“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi usai pelantikan di Istana Merdeka, Kamis (20/2/2025).

Sang kepsek tetap mengadakan study tour untuk 347 siswanya. Tujuannya ke Surabaya, Malang, dan Bekasi.

Para siswa dibebankan biaya Rp 5,5 juta untuk akomodasi dan uang jajan.

“Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” jelas dia.

Kata dia, ini adalah salah satu fokusnya untuk memimpin Jabar ke depan. Selain itu ada isu penyelewengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ramai terjadi di Jabar.

“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi management di kependidikan di provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” tutupnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat melakukan rotasi mutasi dan promosi dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada Jumat (24/02/23) di Aula Barat, Gedung Sate. Disiarkan secara live streaming melalui youtube resmi pemprov Jabar.

Salah satu pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terkena rotasi mutasi adalah Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi yang resmi digantikan oleh Drs. H. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.  Dedi Supandi kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Supandi diganti bersama dengan 206 orang. Terdiri dari 9 orang jabatan pimpinan tinggi, 131 orang jabatan administrator, dan 66 jabatan pengawas. rotasi mutasi dan promosi ini berdasarkan SK Gubernur Jabar nomor 821.2/kep.95-BKD/2023.

Selain Kadisdik, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II (Kota Bogor dan Kota Depok) yang sebelumnya dipimpin Plt. Ai Nurhasan. Kini resmi dipimpin Asep Sudarsono yang sebelumnya Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III (Kab. Bekasi dan Kota Bekasi).

Dalam arahannya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menekankan 3 hal.  Bentengi integritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.

“Bentengi integritas artinya kejujuran menjadi pondasi dari jabatan. Melayani dengan sepenuh hati artinya enerjik, dan profesional artinya knowledgeable,” pesannya.

RK berharap, diakhir masa jabatannya selaku Gubernur Jabar, kinerja pemprov Jabar yang sudah mendapatkan penghargaan hampir 500 penghargaan sebagai tanda perubahan terus ditingkatkan.

“Yang sudah baik dipertahankan, yang belum ditingkatkan ke level yang lebih baik. Sehingga Jabar insyaallah menjadi sebuah wilayah yang juara lahir batin dengan segala aspek pembangunannya yang selalu excellent dan dan selalu mendapatkan pencapaian yang paling tinggi atau luar biasa,” pungkasnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan Samono sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (13/1/2023).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengapresiasi peran BPKP yang selalu menyertai Pemda Provinsi Jabar dalam mengambil keputusan terkait pengeluaran anggaran untuk pembangunan.

“BPKP selalu menyertai Pemprov Jabar dalam mengambil keputusan-keputusan yang membingungkan,” ucapnya.

Kang Emil mencontohkan, BPKP Jabar memberikan masukan saat pihaknya kebingungan membeli mesin PCR untuk alat uji COVID-19. Mesin tersebut sangat mendesak dibutuhkan untuk mendeteksi COVID-19. Namun bila melalui prosedur lelang akan memakan waktu relatif lama.

“Seperti dulu mesin PCR dibutuhkan dan tidak direncanakan karena mendadak, tapi kalau dilelang lama, jadi kami butuh fatwa-fatwa seperti itu dari BPKP sehingga kebingungan tidak terjadi pada kami kepala daerah,” jelas Kang Emil.

Menurutnya, peran BPKP sangat strategis dalam membina para pelaku pembangunan sehingga pembangunan bisa berjalan cepat tanpa melanggar aturan.

“Teruslah membina para pelaku pembangunan sehingga pembangunan bisa berjalan cepat tanpa ragu-ragu karena semua urusan angka-angka anggaran kewajarannya distudi dulu oleh BPKP,” tuturnya.

BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utama BPKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Kang Emil optimistis, BPKP Jabar di bawah kepemimpinan Samono akan membawa pembangunan di Jabar lebih baik.

“Saya percaya Pak Samono bisa bertugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban,” katanya. **

ERANASIONAL.COM- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluruskan pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait rencana pembangunan masjid agung yang akan berdiri di atas tanah SDN 1 Pondok Cina, Depok.

Ridwan Kamil menyampaikan klarifikasinya melalui akun Instagramnya, Kamis (17/11/2022), dengan mengunggah artikel yang memuat pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Wali Kota Depok dalam pemberitaan yang beredar menyebutkan perencanaan alih fungsi lahan SDN 1 Pondok Cina untuk pembangunan masjid agung bermula dari permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Atas pernyataan Wali Kota Depok itu, Ridwan Kamil pun mengklarifikasinya.

“Klarifikasi. Terkait berita termaksud. Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi mispersepsi. Dalam kasus ini sebenarnya sederhana. Pemerintah Provinsi Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Mau alun-alun silakan, mau pariwisata, gedung kesenian maupun masjid/rumah ibadah, silakan,” ujar Ridwan Kamil mengawali klarifikasinya, dikutip eranasional.com Kamis (17/11/2022).

“Dan rumusnya sederhana saja, JIKA anggaran bantuan datang dari provinsi, MAKA tugas kota/kabupaten lah menyediakan lahannya dengan baik dan aman,” tegasnya.

Ridwan melanjutkan, itulah yang terjadi dalam situasi rencana pembangunan masjid di lahan SDN 1 Pondok Cina.

Menurut Ridwan, selama ini pihak Pemprov Jabar dilapori oleh pihak Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman terkendali dan sudah akan ada rencana relokasi untuk sekolah dasar tersebut.

“Saya sempat tanya, kenapa harus direlokasi? Dijawab oleh tim Pemkot Depok bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah di sana,” tuturnya.

Saran Ridwan Kamil, jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima.

“Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan. Demikian klarifikasinya. Terima kasih,” kata Ridwan Kamil.