ASN yang datang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti rapat yang sedang berlangsung.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penerapan budaya korporat (corporate culture) untuk membangun kedisiplinan dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

“Apa yang dibangun? Corporate culture. Begitu sekarang acara di DKI Jakarta, semuanya sudah disiplin,” kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (25/10/2026).

Pramono menjelaskan, budaya kerja tersebut diterapkan untuk membiasakan ASN menghargai waktu serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, sebelum aturan tersebut diterapkan, keterlambatan rapat di Balai Kota hingga sekitar 30 menit kerap terjadi dan dianggap sebagai hal yang biasa.

Kini, ia menerapkan aturan yang lebih ketat. Bahkan, ASN yang terlambat satu hingga dua menit tetap tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat.

“Sekarang begitu terlambat 1-2 menit, saya dengan halus akan mengatakan: lebih baik tidak ikut rapat daripada rapat terlambat,” ujarnya.

Selain menekankan kedisiplinan, Pramono juga menegaskan bahwa setiap kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diputuskan melalui forum rapat.

Ia menyatakan tidak mengambil keputusan pemerintahan secara sepihak atau hanya berdasarkan pertimbangan pribadi.

Menurutnya, setiap keputusan harus dibahas secara terbuka dalam forum yang melibatkan pihak terkait.

“Dan saya enggak pernah memutuskan sesuatu hal yang bersifat bukan di rapat tapi pribadi, enggak pernah. Semua keputusan adalah keputusan secara terbuka,” kata Pramono. []

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Ia menekankan bahwa Ramadhan harus menjadi momentum memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan, bukan justru memicu tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kedamaian di Jakarta. Saya tidak mengizinkan ada sweeping dalam bentuk apa pun,” ujar Pramono.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial memerlukan pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hukum. Ia mengingatkan bahwa penegakan aturan bukanlah kewenangan kelompok tertentu, melainkan tugas aparat resmi yang bekerja berdasarkan regulasi.

Pramono menilai, setiap bentuk tindakan sepihak yang berpotensi memicu keributan akan merugikan semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas perdagangan makanan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada aksi sweeping selama Ramadhan.

“Hal-hal yang menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan saya izinkan. Tetapi jika itu menciptakan kenyamanan dan ketertiban, tentu akan kami dukung,” katanya.

]]> https://daerah.eranasional.com/98114/pemprov-dki-tegaskan-larangan-sweeping-rumah-makan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97270/gubernur-pramono-resmi-perpanjang-pjj-dan-wfh-hingga-1-febuari https://daerah.eranasional.com/97270/gubernur-pramono-resmi-perpanjang-pjj-dan-wfh-hingga-1-febuari#respond Thu, 29 Jan 2026 06:11:55 +0000 https://daerah.eranasional.com/97270/gubernur-pramono-resmi-perpanjang-pjj-dan-wfh-hingga-1-febuari Jakarta, ERRANASIONAL.COM — Gubernur DKI. Jakarta, Pramono Anung secara resmi telah memperjuangkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan berkerja dari rumah (WFH) hingga Minggu, 1 Febuari 2026.

Kebijakan ini diambil pihak Pramono menyusul tingginya curah hujan dan banjir yang diprediksi masih akan terjadi di wilayah DKI Jakarta.

“Dari hasil BMKG, kemungkinan besar curah hujan masih tinggi sampai tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun WFH itu diperpanjang,” ujar Gubernur Pramono saat meninjau aliran Sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Langkah ini bukan tanpa alasan; Data analisis terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa ancaman curah hujan tinggi masih mengintai Jakarta dalam beberapa hari ke depan.

“Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari,” tegas Pramono, memberikan kepastian bagi orang tua murid dan pekerja yang sempat was-was karena edaran sebelumnya berakhir kemarin.

Modifikasi Cuaca Sejak Subuh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bertahan dengan kebijakan PJJ, tetapi juga melakukan serangan balik terhadap potensi banjir melalui teknologi.

Pramono mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah diselesaikan dan dilaksanakan sejak dini hari tadi untuk memecah konsentrasi awan hujan.

“Mohon maaf, hari ini dari tadi pagi jam 05.00 sebenarnya (OMC) sudah kita lakukan. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi,” ungkapnya.

Jaminan Keamanan 

Menanggapi keresahan sebagian warga mengenai dampak kesehatan atau lingkungan dari rekayasa cuaca yang dilakukan terus-menerus, Pramono memberikan jaminan keamanan.

Ia menegaskan bahwa operasi ini dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang matang demi keselamatan warga Jakarta dari bencana hidrometeorologi.

“OMC ini kan sudah ilmiah dan yang dipilih juga material yang tidak berbahaya,” pungkas Pramono menenangkan masyarakat.

Dengan keputusan ini, warga Jakarta diimbau untuk tetap mengurangi mobilitas yang tidak perlu dan menyambungkan informasi resmi dari kanal pemerintah selama periode siaga ini berlangsung.

“Pasti ada kenaikan. Karena alpha-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pemprov DKI Jakarta telah menerima arahan resmi dari Presiden RI serta Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme penetapan UMP 2026,” ujar Gubernur DKI kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap adil dan objektif, baik terhadap kaum buruh maupun pelaku usaha.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat,” katanya.

Menurut Pramono, karena formula UMP 2026 sudah memiliki batas atas dan bawah, pembahasan lanjutan tinggal mencari titik temu terbaik agar kebijakan tersebut tetap menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha.

“Angkanya sudah ada ‘range’-nya, tinggal di ‘range’ itu, kita cari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” imbuh Pramono Anung.

Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan diumumkan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur di Indonesia menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. Namun, Pramono yakin Jakarta mampu bergerak lebih cepat meski belum merinci tanggal pasti pengumumannya.I

Pramono mengatakan akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membicarakan hal tersebut.

Pramono juga mengklaim bahwa seluruh persoalan hukum telah tuntas dan dukungan dari pemerintah pusat telah dikantongi.

“Saya akan mengusulkan ini akan dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional karena luasnya 3,6 hektare, bisa dibangun untuk rumah sakit yang sangat-sangat lengkap. Maka dalam waktu 1-2 hari ini saya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk duduk bersama,” kata Pramono usai meninjau lahan tersebut, Senin (27/10).

Lebih lanjut Pramono mengatakan lahan seluas 3,6 hektare milik Pemprov DKI itu sebelumnya sempat tersandung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun status tersebut telah dihentikan sejak 2023.

Jika masuk ke PSN, katanya, Pemprov DKI dan pemerintah pusat bisa bekerja sama dalam pembangunannya. Ia memastikan lahan itu sudah tidak memiliki masalah hukum.

“Kalau kemudian ini masuk PSN, apakah seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah pusat bersedia membangun rumah sakit spesialis misalnya jantung, kemudian kanker, stroke di tempat ini? Karena tempat ini kan tempat yang sangat-sangat strategis, apalagi ini kan satu zona dengan Dharmais, Harapan Kita, dan sebagainya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan Pemprov juga memiliki opsi pembangunan rumah sakit di lahan itu dengan pembiayaan kreatif .

“Kemarin saya sudah bicara dengan Dirut Bank Jakarta, beliau menyampaikan, kalau memang segera akan masuk Rp10 triliun dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan, maka itu bisa digunakan untuk membangun tempat ini. Itu sebagai alternatif pertama dengan suku bunga yang tentunya secara bisnis tetap diatur secara transparan,” kata Pramono.

“Pernyataan Pak Menteri Keuangan benar adanya. Dana Rp 14,6 triliun itu memang milik Pemprov DKI dan masih berada di Bank Jakarta. Saya pastikan hal itu betul seribu persen,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Menurut Pramono, kondisi tersebut bukan hal baru. Ia menjelaskan, pola belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di penghujung tahun, sehingga dana daerah tampak menumpuk sementara waktu di bank.

“Jakarta selalu mengalami lonjakan belanja di akhir tahun. Sebagai contoh, pada akhir 2023 jumlahnya sekitar Rp 16 triliun, dan pada 2024 mencapai Rp 18 triliun,” jelasnya.

Pramono menegaskan bahwa dana Rp 14,6 triliun itu akan segera digunakan untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah pada November dan Desember mendatang, dengan nilai pengeluaran yang diperkirakan serupa dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dana itu akan segera dibelanjakan untuk program dan proyek yang sudah direncanakan. Jadi tidak ada yang menganggur,” katanya.

Ia juga memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI dalam keadaan sehat, dengan pendapatan pajak daerah yang melampaui target.

“Alhamdulillah, pendapatan pajak kita tercapai bahkan sedikit di atas target,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2025, terdapat Rp 234 triliun dana pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang masih tersimpan di bank akibat lambatnya realisasi belanja daerah.

“Realisasi belanja APBD di triwulan ketiga masih rendah. Akibatnya, uang daerah yang mengendap di bank terus menumpuk hingga Rp 234 triliun,” kata Purbaya dalam rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena lambatnya pelaksanaan program di tingkat daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dananya. Sekarang tinggal memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan KPK soal rencana pembersihan tiang-tiang monorel yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said.

“Berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan. Saya terus terang gatal. Gatal itu apa ya? Berkeinginan banget untuk menyelesaikannya,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Maka dengan berbagai, lanjut kata dia, pihaknya datang berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri, Kejaksaan Tinggi Jakarta.

“ Tidak hanya itu saja, pihaknya juga berkonsultasi dengan KPK dan alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” imbuh dia.

Pramono ingin Jalan Rasuna Said dibuat lebih indah dan rapi. Ia meyakini jalanan itu nantinya tidak akan kalah dengan Jalan Sudirman-Thamrin.

“Maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada, karena kalau itu dibuat indah, dibuat rapi, kemudian tiang-tiang monorelnya dibersihkan, memutar diperlebar, pejalan kaki diperbaiki, saya yakin Jalan Rasuna Said menjadi tempat baru yang tidak kalah dengan Sudirman-Thamrin dan sekaligus mengatasi kemacetan yang ada di Rasuna Said selama ini,” ujarnya.

Pramono juga mengungkap rencananya memanfaatkan lahan RS Sumber Waras yang sempat bermasalah. Ia akan membangun rumah sakit tipe A di lahan tersebut.

“Alhamdulillah sudah mendapat lampu hijau dari KPK untuk bisa ditindaklanjuti, dan saya ingin Rumah Sakit Sumber Waras itu akan menjadi tempat untuk rumah sakit kelas A,” katanya.

Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung mengakui bahwa dirinya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait tingginya pagar pejalan kaki di Stasiun Cikini.

Hal itu menyebabkan banyak pengguna commuter line yang kesulitan mengakses karena harus berjalan kaki cukup jauh.

Pramono Anung menjelaskan adanya uji coba pelican cross di Stasiun Cikini , Jakarta Pusat.

Ia menyebut keluhan itu semakin bertambah setelah ada peninggian pagar pembatas Stasiun Cikini hingga 1,7 meter.

Pramono Anung berhadap dengan adanya pelican cross akan memudahkan warga agar tidak perlu berputar terlalu jauh untuk masuk stasiun.

“Karena pagarnya ditinggikan sehingga orang kesulitan. Maka saya bersama jajaran Balai Kota telah memutuskan kita membuat zebra cross di sana dan kita buka,” katanya kepada wartawan, Senin (15/09/2025).

Sehingga masyarakat sekarang ini kalau ke Cikini tidak perlu lagi muter yang terlalu jauh, mereka bisa langsung masuk ke Cikini,” imbuhnya.

Pramono meminta dengan adanya fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pengguna KRL. Ia juga mengimbau agar warga dapat mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar mematuhi hal-hal yang sudah kami persiapkan untuk itu. Zebra cross-nya sudah kami selesaikan, silakan lihat langsung di lapangan,” tutur. []

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan Ormas tidak terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli).

“Ormas akan menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya,” ujar Pramono di, Jakarta Pusat, Minggu 12 Januari 2025.

Pramono juga mengungkapkan salah satu prioritasnya setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah memberantas pungli, khususnya yang terjadi di lapangan.

“Salah satu hal yang akan saya tangani setelah dilantik adalah pungli yang ada di lapangan,” ujarnya.

Menurut Pramono, pemberantasan pungli merupakan langkah penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik ilegal.

“Pungli tidak boleh terjadi. Sebagai kota global, Jakarta harus memperbaiki hal-hal seperti ini. Pungutan liar tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Pramono berkomitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik di Jakarta, dengan tetap memastikan mereka mematuhi aturan hukum yang berlaku. []

JAKARTA, Eranasional.com- Menjelang berakhirnya masa tugas pada 16 Oktober depan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa tugasnya untuk Pemprov DKI Jakarta memang telah usai, tapi tidak untuk Jakarta dan Indonesia.

“Memang telah selesai tugas di Pemprov DKI Jakarta. Tapi InsyaAllah tidak selesai dalam menjalankan tugas untuk Jakarta dan Indonesia,” ojar Anies dalam ungkapan Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, yang dilihat pada Minggu malam (9/10/2022).

Pernyataan yang dilontarkan Anies dalam Tabliqh Akbar Kaum Syarikat Islam untuk merayakan Milad Syarikat Islam ke-117 tahun di Masjid Istiqlal itu pun, sontak mengundang riuh teriakan “presiden!” yang ditujukan untuk Anies Baswedan.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di DKI Jakarta itu memohon pamit lantaran di pekan depan jabatannya sebagai kepala daerah Jakarta bakal berakhir.

“Sekaligus juga ini kesempatan saya mohon pamit khususnya untuk syarikat-syarikat Islam di Jakarta. Saya mohon pamit. Saya juga akan meneruskan perjalanan, ini weekend terakhir saya bertugas di Jakarta. Saya pekan depan akan selesai, karena itu saya mohon pamit dari tugas ini,” tutur Anies.

Diketahui, memang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pernah mengatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) bila ada partai yang mengusung.

Saat ini, Anies sudah dideklarasikan menjadi calon presiden (capres) dari Partai NasDem beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Jabatan pemimpin DKI Jakarta selanjutnya akan diisi oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta sampai 2024. Calon PJ Gubernur DKI Jakarta sendiri terdiri dari tiga nama yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

JAKARTA, Eranasional.com- DPRD DKI Jakarta mengaku telah siapkan nama pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Senin (12/9/2022) DPRD DKI Jakarta akan mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk mempersiapkan 3 nama calon pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Tiga calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI dibahas oleh 9 fraksi di DPRD.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI membidangi Pemerintahan, Mujiyono yang menyebut ada 3 nama yang segera diumumkan.

“Sudah ada satu Calon-calonnya, tapi tunggu dulu tiga hari (diumumkan resmi). Saya kasih bocoran yang lebih menguasai Jakarta adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Mujiyono kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Dia menyebut DPRD DKI sudah mengagendakan pembahasan usulan nama-nama calon untuk posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pekan depan. Keputusan tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pj Gubernur, kata dia, tidak hanya bisa ditentukan melalui selera, tetapi memahami betul teritorial serta kondisi Kota Jakarta. Pj Gubernur DKI mesti mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota legislatif.

“Pintar atau enggak, pintarnya bareng-bareng. Kalau Sekda sendirian belum tentu. Tapi kalau perangkatnya ikut pintar, ya hasilnya juga akan baik. Tidak bisa ‘one man show’,” jelas dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memastikan segera membahas tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta dalam rapimgab fraksi pada waktu mendatang.

“Saya akan panggil Sekwan (Sekretaris DPRD) dulu untuk dijadwalkan,” kata Prasetyo, Jumat (9/9/2022).

Prasetyo menjelaskan pihaknya akan menginstruksikan Sekretaris DPRD DKI terlebih dulu untuk mengatur jadwal rapimgab pada pekan mendatang.

Pada prinsipnya mekanisme rapimgab menjadi salah satu syarat untuk menjunjung tinggi azas kolektif kolegial yang ada di DPRD DKI Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com- Kehebohan anak-anak muda dari Citayam (Depok) dan Bojonggede (Bogor) di seputaran kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, kini jadi fenomena baru di DKI Jakarta. Hal itu menurut pandangan sejumlah pihak tidak lepas dari keberhasilan Anies Baswedan membangun Jakarta.

Keberadaan anak-anak muda dari daerah penyangga Ibu Kota ini kemudian melahirkan istilah SCBD yang selama ini dikenal sebagai singkatan dari Sudirman Central Business District, lalu diplesetkan menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok.

Dengan mengenakan pakaian dan gaya tertentu, mereka nongkrong sembari adu outfit sehingga warganet menyebutnya dengan Citayam Fashion Week.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah mengomentari fenomena SCBD ini. Dalam tanggapannya, dia menerangkan pihaknya memang merevitalisasi dan mempercantik Jalan Jenderal Sudirman berupa trotoar-trotoar luas, halte serta stasiun agar bisa menjadi ruang ketiga yang menyetarakan dan mempersatukan semua.

Ruang ketiga merupakan ruang pertemuan antara ruang pertama yang merupkan ranah privat (keluarga) dan ranah kedua yang merupakan tempat bekerja.

“Saya mengistilahkan ‘Demokrasitasi Jalan Jenderal Sudirman’. Karena menjadi milik semua. Jadi trotoar ini jadi tempat yang menyetarakan, mempersatukan orang dari mana saja, tidak harus yang dari sosial ekonomi menengah dan atas. Justru demokratisasi yang terjadi di sini siapa saja bisa menikmati dengan caranya masing-masing,” jelasnya.

Walau demikian, Gubernur Anies berpesan untuk para remaja SCBD agar tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. “Dan ketika terjadi fenomena, yang penting jaga ketertiban dan kebersihan selebihnya nikmati ruang ketiga untuk semua,” tandasnya.

Terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

Sandi mengutarakan, para pelaku parekraf membutuhkan sosok kepemimpinan yang bisa menangkap aspirasi dari pelaku ekonomi kreatif, mendengar langsung dan memberikan solusi terhadap permasalahan inti yang dihadapi.

“Mulai dari informasi yang sangat simpel, seperti informasi tentang event-event yang sudah dan akan dirancang Kota Semarang sampai terhadap kegiatan kolaborasi yang ingin kita hadirkan dalam beberapa tahun ke depan,” kata Sandiaga Uno, Minggu (17/7/2022).

Oleh karena itu, kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam mengembangkan sektor parekraf. Terlebih, pihaknya menargetkan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 1,1 juta lapangan kerja pada tahun 2022 dan sebanyak 3,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024.

“Pengalaman saya sebagai seorang chief economy officer merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan pemerintahan Pak Jokowi selama beberapa tahun ini Alhamdulillah sudah mencapai kemajuan luar biasa,” ungkap Sandi.

“Tapi masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan penghasilan, pekerjaan dan juga dengan adanya ancaman inflasi, harga-harga yang semakin meningkat kita harus mampu untuk menghadirkan sesuatu solusi yang konkret-yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sandi mengungkapkan, fenomena keberadaan anak-anak Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok (SCBD) di kawasan Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat pun menjadi bukti besarnya peluang usaha dalam sektor ekonomi kreatif.

Jakarta –  Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono sindir kanal YouTube Gubernur DKI Anies Baswedan.

Gembong menilai, dengan cara ini Anies Baswedan hanya ingin meningkatkan ‘branding’ dirinya di sisa tahun terakhirnya sebagai Gubernur DKI

“Jadi ada tujuan terselubung yang ingin disampaikan pak Anies Baswedan,” kata Gembong Warsono di Jakarta, Senin (13/12).

“Terselubungnya tuh apa, terselubungnya membranding dirinya, karena kan beliau punya cita-cita,” sambung loyalis Megawati ini.

Gembong berpendapat, Anies akan maksimalkan di sisa waktu setahun ini untu branding dirinya.

“Waktu satu tahun kurang itu akan dimaksimalkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan di balik dibentuknya kanal YouTube yang diberi tagar dari pendopo.

Menurutnya pembentukan kanal YouTube itu murni untuk kebutuhan kerjanya sebagai Gubernur Jakarta, bukan untuk kebutuhan persiapan dirinya untuk Pilpres 2024.

Kanal itu kata Anies Baswedan akan bercerita tentang kebijakan-kebijakan yang disusun, mulai dari proses, latar belakang, tujuan dan apa saja aspeknya.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Wijanarko dari jabatan Direktur Utama PT LRT Jakarta. Sehingga, selama masa kepemimpinannya, Anies telah mengganti Dirut PT LRT Jakarta dua kali.

PT LRT Jakarta adalah anak perusahaan BUMD PT Jakarta Propertindo. Perusahaan ini mengoperasionalkan moda transportasi Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

Perombakan sturktur pimpinan PT LRT dilakukan melalui keputusan pemegang saham per tanggal 3 November lalu. Direktur SDM dan Umum PT Jakarta Propertindo Muhammad Taufiqurrahman beralasan pencopotan Wijanarko merupakan bagian dari penyegaran jajaran direksi.

“Penyegaran biasa itu. Pergantian penjabat di BUMD dan anak usahanya bagian dari pengembangan talent and develompment, memberikan penyegaran terhadap pelaksanaan di anak usaha,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis, 4 November.

Taufik menuturkan, direksi bisa diganti atau diangkat kapan saja oleh pemegang saham, tanpa harus menunggu waktu 4 tahun menjabat. Wijanarko menjabat sebagai Dirut LRT Jakarta selama 3 tahun.

“Enggak (harus tunggu 4 tahun), peraturan yang baru anytime sebagai direksi bisa diangkat atau diganti pemegang saham,” tutur dia.

Dengan demikian, PT Jakpro menunjuk Hendri Saputra sebagai Plt. Dirut PT LRT Jakarta. Hendri bertugas menjalankan operasional dan maintenance LRT Jakarta sampai ada dirut definitif.

“Dirut definitif nanti ada penetapan setelah dapat keputusan dari Pemprov,” ungkap Taufiq.

Melihat ke belakang, Anies juga pernah mencopot Dirut PT LRT Jakarta yang saat itu dijabat oleh Satya Hergandhi. Pencopotan Satya dari jabatan dirut ditetapkan pada 10 Juli 2018.

Satya diangkat menjadi Dirut PT LRT Jakarta oleh Basuki Tjahaja Purnama saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, pada April 2016. Setelah Satya dicopot, Anies mengangkat Plt. Dirut LRT Jakarta sampai akhirnya menetapkan Wijanarko sebagai Dirut LRT Jakarta definitif sejak Oktober 2019 sampai November 2021.

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penataan kawasan Kampung Tanah Merah, Koja menjadi percontohan solusi pemenuhan hak dasar di DKI Jakarta.

“Tanah Merah ini menjadi percontohan bagi kita semua di Pemprov DKI Jakarta bahwa harus dicarikan jalan keluar sehingga yang menjadi hak dasar terpenuhi tetapi kita juga tidak melewati kewenangan dan ketika menyangkut persoalan-persoalan hukum yang belum selesai,” kata Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, Sabtu.

Menurutnya, Ibu Kota DKI ingin memiliki kehidupan masyarakat yang lebih baik, yakni agar kebutuhan papan, pangan hingga sandang terpenuhi sehingga mereka bisa meraih masa depan yang dicita-citakan.

Karena itu, kata dia, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka tersebut.

“Seninya adalah bagaimana bisa mencari jalan keluar ketika kebutuhan dan peraturan yang ada tidak ketemu di situlah letak tugas dari pribadi-pribadi yang ada di pemerintahan untuk mencari jalan keluar,” tuturnya.

Adapun pada kesempatan itu, Anies meresmikan sejumlah infrastruktur saluran air dan memberikan sertifikat Izin Membangun Bangunan (IMB) kawasan kepada perwakilan warga Kampung Tanah Merah.

IMB kawasan tersebut diberikan kepada enam Rukun Tetangga (RT) dan tiga Rukun Warga (RW) yang berada di Kelurahan Rawa Barat, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat.

Adapun IMB kawasan tersebut bersifat sementara yang berlaku selama tiga tahun, hingga aspek legalitasnya diselesaikan.

“Legalitasnya itu prosesnya tidak semuanya berada di bawah Pemprov DKI jadi ada proses legal yang sedang berjalan. Jadi sambil mengikuti itu kami akan ambil 3 tahunan nanti, Insyah Allah prosesnya bisa diperpanjang, karena sudah menjadi ketetapan hukum,” katanya.

Selain IMB, Anies juga menyebut Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara telah membangun jalan sepanjang 3,1 kilometer, dan drainase beton sepanjang 1,3 kilometer di Kampung Tanah Merah.

Karena itu, Anies berharap masyarakat setempat memanfaatkan penataan sejumlah fasilitas dan IMB tersebut serta menjaga keguyuban di tengah kampung.

“Saya pesan kepada semua perwakilan yang menerima IMB kawasan, sampaikan kepada masyarakat di tempat bapa ibu tinggal supaya menjaga keguyuban, kebersamaan. Kampung itu bukan atap bangunan, kampung itu soal kehidupan, soal interaksi dan itu harus dirawat,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa soliditas warga harus dijaga sehingga menciptakan keguyuban dan lingkungan yang bersih.

“Pastikan lingkungan bersih terjaga dengan baik rapih bersih sehat dengan begitu kampungnya hidup, kumuhnya hilang itu yang harus kita lalukan,” tuturnya.