPTD Tangerang, total anggarannya Rp 700 juta,” ujar Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan usai acara peresmian Tugu Pamulang, Tangsel, Sabtu (8/1/2022).

Anggaran tersebut mengalami kenaikan dari rencana awal sebesar Rp 400 juta. Revisi anggaran tersebut terjadi seiring dengan adanya kebutuhan material yang mengalami perubahan usai adanya pembahasan dari hasil sayembara desain Tugu Pamulang.

“Awalnya Rp 400 juta, kemudian setelah hasil sayembara kita koordinasi, kebetulan selama pelaksanaan dan desain, dari dewan juri dan pemenangnya (sayembara) langsung ikut dalam perencanaan material, jadi akhirnya anggaran menjadi Rp700 juta,” jelasnya.

Arlan mengatakan, revitalisasi Tugu Pamulang dilakukan selama sekitar dua bulan sejak November 2021. Realisasinya diketahui mundur dari waktu yang ditargetkan, yakni 31 Desember 2021.

Terkait anggaran perawatan, Arlan mengatakan setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 50 juta per tahunnya. Dia menyebut, ke depan Tugu Pamulang yang kini sudah lebih artistik akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya.

“Ke depan kita mau pasang pagar, khawatir ada yang masuk dan merusak. Ada tamannya juga di dalamnya. Pak Gubernur juga minta nanti ada azan di setiap waktu shalat dari tugu itu, kan di sini religius,” kata dia.

Gubernur Banten Wahidin Halim meresmikan revitalisasi Tugu Pamulang yang berlokasi di bundaran Jalan Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Sabtu (8/1/2022). Tugu yang digadang-gadang menjadi ikon Pamulang tersebut direnovasi menjadi lebih artistik saat ini, setelah menimbulkan polemik lantaran desainnya yang tidak sesuai harapan.

“Hari ini kita meresmikan Tugu Pamulang. Kita sudah melakukan sayembara desain sebelumnya,” ujar Wahidin Halim.

Wahidin mengatakan, pembangunan revitalisasi Tugu Pamulang dilakukan berdasarkan desain yang dimenangkan dalam sayembara yang diadakan olehnya pada kurun waktu Agustus hingga September 2021 lalu. Tugu Pamulang dengan revitalisasi tersebut kini dianggap telah merepresentasikan ‘wajah’ Tangsel, terutama kawasan Pamulang.

Pada April 2021, pembangunan Tugu Pamulang yang dibangun pada 2018 dengan anggaran sekitar Rp 300 juta menjadi bahan olok-olokan warganet (netizen) karena tidak merepresentasikan wajah Pamulang dan bentuknya berbeda jauh dari rancangannya. Bahkan, bangunan tersebut sampai dianggap seperti toren air.

Olok-olok itu ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang kewenangan atas tugu yang berada di jalan provinsi tersebut. Rencana pembongkaran hingga revitalisasi pun mencuat. Hingga akhirnya, dilakukan revitalisasi pada November 2021.

Revitalisasi dilakukan usai adanya sayembara desain yang digelar oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dengan dana anggaran pribadinya. Wahidin mengatakan, polemik di masyarakat yang muncul ihwal Tugu Pamulang memang menjadi konsen tersendiri bagi Pemprov Banten.

SERANG – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menetapkan 6 buruh sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengrusakan pintu ruangan kerja dan penghinaan terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim. Keenamnya telah menjalani pemeriksaan intensif sejak Sabtu (25/12/2021) dan Minggu (26/12/2021).

Dari hasil pemeriksaan, dua dari enam buruh ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga merusak pintu ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim. Dua buruh yang ditahan yakni OS (28) warga Cisoka, Kabupaten Tangerang dan MHF (25) yang merupakan warga Cikedal, Kabupaten Pandeglang.

“Dilakukan penahanan kepada kedua buruh tersebut dikarenakan melakukan pengrusakan terhadap barang. Barang bukti yang disita dokumen video baik dari CCTV maupun dari sumber lainnya yaitu anak kunci, engsel besi pintu, topi, hp dan beberapa baju,” ujar Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga dalam konferensi pers, Senin (27/12/2021).

Kedua tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara.

Sementara untuk keempat buruh lainnya yakni AP (46) warga Tigaraksa, Tangerang, SH (33) warga Citangkil, Kota Cilegon, SR (22) warga Cikupa, Tangerang dan SWP (20), perempuan, warga Kresek, Tangerang tidak dilakukan penahanan.

Pemeriksaan tersebut sebagai tindaklanjut dari pengaduan Gubernur Banten melalui kuasa hukumnya Asep Abdullah Busro pada Jumat (24/12/2021) lalu sekitar pukul 15.30 WIB dalam LP Nomor 496.

Sementara itu, Kuasa Hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mengatakan laporan Gubernur Banten tersebut juga atas desakan elemen masyarakat, ulama, dan pemuda.

“Laporan Gubernur merespons peristiwa tersebut juga dasar atas desakan elemen masyarakat, ulama dan pemuda yang semuanya sangat keberatan atas peristiwa di area Pemprov. Konsepsi Gubernur representasi pemerintah pusat. Objek vital dan strategis. laporan ini juga saran Bapak Presiden sudah dikoordinasikan dengan Kapolri,” kata Asep.

Asep juga mengatakan dalam pihaknya terbuka untuk peluang penerapan restorative justice.

“Kita memahami terkait peristiwa itu Indonesia wilayah hukum, penegakan hukumnya kami serahkan ke Polda Banten apakah penerapan restorative justice terbuka peluang tapi dalam hal ini kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengngani perkara ini UU berlaku,” ucap Asep.